Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

0.817

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Pandecta Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi)

Ida Bagus Surya Dharma Jaya

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Author-ID : 253160

Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 37 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

AKIBAT HUKUM PENJUALAN TELEPON GENGGAM REPLIKA DALAM KAITANNYA DENGAN KONTRAK JUAL BELI ANTARA PEDAGANG DAN PEMBELI I Made Adi Satria; Ida Bagus Surya Dharmajaya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.282 KB)

Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai akibat hukum penjualan telepon genggam replika dan kaitannya dengan kontrak jual beli antara pedagang dan pembeli. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini mengkaji mengenai penjualan barang-barang palsu dan kontrak jual beli. Akibat hukum dari penjualan telepon genggam replika ini adalah penerima lisensi merek terdaftar maupun pemilik merek yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek, berupa gugatan ganti rugi dan penghentian perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Hubungan kontrak jual beli antara pedagang dan pembeli dianggap batal demi hukum, karena hubungan kontrak jual beli yang terjadi didasarkan oleh suatu sebab yang terlarang dan tidak diperbolehkan dalam Undang-Undang, oleh karena itu pedagang wajib untuk mengembalikan segala biaya yang dikeluarkan oleh pembeli sejak awal perjanjian baik itu berupa harga pembelian maupun ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan oleh pembeli tersebut.

PENGATURAN PEMIDANAAN TERHADAP PECANDU DAN PENYALAH GUNA NARKOTIKA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Gst Ngurah Arya Dharma Susila; Ida Bagus Surya Dharma Jaya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 10 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan tentang pecandu dan penyalahguna narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga menganalisis tentang pemberian sanksi pidana bagi pecandu dan penyalah guna narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Hasil dari penelitian ini adalah Pecandu dan penyalahguna narkotika diatur di dalam tujuan pembuatan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tepatnya pada Pasal 4 huruf d yang mewajibkan pecandu dan penyalahguna narkotika untuk direhabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Walaupun, Pasal 134 dan 127 ayat (1) mengatur bahwa pecandu dan penyalahguna dapat dikenakan sanksi pidana baik berupa pidana penjara, pidana kurungan, ataupun pidana denda. Namun, karena undang-undang ini menganut double track system yang artinya ada sanksi pidana dan juga sanksi tindakan maka pecandu dan penyalahguna seharusnya diberikan sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. This paper aims to analyze the regulation of narcotics addicts and abusers in Law Number 35 Year 2009 regarding Narcotics and elaborate the provision of criminal sanctions for drug addicts and abusers. The research method used is a normative legal research method and the statutory approach and analysis approach. The results of this study were narcotics addicts and abusers arranged in the purpose of making Law Number 35 of 2009 regarding Narcotics, precisely in Article 4 letter d which requires drug addicts and abusers to be rehabilitated medically and socially rehabilitated. Although, Articles 134 and 127 paragraph (1) regulate that addicts and abusers may be subject to criminal sanctions in the form of imprisonment, confinement, or fines. However, because this law adheres to a double track system which means there are criminal sanctions and also sanctions for actions, addicts and abusers should be given sanctions in the form of medical rehabilitation and social rehabilitation.

ANALYSIS OF GREEN PROTECTIONISM AGAINST THE BARRIERS OF INDONESIA’S CRUDE PALM OIL (CPO) EXPORT IN THE EUROPEAN UNION Made Adhitya Anggriawan Wisadha; Ida Bagus Surya Dharma Jaya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Februari 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (415.13 KB)

This article analyzed concerning Green Protectionism against the Barriers of Indonesia’s Crude Palm Oil (CPO) Export in the European Union in accordance with GATT / WTO provisions. This writing is a normative legal research that used statutory, fact, and case approaches. In the analysis, it will explore the policy of green protectionism and look at various existing legal instruments, inter alia GATT/WTO Agreements, regulating the legal issue in concern.

