Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Pemberdayaan Keluarga Melalui Pemberian Pendidikan Kesehatan Dalam Merawat Anggota Keluarga Dengan Gangguan Jiwa Sulistiowati, Ni Made Dian; Prapti, Ni Ketut Guru; Sawitri, Ni Komang Ari; Utami, Putu Ayu Sani; Astuti, Ika Widi; Saputra, Kadek
Jurnal Keperawatan Jiwa Vol 3, No 2 (2015): November 2015
Publisher : Jurnal Keperawatan Jiwa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (273.516 KB)

Abstract

Kesehatan jiwa bisa dikatakan sebagai suatu kondisi sehat baik emosional, psikologis, dan juga social yang ditunjukkan dalam hubungan interpersonal yang memuaskan antara individu dengan individu lainnya, memiliki koping yang efektif, konsep diri positif dan emosi yang stabil. Kurangnya pemahaman keluarga tentang bagaimana cara merawat akan menjadi salah satu masalah nantinya dalam memberikan support kepada pasien saat berada dirumah. Kesembuhan pasien salah satunya adalah dari support keluarga dimana dengan adanya pemahaman keluarga bahwa orang dengan gangguan jiwa dapat hidup dengan baik asalkan pasien dapat mengontrol perilaku dan emosinya dengan baik maka pasien dapat menjalani hidup dengan baik dan produktif ketika di masyarakat. Pemberian pendidikan kesehatan pada keluarga dalam merawat anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa dirumah dengan menjelaskan kepada masing-masing keluarga tentang bagaimana cara merawat pasien dirumah serta mengidentifikasi kesulitan keluarga dalam melakukan perawatan pasien dirumah dapat memberikan pengetahuan sehingga kemampuan keluarga dalam merawat menjadi baik. Hasil yang didapatkan kemampuan keluarga mengalami peningkatan sebesar 10.01 pada kognitif dan 8.12 pada psikomotor keluarga setelah dilakukan pemberian pendidikan kesehatan tentang bagaimana cara merawat keluarga dengan gangguan jiwa dirumah. Diharapkan kegiatan pendidikan kesehatan ini dapat memberikan motivasi dan pengetahuan sehingga keluarga dapat membantu menjaga kondisi pasien dan mensupport pasien agar dapat menggunakan sumber daya dilingkungan sekitar tempat tinggalnya agar tetap stabil dan tidak terjadi kekambuhan.
Hubungan Kekuatan Otot dan Tingkat Stres dengan Risiko Jatuh pada Lansia Asti, Ni Putu Intan Parama; Yanti, Ni Luh Putu Eva; Astuti, Ika Widi
Jurnal Ners Widya Husada Vol 4, No 2 (2017): Juli
Publisher : Universitas Widya Husada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (47.261 KB) | DOI: 10.33666/jners.v4i2.301

Abstract

Jatuh adalah masalah umum pada orang tua. Faktor risiko jatuh pada lansia perlu diidentifikasi karena dapat berguna dalam mencegah jatuh. Faktor internal, seperti kekuatan otot dan tingkat stres adalah dua jenis faktor yang harus dipertimbangkan dalam mencegah jatuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kekuatan otot dan tingkat stres dengan risiko jatuh pada lansia. Jenis penelitian ini adalah analitik observasional dengan metode pengumpulan data cross-sectional, melibatkan sampel 50 lansia berusia 60 tahun atau lebih. Data diperoleh dengan menggunakan tes timed up and go (TUG) untuk penilaian risiko jatuh, penilaian kekuatan otot dengan alat dynamometer kaki, dan kuesioner tingkat stres (DASS 42). Berdasarkan tes menggunakan Chi-Square dengan tingkat kepercayaan 95% (α = 0,05) dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara kekuatan otot dan risiko jatuh, dengan nilai p = 0,002 (p <0,05). Namun, tidak ada korelasi antara tingkat stres dan risiko jatuh pada lansia, dengan nilai p = 1.000 (p> 0,05). Berdasarkan temuan di atas, perawat atau petugas kesehatan lainnya disarankan untuk memotivasi lansia untuk menjaga program senam lansia yang diselenggarakan oleh Pusat Kesehatan. Aktivitas senam lansia dapat berfungsi sebagai intervensi pencegahan jatuh dan juga baik untuk mengurangi tingkat stres pada lansia. Kata kunci: lansia, risiko jatuh, kekuatan otot, tingkat stres RELATIONSHIP OF MUSCLE STRENGTH AND STRESS LEVEL WITH FALL RISK IN ELDERLY ABSTRACTFalls are a common problem in the elderly. Risk factors of falls in the elderly need to be identified as they can be useful in preventing falls. Internal factors, such as muscle strength and stress levels are two types of factors that should be considered in preventing falls. This study aimed to determine the relationship between muscle strength and stress levels with the risk of falls in the elderly. The type of this study was observational analytic with cross-sectional data collection method, involving sample of 50 elderly people aged 60 years or more. The data were obtained by using timed up and go (TUG) tests for fall risk assessment, muscle strength assessment with leg dynamometer tool, and stress level questionnaire (DASS 42). Based on the test using Chi-Square with 95% confidence level (α=0.05) it could be concluded that there was a relationship between muscle strength and risk of falls, with p value = 0.002 (p<0.05). However, there was no correlation between stress level and risk of falls in elderly, with p value = 1.000 (p>0.05). Based on the findings above, nurses or other health workers were advised to motivate the elderly to keep the elderly gymnastic program organized by the Health Centers. The elderly gymnastics activity could serve as a fall prevention intervention and is also good for decreasing stress levels in the elderly. Keywords: elderly, fall risk, muscle strength, stress level 
Implementasi Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Teori Hukum Pemidanaan Noer, Ade Putra; Astuti, Ika Widi
JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 6, No 1 (2024): JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/juncto.v6i1.3708

