Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

LITERATUR REVIEW : MEKANISME HUBUNGAN ANTARA ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) DISCLOSURE DAN NILAI PERUSAHAAN DI NEGARA BERKEMBANG Fitriyah Fitriyah; Putri Putri; Naila Karim; Mohammad Djasuli
Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA) Vol 9 No 3 (2025): Edisi September - Desember 2025
Publisher : LPPM STIE Muhammadiah Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31955/mea.v9i3.6642

Abstract

Pengungkapan ESG (Environmental, Social, and Governance) kini diakui sebagai faktor penentu dalam investasi, sejalan dengan evolusi kapitalisme yang kini turut mempertimbangkan pemangku kepentingan. Di negara maju, manfaat ESG terbilang jelas. Namun, hubungan ini menjadi jauh lebih kompleks di negara berkembang. Di wilayah ini, tantangan seperti tata kelola yang belum optimal, kuatnya desakan pemegang saham untuk laba instan, dan regulasi yang masih dalam tahap pengembangan secara kolektif berkontribusi pada terciptanya keterkaitan yang tidak konsisten dan tidak pasti antara pengungkapan ESG dan nilai yang dimiliki oleh perusahaan. (Arayssi et al. , 2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis cara ESG mempengaruhi nilai perusahaan, serta menekankan jalur mediasi dan moderasi yang relevan di negara yang sedang berkembang. Hasil pengkajian literatur menunjukkan bahwa hubungan antara ESG dan nilai perusahaan terutama dimediasi oleh penurunan biaya modal (Nguyen et al. , 2021; El Ghoul et al. , 2021) serta peningkatan citra perusahaan, sementara faktor kualitas tata kelola (Ali et al. , 2022) dan kepemilikan institusional berperan sebagai moderasi. Namun, seberapa efektif pengungkapan ESG sangat tergantung pada transparansi, keandalan laporan, dan pengintegrasian aspek keberlanjutan dalam strategi bisnis. Penerapan teori Legitimasi, Sinyal, dan Resource-Based View (RBV) memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana ESG berfungsi sebagai alat strategis dan sumber daya yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan di pasar berkembang seperti Indonesia.
KETAHANAN NASIONAL DALAM BINGKAI SMART POWER MELALUI INTEGRASI DIPLOMASI BUDAYA DAN GEOSTRATEGI DI ERA GLOBALISASI Lukluk Zakiya; Fitriyah Fitriyah; Zaenul Slam
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 8.D (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi kekuatan cerdas melalui diplomasi budaya sebagai elemen strategis dalam memperkuat ketahanan nasional Indonesia. Di tengah dinamika globalisasi, penggunaan kekuatan fisik saja dianggap tidak lagi efektif untuk melindungi kepentingan nasional secara komprehensif. Dengan menggunakan metode kualitatif, studi ini mengeksplorasi integrasi kekuatan lunak seperti keunggulan kuliner dan kreativitas digital dengan kekuatan militer yang ada. Temuan penelitian menegaskan bahwa diplomasi budaya yang direncanakan dengan baik dapat memperkuat identitas nasional sekaligus membangun citra positif sebagai perisai terhadap pengaruh asing. Mengorientasikan kembali strategi ini sangat penting bagi Indonesia untuk beradaptasi dengan pergeseran geopolitik dunia sambil mempertahankan kedaulatan nasional secara berkelanjutan. Lebih lanjut, sinergi antara nilai-nilai tradisional dan platform komunikasi modern sangat penting untuk menjaga stabilitas regional. Indonesia harus memanfaatkan warisan budayanya yang beragam untuk membangun kepercayaan internasional dan membina kemitraan global. Dengan mengoptimalkan aset-aset ini, bangsa dapat memengaruhi persepsi global dan mengamankan posisi strategisnya di antara negara-negara lain. Integrasi teknologi dalam mempromosikan kearifan lokal semakin meningkatkan efektivitas pendekatan ini. Pada akhirnya, strategi kekuatan cerdas yang komprehensif akan memberdayakan bangsa untuk menghadapi berbagai tantangan di abad ke-21 sambil memastikan bahwa nilai-nilai nasional tetap dihormati di panggung internasional.
Eksistensi Perlindungan Konsumen terhadap Produk Cacat dalam Kerangka Hukum Positif Indonesia Khosnol Khotimah; Fitriyah Fitriyah; Hasan Yafiie
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 4 No. 1 (2026): Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v4i1.2411

