Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.783
P-Index
This Author published in this journals
All Journal 'ADALAH Al-Iqtishad : Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics) SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurnal Cita Hukum Law and Justice WAJAH HUKUM Jurnal Legal Reasoning Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam JOURNAL of LEGAL RESEARCH Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Hasanuddin Journal of Strategic and International Studies
Indra Rahmatullah, Indra
Faculty Of Law State Islamic University (UIN) Of Syarif Hidayatullah Of Jakarta
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 57 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 57 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia Rahmatullah, Indra
BULETIN ADALAH Vol. 5 No. 1 (2021)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i1.19811

Abstract

Abstrak: Masa pandemi mengakibatkan dampak yang besar pada sendi kehidupan manusia. Salah satunya kegiatan dan mobilitas sosial lebih banyak dilakukan di rumah. Dimulai dari bekerja, belajar, belanja sampai beribadah di rumah. Besarnya porsi kegiatan yang dilakukan di rumah menjadikan aktivitas digital tidak dapat dihindari. Namun demikian, besarnya aktivitas itu belum diimbangi dengan perlindungan hukum terhadap data pribadi setiap orang di Indonesia. Pelanggaran terhadap data pribadi sering kali terjadi seperti data pribadi yang bocor ke publik. Data tersebut terdiri atas nama, nomor KTP, nomor telepon, alamat email, alamat rumah, informasi kesehatan, dan lain sebagainya yang sifatnya rahasia sehingga rentan disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Untuk menganalisis masalah ini digunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga negara wajib melindungi kerahasiaan data pribadi seseorang. Ironinya, perangkat hukum di Indonesia belum cukup memadai, karena masih tersebarnya peraturan perundang-undangan yang mengatur data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah Undang-Undang khusus yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia secara komprehensif. Katakunci: Data Pribadi, Digital dan Hak Asasi Manusia (HAM)
Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies); Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia Rahmatullah, Indra
BULETIN ADALAH Vol. 5 No. 3 (2021)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i3.21393

Abstract

Critical Legal Studies (CLS) merupakan salah satu alternatif pemikiran dalam filsafat hukum yang dapat memberikan pandangan berbeda terhadap hukum. Ciri khas dari pemikiran ini adalah tidak menjadikan hukum yang dibuat oleh negara diterima taken for granted begitu saja sebelum adanya proses perjuangan nalar kritis terhadap subtansi hukumnya. Ada situasi ketidakpercayaan dan kekhawatiran bahwa hukum yang dibuat negara tidak bisa mendatangkan keadilan karena prosesnya yang melalui pergulatan tarik menarik kepentingan politik kekuasaan dan ekonomi sehingga menyebabkan produk hukumnya rentan akan tabir ketidaksempurnaan. Netralitas, dan imparsialitas merupakan katakunci yang menjadi indikator untuk mempurifikasi hukum tersebut. Oleh karena itu, CLS berupaya untuk selalu membuka selubung relasi kekuasaan dan relasi ekonomi yang selalu mengintervensi hukum dengan perjuangan dan logikanya sendiri. 
Filsafat Hukum Sosiologis (Sosiological Jurisprudence); Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia Rahmatullah, Indra
BULETIN ADALAH Vol. 5 No. 2 (2021)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i2.21394

Abstract

Critical Legal Studies (CLS) is an alternative thought in legal philosophy that can provide a different view of the law. The hallmark of this thinking is that it does not take the laws made by the state taken for granted before the process of critical reasoning struggles against its legal substance. There is a situation of distrust and concern that the laws made by the state cannot bring justice because the process goes through a tug-of-war struggle for political and economic interests, causing the legal product to be vulnerable to imperfections. Neutrality, and impartiality are the keywords that become indicators to purify the law. Therefore, CLS strives to always open the veil of power relations and economic relations which always interfere with the law with its own struggle and logic. 
Filsafat Realisme Hukum; Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum Bisnis di Indonesia Rahmatullah, Indra
BULETIN ADALAH Vol. 5 No. 5 (2021)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i5.21395

Abstract

Perkembangan ilmu hukum tidak dapat dipisahkan dengan putusan hakim. Bahkan putusan hakim menjadi motor penggerak dinamika diskursus hukum. Tidak jarang, putusan-putusan hakim ramai untuk dibahas, didiskusikan bahkan untuk dikritisi sehingga menjadi episentrum pembaruan hukum. Adagium judgc made law yang menjadi ciri sistem hukum anglosaxon atau hakim sebagai kreator hukum (legal creator) telah melegitimasi nalar bahwa hakimlah yang berhak untuk membuat hukum, bukan raja atau penguasa karena dengan berhukum kepada sesuatu yang sudah tertulis ternyata belum mampu mendatangkan keadilan akibat proses distorsi antara idealita dan realita. Aliran filsafat realisme hukum membongkar keraguan itu semua dengan menempatkan empirisme dan pragmatisme putusan hakim sebagai jawaban akan ketidakadilan.
Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum di Indonesia Rahmatullah, Indra
BULETIN ADALAH Vol. 5 No. 4 (2021)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i4.22026