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis berbagai cara rehabilitasi dapat digunakan untuk menyembuhkan ketergantungan narkoba bagi pecandu narkoba. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridir normatif. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun vonis rehabilitasi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah dilaksanakan, masih ada hakim yang menganggap bahwa pidana penjara harus dijatuhkan terhadap pengguna narkoba. Ini karena hakim harus mempertimbangkan tiga hal saat membuat keputusan: elemen yuridis, yang merupakan elemen utama; elemen filosofis, yang berkaitan dengan kebenaran dan keadilan; dan elemen sosiologis, yang berkaitan dengan tata nilai budaya yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Hakim yang memutuskan rehabilitasi harus diapresiasi karena dia melihat penyalahguna narkoba sebagai orang sakit yang membutuhkan perawatan medis dan penjara bukan tempat yang tepat bagi mereka. 
Perlindungan Hukum Bagi Apoteker dalam Melakukan Pelayanan Kefarmasian Secara Elektronik Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Kesehatan Putra, I Made Agus Sunadi; Kartika, I Gusti Ayu Putri; Widiatedja, I Gusti Ngurah Parikesit; Astuti, Ika Widi
JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 6, No 1 (2024): JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/juncto.v6i1.3912

Abstract

Proper legal protection for pharmacists is crucial in ensuring the sustainability of safe, quality, and ethically sound pharmaceutical practices following the enactment of Law Number 17 of 2023 on Health (Health Law). The purpose of this study is to examine the legal protection for pharmacists in conducting electronic pharmaceutical services following Health Law. This research is a normative juridical legal study with conceptual and statutory approach. The results of the study indicate that legal protection for pharmacists in conducting electronic pharmaceutical services enshrined in Health Law is divided into two types of legal protection, namely preventive and repressive legal protection. Preventive legal protection in this health law can be seen through the provisions regarding the rights of pharmacists in conducting pharmaceutical practices, particularly in the context of electronic pharmaceutical practices. Furthermore, regarding repressive legal protection, there are stipulations regarding the dispute resolution process that must be undertaken by the parties involved in medical disputes through both litigation and non-litigation processes.  
GAMBARAN KEPATUHAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN IBU HAMIL PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI PUSKESMAS 1 DENPASAR SELATAN Wulandari, Putu Aditya Ika; Astuti, Ika Widi; Pramitaresthi, I Gusti Ayu; Sawitri, Ni Komang Ari
Coping: Community of Publishing in Nursing Vol 12 No 2 (2024): April 2024
Publisher : Program Studi Sarjana Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/coping.2024.v12.i02.p13

Abstract

Memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, protokol kesehatan harus tetap diterapkan untuk mencegah terjadinya infeksi terutama pada ibu hamil yang termasuk kedalam kelompok rentan. Penerapan protokol kesehatan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah penularan COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kepatuhan penerapan protokol kesehatan ibu hamil pada masa adaptasi kebiasaan baru. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Responden penelitian berjumlah 30 orang ibu hamil yang dipilih dengan purposive sampling. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner kepatuhan yang telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa rerata usia responden adalah 26,5 tahun, rata-rata usia kehamilan responden adalah 25,6 minggu, mayoritas responden berada pada gravida 1 (primipara) sebesar 46,7%, mayoritas berpendidikan SMA/SMK (53,3%), mayoritas responden tidak bekerja (63,3%). Hasil kuesioner kepatuhan menunjukkan mayoritas responden berada pada kategori patuh terhadap penerapan protokol kesehatan sebesar 63,3%. Salah satu penyebab masih adanya ibu hamil yang kurang bahkan tidak mematuhi protokol kesehatan karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran ibu hamil dalam pencegahan COVID-19, maka diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan dalam penerapan protokol kesehatan yaitu dengan menyebarkan informasi dan mengedukasi ibu hamil tentang pentingnya patuh terhadap protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19.
INTERVENSI MENGUNYAH PERMEN KARET DALAM MENGURANGI KELUHAN HAUS BERLEBIH DAN MENGATASI HIPERVOLEMIA PADA PASIEN HEMODIALISIS: STUDI LITERATUR Anwar, I Made Dyanta; Antari, Gusti Ayu Ary; Astuti, Ika Widi
Coping: Community of Publishing in Nursing Vol 11 No 6 (2023): Desember 2023
Publisher : Program Studi Sarjana Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners, Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/coping.2023.v11.i06.p02

