Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

5.588

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JURNAL ILMU SOSIAL USU LAW JOURNAL JURNAL MERCATORIA Jambura Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Borneo Law Review Journal KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Hukum Sasana Jurnal ABDIMAS (Pengabdian kepada Masyarakat) UBJ Jurnal Hukum dan Peradilan Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Keamanan Nasional Truth De Journal

Elfirda Ade Putri

Fakultas Hukum; Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Author-ID : 2545575

Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 33 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

Pendidikan Anti Korupsi Bagi Pelajar Widyaningrum, Hesti; Rohman , Adi Nur; Sugeng, Sugeng; Putri , Elfirda Ade
Jurnal Abdimas UBJ (Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 3 No. 1 (2020): Januari 2020
Publisher : Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Abstract Corruption crime can not only be minimized through the eradication of corruption, such as through law enforcement, but also needs precaution that is no less important. Therefore, the community plays an important role in preventing these crimes. Various elements that exist in society, civita academics can also participate in supporting building anti-corruption behavior. Lecturers and Students can be involved in this through Community Service activities as part of the Higher Education Tri Dharma. Various ways can be done and one of them is by providing early education for students in recognizing anti-corruption behavior and its importance for the nation and state. The Legal Counseling Activity regarding Anti-Corruption Education for Students was held at the Global Prima Islamic School Vocational School which was attended by approximately 59 Participants. After delivering the material and questionnaire to the participants, it can be seen that anti-corruption education is really needed to students because based on the questionnaire distributed, it turns out students do not know the relationship of dishonesty with corrupt behavior as evidenced from the results of the questionnaire that most students stated that cheating is not corrupt behavior. Through the material delivered at the time of counseling that cheating is one of the dishonest behaviors that is the seed of a corrupt attitude and can be the seeds of corruption crime in the future and the impact that occurs on the behavior of corruption. Regarding this, based on the results of the questionnaire, the majority of participants stated that the behavior of corruption had a more complex effect on the nation and state. Keywords: Education, Anti-Corruption, Students Abstrak Kejahatan Korupsi tidak hanya dapat diminimalisir melalui pemberantasan korupsi semata seperti melalui penegakan hukum namun juga perlu tindakan pencegahan yang tidak kalah pentingnya. Oleh karena itu, masyarakat sangat berperan dalam pencegahan kejahatan tersebut. Berbagai elemen yang ada di masyarakat, civita akademika juga dapat ikut berpartisipasi dalam mendukung membangun prilaku anti korupsi. Dosen dan Mahasiswa dapat terlibat dalam hal ini melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Berbagai cara dapat dilakukan dan salah satunya dengan cara memberikan pendidikan dini bagi pelajar dalam mengenal prilaku anti korupsi dan pentingnya bagi bangsa dan negara. Kegiatan Penyuluhan Hukum mengenai Pendidikan anti Korupsi bagi Pelajar ini telaksana di SMK Global Prima Islamic School yang diikuti lebih kurang 59 Peserta. Setelah disampaikannya materi dan kuisioner kepada peserta, maka dapat diketahui bahwa pendidikan anti korupsi sangat diperlukan kepada pelajar karena berdasarkan kuisioner yang dibagikan ternyata pelajar belum mengetahui hubungan sikap tidak jujur dengan prilaku korupsi yang dibuktikan dari hasil kuisioner bahwa sebagian besar pelajar menyatakan bahwa menyontek bukan prilaku korupsi. Melalui materi yang disampaikan pada saat penyuluhan bahwa menyontek adalah salah satu prilaku tidak jujur yang menjadi bibit dari sikap korup dan dapat menjadi bibit kejahatan korupsi di masa mendatang serta dampak yang terjadi atas prliaku korupsi. Atas hal ini, Berdasarkan hasil kuisioner itu juga, sebagian besar peserta menyatakan bahwa prilaku korupsi berdampak lebih komplek terhadap bangsa dan negara. Kata Kunci: Pendidikan, Anti Korupsi, Pelajar

DASAR HUKUM DAN KEDUDUKAN SERTA TUGAS MAUPUN WEWENANG KOMISI KEJAKSAAN DALAM BINGKAI SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM Sibuea, Hotma P.; Putri, Elfirda Ade
Jurnal Hukum Sasana Vol. 6 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Sasana
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v6i2.384