Alasan Penghapus Pidana Korporasi dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Made Adi Prananta Yoga; Ida Bagus Surya Dharma Jaya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 7 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan pembuatan tulisan ini adalah: mengetahui regulasi perihal alasan penghapus pidana korporasi pada peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta untuk mempelajari urgensi alasan penghapus pidana korporasi dalam pertanggungjawaban pidana korporasi. Penulis menggunakan metode yaitu penelitian hukum normatif berupa pendeketan secara perundang-undangan, dan konsep. Hasil penulisan yaitu dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini belum mengatur secara tegas perihal alasan penghapus pidana korporasi. Pengaturan mengenai alasan penghapus pidana baru akan diatur dalam RKUHP, mengenai alasan pembenar yang dimiliki oleh perseorangan yang memiliki hubungan dengan korporasi dapat digunakan pula oleh korporasi dalam kasus yang sama. Syarat-syarat kesalahan korporasi dapat ditemukan pada PERMA No.13/2016, namun aturan tersebut hanya sebatas sebagai penilaian hakim, dan tidak diatur secara tegas sebagai alasan penghapus pidana jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi. Urgensi pengaturan alasan penghapus pidana korporasi antara lain: sebagai legalitas alasan penghapus pidana untuk dapat digunakan oleh korporasi sebagai bentuk pembelaan dalam pertanggungjawaban pidana di pengadilan, dan sebagai persamaan di muka hukum bagi korporasi untuk memiliki alasan-alasan penghapus pidana sebagaimana subjek hukum perseorangan. Kata Kunci: Alasan Penghapus Pidana, Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM POLRES JEMBRANA I Putu Bagus Darma Putra; Ida Bagus Surya Dharmajaya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Berdasarkan sudut pandang tujuan hukum pidana yaitu melindungi kepentingan hak asasi manusia dari orang perseorangan dan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut bahwa Negara wajib melindungi seluruh warga Negara sehingga keadilan bagi seluruh warga negara dapat tercapai. Termasuk dalam bentuk penegakan hukum pidana khususnya terkait dengan pertanggung jawaban yaitu terhadap tindak pidana kejahatan terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Berdasarkan uraian tersebut dan apabila dilihat berdasarkan penegakan hukum dengan mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa, korban dan masyarakat, dengan melihat berbagai aspek seperti aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, korban dan masyarakat, aspek edukatif dan aspek agamais, aspek figure terdakwa, aspek filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparatis dalam hal pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen dan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa tindak pidana kekerasan seksual di Wilayah Hukum Polres Jembrana oleh Satuan Reserse Kriminal Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak dilakukan dengan tatacara yang berbeda terhadap orang yang sudah dewasa dan/atau terhadap anak di bawah umur sebagaimana ketentuan pasal dalam KUHP. Selanjutnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual bahwa dalam proses penegakan hukum yang rumit dari tindak pidana kekerasan seksual atas bukti awal untuk dapat dilakukan proses penyidikan menjadi kendala karena tindak pidana kekerasan seksual memiliki potensi adanya barang bukti yang terbatas seperti didasarkan atas laporan korban dan/atau keluarga serta pengakuan dari pelaku. The purpose of this study was to analyze related to law enforcement against criminal acts of sexual violence. Based on the point of view, the purpose of criminal law is to protect the human rights interests of individuals and society. Based on this description, the State is obliged to protect all citizens so that justice for all citizens can be achieved. Included in the form of criminal law enforcement, especially related to accountability, namely against crimes against crimes of sexual violence. Based on the description and when viewed based on law enforcement by considering the sense of justice for the defendant, victim and society, by looking at various aspects such as aspects of justice for victims and society, psychological/psychological aspects of the defendant, victims and society, educational and religious aspects, aspects of the figure of the accused. , aspects of the philosophy of punishment in order to give birth to justice and to avoid disparities in terms of sentencing. The research method used is an empirical research method. Data collection techniques using document study techniques and interview techniques. The results showed that the crime of sexual violence in the Jembrana Police Legal Area by the Criminal Investigation Unit of the Women and Children Protection Unit was carried out in different procedures against adults and/or against minors as stipulated in the article in the Criminal Code. Furthermore, related to the factors that influence law enforcement against perpetrators of sexual violence crimes that in the complicated law enforcement process of criminal acts of sexual violence on initial evidence to be able to carry out the investigation process becomes an obstacle because criminal acts of sexual violence have the potential for limited evidence such as based on reports of victims and/or families as well as confessions from perpetrators.

