Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.092
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Jurnal Konstitusi Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI YUSTISI Al Ahkam Borneo Law Review Journal Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Batulis Civil Law Review Jurnal Konstitusi DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Jurnal Pengabdian Mandiri Damhil Law Journal Estudiante Law Journal Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Riset Ilmiah Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Legal Advice Jurnal Hukum
Ahmad Ahmad
Universitas Negeri Gorontalo, Faculty Of Law
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Konstitusi

 1 
Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution Ahmad Ahmad; Novendri M. Nggilu
Jurnal Konstitusi Vol 16, No 4 (2019)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (436.055 KB) | DOI: 10.31078/jk1646

Abstract

Perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan MPR membuktikan, bahwa ada benturan kepentingan sehingga menjadikan perubahan konstitusi yang ‘tambal sulam’ dan tidak berorientasi kepentingan jangka panjang, serta jauh dari kata memuaskan karena ‘elitis’ dan kurang partisipatif, maka perubahan konstitusi seharusnya tidak dilakukan oleh satu lembaga saja yang dalam hal ini adalah MPR. Oleh karna itu, penting kirannya melibatkan Mahkamah Konstitusi agar tercipta hasil perubahan UUD NRI 1945 yang partisipatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang apa urgensi pelibatan mahkamah konstitusi dalam perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945, dan bagaimana prospektif pelibatan mahkamah konstitusi dalam perubahan undang undang dasar  Negara Republik Indonesia  Tahun 1945. Penelitian ini mengunakan Jenis penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Urgensi pelibatan MK dalam perubahan Undang Undang Dasar di dasarkan pada beberapa hal, antara lain: Pertama, terdapat banyak kelemahan dalam amandemen pertama sampai dengan amandemen ke-empat; Kedua, Eksistensi MPR sebagai lembaga politik; ketiga, Pelakasanaan prinsip Checks and Balance System; Keempat, Perwujudan MK sebagai The Guardian Of Consitution. Bahwa Prospektif pelibatan MK dalam perubahan UUD NRI 1945 adalah dengan menekankan pada political good will dari MPR untuk menyusun Mekanisme perubahan UUD NRI 1945 dengan melibatkan MK sebagai lembaga negara yang memberikan Sertfikasi Konstitusi dari hasil kajian perubahan yang dilakukan oleh Komisi konstitusi sebelum mendapatkan persetujuan dari MPR untuk ditetapkan sebagai hasil perubahan UUD 1945 yang baru. hasil dari mekanisme perubahan konstitusi dengan melibatkan MK ini ditujukan untuk menghasilkan perubahan konstitusi yang bersifat the people of the constitution.The amendments of the 1945 Constitution that the MPR has done proves that there is a conflict of interest that makes constitutional changes ‘patchy' and not oriented to a long term interest and far from satisfying because of 'elitist' and less participatory. Thus, the changes to the constitution should not be carried out by one institution only which in this case is the MPR. Therefore, it is important to involve the Constitutional Court in order to create a participatory change in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study aims to find out about the urgency of involving the Constitutional Court in the amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and how prospective the Constitutional Court to involve in the amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study uses a type of normative research and several approaches, namely; law approach (statue approach), comparative approach, and conceptual approach. The results of this study indicate that the urgency of involving the Constitutional Court in amending the Constitution is based on several things, including: First, the weaknesses in the first amendment to the fourth amendment; Second, the existence of the MPR as a political institution; third, the implementation of the Checks and Balance System principle; Fourth, the realization of the Constitutional Court as the Guardian of Constitution. The prospective involvement of the Constitutional Court in the amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is to emphasize the political goodwill of the MPR to develop a mechanism for amending the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia by involving the Constitutional Court as a state institution which provides a review of changes made by the constitution before obtaining approval from the MPR to be determined as a result of the amendment to the new 1945 Constitution. The result of the constitutional change mechanism by involving the Constitutional Court was intended to produce constitutional changes that have the character the people of the constitution. 
Convergence of Constitutional Interpretation to the Test of Laws Through a Constitutional Dialogue Approach: Konvergensi Penafsiran Konstitusional Terhadap Pengujian Undang-Undang Melalui Pendekatan Constitutional Dialogue Ahmad, Ahmad; Wantu, Fence M.; Ismail, Dian Ekawaty
Jurnal Konstitusi Vol. 20 No. 3 (2023)
Publisher : Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31078/jk2038

