Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.82
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pandecta YUSTISI JURMA : Jurnal Program Mahasiswa Kreatif Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum JURMA YUSTISI Jurnal Legislasi Indonesia
Saharuddin Daming
Universitas Ibn Khaldun
Humanities Computer Science & IT Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 47 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
TINJAUAN HUKUM DAN HAM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM OLEH APARAT KEPOLISIAN BAGI TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI BOGOR Saharuddin Daming; Muhammad Naufal Al Islami
YUSTISI Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.16190

Abstract

Hak asasi manusia adalah rangkaian hak yang ada pada manusia dari sebelum lahir, hak itu sudah ada dan bersifat mutlak didapat oleh manusia itu sendiri, hal ini pada hakikatnya HAM ini bersifat universal. Dan serangkaian kaidah hukum dalam aspek hak asasi manusia itu di Indonesia diatur dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia. Untuk tersangka sekalipun khususnya tindak pidana narkotika mempunyai hak asasi, menurut kaidah serta hukum positif yang berlaku untuk mengatur hak-hak yang didapat olehnya, hal ini pada dasarnya meski ia bersalah sekalipun manusia mendapatkan haknya agar tidak terjadi pelanggaran dan kesewenangan pada tersangka yang sering dilakukan oleh oknum kepolisian. Didalam UUD 1945 yakni Pasal 27 Ayat (1) menyatakan “Bahwa segala atau setiap warga Negara mempunyai hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian”. Maka dari itu pihak kepolisian haruslah melindungi dan memenuhi hak-hak yang ada pada tersangka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pengaturan mengenai jaminan perlindungan hak kepada tersangka narkotika dalam penegakan hukum yang ditangani oleh aparat Kepolisian dalam tahap penyidikan, cukup . hal ini tercermin dari banyaknya perintah perlindungan dan penghargaan hak asasi manusia pada tersangka yang sedang ditangani kepolisian. Norma dan perlindungan, penghormatan HAM terhadap tersangka pada tahap penyidikan tertuang dalam KUHAP maupun petunjuk teknis Kapolri hingga kode etik Polri dalam penanganan perkara . Adapun penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dalam perkara tindak pidana narkotika, telah melaksanakan upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM kepada tersangka, tercermin pada sikap mulya mereka untuk tidak melakukan tindakan kekerasan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan narkotika. Apabila ada anggota kepolisian yang melanggar larangan tersebut maka ia akan ditindak oleh divisi profesi dan pengamanan bahkan mungkin menjalani proses pidana.Kata Kunci: Hak, Tersangka, Narkotika, Polisi
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN PADA ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN (Legal Protection of The Citezenship Status Of Children Born Mixed Marriage) Saharuddin Daming; Ari Ernawati
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16647

Abstract

Berkaitan dengan status dan kedudukan hukum anak dari hasil perkawinan campuran, mengingat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, tentu saja membawa konsekuensi-konsekuensi yang berbeda dengan Undang- Undang yang terdahulu, di mana seorang anak sudah terlanjur dilahirkan dari suatu perkawinan campuran. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, secara substansi jauh lebih maju dan demokratis dari pada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, karena dalam pembentukan Undang-Undang tersebut telah mengakomodasi berbagai pemikiran yang mengarah pada pemberian perlindungan warga negaranya dengan memperhatikan kesetaraan gender, tapi yang tidak kalah penting adalah pemberian perlindungan terhadap anak-anak hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk upaya perlindungan hukum terhadap anak berkewarganegaraan Indonesia yang merangkap warga negara asing akibat perkawinan campuran di Indonesia? dan bagaimanakah faktor pendukung dan penghambat dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak berkewarganegaraan Indonesia yang merangkap warga negara asing akibat perkawinan campuran di Indonesia?. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative legal research). Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif guna mencari kejelasan masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian diketahui bahwa bentuk upaya perlindungan hukum terhadap anak berkewarganegaraan Indonesia yang merangkap warga negara asing akibat perkawinan campuran di Indonesia yaitu merujuk pada status hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran ditinjau dari Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan adalah sejak lahirnya kedudukan hukum si anak ikut kewarganegaraan ayahnya secara otomatis, bila ayah berstatus WNA anak menjadi WNA, begitu pula bila ayah WNI status hukum anak menjadi WNI, dari sini peran ibu menjadi terabaikan. Faktor penghambat dan pendukung perlindungan anak berkewarganegaraan agenda akibat perkawinan campuran di Indonesia secara yuridis tidak disebutkan di dalam Undang-Undang Kewarganegaraan tentang hak dan kewajiban anak, tetapi secara tersirat bahwa hak anak terletak pada saat dilahirkan di Indonesia dianggap berkewarganegaraan Republik Indonesia, sehingga anak nantinya berkewarganegaraan ganda terbatas. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Kewarganegaraan Indonesia, Perkawinan Campuran
Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Daming, Saharuddin; Ratnawaty, Latifah; Mustika, Desty Anggie; Husna, Mufidatul
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2023
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v20i1.1005

