Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.105
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pandecta YUSTISI JURMA : Jurnal Program Mahasiswa Kreatif Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum JURMA YUSTISI Jurnal Legislasi Indonesia
Saharuddin Daming
Universitas Ibn Khaldun
Humanities Computer Science & IT Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ATURAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19 DI PERUMAHAN CIBINONG CITY KELURAHAN SUKAHATI KECAMATAN CIBINONG Umayyah, Siti Indah; Daming, Saharuddin
YUSTISI Vol 7 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v7i1.4697

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of implementing regulations in the prevention and control of COVID-19. This study uses legal research methods based on empirical normative research. The results of the research: it was found that a series of government policies in handling the COVID-19 pandemic, had a significant impact after the implementation of policies during the pandemic period, efforts to prevent, control and control the COVID-19 pandemic were carried out in such a way at the research location despite facing various obstacles and violations. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan aturan dalam pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang berbasis pada jenis penelitian normatif empiris. Adapun hasil penelitian: ditemukan rangkaian kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemik COVID-19, terjadi dampak yang cukup signifikan pasca penerapan kebijakan di masa pandemi, upaya pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan pandemi COVID-19 dilakukan sedemikian rupa di lokasi penelitian meski menghadapi berbagai kendala dan pelanggaran.
TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PENERAPAN REGULASI DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI DESA PURWASARI KECAMATAN DRAMAGA KABUPATEN BOGOR Nisa, Zamillatun; Daming, Saharuddin
YUSTISI Vol 7 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v7i2.4708

Abstract

COVID-19 is a virus that is very dangerous for all humans in all corners of the world because this virus can attack anyone of all ages, gender, race, ethnicity, religion, profession, and others. To prevent the transmission of the COVID-19 virus from becoming increasingly high, the government has issued several regulations for the handling and handling of the COVID-19 pandemic. One of them is the implementation of large-scale social restrictions in several areas. This policy inevitably has a socio-economic impact on society and the government itself. The income level of residents has greatly decreased due to weak economic activity, and many have even lost their income due to layoffs. Meanwhile, the social assistance provided by the government has been misplaced and overlaps with local government assistance. The nominal amount received by each poor family is very inadequate to meet basic needs, where several officials for the distribution of social assistance often make illegal cuts and without the consent of the residents. This study uses legal research methods with an emphasis on normative-empirical research. The purpose of this study was to determine the problem factors and efforts to prevent and overcome COVID-19 in the area, especially in the location of Purwasari Village, Dramaga, Bogor.Keywords: COVID-19, Economic Factors, Health FactorsAbstrakCOVID-19 merupakan virus yang sangat berbahaya bagi seluruh manusia di segala penjuru dunia, karena virus ini dapat menyerang siapa saja dari semua kalangan usia, gender, ras, etnis, agama, profesi, dan lain-lain. Untuk mencegah penularan virus COVID-19 yang semakin tinggi maka pemerintah mengeluarkan sejumlah regulasi penanganan dan penanggulangan pandemi COVID-19. Salah satu di antaranya adalah penerapan pembatasan sosial berskala besar di sejumlah daerah. Kebijakan tersebut tak pelak menimbulkan dampak sosial ekonomi pada masyarakat maupun pemerintah sendiri. Tingkat Penghasilan warga, sangat menurun akibat lemahnya aktivitas perekonomian, bahkan banyak yang malah kehilangan pendapatan akibat terkena pemutusan hubungan kerja. Sementara bantuan sosial yang disalurkan pemerintah, banyak yang salah sasaran dan tumpang tindih dengan bantuan pemerintah daerah. Jumlah nominal yang diterima setiap keluarga miskin, sangat tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar, di mana sejumlah oknum Pejabat penyaluran bantuan sosial tersebut, sering melakukan pemotongan tidak resmi dan tanpa persetujuan warga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan penekanan pada penelitian normatif-empiris. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui faktor permasalahan dan upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19 yang ada di daerah khususnya di lokasi Desa Purwasari, Dramaga, Bogor.
TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PENDAFTARAN TANAH ATAS HAK MILIK ADAT SEKITAR GARIS SEMPADAN SITU Daming, Saharuddin; Harsini, Eka Sri Budi
YUSTISI Vol 8 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v8i2.6663