Abstract

Hipervolemia adalah kondisi kelebihan cairan yang biasanya dialami oleh pasien gagal ginjal ketika menjalani rangkaian hemodialisis. Pasien hemodialisis dapat mengalami penambahan berat badan dalam waktu yang singkat diantara waktu dialisis akibat kegagalan fungsi ginjal. Kondisi hipervolemia ini diperberat dengan keluhan haus berlebih yang membuat pasien hemodialisis tidak patuh terhadap pembatasan cairan. Kondisi hipervolemia tersebut dapat menimbulkan masalah serius seperti berbagai komplikasi hemodialisis dan kematian. Untuk itu, salah satu fokus perawatan pasien hemodialisis adalah manajemen haus dan kondisi hipervolemia. Terapi alternatif yang bisa dilakukan adalah dengan mengunyah permen karet. Perumusan permasalahan pada penelitian ini menggunakan metode PICO. Pencarian literatur dilakukan di database seperti Google Scholar, Pub Med, dan Science Direct. Kata kunci yang digunakan adalah “Pasien Hemodialisis AND mengunyah permen karet AND rasa haus”. Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan Randomized Controlled Trial (RTC) dan Quasi-Experiment yang diterbitkan pada tahun 2019-2023. Kriteria eksklusi yang digunakan adalah literatur yang tidak tersedia dalam teks lengkap pada database. Berdasarkan hasil seleksi didapatkan 10 literatur yang memenuhi kriteria. Hasil analisis menunjukkan bahwa mengunyah permen karet dapat menurunkan kekeringan pada mulut, meningkatkan laju aliran air liur, menurunkan rasa haus, dan mengontrol hipervolemia. Penerapan intervensi mengunyah permen karet juga dikatakan mudah untuk dilakukan walaupun mungkin memiliki efek samping yang perlu untuk diteliti lagi. Studi ini menyimpulkan bahwa mengunyah permen karet dapat efektif dalam menurunkan rasa haus pada pasien hemodialisis. Oleh karenanya, mengunyah permen karet dapat diintegrasikan dalam pemberian asuhan keperawatan bagi pasien yang menjalani hemodialisis rutin.
Control of Non-Communicable Diseases in the Indonesian Regulations of Health Rastiti, Ni Putu; Dharmawan, Ni Ketut Supasti; Astuti, Ika Widi; Winata, I Gde Sastra
Babali Nursing Research Vol. 6 No. 2 (2025): April
Publisher : Babali Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37363/bnr.2025.62451

Abstract

Introduction: Non-communicable diseases are chronic diseases that are the most common causes of death worldwide, including in Indonesia. The increase in the prevalence of NCDs occurs year after year and becomes a problem for national health and budget. This challenge is why the enactment of Law Number 17 of 2023 on Health was subsequently followed by the implementation of Government Regulation Number 28 of 2024 on the Implementation Regulations of Law Number 17 of 2023 on Health. This research aims to understand the prevention of non-communicable diseases outlined in this regulation. Method: The research design used a descriptive-analytical approach with a normative-juridical approach. Searching for constitutional norms was used to gather legal resources. Since the analysis was about a legal event or state, a descriptive technique was employed to present it. The case method for the research problem was used. Results: Health promotion, early detection, limiting sugar, salt, and fat intake, controlling tobacco products, physical activity, immunization, and health services are all part of the NCD control strategy, according to Article 192 of Government Regulation Number 28 of 2024 concerning the Implementation Regulation of Law No. 17 of 2023 concerning Health. Conclusion: The prevention of NCDs requires holistic and comprehensive actions,, starting with the formation of government regulations. The government is the policy executor authorized by law to implement public policies to achieve the health administration goals in Indonesia.
The Impact of the Covid-19 Pandemic on Infectious Disease Control Regulations in Indonesia Jati, Gusti Bagus Krisna Arum; Widiatedja, I Gusti Ngurah Parikesit; Astuti, Ika Widi
Indonesian Journal of Global Health Research Vol 7 No 5 (2025): Indonesian Journal of Global Health Research
Publisher : GLOBAL HEALTH SCIENCE GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37287/ijghr.v7i5.6619