Abstract

To realize legal certainty and guarantee land rights in order to create an orderly and maximally orderly land administration system towards a healthy and accountable land spatial structure, the government is promoting Complete Systematic Land Registration on a large scale. However, the problems that arise include: Is the Complete Systematic Land Registration a government policy that truly responds to the needs of the community? Is the implementation of the Complete Systematic Land Registration program carried out by the government in accordance with the order of state administrative law? The method used in this research is descriptive social legal which describes the operation of a complete systematic land registration law in the community. The conclusion shows that the Complete Systematic Land Registration is a government policy that truly responds to the needs of the community in registering their land. The implementation of the Complete Systematic Land Registration program carried out by the government is generally in accordance with the order of state administrative law, although there are still shortcomings.
Special Protection for Perpetrators Underage Crimes Legal System International Criminal Law System Lubis, Ade Rizky; Daming, Saharuddin; Purwaningsih, Prihatini
JURNAL MAHASISWA YUSTISI Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jurmayustisi.v3i2.1581

Abstract

This research discusses the special protection for underage offenders in the international criminal law system. The main focus of this study is how international legal instruments, such as the Convention on the Rights of the Child and the Beijing Rules, regulate such protection and its implementation in various countries. Using a normative legal research method with statutory, conceptual, and comparative approaches, this study analyzes the relevant legal rules and judicial practices. The results show that the international criminal law system emphasizes the principles of rehabilitation, diversion, and the prohibition of severe punishment for children. However, the implementation of these policies still varies, so legal harmonization and stricter supervision are needed. This research is expected to contribute to the strengthening of child protection policies in the criminal justice system and become a reference for policy makers to create a more humanist legal system. This research aims to analyze the special protection of underage offenders in the international criminal law system. Crimes committed by children have become an important concern in international law, especially after the recognition that children require greater protection due to their vulnerable status. The international criminal law system, which includes instruments such as the UN Convention on the Rights of the Child and the Statute of the International Criminal Court (ICC), regulates the protection of juvenile offenders. The study examines the implementation of child offender protection policies in several countries, including treaties, conventions and international court decisions. The results show that while the protection of juvenile offenders is widely provided for in international law, effective implementation is hampered by various challenges, including domestic policy incompatibilities and limited resources. Therefore, further efforts are needed to ensure more optimal implementation of protection for minor offenders at the international level.
Socio Juridical Review Of Effectiveness Fulfillment Of Passengers Security And Safety Rights In Feeder Bus Services (Study At The Pakuan Regional Public Transportation Company, Bogor City) Cahya, Garnes Revina; Daming, Saharuddin; Afghani, M. Mova Al
JURNAL MAHASISWA YUSTISI Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jurmayustisi.v4i1.1817

Abstract

The issue of passengers' security and safety rights when using public transportation has recently become an important matter to study considering the many cases of disturbances to passenger security and safety ranging from harassment, theft to accidents involving public transportation. Safety and security are rights that must be given to passengers, as well as the responsibility of transport companies as mandated in the provisions of article 141 paragraph (1) of the Road Transport Traffic Law. The aim of this research is to determine the effectiveness of fulfilling security and safety rights carried out by the Pakuan Regional Public Transportation Company, especially in the Feeder Bus Service and to analyze things that are supporting and inhibiting factors in fulfilling passengers' security and safety rights. This research uses qualitative methods with empirical juridical research and a socio-legal approach. The results of the research show that the Pakuan Regional Public Transportation Company has fulfilled its obligations to protect the security and safety rights of passengers. Apart from that, based on the survey results it can be seen that the fulfillment of passengers' security and safety rights is running effectively. However, supervision and evaluation are still needed to improve the services provided.
Assessing The Legal And Human Rights Validity Of Applying The Death Penalty For Serious Child Sex Offenders Daming, Saharuddin; Husna, Mufidatul; Fadilah, Chika
JURNAL MAHASISWA YUSTISI Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jurmayustisi.v4i1.2520