Abstract

Pendaftaran tanah merupakan upaya yang perlu dilakukan terhadap setiap bidang tanah untuk mendapatkan kepastian hukum dan hak. Salah satu bentuk pendaftaran tanah yang kini menimbulkan beragam masalah yuridis dan sosiologis adalah pendaftaran tanah atas tanah milik adat disekitar garis sempadan. Masalah sosio yuridis yang muncul antara lain :Apakah pendaftaran tanah atas hak  hak milk adat di sekitar garis sempadan situ sudah sesuai dengan tertib hukum adminsitrasi negara?  Apakah saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat  dalam upaya tersebut? .Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan pendekatan regulasi  dan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran tanah atas  hak milik adat di sekitar garis sempadan situ, relatif  sesuai dengan tertib hukum administrasi negara meski masih terdapat kekurangan.. Faktor pendukung:  tersedianya aturan hukum , sedangkan faktor penghambat: terjadinya perubahan dan tumpang tindih dalam aturan hukum; adanya ancaman dan gugatan dari pihak ketiga, belum optimalnya tingkat pemahaman  masyarakat khususnya para pejabat terkait, kurangnya sosialisasi dari pihak yang berwenang mengenai aturan hukum.
PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR PADA INDUSTRI RUMAHAN Daming, Saharuddin; Tiarani, Tirta Aria
YUSTISI Vol 8 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v8i2.6667

Abstract

Dalam era globalisasi dewasa ini mengakibatkan terjadinya perubahan struktur ekonomi di Indonesia yang ditandai dengan semakin berkurangnya areal pertanian akibat semakin berkembangnya sektor industri. Hal ini terjadi karena sektor industri menjadi penting keberadaannya di tengah-tengah menurunnya pendapatan di bidang pertanian, jenis industri yang banyak berkembang di pedesaan saat ini adalah industri kecil. Hal ini umumnya industri besar hanya mampu menampung tenaga kerja yang relatif sedikit karena sifatnya yang padat modal, industri kecil umumnya tidak membutuhkan pekerja dengan tingkat pendidikan dan keterampilan khusus sehingga dapat menyerap berbagai kalangan masyarakat termasuk pada anak-anak.Secara konsepsional, anak di bawah umur tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya. Namun pada kenyataannya sejumlah anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi dengan berbagai motif. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap, mengetahui dan mengelaborasi secara sistematis mengenai faktor pendorong bagi orang tua dan industri rumahan serta upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam mempekerjakan anak di bawah umur. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris, yang merupakan jenis penelitian yang menggambarkan bagaimana pelaksanaan peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap perlindungan hukum  pekerja anak di bawah umur pada industri rumahan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendorong anak di bawah umur bekerja pada dasarnya terlepas dari kondisi sosial ekonomi keluarga yang rendah, faktor kebiasaan dan faktor pendidikan.Serta kurang efektifnya pemerintah terhadap perlindungan hukum pada anak di bawah umur dimana pelaksanaan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum dapat terealisasi dengan baik.
TINJAUAN FILSAFAT HUKUM TERHADAP KEBERADAAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN LEASING KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR Daming, Saharuddin; Stindyana, Karen
YUSTISI Vol 8 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v8i2.6668

Abstract

Tingginya kebutuhan masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor tidak diimbangi oleh daya beli secara tunai, .merupakan peluang bagi pelaku usaha  mengembangkan bisnis di bidang pembiayaan. Salah satunyakegiatan pembiayaan leasing yang memberikan fasilitas penyediaan barang modal baik dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi dimana pembayarannya dilakukan secara angsuran. Dalam pelaksanaan perjanjian kontrak leasing, pihak lessor sebagai perusahaan pembiayaan meminta jaminan berupa fidusia atas barang leasing tersebut, dengan harapan memudahkan lessor dalam mengeksekusi barang leasing terhadap pihak lessee jika wanprestasi, melalui Sertifikat Jaminan Fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap, memahami tinjauan filsafat hukum terhadap keberadaan perjanjian leasing terhadap objek yang dibebani jaminan fidusia dan mekanisme yang dilakukan oleh lessor dalam mengeksekusi objek leasing yang dibebani jaminan fidusia jikalessee wanprestasi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif empiris.Hasil penelitian menyimpulkan : bahwa objek lease tidak dapat difidusiakan jika objek lease tersebut masih merupakan milik lessor dan objek lease yang dibebani dengan fidusia harus didaftarkan untuk memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia sehingga memudahkan  lessor dalam mengeksekusi objek lease yang masih berada pada penguasaan pihak lesseekaren wanprestasi baik eksekusi melalui titel eksekutorial yang ada pada Sertifikat Jaminan Fidusia maupun atas kekuasaan sendiri (recht van eigenmachtige verkoop) melalui pelelangan umum.
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA PENGANGKUTAN DALAM PENGIRIMAN BARANG Daming, Saharuddin; Wibowo, Tri Adi
YUSTISI Vol 8 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v8i2.6669

