Claim Missing Document
Check
Articles

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor. 55/Pid. Sus-Anak/2024/Pn.Tjk) Anisa Farras Azmii; Baharudin Baharudin; Risti Dwi Ramasari
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol. 2 No. 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5231

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami bagaimana faktor penyebab pelaku tindak pidana anak yang menjadi perantara jual beli narkotika golongan I berdasarkan Putusan Nomor: 55/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Tjk dan untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana anak perantara jual beli narkotika golongan I berdasarkan Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Tjk. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penyebab pelaku anak terlibat dalam tindak pidana perantara jual beli narkotika Golongan I, lebih banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Dalam kasus anak sebagai perantara jual beli narkotika golongan I, bahwa penegakkan hukum terhadap tindak pidana menjadi perantara jual beli narkotika golongan I memerlukan hubungan antara kebijakan hukum yang tegas dann melakukan pendekatan rehabilitatif bagi pengguna maupun pelaku perantara jual beli narkotika
Perlindungan Hukum Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul yang Dilakukan oleh Orang yang Memiliki Hubungan Keluarga (Studi Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2023/PN Bbu) Abdul Majib; Baharudin Baharudin; Indah Satria
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 1 No. 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2172

Abstract

Tindak pidana pencabulan terhadap anak-anak kini tidak hanya dilakukan oleh orang asing yang tidak dikenal oleh korban, namun seringkali para pelaku berasal dari lingkungan terdekat korban yakni oleh keluarganya sendiri. Tindak pidana pencabulan sedarah atau dalam bahasa Inggris disebut incest adalah tindakan pencabulan yang dilakukan antara anggota keluarga yang masih mempunyai hubungan darah dan ikatan kekeluargaan yang dekat seperti hubungan antara anak dengan ayah kandung atau tiri, maupun anak dengan ibu kandung atau tiri, dan antara sesama saudara kandung atau saudara tiri. Tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh anggota keluarga yang lainnya seperti paman, bibi, kakek, nenek, keponakan, sepupu dan lainnya berdasarkan ikatan keluarga sedarah. Kekerasan seksual menjadi salah satu hal yang sering terjadi dan keadaan tersebut menjadi semakin parah dengan munculnya sebuah ideologi menjaga nama baik keluarga. Permasalahan penelitian ini yakni, faktor faktor penyebab menyebabkan terdakwa melakukan Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul (Studi Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2023/PN Bbu) dan Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada pelaku Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul (Studi Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2023/PN Bbu). Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif ini dilakukan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaiu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelah sumber hukum, asas- asas hukum dan pendapat sarjana serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan observation dan wawancara interview yang berhubungan dengan masalah penelitian. Hasil penelitian Faktor-faktor penyebab kekerasan seksual anak dalam hubungan keluarga terdiri dari faktor internal dan eksternal. Ketidakmatangan emosional dan kurangnya kontrol impuls adalah faktor internal yang memicu perilaku cabul sebagai pelecehan seksual. Kedua faktor ini membuat pelaku sulit mengendalikan dorongan impulsif, merugikan anak atau keluarga. Faktor eksternal, seperti stres ekonomi dan ketidakstabilan sosial, menciptakan kondisi yang memicu perilaku kekerasan, termasuk perbuatan cabul terhadap anak. Pengaruh media yang melegitimasi kekerasan seksual juga berdampak, memengaruhi pandangan individu terhadap hubungan keluarga dan merangsang perilaku cabul. Peran agama dapat membentengi individu dari perilaku kekerasan melalui pemahaman etika dan moral. Pendidikan, rehabilitasi, dan pengawasan media penting dalam pencegahan dan penanganan kasus perbuatan cabul di keluarga. Dan dalam memutuskan putusan pidana, hakim mempertimbangkan dakwaan berdasarkan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya yakni setiap orang, Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul; dan Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama yang masing masing unsur tersebut telah terpenuhi. Tidak ditemukan alasan pembenar atau pemaaf dalam persidangan. Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Hakim mempertimbangkan faktor memberatkan seperti dampak traumatis pada anak dan meresahkan masyarakat. Namun, faktor meringankan termasuk upaya Terdakwa berdamai. Saran diharapkan orangtua orangtua disarankan untuk lebih memperhatikan segala kegiatan dan juga aktivitas anak. Orangtua juga harus lebih memahami kondisi psikis anak dan juga lebih memperhatikan perkembangan anak. Dan Kepada Penegak Hukum, diharapkan dapat Meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak kekerasan seksual terhadap anak, dengan peningkatan koordinasi antar lembaga hukum, pelatihan yang terus-menerus bagi penyidik dan jaksa, serta pemantapan sistem pengadilan untuk memastikan penanganan kasus tersebut sesuai dengan standar hukum yang berlaku.
Judge's Consideration of the Application for Making a Death Certificate at the Tanjung Karang District Court in 2023 Rian Prasetyo Wardhana; Baharudin Baharudin; Angga Alfiyan
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 3 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v3i1.2090