Abstract

The COVID-19 pandemic exposed critical fragilities within Indonesia’s legal framework for infectious disease control, manifesting as regulatory fragmentation, overlapping jurisdictional authorities, and asymmetrical human rights protections particularly regarding compensation for vulnerable populations. This study analyses post-pandemic legal transformations, including Law No. 17 of 2023, which incorporates technological innovations yet retains significant gaps in constraining emergency powers and ensuring oversight mechanisms. Comparative analysis with Singapore, Hong Kong, and Thailand reveals divergent approaches to emergency authority delegation, legislative scrutiny, judicial review, and compensatory frameworks. This study utilises 15 primary legal sources. Additionally, 19 secondary legal materials, published between 2019 and the issuance of Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 17 of 2023 concerning the Declaration of the End of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic Status, are employed. Furthermore, five tertiary legal materials are used. These legal materials serve as the basis for examining the identified legal issues. The legal material analysis technique adopted in this study involves descriptive analysis, which includes expert opinions, conclusions, legal interpretations, and comparative legal analysis. The resurgence of COVID-19 in neighbouring states underscores the imperative for sustained preparedness. We recommend: (i) comprehensive statutory revisions; (ii) regulatory harmonisation; (iii) establishment of independent dispute-resolution mechanisms; (iv) enactment of robust health data protection legislation; and (v) enhanced surveillance and risk communication capacities. These reforms are fundamental to constructing a legally resilient, adaptive, and equitable system capable of mitigating future pandemic threats while balancing public health imperatives with constitutional safeguards.
Legal Analysis of the Implementation of the Ten Steps to Successful Breastfeeding in Government Regulation Number 28 of 2024 to Support the Exclusive Breastfeeding Program in Indonesia Dolesgit, Ni Made Garnis; Parsa, I Wayan; Astuti, Ika Widi; Winata, I Gede Sastra
Babali Nursing Research Vol. 6 No. 3 (2025): July
Publisher : Babali Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37363/bnr.2025.63471

Abstract

Introduction: Efforts to advance the welfare of Indonesian society require the development of quality human resources. However, health issues such as stunting and obesity in children can hinder these aspirations, partly due to suboptimal breastfeeding from birth. Although there has been a significant increase in exclusive breastfeeding, there are still obstacles in its implementation, such as a lack of family support and violations of the International Code of Marketing of Breastmilk Substitutes. This study aims to analyze the implementation of the Ten Steps to Successful Breastfeeding (TSSB) advocated by WHO and UNICEF in Government Regulation Number 28 of 2024 to support the Exclusive Breastfeeding program in Indonesia.Method: This study used a descriptive-analytical method with a normative juridical approach, referring to Government Regulation Number 28 of 2024 concerning the Implementation Regulation of Law Number 17 of 2023 concerning health.Result: Almost all TSSB and all the rules of the International Code of Marketing of Breastmilk Substitutes have been included in the articles to subsequently serve as protection against inappropriate promotion of formula milk for infants and to achieve Exclusive Breastfeeding.Conclusion: It is necessary to immediately create specific follow-up regulations regarding the safe provision and administration of donor breast milk for infants in healthcare institutions and a sustainable data monitoring and management system.
Perlindungan Hukum pada Pekerja dengan Status Orang dengan HIV/AIDS (Odha) Dikaitkan dengan Hukum Kesehatan Astuti, Henni Widia; Astuti, Ika Widi; Dharma Jaya, Ida Bagus Surya; Artawan Eka Putra, I Wayan Gede
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 5 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i5.7829

Abstract

HIV/AIDS merupakan masalah kesehatan global yang tidak hanya berdampak pada aspek medis, tetapi juga sosial dan ketenagakerjaan, terutama bagi Orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Di Indonesia, meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah menjamin hak ODHA, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan seperti stigma sosial, diskriminasi di tempat kerja, lemahnya pengawasan, dan terbatasnya akses layanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja ODHA dalam perspektif hukum kesehatan dan ketenagakerjaan. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi literatur, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat kesenjangan signifikan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan, yang menghambat terciptanya lingkungan kerja inklusif. Implikasinya, diperlukan sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam bentuk edukasi HIV/AIDS, penguatan kebijakan perusahaan, serta penegakan hukum yang tegas. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan model kebijakan inklusif dan komprehensif yang dapat diadopsi secara nasional guna meningkatkan perlindungan terhadap ODHA di tempat kerja.