Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Pandecta Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi)
Ida Bagus Surya Dharma Jaya
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN PENYU DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI DENPASAR Ida Bagus Komang Paramartha; Ida Bagus Surya Dharma Jaya; I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 05, Juli 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyu adalah salah satu hewan langka yang ada di Indonesia yang dilindungi oleh Pemerintah Indonesia. Kehidupan penyu dan jumlah populasi setiap tahunnya mengalami penurunan dan terancam punah, akibat ulah manusia yang melakukan penyelundupan dan perdagangan penyu secara ilegal. Untuk menanggulangi kejahatan ini, Indonesia membentuk Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi  Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang mengatur tentang perlindungan terhadap penyu. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan penyu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar serta mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyelundupan penyu di Bali dan penghambat penegakan hukumnya. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum empiris dan diperoleh kesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan penyu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar melalui sebuah proses  sistem peradilan pidana dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntuan sampai dengan sidang pengadilan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan penyu belum efektif, masih terjadinya tindak pidana penyelundupan penyu. Disamping itu faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan penyu disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor ekternal, serta penghambat penegakan hukumnya adalah kurangnya personil polisi, kurangnya sarana dan prasarana serta penjatuhan sanksi yang teralalu ringan oleh hakim.
PEMBERIAN KOMPENSASI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KERUSUHAN I Made Juliarta; Ida Bagus Surya Dharma Jaya; I Made Walesa Putra
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul “Pemberian Kompensasi Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Korban Kerusuhan”. Latar belakang karya ilmiah ini adalah belum adanya instrumen perlindungan hukum atau peraturan perundang-undangan yang secara khusus dan jelas memberikan perlindungan terhadap korban kerusuhan, khususnya mengenai pemberian kompensasi. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban khususnya korban kerusuhan melalui pemberian kompensasi sebagai upaya perlindungan terhadap korban. Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode penelitian normatif dikarenakan adanya kekosongan norma hukum yang berkaitan dengan pengaturan pemberian kompensasi sebagai upaya perlindungan terhadap korban kerusuhan di Indonesia.Kesimpulan dari karya ilmiah ini yaitu pengaturan kompensasi dalam hukum positif Indonesia hanya diberikan pada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban tindak pidana terorisme.Kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang terkait kompensasi perlu adanya pengkajian mengenai konsep kompensasi, korban yang berhak memperoleh kompensasi, dan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
TANGGUNG JAWAB PENJUAL ROKOK ELEKTRIK PADA TRANSAKSI ONLINE Ade Angga Surya Putra; Ida Bagus Surya Dharma Jaya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.465 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab penjual dalam hal penjualan rokok elektrik secara online terhadap konsumen dan untuk membahas akibat hukum tidak sesuainya barang yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen dalam perjanjian jual beli. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan kasus dan ditinjau dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini mengkaji mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen. Kewajiban dari pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Akibat hukum yang ditimbulkan dalam hal ini, dimana penjual rokok elektrik tidak memberikan barang yang sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya, maka penjual rokok elektrik wajib memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.
PENGELOLAAN WILAYAH PANTAI OLEH PIHAK SWASTA BERDASARKAN PERJANJIAN DENGAN PEMERINTAH TERKAIT DENGAN PASAL 33 AYAT (3) UUD NRI 1945 YANG MELINGKUPI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL Andre Julio; Ida Bagus Surya Dharmajaya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (133.809 KB)