Abstract

Jasa pengangkutan barang merupakan usaha yang telah berlangsung sepanjang peradaban manusia, karena tidak setiap entitas mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Kebutuhan untuk memindakan barang dari suatu tempat lain, dapat dipenuhi dengan menggunakan jasa pengiriman barang. Untuk mendapatkan kepastian hukum, maka hal tersebut perlu dilakukan melaui perjanjian para pihak. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini : bagaimana perjanjian yangdibuat antara para pihak dalam pengiriman barang serta sejauh mana pelaksanaan tanggung jawab perusahaan jasa pengangkutan atas barang yang dikirim melalui perusahaan tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris.dengan pendekatan regulasi dan konsep. Hasil penelitrian Pelaksanaan tanggung jawab perusahaan jasa pengangkutan barang dalam pengiriman barang berlangsung secara baik meski dalam beberapa kasus tertentu terjadi cidera janji terutama keterlambatan, kerusakan dan kehilangan barang.  Namun, pihak pengirim barang senantiasa memberikan ganti rugi disertai penambahan diskon/rabat sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab perusahaan jasa pengangkutan barang terhadap pengiriman barang.  Faktor pendukung seperti tersedianya aturan hukum yang pasti, adanya sistem kelembagaan yang berfungsi untuk memperlancar pelaksanaan tanggung jawab, adanya sarana prasarana angkutan jalan yang didukung teknologi terkini. Adapun  faktor penghambat  yaitu masih adanya aturan hukum/kebijakan yang saling tumpang tindih, sistem transportasi yang belum memadai, serta adanya inkonsistensi dari pihak tertentu yang lalai memenuhi kewajiban
TINJAUAN FILSAFAT HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB PERAWAT DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWAJIBANNYA PADA KLIEN DI RUMAH SAKIT (Philosophy Of Law Review To The Nurses Responsibilities In Implementing Duties and Obligations to Clients At Hospital) Daming, Saharuddin; Julwanda, Ami Azzahra
YUSTISI Vol 9 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v9i1.7478

Abstract

Penelitian ini bertitik tolak dari fenomena komplain pengguna layanan rumah sakit sebagai klien dari perawat. Akibat adanya sejumlah oknum perawat yang melakukan pelanggaran terhadap tugas dan kewajibannya sebagai perawat di rumah sakit. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini diselenggarakan dengan mengacu pada identifikasi masalah meliputi: Apakah yang menjadi  tugas dan kewajiban setiap perawat dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit?, Bagaimana bentuk tanggung jawab perawat atas pelanggaran tugas dan kewajibannya di Rumah Sakit? Adapun tujuan penelitian ini untuk mengungkap dan mengetahui fakta empiris berdasarkan telaah konsepsional maupun norma mengenai hak dan kewajiban perawat terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit , maupun tanggung jawab perawat jika melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di Rumah Sakit. Sedangkan metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode Sosio-Yuridis. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa perawat memiliki tanggung jawab yang cukup besar terhadap klien. Klien yang merasa dirugikan bisa melakukan upaya hukum, seperti litigasi dan non litigasi.
TINJAUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PERAN KELUARGA DALAM PERLINDUNGAN ANAK Daming, Saharuddin; Evita Jumiati Al Barokah
YUSTISI Vol 9 No 2 (2022)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v9i2.8354

Abstract

Peran orang tua untuk memenuhi hak anak dalam keluarga meliputi beberapa bidang diantaranya, bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang keagamaan, bidang moral, dan bidang social. Dengan menjalankan perannya sebagai orangtua, maka dengan itu dapat membantu memenuhi hak anak dalam keluarga. Peran orang tua merupakan pelaksanaan tanggung jawab yang dijalankan oleh mereka sebagai orang tua untuk memenuhi berbagai kebutuhan anak, baik secara fisik maupun psikologis dan dalam mengasuh, mendidik, melindungi, dan mempersiapkan anak-anak mereka untuk kehidupan dalam masyarakat. Kelalaian tanggung jawab orang tua terhadap memenuhi hak anak adalah situasi di mana orang tua tidak memenuhi kewajibannya untuk melindungi, merawat, dan memenuhi kebutuhan fisik, emosional, pendidikan, dan sosial anak mereka dengan baik. Anak memiliki hak-hak dasar yang diakui secara internasional, seperti hak atas hidup, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas nama, dan hak atas perlindungan dari kekerasan dan penelantaran. Kata kunci: HAM, Orang Tua, Perlindungan Anak
TINJAUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PEMENUHAN HAK RUANG HIDUP PARA KORBAN PENGGUSURAN PEMUKIMAN DALAM PELAKSANAAN JALUR GANDA KERETA API BOGOR-SUKABUMI Daming, Saharuddin; Tasha Nia
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.9357