Abstract

This writing discusses the importance of recording death certificates in society, focusing on the judge's considerations regarding the application for the creation of death certificates at the Tanjung Karang District Court in 2023. The human life cycle involves various significant events, including death, which requires documentation for legal certainty and administration. Despite existing regulations, there is still a lack of public interest in handling death certificates. Factors influencing people's reasons for obtaining death certificates involve legal obligations, inheritance administration, insurance claims, legal security, retirement, identity control, civil registry updates, religious rituals, asset management, and social assistance. This research employs a normative legal research method, referencing Law Number 16 of 2019 and Law Number 1 of 1974. The results indicate that the judge's considerations in approving or rejecting applications for death certificate issuance include sufficient evidence, public interest, procedural accuracy, data consistency, suspicion of information, disagreements among parties, the legal validity of applicants, the interests of children or heirs, and the risk of misuse. Understanding these factors is crucial in comprehending and raising public awareness about the importance of death certificate recording.
Criminal Responsibility for Perpetrators of Perjury and Giving False Information (Study Decision Number: 66/Pid.B/2023/PN Kla) Natasya Vi Veronica; Baharudin Baharudin; Indah Satria
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 3 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v3i1.2132

Abstract

A phenomenon that often occurs in court is that witnesses tend to lie or provide information that is incorrect or does not match the incident. There are also witnesses who give different information during the court hearing from the information given in the witness examination report. This action is called the crime of perjury. The crime of perjury is the crime of providing false information on oath, where the information is not true and contradicts the truth. Perjury is a criminal act of giving false information on oath where the statement is not true and contradicts the truth. It is called perjury because the witness who previously gave a statement at the court hearing was obliged to take an oath/promise according to his religion. The problem in this research is what is the position of false oaths and false statements in the criminal justice process and what is the criminal responsibility of perpetrators of false oaths and giving false statements based on (Study Decision Number 66/Pid.B/2023/PN KLA). The research method used in this research is a normative juridical approach and an empirical approach. This normative juridical approach is implemented by studying legal norms or rules, legal principles in theories/opinions of scholars and applicable laws and regulations. The Empirical Approach is an approach carried out through direct research on research objects by means of observation and interviews. The results of this research explain that the position of the oath is very important when giving testimony, witnesses must provide information that is in accordance with facts and reality, based on actual events. In this case, the witness may not add or subtract from the actual content of the statement. The point is you have to see for yourself, hear for yourself and experience for yourself. Apart from that, the information must not be based on stories, experiences, opinions, conjectures and influences from other people. Apart from that, witnesses must not lie when giving testimony just to gain personal gain. Then the responsibility of the perpetrator of the crime of perjury from the aspect of criminal responsibility has no justification or excuse so that the defendant was sentenced to prison for 2 (two) years and 6 (six) months by the panel of judges based on decision number: 66/Pid.B/2023/PN cl. The author's suggestion is for companies to have an evaluation system for employees. And you must be firm with employees so that no more employees dare to abuse their position. For the police to be more careful in handling a case, it is necessary to first investigate the report received so that similar actions do not occur. It was recommended to the judge to give a longer sentence, because this case was very detrimental to the company and the police, because the police had to investigate a case that did not actually occur.
Accountability of Perpetrators of Criminal Acts of Business Fraud Using Deception (Study Decision Number: 130/Pid.B/2023/PN Kbu) Yopi Maharani; Baharudin Baharudin; Indah Satria
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 3 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v3i1.2135

