Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.129
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Konstitusi Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Gorontalo Law Review Jurnal Konstitusi Prosiding Konferensi Nasional PKM-CSR International Journal of Science and Society (IJSOC) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Hukum dan Peradilan Wijaya Putra Law Review HUKMY : Jurnal Hukum Law and Humanity Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science Journal of Creative Power and Ambition (JCPA)
Suwarno Abadi
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra
Religion Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 69 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 69 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Penegakan Hukum Terhadap Produksi Dan Peredaran Minuman Beralkohol (Oplosan) (Studi Kasus Putusan Nomor: 284/Pid.B/2020/PN.Gsk) Hamid Rusdi; Suwarno Abadi; Joko Ismono
Law and Humanity Vol 1 No 1 (2023): Jurnal Law and Humanity
Publisher : Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37504/lh.v1i1.516

Abstract

Salah satu permasalahan dalam peredaran minuman keras adalah semakin maraknya peredaran minuman keras oplosan, dapat memacu timbulnya kriminalitas di lingkungan masyarakat. Perbuatan kriminal tersebut dikarenakan orang yang mengkonsumsi minuman keras oplosan akan merasa menjadi lebih berani dari biasanya setelah mengkonsumsi minuman tersebut. Sehingga orang yang mengkonsumsi minuman tersebut akan melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain seperti perkelahian, pembunuhan, kecelakaan lalu lintas, pembodohan, pengeroyokan, pengerusakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengakkan hukum pada peroduksi dan peredaran minuman keras oplosan dan menganalisis dan menemukan konsep pengaturan tentang produksi dan peredaran minuman keras oplosan yang memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Manfaat yang diharapkan dari penelitia ini untuk dapat menjadi sebuah refrensi bagi peneliti lainnya tentang bahaya miras oplosan dan langkah yang harus diambol oleh pemerintah dalam memerangi peredarannya serta mempertegas peran penting Negara dalam penindakan bagi para pelaku produksi dan pengedar miras oplosan untuk diberikan sanki seberat-beratnya. Penegakan hukum oleh Hakim dalam perkara Nomor: 284/Pid.B/2020/PN Gresik sudah didasarkan pada fakta fakta yang terdapat dalam persidangan, putusan hakim dalam perkara ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum. Salah satu argumentasi hakim yang meringankan hukuman terdakwa adalah tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa AGUS HARIYANI ini mempunyai latar belakang dimana terdakwa hanya sekolah hanya Lulusan SD dan faktor ekonomi yang menyebabkan terdakwa memilih untuk berjualan minuman keras dirumahnya karena terdakwa menafkahi 2 anaknya yang masih kecil seorang diri setelah bercerai dan ditinggal oleh suaminya. Hakim sendiri dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Kahardani Kahardani; Suwarno Abadi; Nuryanto A. Daim; Taufiqurrahman Taufiqurrahman
Law and Humanity Vol 1 No 1 (2023): Jurnal Law and Humanity
Publisher : Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37504/lh.v1i1.520

Abstract

Keadilan restoratif (restorative justice) diharapkan mampu menurunkan penumpukan perkara serta dapat mengurangi jumlah tahanan yang secara tidak langsung juga membebani negara dalam membiayai penanganan perkara dan penanganan tahanan di dalam rumah tahanan negara. Sehingga Issue hukum yang melatar belakangi tesis ini adalah kekaburan norma yang berkaitan dengan penerapan penerapan kebijakan restorative justice oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif ini dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kosep, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa Kekuatan hukum penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif (restorative justice) sebagai instrumen dalam penghentian proses penyelidikan dan penyidikan di POLRI sudah berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Karena Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai instansi pemerintah yang menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum, dalam menyelesaikan perkara pidana tidak semata-mata terfokus pada kepastian hukum yang berupa tindakan represif penegakan hukum pidana saja, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan dan prinsip kemanusiaan yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat melalui tindakan preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan sebagai pencegahan dari timbulnya tindak pidana maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat lainnya.
Pertanggungjawaban Pidana Advokat Tanpa Mekanisme Pemeriksaan Kode Etik Advokat Arif Syaifudin; Suwarno Abadi; Andy Usmina Wijaya
Law and Humanity Vol 1 No 2 (2023): Jurnal Law and Humanity
Publisher : Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37504/lh.v1i2.548