Abstract

This study analyzes the existence and effectiveness of consumer protection against defective products within the framework of Indonesian positive law. It employs a normative legal research method using both statutory and conceptual approaches, focusing on Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  concerning Consumer Protection (UUPK) and related regulations. The main discussion concerns the liability of business actors for defective products, particularly as regulated in Articles 19 to 28 of the UUPK. These provisions include the principle of strict liability, the obligation to provide consumers with accurate, clear, and honest information, as well as mechanisms for compensation and product recalls. The findings indicate that, normatively, the UUPK has established a fairly comprehensive legal framework for consumer protection. It regulates consumer rights, the obligations of business actors, and dispute resolution mechanisms through Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) and the courts. However, significant challenges remain in practice. The main issues include the absence of a clear and explicit definition of defective products, limited consumer awareness of their rights, weak supervision of business actors, and the use of standard contract clauses that tend to limit or transfer business liability. Therefore, legal policy reformulation is necessary through revisions to the UUPK that are more responsive to global legal developments, harmonized with international standards, and supported by stronger institutional authority and greater BPSK capacity to handle disputes. Such reforms are expected to make consumer legal protection more effective and to ensure legal certainty, justice, and balance among parties involved in the trade of goods and services in Indonesia.
Analisis Normatif Penahanan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Ainur Gufron; Fitriyah Fitriyah; Khosnol Khotimah
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 4 No. 1 (2026): Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v4i1.2414

Abstract

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan, termasuk ketika berhadapan dengan hukum. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menegaskan pendekatan keadilan restoratif dan diversi sebagai prinsip utama, serta menempatkan terpencil sebagai upaya paksa yang bersifat eksepsional dan ultimum remedium. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip perlindungan anak dalam SPPA, kedudukan tersingkir sebagai upaya paksa yang bersifat terbatas, serta syarat normatif tersingkirkan anak menurut ketentuan peraturan-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan pendekatan kontekstual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPPA membangun konstruksi perlindungan anak melalui pengawasan ketat terhadap penggunaan terpencil, baik dari segi usia minimum, ancaman pidana, penilaian risiko, maupun kewajiban mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Penahanan anak hanya dapat dilakukan apabila syarat terpenuhinya persyaratan dan tidak tersedia alternatif lain yang lebih melindungi kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, kebijakan normatif tersingkir merupakan instrumen penting untuk menjaga konsistensi prinsip perlindungan anak, mencegah perlindungan upaya paksa, serta menjamin keadilan yang berorientasi pada rehabilitasi dan masa depan anak.
Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hak Anak Hasan Yafiie; Fitriyah Fitriyah; Ainur Gufron
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 4 No. 1 (2026): Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v4i1.2416

Abstract

This study examines the regulation and implementation of Supreme Court Regulation (PERMA) No. 5 of 2019 on Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensation Requests and its implications for child rights protection in Indonesian marriage law. Employing a normative juridical approach with statutory and conceptual analysis, the study reviews Law No. 16 of 2019, PERMA 5/2019, and Law No. 35 of 2014 through library research and descriptive-analytical methods. The findings indicate that PERMA 5/2019 provides comprehensive guidelines for judges through the best interests of the child principle, including age verification, child-friendly examinations, and expert involvement to assess health, education, psychological, and family economic aspects. Its implementation shifts the judicial paradigm toward child-centered justice. However, challenges such as socio-cultural pressures, variations in judicial competence, and limited access to experts lead to inconsistent decisions that potentially perpetuate child marriage. Key implications include strengthening children's rights to participation, education, and development, yet field practices show dispensations often rely on emergency reasons like premarital pregnancy without long-term considerations. The study recommends enhancing judicial capacity, institutional synergy, digital monitoring, and regulatory revisions to position dispensation as a limited exception, effectively preventing early marriage.
PENGARUH KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENCEMARAN UDARA DI KECAMATAN CIRUAS SERANG BANTEN Fitriyah Fitriyah; Yaneu Sri Indriyani; Ade Sumiardi
Journal of Sustainable Civil Engineering (JOSCE) Vol. 4 No. 02 (2022): JOSCE: Journal of Sustainable Civil Engineering
Publisher : LPPM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47080/josce.v4i02.2206

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pencemaran udara pada daerah wilayah kecamatan ciruas berdasarkan parameter TSP (Total Suspended Particulate) dan PM10 (Particulate Metter) berdasarkan kendaraan bermotor. Metode penelitian ini menggunakan metode eksperimentalmmenggunakan alat High Volume air Sampler (HVAS) dengan metode Gravimetri yang mengacu pada SNI 7119.3-2017 untuk pengukuran TSP dan SNI 7119.15-2016 untuk pengukuran PM10. Hasil pengukuran tingkat pencemaran udara pada wilayah Kecamatan Ciruas yang dilaksanakan selama lima hari dengan durasi 24 jam menghasilkan konsentrasi TSP dengan nilai rata-rata sebesar 64,43 (µg/Nm3), sedangkan untuk konsentrasi PM10 dengan nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 55,96 (µg/Nm3). Perbandingan konsentarsi TSP dan PM10 pada tahun 2015,2016,2017 dan 2020, Konsentrasi TSP dan PM10 tahun 2015 sebesar 138 (µg/Nm3) dan 67 (µg/Nm3),tahun 2016 sebesar 138 (µg/Nm3) dan 67 (µg/Nm3, tahun 2017 sebesar 203 (µg/Nm3) dan 90 (µg/Nm3), tahun 2020 sebesar 64,43 (µg/Nm3) dan 55,96 (µg/Nm3). Maka Berdasarkan PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara bahwa konsentrasi TSP dan PM10 pada daerah kecamatan ciruas kabupaten serang masih memenuhi standar baku mutu