Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Pandecta Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi)
Ida Bagus Surya Dharma Jaya
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
DISPARITAS PUTUSAN SANKSI PIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gianyar dan Denpasar) Ida Bagus Agung Dwi Adwitya; Ida Bagus Surya Dharma Jaya
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, Juni 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konsekuensi perumusan sanksi alternatif dan tidak adanya pedoman pemidanaan dalam KUHP serta kebebasan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana, penyebab disparitas pidana. Disparitas pidana akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan administrasi pemasyarakatan”correctional administration”. Terpidana yang telah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban ”the judical caprice”, akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan. Dari latar belakang ditarik permasalahan bagaimana pola perumusan sanksi pidana terhadap disparitas pemidanaan dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi. Metode penulisan yang digunakan adalah metode hukum normatif yang didukung fakta empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis kekaburan norma dalam masalah ini. Hasil penelitian ini menyimpulkan perlunya pedoman pemidanaan untuk memberikan rambu-rambu dalam menjatuhkan pidana.
PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN (MARITAL RAPE) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Ni Made Sintia Ardi Ari; Ida Bagus Surya Dharma Jaya
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 7 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang setiap tahun tiada habisnya. Perkosaan bukan saja dapat terjadi di luar perkawinan, tetapi juga bisa terjadi dalam perkawinan atau dalam istilah asingnya disebut dengan marital rape. Permasalahan yang diangkat dari penulisan ini adalah pengaturan tentang perkosaan dalam perkawinan (marital rape) di Indonesia, serta sanksi bagi pelaku. Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini yaitu, untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang perkosaan dalam perkawinan (marital rape) di Indonesia serta untuk mengetahui sanksi bagi pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, guna menganalisis norma kabur terkait perkosaan dalam perkawinan (marital rape) dalam UU No. 23 Thn. 2004. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah, perkosaan dalam perkawinan (marital rape) dalam KUHP tidak ada pengaturannya, tetapi perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 8 UU. No. 23 Thn. 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perkosaan dalam perkawinan (marital rape) tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana perkosaan, maka konsekuensinya terhadap istri selaku korban tidak bisa mengadukan perbuatan suami (pelaku) dengan tuduhan perkosaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 285 KUHP. Walaupun tetap diadukan perkara akan diproses sebagai tindak pidana penganiayaan yang terdapat pada Pasal 351, 354 dan 356 KUHP, pelaku juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 46 UU No. 23 Thn. 2004. Simpulannya adalah perkosaan dalam perkawinan (marital rape dalam KUHP tidak diatur, tetapi perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 8 UU No. 23 Thn. 2004 terkait dengan kekerasan seksual dalam rumah tangga. Kata Kunci: Perkosaan dalam Perkawinan, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN HUKUM ADAT BALI DI DESA SUDAJI KECAMATAN SAWAN BULELENG Gede Rhama Sukmayoga Wiweka; Ida Bagus Surya Dharma Jaya; I Wayan Suardana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 11 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kejahatan kekerasan seksual termasuk Kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Terdapat berbagai Kekerasan dalam rumah tangga salah satunya adalah kekerasan seksual pada anak. Contoh yang dapat dilihat pada kasus pelecehan seksual terhadap anak di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Buleleng. Kasus ini sudah di selesaikan secara adat oleh dadia Kubukili Desa Adat Sudaji. Namun kasus yang terjadi di desa Sudaji Kecamatan Sawan Buleleng hanya diselesaikan dengan hukum adat dan tidak diproses melalui hukum Nasional padahal kasus ini telah melanggar regulasi. Adapun permasalahan yang dibahas adalah Apakah penyelesaian kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan hukum adat Bali sesuai dengan hukum nasional dan Bagaimana sebaiknya kekerasan seksual terhadap anak di Bali agar memenuhi keadilan. Hasil dari penelitian ini adalah kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Kata Kunci: Adat, Kekerasan, Anak
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PENGIDAP SKIZOFRENIA Muhammad Nanang Fajri; Ida Bagus Surya Dharma Jaya; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 04, Oktober 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada dasarnya setiap orang memiliki peluang untuk melakukan tindak pidana, tidak pandang usia, jenis kelamin dan status sosial. Para pelaku tindak pidana disini haruslah mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan dihadapan hukum, namun bagaimana apabila orang yang melakukan perbuatan tersebut mengalami gangguan jiwa berupa skizofrenia. Maka dari itu, dalam penulisan ini permasalahan yang diangkat adalah bagaimanakah sesungguhnya pengaturan terhadap pelaku tindak pidana pengidap skizofrenia dalam hukum positif Indonesia (KUHP) dan apakah hukum pidana dimasa yang akan datang (Rancangan KUHP) perlu mengatur akan hal ini. Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini digunakan karena terjadinya kekaburan norma disaat timbulnya suatu permasalahan hukum yang sukar untuk dicarikan jalan keluarnya mengingat perbedaan pendapat para ahli dan hakim dalam memutus perkara serupa. Kemampuan seseorang untuk bertanggungjawab diatur dalam Pasal 41 KUHP yang menyatakan “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit (ziekelijke storing), tidak dipidana.” Namun tidak dijelaskan secara rinci batasan-batasan orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu diperlukan aturan yang lebih jelas, dan kajian komperhensif guna menghindari timbulnya multitafsir dikalangan para ahli dan penegak hukum.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGATUR LALU LINTAS UDARA DALAM HAL TERJADINYA KECELAKAAN PESAWAT UDARA A. A. Gde Yoga Putra; Ida Bagus Surya Dharma Jaya