Abstract

Advocates in carrying out their profession are under the protection of laws, statutes and codes of ethics, which cannot be prosecuted before a court, either civil or criminal, as long as they have good faith in defending the interests of their clients. However, in practice, many Advocates are caught in criminal cases in carrying out their professional duties. The purpose of this study is to analyze and find out the characteristics of good faith referred to in article 16 of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates in terms of law enforcement and legal protection for the advocate profession and criminal liability for the actions of advocates in carrying out their professional duties without going through the mechanism of examining the Code of Ethics. . The theory used to analyze is law enforcement theory, legal protection theory, and criminal responsibility theory. The writing method used is normative writing method, by analyzing a legal issue through laws and regulations, literature, and other reference materials. The results of this study are that the work of a legal advisor is a work of trust in good faith to rectify the problems faced by clients whose existence is regulated and protected by law. The criminal responsibility of an advocate who commits a crime in carrying out his profession must be seen from the mistakes made by the advocate so that he is seen as having committed an act that meets the elements of a crime which must be proven first through an examination of the code of ethics. The government and/or legislators must pay more attention to and scrutinize the formation of statutory regulations so that there are no overlapping rules and so that one law does not conflict with another. As well as to strengthen the profession, it is hoped that there will be a need for stricter and more precise rules that can be used as a legal umbrella in professional life.
Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Perwalian Anak Yang Tidak Dapat Diterima Oleh Pengadilan Negeri Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Anak Nuryanto A. Daim; Suwarno Abadi
Law and Humanity Vol 1 No 2 (2023): Jurnal Law and Humanity
Publisher : Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37504/lh.v1i2.549

Abstract

A child who is not under the authority of his parents who apparently does not have a guardian, either one person, then in this case the judge can appoint through a court order, namely a guardian at the request of certain parties who have an interest. The exception is when the parents who live the longest include in their will (testament) to appoint or appoint a guardian for their child, then it is called a trusteeship according to a will. Trusteeship is an institution that replaces parental authority over children who have not reached a certain age (age) or are not yet married. The aim of the study was to analyze the basis for the judge's considerations in deciding the civil case Number 134/Pdt.P/2020/PN Prp which stated that it could not accept the application submitted by the applicant, which caused harm to the child. By using normative juridical methods and statutory approaches, concepts and case study approaches, the results of the research found that the basis for the judge's considerations in deciding civil cases Number 134/Pdt.P/2020/PN.Prp stated that they could not accept a request that filed by the applicant, what caused harm to the child was the consideration that during the trial the Petitioner never submitted evidence explaining HS 's heirs, then knowing the fact that there was another person who had arranged for HS 's inheritance certificate, giving rise to suspicion that someone else had become heirs of HS and there is no evidence stating that HS 's heirs other than EV are not willing to become the guardians of EV , so it is not yet possible to determine whether the Petitioner has the legal right to apply for guardianship of EV , therefore the Petitioner's petition cannot be accepted.
Penerapan Buy Back Guarantee Bagi Pembeli dan Developer Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dinar Intan Milentina; Suwarno Abadi
Law and Humanity Vol 1 No 3 (2023): Jurnal Law and Humanity
Publisher : Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37504/lh.v1i3.578

Abstract

Housing is one of the needs that must be met by all people in the world, both in developing and developed countries, in addition to food needs, proper housing certainly influences the formation of the nation's personality so that they can socialize well in society. Every year the need for houses as a place to live or occupancy is increasing due to the increasing population both in rural and urban areas. Basically, fulfilling housing needs is the responsibility of each community itself, but the state helps the community to obtain and provides convenience in obtaining housing through housing developers. Housing developers or developers who have built their homes can sell to debtors with a gradual cash payment system and Home Ownership Credit (KPR), a gradual cash payment system. For KPR, a credit agreement can be signed which contains the approved credit value and the credit loan repayment period. The credit agreement made must be known by the housing developer or developer, which can be in the form of a private deed, or a deed drawn up before a notary or land deed official.
Urgensi Undang-Undang Penilai Dalam Memberikan Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Penilai Arif Bagus Prasetyo; Suwarno Abadi
Law and Humanity Vol 1 No 3 (2023): Jurnal Law and Humanity
Publisher : Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37504/lh.v1i3.579