Abstract

Jurnal ini berjudul pengelolaan wilayah pantai oleh pihak swasta berdasarkan perjanjian dengan pemerintah terkait dengan pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang melingkupi kesejahteraan masyarakat lokal. Metode penulisan yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif. Jurnal ini diangkat karena banyaknya permasalahan yang timbul terkait dengan perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dengan pihak swasta, dimana pemerintah memberikan wewenang pengelolaan wilayah pantai kepada pihak swasta secara utuh untuk menjalankan usaha dan bisnis nya. Perjanjian ini menjadi suatu “momok” yang meresahkan masyarakat lokal karena dengan diberikannya wewenang kepada pihak swasta untuk mengelola wilayah pantai menimbulkan pembatasan ruang gerak terhadap gerak masyarakat lokal dalam menjalankan kegiatan ekonomi nya baik dari segi perdagangan, pelayaran dan lainnya. Oleh karena itu perjanjian ini menjadi suatu konflik norma yang membuat perjanjian ini menjadi tidak sah karena melanggar syarat sah nya suatu perjanjian yaitu itikad baik. Kata Kunci : Perjanjian, konflik norma, dan pengelolaan wilayah pantai
PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE SECARA SEPIHAK OLEH LAZADA.CO.ID (STUDI KASUS) Liberty Sinaga; I.B Surya Dharma Jaya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 06, Oktober 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (131.139 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul Pembatalan Perjanjian Jual Beli Online Secara Sepihak Oleh www.Lazada.co.id . Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah perjanjian jual beli dapat dibatalkan secara sepihak dalam jual beli online, dan bilamana pembatalan itu dilakukan oleh pihak yang wanprestasi. Di dalam penulisannya menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan studi kasus.Pembatalan tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh penjual kecuali karena pembeli tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran.Kesimpulan yang dapat ditarik, pembatalan secara sepihak tersebut adalah perbuatan melanggar hukum sebab tidak memenuhi syarat pembatalan secara sepihak sebagaimana ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Kata Kunci : Perjanjian jual beli, pembatalan, Online.
KONTRAK BISNIS ANTARA PEMILIK KLUB DENGAN PEMAIN SEPAK BOLA Arya Adhitya Kusumaatmaja; Ida Bagus Surya Dharma Jaya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (173.361 KB)

Abstract

Penulisan karya ilmiah “Kontrak Bisnis Antara Pemilik Klub Dengan Pemain Sepak Bola”. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui perpindahan pemain sepak bola dari klub lama ke klub baru dengan cara didahului bernegoisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum dengan mengkaji apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books). Kesimpulan dari tulisan ini adalah dalam bernegoisasi sesungguhnya tidak lain merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai suatu kesepakatan atas suatu kepentingan mereka bersama ataupun sepihak, di mana mereka saling bertatap muka untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri tanpa bantuan pihak lain. Akan tetapi dalam membuat kesepakatan antara pemilik klub dengan pemain sepak bola agar bisa membela klub X untuk mengisi kekosongan pemainnya agar pemain dari klub Y bisa secara sah kontraknya masuk ke dalam klub X, maka harus ada perjanjian kontrak antara kedua belah pihak dengan menggunakan pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai penempatan tenaga kerja.
IMPLEMENTASI PENGUASAAN OBYEK GADAI (MOTOR) DI LEMBAGA PEGADAIAN DENPASAR Arick Hermawan Cavalera; Ida Bagus Surya Dharma Jaya; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (27.098 KB)

Abstract

The paper titled The Implementation of Object Mastery on Pledge (Motor) in Denpasar Mortgage Institution. In writing this paper is used the empirical juridica method that using thel primary data (field) which is then analyzed or assessed by the legislation, the qualitative analysis is then presented by descriptive analysis. Assurance are the main conditions in mortgage activity. In a pledge that the main principle is the displacement of power over the object to the lien holder, not the right of ownership only this is expressly contained in Article 1150 Civil Code. But mastery pawn object (motor) in Denpasar Mortgage Institutions still found a violation of the principle of fiduciary.
INDIKASI TINDAK PIDANA KORPORASI DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI (STUDI KASUS PENYIDIKAN PT. BALICON) I Putu Agus Indra Nugraha; Ida Bagus Surya Dharmajaya; I Made Walesa Putra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Mei 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (50.915 KB)

Abstract

Indications of corporation criminal law region of the Bali Police. On August 172010 Bapepam center based in Jakarta to Bali Police reported that PT. BaliconsultantLife Insurance conduct insurance business without permission of the Minister ofFinance of the Republic of Indonesia since 2008. The purpose of this research is toinvestigate criminal offenses done by the corporation law of the territory of Bali Police,also to know how the Bali Police to determine the corporation as a criminal and who isaccountable in the case of a crime committed by a corporation. In this research, usingempirical legal research, as it approaches the problem from the legislation in force andthe reality that exists in the society. Bali Police identifies action or error done bydirector or head of PT. Balicon an act or fault PT. Balicon accordance with theIdentification Theory. Bali Police, in state of asking the responsibility from director, healso asked PT. Balicon as the corporation to responsible for. This is dealing with thegovernment law No. 2, 1992 and No. 40, 2007.
KEABSAHAN PENERAPAN PASAL 93 UNDANG-UNDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN DI WILAYAH YANG TIDAK MENETAPKAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR I Wayan Suardana; I Gusti Ngurah Wairocana; Ida bagus Surya Dharma Jaya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 9 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (408.366 KB) | DOI: 10.24843/KS.2020.v08.i09.p13