Abstract

The era of globalization is a period where economics, technology, culture and politics throughout the world are increasingly connected and influence each other. The development of the times and the spread of social phenomena that occur on this earth never end in line with the social developments and dynamics that occur in society. This social phenomenon is called a criminal act. There are many criminal acts of fraud occurring in various forms and their development is increasingly high and complex, one of which is business fraud by deception. The crime of fraud itself is regulated in Article 378 of the Criminal Code. The problem in this research is what are the factors that cause committing criminal acts of business fraud by deception and what is the responsibility of perpetrators of criminal acts of business fraud based on Decision Number 130/Pid.B/2023/PN Kbu. The research method used in this research is a normative juridical approach and an empirical approach. This normative approach is carried out by viewing legal issues as rules that are considered appropriate to normative juridical research. Normative juridical research is carried out by means of literature studies on theoretical matters, namely an approach carried out by examining legal sources, legal principles and opinions of scholars as well as applicable laws and regulations. The Empirical Approach is an approach carried out through direct research on the research object by means of observation and interviews related to the research problem. The results of this research show that the factors causing the perpetrator to commit the crime of business fraud by deception are based on three factors, namely economic factors, opportunity factors and individual factors who often tell lies, both of which are the main causes of the defendant committing this act. The presence of false speech makes it seem as if the defendant is telling the truth, which creates trust or confidence in other people and interest, thereby causing the victim to be moved to hand over their property. Then the responsibility of the perpetrator of the criminal act of business fraud by deception is based on lying words that make other people hand over their property or objects resulting in the criminal act of fraud. In this case, the defendant has also been arrested by members of the North Lampung Police. The prosecutor as public prosecutor imposed charges on the defendant in the form of imprisonment for 3 (three) years and 10 (ten) months, which the judge then sentenced to prison for 3 years and 6 months as stated in Decision Number 130/Pid.B/2023/PN Mrs. The author's advice is aimed at ordinary people who want to carry out business activities so that they can be more thorough and understand first the partners they are going to do business with, starting from their origins, environment and experience in that field. Don't be immediately tempted by results that you won't necessarily get because it could be detrimental to yourself. The government/officials and all elements of society can strengthen supervision over business, as well as increase law enforcement against fraudulent business practices. This includes cooperation between law enforcement agencies, and other relevant agencies. Encourage the participation of all elements of society in reporting in order to prevent criminal acts of business fraud. By taking these steps, the government can play an important role in protecting prospective business actors.
Legal Protection for Victims of Domestic Violence (Study Decision Number 81/Pid.Sus/2023/PN Liw) Baharudin Baharudin; Yulia Hesti; Fajaruddin Yusuf
Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol. 3 No. 2 (2024): September 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v3i2.3461

Abstract

Domestic Violence is defined as any act against an individual, especially women, resulting in physical, sexual, psychological suffering, or neglect, including threats of such acts, coercion, or unlawful deprivation of freedom within the household context. The issues addressed in this research are the obstacles in providing protection for victims of domestic violence based on decision number 81/Pid.Sus/2023/PN Liw, and the efforts to ensure legal protection for these victims according to the same decision. The research methodology utilizes a normative juridical approach, which involves examining applicable laws, and an empirical approach, which includes field observations and interviews to address the research problems. Based on the research findings, the obstacles in enforcing the law to protect victims include limited resources such as personnel and facilities. Additionally, victims often hesitate to report incidents due to a desire to maintain relationships with the perpetrators or due to shame related to family honor. Factors such as anxiety and difficulty in reporting incidents, even when they recur, contribute to the challenge. Issues like embarrassment, fear, and trauma hinder effective protection for victims. Protection efforts include police actions to ensure safety and escort victims to safer locations, coordination by the prosecution with police, witness and victim protection agencies, and health institutions to ensure victims receive protection and recovery support. Courts issue protection orders prohibiting perpetrators from approaching or contacting victims and may order separation of living arrangements as an additional protective measure. Recommendations from the author include: Enhancing cooperation among government agencies such as the police, prosecution, courts, health institutions, and witness and victim protection agencies. Good coordination will ensure victims receive comprehensive protection and support. There is a need to improve resources, including personnel, budgets, and facilities for relevant agencies to provide adequate protection for domestic violence victims. Adequate resources will enable maximal protection and support for victims. Law enforcement should broaden public awareness of domestic violence, challenge societal stigma, and emphasize the importance of reporting perpetrators. Victims require ongoing support, including counseling, rehabilitation, and social assistance. Relevant agencies should ensure victims have access to these services for physical and psychological recovery. Law enforcement should also work to enhance legal protection for domestic violence victims and address existing obstacles.
Tinjauan Yuridis Pemberian Nafkah Anak Yang Dibawah Pengasuhan Ibunya Setelah Terjadinya Perceraian Suami Istri (Studi Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2023/PA.Tnk) Baharudin Baharudin; Yulia Hesti; Fayza Rizki Vianisya
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 2 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v2i2.2127