Abstract

The preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945) mandates the objectives of forming the Government of the Indonesian State. These objectives include the protection of the nation and all the blood of Indonesia, as well as the progress of public welfare, national education, and contributions to world order based on independence, eternal peace, and social justice. One of the efforts to achieve these objectives is by building the national economy as a collective endeavour based on the principle of togetherness. Article 33 of the 1945 Constitution regulates the national economy with economic democracy, the principles of togetherness, just and efficient justice, sustainability, and environmental awareness. The implementation of the fifth principle of Pancasila in economic development is stipulated in Article 33 paragraphs (1)-(5) of the 1945 Constitution. The Valuer profession plays a crucial role in supporting the national economy, providing economic value, and being an important institution in economic administration. However, the existence and role of Valuers also bring risks, such as legal claims against the opinions they produce. Clear norms and complaint mechanisms are needed to maintain the independence of Valuers. The current economic development process focuses on increasing productivity through diversification and technological innovation. The Valuer profession is rapidly growing in both the government and private sectors, including banking, capital markets, financial reporting, insurance, and land procurement. However, regulations related to the Valuer profession are scattered across several laws, which require clearer arrangements to ensure legal certainty and order. Therefore, legal protection in the form of regulations within the law is necessary to guarantee the important role and independence of the Valuer profession in supporting national economic development.
Implementasi Perdagangan Karbon di Indonesia Pasca Terbitnya POJK Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Bursa Karbon Suci Ariyanti; Suwarno Abadi; Taufiqurrahman Taufiqurrahman
Law and Humanity Vol 2 No 1 (2024): Jurnal Law and Humanity
Publisher : Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37504/lh.v2i1.606

Abstract

POJK Number 14 of 2023 on Carbon Exchange is the Government's effort to create a carbon trading arrangement through a carbon exchange. Previously, the government issued two regulations related to carbon trading, namely Presidential Regulation Number 98 of 2021 and Minister of Environment and Forestry Regulation Number 21 of 2022. However, it turns out that these regulations still have weaknesses. This research is a normative legal research. The results show that after the enactment of POJK on Carbon Exchange, there are still weaknesses where the basis of paid-up capital as a carbon exchange organizer is exactly the same as the stock exchange rules listed in Article 3 POJK 3/2021. This provision is considered to make the carbon exchange exclusive. In addition, several rules in POJK 14/2023 such as the form of carbon trading is securities, so there will be delisting, even though carbon has no such thing as disappearing or delisting. In addition, Article 27 related to the terms and procedures of carbon exchange organizers must meet the principles of openness, access, and equal opportunity contradicts the definition of carbon as securities. This is because if the form of carbon exchange has become securities, then those who will enter will also be stock exchange players. Therefore, this regulation does not explain who can be involved in carbon trading other than the organizers. Individuals, cooperatives, communities, NGOs can be involved in carbon trading or not.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Kasus Gagal Bayar Klaim Asuransi Di Indonesia Juli Kushertin; Suwarno Abadi; Nuryanto A. Daim
Law and Humanity Vol 2 No 1 (2024): Jurnal Law and Humanity
Publisher : Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37504/lh.v2i1.609

Abstract

Good corporate governance or better known as Good Corporate Governance is a value system that is a benchmark for a company's ability to carry out operational activities and business processes in a healthy manner. The Financial Services Authority (OJK), which was formed in accordance with Republic of Indonesia Law Number 21 of 2011, is not running effectively and is considered to have been negligent in its supervision process, resulting in actions involving deviant practices such as corruption and money laundering in the case of PT Asuransi Jiwasraya consumer failure to pay. Law enforcement in order to guarantee that the public gets their rights, consumers who fail to pay PT Asuransi Jiwasraya (Persero) have found a solution through restructuring. So that urgent changes can be implemented ably by the state, financial sector reform Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector exists as legal protection. Legal protection is carried out to restore trust. Legal protection is the state's effort to compile the achievements of the Indonesian Long Term Development Plan (RPJPN) 2025-2045 as part of legal development. The aim of the research is to determine law enforcement and legal protection from criminal acts of corruption in the financial sector which operates in the insurance sector, case study PT Asuransi Jiwasraya which has a progressive legal correlation of asset confiscation. The type of research, problem approach, theory used is normative legal research with a statutory approach with a conceptual approach. The theory used to analyze is the basic theory of Lex Specialis Derogat Legi Generalis. The research results show that the application of law and corporate legal protection from criminal acts of corruption in the Jiwasraya case study is intended to provide legal certainty and legal protection to help maintain the image of good government.
Konflik Norma Mengenai Pengupahan Pada Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Di Kabupaten Pasuruan Holis Safana; Suwarno Abadi
Law and Humanity Vol 2 No 2 (2024): Jurnal Law and Humanity
Publisher : Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37504/lh.v2i2.633