Abstract

Jenis penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu turun langsung ke lapangan untuk   menggali permasalahan yang akan diteliti  Tinjauan hukum dan ham terhadap pelaksanaan penggusuran pemukiman ini dijelaskan pada Pasal 28H UUD 1945 amandemen ke 2 dan Pasal 40 UU No 39/1999 dimana Perlindungan hak atas tempat tinggal merupakan hak asasi setiap warga negara tanpa terkecuali termasuk hak-hak yang berkaitan dengan pemenuhan kesejahteraan warga, serta Ketentuan tersebut memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak atas tempat tinggal untuk memenuhi kesejahteraan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. UU No. 39/1999 di dalam Pasal 31 ayat (1) juga menjamin perlindungan hak atas rasa aman dan nyaman dari segala bentuk gangguan terhadap tempat tinggal bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, segala bentuk perlakuan yang bersifat intimidatif dan bentuk kekerasan lainnya terhadap seseorang/sekelompok orang tanpa terkecuali termasuk praktik penggusuran tempat tinggal warga tidak di perkenankan.
TINJAUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP TUNTUTAN JAKSA DAN PUTUSAN HAKIM DALAM DELIK PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN Saharuddin Daming; Muhammad Iqbal
YUSTISI Vol 10 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15194

Abstract

Dalam UUD 1945 maupun UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan untuk bebas dari segala bentuk ancaman maupun gangguan rasa aman atas pribadi, keluarga dan harta bendanya. Namun dalam kenyataan, hal tersebut sering mendapat tantangan dengan terjadinya berbagai bentuk kejahatan, khususnya pencurian dengan pemberatan. Ada segelintir orang yang dipicu oleh berbagai faktor, kehilangan hati nurani dan logika sehat sehingga berani melakukan pencurian dengan pemberatan ,meski berhadapan dengan risiko, pemidanaan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa materi tuntutan jaksa maupun putusan hakim terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan umumnya sesuai dengan hukum pidana karena jaksa dan hakim menggunakan pasal 363 KUHpidana sebagai dasar dakwaan dan tuntutan kepada terdakwa. Namun jaksa maupun hakim sangat mengabaikan prinsip dan nilai HAM dalam tuntutan maupun putusan hakim padahal prinsip dan nilai HAM sudah lama merupakan bagian dari hukum positif di Indonesia. Dengan demikian, maka jaksa maupun hakim sebagai bagian dari penegak hukum haruslah tunduk dan patuh menjalankan serta menerapkan norma HAM dalam setiap penanganan perkara. Apabila hal tersebut diabaikan, berarti jaksa dan hakim dapat dianggap melakukan pelanggaran HAM karena sengaja atau lalai mengesampingkan norma HAM dalam penegakan hukum. Kata Kunci: Pencurian, Tuntutan, Putusan, Hukum, Hak Asasi Manusia
Co-Authors Ahmad Sobari Al Afghani, M. Mova Ari Ernawati Dadang Iskandar Dadang Iskandar, Dadang Desty Anggie Mustika Didi Hilman Evita Jumiati Al Barokah Febriatanti Suci Kurniawati Hardi, Prima Lestari Harsini, Eka Sri Budi husna, Mufidatul Ibrahim Fajri Julwanda, Ami Azzahra Latifah Ratnawaty Lestari, Nisa Liatunisa, Hilda Lubis, Ade Rizky Maulidya, Azkia Ananda Mikail, Ahmad Moeltazam, Moeltazam Mufidatul Husna Muhammad Iqbal Muhammad Naufal Al Islami Murtasiah, Dewi Nisa, Zamillatun Nursilawati, Nursilawati Nursyamsiah, Ayu Purwaningsih, Prihatini Ratnawaty, Latifah Raudhatul Jannah Restu, Dea Dewintia Stindyana, Karen Tasha Nia Tiarani, Tirta Aria Tri Adi Wibowo, Tri Adi Umayyah, Siti Indah