Komisi Kejaksaan adalah organ negara penunjang yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2011 untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan kinerja jaksa dan pegawai kejaksaan. Namun, dalam praktik, Komisi Kejaksaan mengalami hambatan dan kendala yang bersumber justru dari regulasi yang mengatur Komisi Kejaksaan.Masalah penelitian yang dapat ditetapkan adalah sebagai berikut. Pertama, apakah dasar hukum, kedudukan, tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 dapat mendorong peningkatan kualitas kinerja jaksa dan pegawai Kejaksaan seperti dikehendaki Pasal 38 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan? Kedua, apakah dasar hukum, kedudukan, tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan perlu diubah supaya dapat mendorong kualitas kinerja Kejaksaan sesuai dengan amanat Pasal 38 UU Nomor 16 Tahun 2004? Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian yuridis-normatif. Ada 2 (dua) simpulan yang dikemukakan yakni sebagai berikut. Pertama, dasar hukum, kedudukan, tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tidak dapat mendorong peningkatan kinerja jaksa dan pegawai Kejaksaan seperti dikehendaki Pasal 38 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Kedua, dasar hukum, kedudukan, tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan perlu diubah supaya organ negara penunjang tersebut dapat mendorong peningkatan kualitas kinerja Kejaksaan sesuai dengan amanat Pasal 38 UU Nomor 16 Tahun 2004. Dalam hubungan dengan kedua simpulan tersebut, saran-saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut. Pertama, Penpres Nomor 18 Tahun 2011 harus segera diamandemen berkenaan dengan dasar hukum, kedudukan, tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan dan pasal yang menghambat pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan. Kedua, dasar hukum Komisi Kejaksaan perlu ditingkatkan menjadi undang-undang dan kedudukannya menjadi organ negara penunjang otonom (mandiri) yang disertai dengan wewenang yang bersifat menentukan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai lembaga pengawas eksternal.

KONSTATIRING HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN YANG DIPUTUS VERSTEK DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA Putri, Elfirda Ade
Jurnal Hukum Sasana Vol. 6 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Sasana
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v6i2.386

Penelitian ini berkaitan dengan konstatiring Hakim dalam Perkara Perceraian yang diputus Verstek di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pelaksanaan acara verstek pada ketidakhadiran tergugat dalam perkara perceraian. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah: (1) Apakah ketidakhadiran tergugat pada penjatuhan putusan verstek dalam Putusan Nomor 62/ Pdt.G/2017/PN Jkt. Utr telah sesuai dengan hukum yang berlaku; (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus cerai akibat perselisihan terus menerus. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatakan deduktif dalam menganalisis data. Adapun hasil yang diperoleh melalui penelitian ini adalah: (1) Pelaksanaan putusan verstek dalam perkara perceraian dilaksanakan sesuai dengan alur perkara yang merupakan ketentuan dalam hukum acara perdata, sehingga putusan verstek dalam putusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; (2) Dasar pertimbangan yang uraikan majelis hakim dalam putusannya telah sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku. Ketidakhadiran tergugat dianggap telah menerima gugatan penggugat dan penjatuhan putusan telah sesuai dengan Pasal 125HIR/Pasal 149RBg.

Optimalisasi Masyarakat Desa Dalam Menghadapi Tanggap Darurat Pandemi Covid-19 Elfirda Ade Putri; Slamet Pribadi
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat UBJ Vol. 5 No. 1 (2022): Januari 2022
Publisher : Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

The lack of public awareness of the implementation of the Covid-19 health protocol has made the spread of Covid-19 even more massive, for example on December 1, 2020 in our country Indonesia has reached 543,975 positive cases with 17,081 deaths and 454,879 recoveries and if we refer to the data on CoronaVirus cases in the world, it has reached 2,500 cases. positive 63,315,184 with 1,469,835 deaths and 40,602,957 recoveries. The data was obtained from the Johns Hopkins Coronavirus Resource Center. This activity provides education to the people of Lubang Buaya Village on the importance of wearing masks, washing hands and maintaining distance as well as providing education to the community about the dangers of the Covid-19 virus and providing benefits to the community on the importance of preventing the spread of Covid-19 in the form of counseling. Keywords: Optimization, Pandemic, Response Abstrak Kurangnya kesadaran masyarakat akan penerapan protokol kesehatan Covid-19 membuat penyebaran Covid-19 semakin masif contohnya pada tanggal 1 Desember 2020 di negeri kita Indonesia telah mencapai kasus positif 543.975 dengan kematian 17.081 dan kesembuhan 454.879 dan jika mengacu pada data kasus CoronaVirus di dunia telah mencapai kasus positif 63.315.184 dengan kematian 1.469,835 dan kesembuhan 40.602,957. Data tersebut didapat dari sumber Johns Hopkins Coronavirus Resource Center. Kegiatan ini memberikan Edukasi terhadap masyarakat Desa Lubang Buaya pentingnya memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat terhadap bahayanya virus Covid-19 dan memberikan manfaat kepada masyarakat akan pentingnya mencegah penyebaran Covid-19 berupa penyuluhan. Kata kunci: Optimalisasi, Pandemi, Tanggap