Abstract

Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Yang Dibawah Pengasuhan Ibunya Setelah Terjadinya Perceraian Suami Istri Berdasarkan Putusan Nomor: 1010/Pdt.G/2023/PA.Tnk. telah sesuai dengan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka yang berhak mengasuhnya adalah Penggugat Rekonvensi selaku ibunya danpemeberian nafkah terhadap anak pertimbangan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 98 Ayat (1) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi hukum Islam. Dan Akibat hukum dari putusan pemberian nafkah anak yang dibawah pengasuhan ibunya setelah terjadinya Perceraian Suami Istri Berdasarkan Putusan Nomor: 1010/Pdt.G/2023/ PA.Tnk), Pertama Penggugat dan Tergugat bukan lagi suamai Istri dan tidak memiliki hubungan hukum, kedua hak asuh anak jatuh Ibu kandungnya, ketiga Penggugat harus memberikan Nafkah anak sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selain dari biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun, dan akan bertambah setiap tahunnya sebesar 10 % dari jumlah pembebanan tersebut di atas dan nafka Mut’ah berupa Mas 24 Karat sebesar 20 (dua puluh) Gram.
Akibat Hukum Dari Penetapan Keterangan Meninggal Pengadilan Negeri (Studi Putusan Nomor 182/Pdt.P/2023/PN Kla) Baharudin Baharudin; Yulia Hesti; Vania Rachmita Putri
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 2 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v2i2.2137

Abstract

Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Penetapan Keterangan Meninggal Pengadilan Negeri berdasarkan Putusan Nomor 182/Pdt.P/2023 /PN Kla yakni mengacu kepada ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undangundang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian” dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.dan Akibat Hukum Dari Penetapan Keterangan Meninggal Pengadilan Negeri Berdasarkan Putusan Nomor 182/Pdt.P/2023/ PN Kla, adalah kematian Sarjuni karena kecelakan, benar dan telah terbukti sehingga memiliki kekuatan hukum yang kuat. Dengan adanya penetapan dari pengadilan menjadi bukti guna menerbitkan akta kematian dari Sarjuni, sehingga Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan harus mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbikan akte kematian atas nama Sarjuni sesuai degan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku.
Analysis of Verstek's Verdict in Acts of Default on Credit Agreements Made by Debtors Against PT. BANK PAN Indonesia Tbk (Decision Study Number: 16/Pdt.G/2022/PN-Tjk) Baharudin Baharudin; Okta Anita; Fadian Akbar Wisnugraha
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 2 No. 1 (2023): January 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v2i1.274

Abstract

Banks are financial institutions whose main business is providing credit and services in payment traffic and money circulation, while the results of this study are the first factors that can cause defaults at PT. Bank Pan Indonesia Tbk Study Decision Number 16/Pdt.G/2022/PN-Tjk. due to negligence on the part of the debtor due to financial factors, factors of family problems or factors of work problems that make the debtor negligent in paying the credit, and secondly is the basis for the judge's consideration in imposing the Verstek Decision in default on the credit agreement committed by the debtor against PT. Bank Pan Indonesia Tbk Study Decision Number 16/Pdt.G/2022/PN-Tjk is in accordance with the legal sources in force in Indonesia, namely the Civil Code and Regulation voor de Buitengewesten, therefore the judge's consideration is appropriate and correct because it does not conflict with existing laws apply
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Nomor 851/Pid.B/2025/PN.Tjk) Dhovie Nalendra; Baharudin Baharudin; Risti Dwi Ramasari
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7820

Abstract

Pencurian harta benda adalah kejahatan yang termuat dalam Pasal 372 hingga 377 Buku 2 KUHP. Salah satunya ialah Penggelapan dalam jabatan yang merupakan bentuk khusus dari penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang menerima atau menguasai barang karena pekerjaannya, jabatannya, atau tugas yang dipercayakan kepadanya. Dalam situasi ini, pelaku bukan hanya diberi barang secara sah, tetapi juga memiliki tanggung jawab khusus untuk menjaga, mengelola, atau menggunakan barang tersebut sesuai dengan tugas yang telah diberikan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini merupakan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Putusan Nomor 851/Pid.B/2025/PN.Tjk terhadap Terdakwa Hasan Basri bin Mat Liyas. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif serta empiris. Penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur pada Pasal 374 KUHP, merupakan kejahatan penggelapan dengan pemberatan. Maksudnya adalah bahwa telah terpenuhinya unsur-unsur penggelapan dalam pokoknya, ditambah lagi dengan unsur yang memberatkan terhadap Terdakwa, yaitu hubungan kerja atau jabatan.