Abstract

The increase in the cases and severity of child molestation by predators has attracted public concern. Public to promote law enforcers to apply the death penalty for perpetrators of serious sexual crimes against children to create a deterrent effect. Unfortunately, this public aspiration was rejected by the Indonesian National Human Rights Commission and the Bandung district court on the grounds that the death penalty is contrary to human rights and violates the 1945 Constitution. This research uses an interdisciplinary legal method, combining doctrinal and sociolegal research. This study aims to examine the validity of the law as well as human rights principles and norms against the rejection and acceptance of the death penalty in Indonesia. The results showed that law enforcement and human rights instituted by the special courts for perpetrators of serious sexual crimes against children are not in line with the elements of legal validity and human rights.
Legitimacy Of Presidential Election Results Due To Court Decision Conflict Daming, Saharuddin; Husna, Mufidatul; Ibrani, Safira Adhwa
JURNAL MAHASISWA YUSTISI Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jurmayustisi.v4i1.2521

Abstract

This research aims to determine the legitimacy of the 2019 Presidential Election results in Indonesia in accordance with the Supreme Court’s decision Number 44 P/PHUM/2019 dated October 28, 2019, which annulled Article 3 Paragraph (7) of the General Elections Commission Regulation Number 5 of 2019 regarding the requirements for presidential and vice president candidacies. The Supreme Court's decision material contradicts law No.50/PUU-XII/2014 of the Constitutional Court, which is the basis for the publication of the General Elections Commission Regulation No. 5 of 2019. This contradicting law by the Constitutional and Supreme Courts is a challenge for Indonesia as a state because both have an equal footing to enforce justice due to conflicts associated with general elections. Unfortunately, the decisions of the two courts sometimes overlap in exercising their authority for Judicial Review. One of the problems that arise is whether the conflicting decisions of the Constitutional and Supreme Courts imply the legitimacy of the presidential election results. Another is determining the form of position and legal force in the interpretation of the Constitutional Court as the basis for the legitimacy of the Presidential Election results. However, the political reality and wisdom of Indonesian democratic constitutionalism show that the conflicting decisions of the Constitutional and Supreme Courts do not imply the legitimacy of these results. This is because the 1945 Constitution gives legal force to the Constitutional Court as an interpreter of the Erga Omnes principle. Therefore, to prevent similar conflicts in the future, the decisions of the two courts need to be synchronized to avoid legal dualism and uncertainty. In addition, the constitution and the election law need to be revised.
Co-Authors Abda Abda Afghani, M. Mova Al Ahmad Sobari Al Afghani, M. Mova Ari Ernawati Cahya, Garnes Revina Dadang Iskandar Dadang Iskandar, Dadang Desty Anggie Mustika Didi Hilman Evita Jumiati Al Barokah Fadilah, Chika Febriatanti Suci Kurniawati Hardi, Prima Lestari Harsini, Eka Sri Budi husna, Mufidatul Ibrahim Fajri Ibrani, Safira Adhwa Julwanda, Ami Azzahra Latifah Ratnawaty Lestari, Nisa Liatunisa, Hilda Lubis, Ade Rizky Maulidya, Azkia Ananda Mikail, Ahmad Moeltazam, Moeltazam Mufidatul Husna Muhammad Naufal Al Islami Murtasiah, Dewi Nisa, Zamillatun Nursilawati, Nursilawati Nursyamsiah, Ayu Purwaningsih, Prihatini Ratnawaty, Latifah Raudhatul Jannah Restu, Dea Dewintia Stindyana, Karen Tasha Nia Tiarani, Tirta Aria Tri Adi Wibowo, Tri Adi Umayyah, Siti Indah