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 05, Juli 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Makalah ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pengatur Lalu Lintas Udara Dalam Terjadinya Kecelakaan Pesawat Udara”. Berbagai macam kecelakaan yang disebabkan beberapa hal mengakibatkan terancamnya keselamatan orang-orang, salah satunya kecelakaan pesawat udara. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui apakah ada pertanggungjawaban pidana terhadap Pengaturan Lalu Lintas Udara terkait kecelakaan pesawat udara yang mengancam keselamatan orang-orang. Metode yang digunakan ialah metode hukum normatif yaitu dengan pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach). Saat ini maraknya terjadi kecelakaan udara yang menyebabkan banyaknya korban dan kerugian salah satunya disebabkan oleh Pengatur Lalu Lintas Udara, sehingga Pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada Pengatur Lalu Lintas Udara apabila terdapat faktor kesengajaan dan/atau kelalaian yang menyebabkan kecelakaan pesawat udara. Dimana penerapan peraturan perundang-undangan nasional selain ketentuan dalam KUHP dan UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, bukanlah sebagai bentuk pengesampingan dari adagium lex specialis derogate legi generalis, akan tetapi suatu langkah guna tercapainya keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TRANSAKSI PERBANKAN DILIHAT DARI KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN Ida Bagus Made Tilem; Ida Bagus Surya Dharma Jaya
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 05, November 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak Pidana Pencucian Uang juga dikenal dalam istilah money laundry,. merupakan proses dimana aset-aset pelaku, terutama aset tunai yang diperoleh dari suatu tindak pidana, dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga asset tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Peran strategis bank ini menjadi incaran atau peluang untuk melakukan tindak kejahatan termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang. Otoritas Jasa Keuangan hadir sebagai lembaga yang berperan untuk menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang di sektor perbankan. Permasalahan yang diangkat mengenai kewenangan.Otoritas Jasa Keuangan dalam pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan kewenangan pemeriksaan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam pencegahan terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelitian normatif dengan analisis norma kabur dimana dalam Pasal 7 angka 4 UU OJK tidak ada penjelasan yang jelas terhadap pemeriksaan bank dalam melaksanakan pengaturan dan pengawasan. Pelaksanaan kewenangan yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pencegahan tindak pidana pencucian uang sudah dilaksanakan. Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan pencegahan dengan melakukan reaserch dan pemeriksaan yang mendetail tentang laporan adanya dugaan kejahatan tindak. pidana pencucian uang disektor perbankan. Masalah yang dihadapi oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu kurang adanya sumber daya manusia yang berkompeten, pemahaman masyarakat yang masih rendah terkait dengan peraturan. yang ada tentang pasar modal dan masih menggunakan peraturan lama dalam pelaksanaan tugas nya.Kata Kunci: pencucian uang, Otoritas Jasa Keuangan, kewenangan.
SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK (Di Wilayah Pengadilan Negeri Denpasar) I Nyoman Arya Wira Temaja; Ida Bagus Surya Dharma Jaya; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol.07, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak merupakan tunas baru yang berpotensi dan merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Agar setiap penerus bangsa kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak-anak perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah bagaimana Penerapan sanksi pidana, serta bagiamana pertimbangan-pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan anak di wilayah Pengadilan Negeri Denpasar. Pentingnya melakukan penelitian ini karena permasalahan tentang anak merupakan fenomena yang berbeda dengan pelaku tindak pidana dewasa. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu mengumpulkan data lapangan dengan cara teknik wawancara dengan informan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar,dan mengumpulkan data kepustakaan dengan teknik membaca, mencatat, dari buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang disusun secara sistematis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana persetubuhan anak terdiri dari faktor internal dan eksternal serta penerapan pidana terhadap anak di wilayah Pengadilan Negeri Denpasar sudah sesuai dengan asas-asas yang terkandung dalam undang-udang, dan pertimbangan-pertimbangan Hakim sebelum menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak terdiri dari pertimbangan yuridis dan non yuridis. Kata Kunci : Sanksi Pidana, Anak, Tindak Pidana, Persetubuhan Anak
PENGATURAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA komang krisna mahendra; Ida Bagus Surya Dharma Jaya
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 4 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini untuk memberi pengetahuan mengenai pengaturan tindak pidana prostitusi online pada saat ini maupun di masa yang akan dating dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia. Dalam mengkaji permasalahan pada studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pornografi. Hasil analisis dari studi ini diketahui bahwa tindak pidana prostitusi online telah diatur di dalam hukum positif Indonesia akan tetapi dalam regulasi tersebut terjadi kekaburan norma yang berakibat tidak semua pelaku dalam tindak pidana prostitusi online dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga perlu adanya pembaharuan hukum pidana Indonesia. Kata kunci : Tindak Pidana, Prostitusi Online, Pembaharuan Hukum Pidana. ABSTRACT The purpose of this study is to provide knowledge about the regulation of prostitution criminal acts online now and in the future in the context of the renewal of Indonesian criminal law. In examining the problems in this study, it uses the normative legal research method by examining the Criminal Law Act, the Electronic Transaction Information Act, the Pornography Law. The results of the analysis of this study note that online criminal prostitution has been regulated in Indonesian positive law, but in the regulation there is a blurring of norms which results in not all perpetrators in online prostitution criminal acts being accountable for them, so there is a need for a renewal of Indonesian criminal law. Keywords: Criminal Acts, Online Prostitution, Criminal Law Reform.