Abstract

The Constitutional Court's presence yields positive impacts on constitutional law, yet isn't devoid of controversies, including Judge misconduct, transgression of 'nemo judex idoneus in propria causa' principle, and potential super body transformation. This paper aims to comprehend and analyze constitutional interpretation dominance in assessing laws against the 1945 Constitution through a constitutional dialogue approach. This normative writing employs legal, historical, and conceptual methods. Findings underscore: 1) Demonstrating respect for state institutions, notably the People's Consultative Assembly of Indonesia. 2) Establishing a more democratic system to test the 1945 Constitution's compatibility in the Constitutional Court. 3) Breaking the monopoly of Constitutional Court-centric constitutional interpretation. 4) Reviving 'nemo judex idoneus in propria causa' principle is pivotal due to extensive testing of Constitutional Court Law, addressing concerns about verdict impartiality.
Antara Otoritas dan Otonomi : Pertautan Hak Asasi Manusia dalam Praktik Eksekusi Putusan PTUN: Perlindungan HAM dalam Eksekusi Upaya Paksa Terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Suciani Putri, Viorizza; Ahmad, Ahmad; Muhtar, Mohamad Hidayat
Jurnal Konstitusi Vol. 21 No. 3 (2024)
Publisher : Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31078/jk2133

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam pelaksanaan upaya paksa eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Kendala Pelaksanaan Eksekusi Paksa Putusan PTUN dalam mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia. Sebagaimana diketahui, Penguatan eksekusi putusan pengadilan tata terus diperkuat melalui perubahan Undang-Undang tentang PTUN tahun 2005 dan terakhir 2009 melalui Upaya paksa serta pengenaan sanksi administratif terhadap tergugat yang dalam hal ini adalah pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tulisan ini menggunakan metode Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan dianalisis menggunakan Teknik deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan Perlindungan hak asasi manusia merupakan hal yang penting dalam menyelesaikan pelaksanaan eksekusi paksa putusan PTUN agar eksekusi dapat memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat sesuai dengan prinsip negara hukum yang berkeadilan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Kendala Pelaksanaan Eksekusi Paksa Putusan PTUN dalam mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia yaitu Kurangnya kerjasama atau permohonan upaya paksa dari pihak penggugat ke PTUN, kurangnya Kesadaran Pejabat, dan kurangnya aturan pelaksana. Pada akhirnya, penulisan ini menawarkan solusi perlunya payung hukum yang lengkap dan tidak bertentangan satu sama lainnya untuk pelaksanaan eksekusi, pelaksanaan penegakan hukum yang konsisten dan tegas, dan peningkatan efisiensi sistem birokrasi dan kapabilitas aparatur pemerintah. Implementasi dari solusi-solusi ini diharapkan dapat memperbaiki proses eksekusi putusan PTUN, menjadikannya lebih berkeadilan, serta berkontribusi positif pada penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia.
Co-Authors Apripari, Apripari Arsyad, Yusna Bahutala, Andris E. Bintang Muhamad Hendri Cherawaty Thalib, Mutia Delvi Putri Kaparang Dian Ekawaty Ismail Dicky Andika Rauf Dolot Alhasni Bakung Erman I. Rahim Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Gunawan Rena Hidayat Hidayat I. Rahim, Erman Indah Amanah Poetri Soedasno Oei Pantouw Kolopita, Kurnia Ningsih Kolopita Laode, Nadila Magfira Laya, Putri Nadhia Diannita Lihawa, Harlan H. Mamu, Karlin Z Maya Lasena Moh. Rivaldi Moha Mohamad Hidayat Muhtar Mohammad Abdi Lanjahi Mohammad Syauqi Pakaya Muh Ramdhani Hamzah Muhammad Amin Ladiku Mutia Cherawaty Thalib Nadya Lonely Bifirli Polii Nirwan Junus Novendri M Nggilu Novia Rahmawati A Paruki Nur Mohamad Kasim Nurul Fazri Elfikri Pulubolo, Rifky Radjak, Sarmila Rauf, Abdusalam Ririn Agustina Sarmila Radjak Sri Olawati Suaib Suciani Putri, Viorizza Suwitno Yutye Imran Syahreza Ali Akbar Marali Taufiqurrohman, A.H. Asari Yassine Chami Zamroni Abdussamad