Abstract

Article 88B of the Employment Creation Act expressly stipulates the regulation of workers' wages. In the article there are concepts of wages with results and units of time based on hourly wages. Pasuruan Regency is one of the regencies that has problems with the wage system law. Regional Regulation Number 22 of 2012 namely Article 37 paragraphs 4 and 5 with an additional 5% of the Regency/City Minimum Wage value is synchronized with worker productivity which is a conflict of norms against the implementation of Regional Regulation Number 22 of 2012 concerning the system of labor administration and its enforcement. Implementation of the policy of Regional Regulation Number 22 of 2012 concerning the Employment System in Pasuruan Regency is oriented to the realization of a balance between the interests of the implementer by avoiding potential conflicts over the regulation. This research was conducted using a research method with a conceptual approach and a statutory approach. The research method approaches Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and Government Regulation Number 36 of 2021 concerning Wages which considers the minimum wage. Since the stipulation of District Regulation Number 22 of 2012 concerning the Employment System in Pasuruan Regency, the focus has been on achieving a balance in realizing the interests of the executors by avoiding potential conflicts over these regulations. Legal resolution related to the conflict of norms contained in Regional Regulation Number 22 of 2012 concerning the Employment Implementation System in Pasuruan Regency, which currently can only be reached by mediation.
Keabsahan Dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Closed Circuit Television (CCTV) Dalam Pemberlakuan Tilang Elektronik Darwoyo Darwoyo; Suwarno Abadi
Law and Humanity Vol 2 No 2 (2024): Jurnal Law and Humanity
Publisher : Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37504/lh.v2i2.637

Abstract

The application of an electronic ticket or Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) by the police is considered to have many problems and challenges for the police in the future, with reference to closed circuit television (CCTV) evidence that causes the gap in the use of CCTV (Closed Circuit Television) evidence in the criminal justice process, the first is the legal factor itself where the use of CCTV is not included in legal evidence in the Criminal Procedure Code, the two different perspectives which will result in different thoughts that will be accepted by someone, the three norms which becomes legalistic positivistic is not clear in certain cases. Legal basis for prosecution of traffic violations. According to Law Nomor 2 of 2009 concerning Traffic And Road Transportation, article 260 and article 262 who are authorized to take action against traffic violations using CCTV can carry out law enforcement such as investigations and investigations of criminal acts of LLAJ or other crimes, acts of handling of accidents, violations, and traffic jams by the Police and the pursuit, ambush, arrest, and prosecution of perpetrators and/or vehicles involved in crimes or traffic violations. The formulation of the legal problem contains points regarding the juridical review and application of the validity of ETLE as evidence in the trial. This research is a legal research with a normative juridical approach with a statutory and case approach, especially the decision of ticketing for traffic violations. The results of the research and discussion conclude that the use of CCTV (Closed Circuit Television) evidence can be used as evidence in the criminal justice process and the application of the e-Tilang system can reduce the number of traffic accidents.
Co-Authors A. Daim, Nuryanto Adi Pratama Andy Usmina Wijaya Arif Bagus Prasetyo Arif Bagus Prasetyo, Arif Bagus Arif Syaifudin Arif Syaifudin, Arif Ariyanti, Suci Astuti, Putri Jeri Bachtiar, Moch. Yusuf Budi Endarto Chamdani Chamdani Daim, Nuryanto A. Daim, Nuryanto Ahmad Darwoyo Darwoyo Darwoyo, Darwoyo Dimas Amiruddin Hakim Dinar Intan Milentina Dwi Elok Indriastuti Dwi Elok Indriastuty Ella Erwindah Yuliani Farina Gandryani Fatma Afifah Fikri Hadi Fikri Hadi Fuad Hasan Habibur Rahman Hamid Rusdi Hidayah, Novira Yusrianti Holis Safana Ignasius Wea Weo Jaya, Bagus Novian Joko Ismono Joko Ismono Juli Kushertin Kahardani Kahardani Khoirul Hidayat Krestianto, Agustinus Herry Kushertin, Juli Maulana, Adam Afin Milentina, Dinar Intan Mirel Casa Isaura Moch. Yusuf Bachtiar Muhammad Luthfi Alif Utama Mustofa Abidin Nobella Indradjaja Nobella Indradjaja Novira Yusrianti Hidayah Nur Hidayatul Fithri Nuryanto A. Daim Nuryanto Ahmad Daim Purwanto Purwanto Putri Jeri Astuti Raffi Fikriansyah Lipurta Rahman, Habibur Ra’af Abdi Pandua Rihantoro Bayuaji Safana, Holis Savina Setiawan, Sulanjar Tri Steffy Gihon Sunarko Suci Ariyanti Sulanjar Tri Setiawan Suwito Suwito Taufiqurrahman Taufiqurrahman Taufiqurrahman Taufiqurrahman Taufiqurrahman Taufiqurrahman Vania Nurdhita Varesia Virnandika Aji Widya Bimantara