Abstract

The purpose of the law is not only about justice as the main paradigm of natural law, but also making legal certainty so that it has a clear barometer as the idea of legal positivism. In the other hand, the purpose of the law must be factual and real to make happiness for most people. The paradigm of Utilitarianism has opened the veil of law to provide something useful and can be felt directly by society. Whatever the policy of the State must guarantee happiness or mutual benefit. Utilitarianism also eliminates the selfishness of mankind, the state, and stakeholders to not only think about their own happiness and destiny but also be encouraged to share with many people.
Filsafat Hukum Sejarah: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia Rahmatullah, Indra
BULETIN ADALAH Vol. 5 No. 6 (2021)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v5i6.22203

Abstract

Abstract: Society has  own legal system, namely customary law which can be a source of national law. It exists and has been legitimized in the Indonesian constitution. With the recognition of customary law, law enforcers and lawmakers must consider it. Customary law is not made by the State, but exists, and develops with the development of society. In certain areas, the application of customary law or compliance with customary law is more binding than state law. The basic concept of customary law is from the thought of Friedrick Karl von Savigny through his various works, thus making him the philosopher who built the foundation for the School of Legal History. Keywords: Society; Customary Law; Legal History
Akad Murokab on the DSN-MUI Fatwa and its Effect on Islamic Bank Funding Products Fatah, Dede Abdul; Muchtasib, Ach. Bakhrul; Rahmatullah, Indra; Soydan, Mustafa Zafer
Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah Vol. 14 No. 1 (2022)
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/aiq.v14i1.25620

Abstract

The study determines whether Islamic bank management understands hybrid contracts in the DSN-MUI funding fatwa and its influence on developing funding products in Islamic banks. The type of research used is normative juridical to examine the application of Islamic legal rules both at the methodological level (uṣul fiqh) and fiqh rules and at the product level (fiqh). The primary data of this study comes from the DSN-MUI fatwa and interviews to explore the understanding of Islamic bank management towards hybrid contracts in the DSN-MUI funding fatwa. This study indicates that from eight fatwas on DSN- MUI funding products, only fatwa No. 86 and 87 containing hybrid contracts. There are several theoretical frameworks, standards, and limitations (ḍawābiṭ) that the DSN-MUI has determined. The study also shows that the management of Islamic banks, generally, has understood the theoretical framework, standards and limitations of hybrid contracts on Islamic bank funding products only in textual concept. The textual understanding can increase the portfolio of funding products. This can be evidenced by the increasing portfolio of muḍārabah savings and income smoothing programs at Islamic banks.  Abstrak Penelitian ini mengkaji apakah manajemen bank syariah memahami kontrak hybrid dalam fatwa pendanaan DSN-MUI dan pengaruhnya terhadap pengembangan produk pendanaan di bank syariah. Metode yuridis normatif digunakan untuk mengkaji penerapan kaidah hukum Islam baik pada tataran metodologis (ushul fiqh) dan kaidah fikih maupun tataran produk (fikih). Data utama penelitian ini bersumber dari fatwa DSN-MUI dan wawancara untuk menggali pemahaman manajemen bank syariah terhadap multi akad pada fatwa pendanaan DSN-MUI. Penelitian ini menunjukan bahwa dari 8 fatwa produk pendanaan DSN-MUI hanya fatwa No. 86 dan 87 yang terdapat multi akad dengan beberapa kerangka teori, standar, dan batasan-batasan (ḍawābiṭ) yang telah ditentukan oleh DSN-MUI agar tidak terjeurumus pada multi akad yang dilarang. Penelitian ini juga menunjukan bahwa manajemen bank Syariah secara umum sudah memahami kerangka teori, standar dan batasan-batasan multi akad pada produk pendanaan bank Syariah pada konsep tekstual di mana dapat mempengaruhi peningkatan portofolio produk penadanaan. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya portofolio tabungan mudharabah dan program income smoothing di bank Syariah.
Co-Authors Abdul Alim Mahmud Ahmad Boby Permana Ahmad Farhan Hadad Aisyah Yusriyyah Akhdal Alvan Ridwan Alya Nurfitriyah Ammar Ichsan Andi Faizkha Haditya Dede Abdul Fatah Dwi Anggorowati Eldira Puspa Juwita Euis Amalia Hari Purwadi, Hari Hasanudin Hasanudin Iis Apriyani Iis Priyani Ika Atikah Imas Febrianto M Yasir Mahmud, Abdul Alim Martua Hasibuan, Rezky Panji Perdana Mesraini Mesraini Moslem Briliant Ath Thoriq Muchtasib, Ach. Bakhrul Muhammad Ali Hanafiah Selian Muhammad Aljabar Putra Muhammad Taufiki Mustafa Zafer Soydan Mustolih Siradj Nabil Adli Rachman Nada Halillah Nurhasanah Nurhasanah Nurhasanah Nurhasanah Nurhasanah Nurhasanah Putra, Muhammad Aljabar Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan Rizal Habibunnajar Rizza Zia Agusty Sheren Farah Sigit Prayogo Soemodihardjo SOYDAN, Mustafa Zafer suwadi, pujiyono Syahrul Adam Ulya, Rafa'any Darajatanti