Abstract

Tujuan Penelitian Ini adalah untuk mengetahui keabsahan penerapan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan di wilayah yang belum memberlakukan penyelenggaran kesehatan masyarakat in casu PSBB. Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan diatas adalah adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan koseptual, pendekatan kasus, pendekatan fakta. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan hukum tersier. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan untuk menganalisis adalah teknik deskriptif dan teknik interpretasi sistematis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pasal 93 UU KK tidak dapat diterapkan terhadap kegiatan ngaben massal Dadia Pasek Kubayan, di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali sehingga penetapan Made Suwardana (Ketua Panitia Pelaksana) sebagai Tersangka tidak sah hukum. The aim of this research is to know the validity of the application of article 93 of Law No. 6/2018 about Health Quarantine (UU KK) in areas where the implementation of public health in casu PSBB has not been enforced. The reseacrh methods used to analyze problems is normative research, with statute approach, conceptual approach, case approach, and fact approach. It consists of primary, secondary and teritary sources of legal material. The technique of collecting the legal materials are descriptive and systematic interpretative. The result of the research shows that Article 93 UU KK can not be implemented for mass ngaben activity in Sudaji Village, Sawan Sub-Distric, Buleleng Distric, Bali Province. Therefore, the determination of the suspect Mr. Made Suwardana (the chief of executive committee) is not legally valid.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG PADA TRANSPORTASI UDARA NIAGA Made Indra Suma Wijaya; Ida Bagus Surya Dharmajaya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 6 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.985 KB)

Abstract

Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penumpang pada transportasi udara niaga. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Tulisan ini akan menggambarkan pengaturan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap penumpang pada transportasi udara niaga dan upaya hukum bagi penumpang yang mengalami kerugian pada transportasi udara niaga. Kesimpulan dari hasil penulisan ini adalah pengaturan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap penumpang pada transportasi udara niaga yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan upaya hukum bagi penumpang yang mengalami kerugian pada transportasi udara niaga yaitu dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, karena alam praktik penerbangan komersil, kerugian-kerugian yang dialami penumpang antara lain adanya keterlambatan penerbangan (delay), kehilangan barang, dan adanya kecelakaan pesawat yang berakibat kematian atau luka-luka. Timbulnya kerugian-kerugian konsumen tersebut diakibatkan oleh perbuatan-perbuatan pelaku usaha penerbangan dalam hal ini maskapai penerbangan.
Co-Authors A. A. Gde Yoga Putra Ade Angga Surya Putra Akrom, Akrom Andre Julio Angga Arya Saputra Arick Hermawan Cavalera Artawan Eka Putra, I Wayan Gede Arya Adhitya Kusumaatmaja Astuti, Henni Widia Fatimah Rahmad Fransiskus Sebastian Situmorang Fredinan Yulianda Gede Rhama Sukmayoga Wiweka Gst Ngurah Arya Dharma Susila I Gede Arya Utamayasa I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti I Gusti Ngurah Parwata I Kadek Niko Suardi I Made Adi Satria I Made Budi Arsika I Made Dedy Priyanto I Made Tjatrayasa I Made Walesa Putra I Nengah Maliarta I Nyoman Arya Wira Temaja I Putu Agus Indra Nugraha I Putu Bagus Darma Putra I Wayan Suardana Ida Bagus Agung Dwi Adwitya Ida Bagus Komang Paramartha Ida Bagus Made Tilem Ida Bagus Oka Nova Pradnyana Ika Widi Astuti, Ika Widi Keanu Putra Mentari komang krisna mahendra Liberty Sinaga Made Adhitya Anggriawan Wisadha Made Adi Prananta Yoga Made Indra Suma Wijaya Muhammad Nanang Fajri Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Luh Apryaningsih Ni Made Sintia Ardi Ari Putu Meida Anny Liestarini Putu Wulan Sagita Pradnyani Sagung Putri M. E. Purwani Zulkarnain, I Gusti Agung Kiddy Krsna