ANCAMAN HUKUM BAGI PELANGGAR KARANTINA COVID-19 Ida Bagus Oka Nova Pradnyana; Ida Bagus Surya Dharma Jaya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan studi ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan hukum berkaitan karantina sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 dan ancaman hukuman bagi pelanggar karantina Covid-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penulisan ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil studi menunjukkan bahwa Pemerintah telah mengatur secara jelas dan tegas mengenai karantina sebagai upaya untuk mencegah penyebaran suatu penyakit, termasuk penyebaran Covid-19 melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan bagi pihak yang melanggar aturan kekarantinaan kesehatan dapat dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juga rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan. The purpose of this study was to identify and analyze legal arrangements related to quarantine as an effort to prevent the spread of Covid-19 in Indonesia based on Law Number 6 of 2018 and the threat of punishment for violators of Covid-19 quarantine in accordance with the prevailing law in Indonesia. This writing was a normative research using a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study indicated that the Government has clearly and firmly regulated quarantine as an effort to prevent the spread of a disease, including the spread of Covid-19 through Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine and those who violate the health quarantine rules can be subject to a maximum imprisonment of 1 (one) one) year and/or a maximum fine of Rp. 100,000,000.00 (one hundred million rupiah) as stipulated in the provisions of Article 93 of the Health Quarantine Law.

Perlindungan Hukum pada Pekerja dengan Status Orang dengan HIV/AIDS (Odha) Dikaitkan dengan Hukum Kesehatan Astuti, Henni Widia; Astuti, Ika Widi; Dharma Jaya, Ida Bagus Surya; Artawan Eka Putra, I Wayan Gede
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 5 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i5.7829

HIV/AIDS merupakan masalah kesehatan global yang tidak hanya berdampak pada aspek medis, tetapi juga sosial dan ketenagakerjaan, terutama bagi Orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Di Indonesia, meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah menjamin hak ODHA, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan seperti stigma sosial, diskriminasi di tempat kerja, lemahnya pengawasan, dan terbatasnya akses layanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja ODHA dalam perspektif hukum kesehatan dan ketenagakerjaan. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi literatur, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat kesenjangan signifikan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan, yang menghambat terciptanya lingkungan kerja inklusif. Implikasinya, diperlukan sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam bentuk edukasi HIV/AIDS, penguatan kebijakan perusahaan, serta penegakan hukum yang tegas. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan model kebijakan inklusif dan komprehensif yang dapat diadopsi secara nasional guna meningkatkan perlindungan terhadap ODHA di tempat kerja.

Co-Authors A. A. Gde Yoga Putra Ade Angga Surya Putra Akrom, Akrom Andre Julio Angga Arya Saputra Arick Hermawan Cavalera Artawan Eka Putra, I Wayan Gede Arya Adhitya Kusumaatmaja Astuti, Henni Widia Fatimah Rahmad Fransiskus Sebastian Situmorang Fredinan Yulianda Gede Rhama Sukmayoga Wiweka Gst Ngurah Arya Dharma Susila I Gede Arya Utamayasa I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti I Gusti Ngurah Parwata I Kadek Niko Suardi I Made Adi Satria I Made Budi Arsika I Made Dedy Priyanto I Made Tjatrayasa I Made Walesa Putra I Nengah Maliarta I Nyoman Arya Wira Temaja I Putu Agus Indra Nugraha I Putu Bagus Darma Putra I Wayan Suardana Ida Bagus Agung Dwi Adwitya Ida Bagus Komang Paramartha Ida Bagus Made Tilem Ida Bagus Oka Nova Pradnyana Ika Widi Astuti, Ika Widi Keanu Putra Mentari komang krisna mahendra Liberty Sinaga Made Adhitya Anggriawan Wisadha Made Adi Prananta Yoga Made Indra Suma Wijaya Muhammad Nanang Fajri Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Luh Apryaningsih Ni Made Sintia Ardi Ari Putu Meida Anny Liestarini Putu Wulan Sagita Pradnyani Sagung Putri M. E. Purwani Zulkarnain, I Gusti Agung Kiddy Krsna

Title

Found 37 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 37 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 37 Documents
Search