PELAKSANAAN PEMBERIAN CUTI BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN DENPASAR I Kadek Niko Suardi; Ida Bagus Surya Dharma Jaya; Sagung Putri M.E Purwani
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Februari 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di dalam penulisan jurnal ini yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan Denpasar”. Cuti Bersyarat adalah “proses pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang dipidana 1 (satu) tahun ke bawah, sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana”. Terdapat permasalahan yaitu bagaimana proses pemberian cuti bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Kerobokan Denpasar, dan bagaimana upaya dalam mengastasi hambatan cuti bersyarat tersebut. Pelaksanaan pemberian cuti bersyarat terhadap Warga Binaan Pemayarakatan (WBP) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi kurang efektif. Diperlukan sosialisasi kepada keluarga narapidana dalam hal melengkapi persyaratan yang dibutuhkan dalam pengajuan cuti bersyarat agar proses pemberian cuti bersyarat berjalan secara efektif.
URGENSI ASAS PRESUMPTION OF GUILT DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Keanu Putra Mentari; Ida Bagus Surya Dharma Jaya; I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 4 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Praktik Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia adalah permasalahan bangsa yang belum terselesaikan, yang merupakan kejahatan dimana uang hasil dari transaksi gelap lalu di dulang kembali agar terlihat seperti hasil dari sesuatu yang sepenuhnya legal. Pencucian uang tidak memiliki dampak langsung kepada masyarakat namun pada praktiknya kejahatan yang dilakukan selalu dalam nominal besar sehingga mempengaruhi ekonomi nasional. Dengan menggunakan metode penulisan hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan maupun analitis dan juga kasus hukum terdahulu, penulis melalui jurnal ini akan membahas dua permasalahan hukum utama yakni: Urgensi diterapkannya Asas Presumption Of Guilt terkait penerapan Pembuktian Terbalik menurut UU No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan urgensi diterapkannya Pasal 69 UU No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Melalui penelitian normatif jurnal ini, adapun kesimpulan yang dapat di tarik adalah sebagai berikut: 1) Beban pembuktian terbalik serta asas praduga bersalah tidaklah illegal untuk dilakukan dengan mendasar pada berbagai pertentangan dari pemikiran positifistik Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan sebuah terobosan besar yang revolusioner dan progresif terhadap pembaharuan hukum dalam memberantasan TPPU dengan kejahatan asalnya. 2) Beban Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan sebuah metode baru dan baik untuk menjawab permasalahan kejahatan asal dalam TPPU di Indonesia. Adanya Asas praduga bersalah dan Sistem Pembuktian Terbalik sangat Urgent dan tepat di terapkan dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Urgensitas Pembuktian terbalik telah menjadi agenda besar dalam penanganan TPPU diberbagai kejahatan asal. Kata kunci: Urgensi, asas Presumption of Guilt, Tindak Pidana Pencucian Uang.
Co-Authors A. A. Gde Yoga Putra Ade Angga Surya Putra Akrom, Akrom Andre Julio Angga Arya Saputra Arick Hermawan Cavalera Artawan Eka Putra, I Wayan Gede Arya Adhitya Kusumaatmaja Astuti, Henni Widia Fatimah Rahmad Fransiskus Sebastian Situmorang Fredinan Yulianda Gede Rhama Sukmayoga Wiweka Gst Ngurah Arya Dharma Susila I Gede Arya Utamayasa I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti I Gusti Ngurah Parwata I Kadek Niko Suardi I Made Adi Satria I Made Budi Arsika I Made Dedy Priyanto I Made Tjatrayasa I Made Walesa Putra I Nengah Maliarta I Nyoman Arya Wira Temaja I Putu Agus Indra Nugraha I Putu Bagus Darma Putra I Wayan Suardana Ida Bagus Agung Dwi Adwitya Ida Bagus Komang Paramartha Ida Bagus Made Tilem Ida Bagus Oka Nova Pradnyana Ika Widi Astuti, Ika Widi Keanu Putra Mentari komang krisna mahendra Liberty Sinaga Made Adhitya Anggriawan Wisadha Made Adi Prananta Yoga Made Indra Suma Wijaya Muhammad Nanang Fajri Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Luh Apryaningsih Ni Made Sintia Ardi Ari Putu Meida Anny Liestarini Putu Wulan Sagita Pradnyani Sagung Putri M. E. Purwani Zulkarnain, I Gusti Agung Kiddy Krsna