TELAAH KRITIS UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Fransiska Novita Eleanora; Elfirda Ade Putri
Borneo Law Review Volume 4 No 1 Juni 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v4i1.1395

ABSTRAK Maraknya tingkat kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan penderitaan bagi korbandan karena dapat menimbulkan taruma yang berkepanjangan dan untuk memulihkannyaperlu adanya tindakan rehabilitasi dan untuk itu perlu diberikannya sanksi yang tegasbagi pelaku. Karena dengan pemberian hukuman memberikan perlindungan danpenegakan hukum terhadap hak perempuan, sesuai dengan ketentuan undang-undangNomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah yaitu melindungiakan hak asasi perempuan. Rumusan dari masalah ini bagaimana telaah kritis upaya daripenegakan hukum terhadap tindak pidana terhadap kekerasan dalam rumah tangga.Tujuannya adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasandalam rumah tangga, sedangkan metode yang digunakan adalah yuridis normatif dimanadidasarkan pada konsep, asas, dan teori serta pertauran perundangan dan juga literaturyang berkaitan dengan telaah kritis terhadap upaya penegakan hukum dari tindak pidanaterhadap kekerasan dalam lingkup rumah tangga, dan hasil dari pemelitian (temuan)bahwa penegakan hukum dapat dilaksanakan jika menerapkan sanksi yang berat sepertihukuman seumur hidup kepada pelaku jika akibat perbuatannya menimbulkan luka beratbagi korban, kesimpulannya bahwa efektivitas dari penegakan hukum itu sendiridipenggruhi oleh beberapa faktor, yaitu dari hukum itu sendiri, penegak hukum, saranadan juga fasilitas, masyarakat dan kebudayaan. Kata Kunci : penegakan hukum, tindak pidana, rumah tangga ABSTRACT The rampant level of domestic violence causes suffering for victims because it can causeprolonged trauma and to restore it is done by rehabilitation measures for victims as well asproviding strict sanctions for perpetrators. Because the provision of punishment providesprotection and law enforcement for women's rights, in accordance with the provisions of lawnumber 23 of 2004 concerning the elimination of violence in the home that is protecting thehuman rights of women. The formulation of this problem is a critical study of lawenforcement efforts against domestic violence. The aim is to find out the law enforcement ofdomestic violence, while the method used is normative juridical which is based on concepts,principles, theories and regulations as well as literature relating to critical review of lawenforcement efforts on violence in the home stairs, and get the results of research (findings)that law enforcement can be implemented if applying severe sanctions such as lifeimprisonment to the offender if the consequences of his actions cause serious injuries to thevictim, the conclusion that the effectiveness of law enforcement itself is influenced by several factors, namely from law itself, law enforcement, facilities and also facilities, society and culture. Keywords: law enforcement, crime, household

PENYITAAN HARTA KEKAYAAN PELAKU TINDAK PIDANA MONEY LAUNDERING DITINJAU DARI WAKTU TERJADINYA TINDAK PIDANA (TEMPUS DELICTI ) (Studi Putusan MARI No.1195/K/PIDSUS/ 2014) Elfirda Ade Putri; Alvi Syahrin; Muhammad Ekaputra; Chairul Bariah
USU LAW JOURNAL Vol 4, No 3 (2016)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (574.267 KB)

ABSTRACT The Verdict of the Jakarta Pusat District Court No. 38/pidsus/tpic/2013/Pn.Jkt.Pst indicted Luthfi Hasan Ishak for committing money laundering with 18 year-imprisonment. The result of the research showed that the confiscation of the property which came from money laundering criminal act that occurred before tempus delicti could be performed as it was stipulated in Chapter V, part 4 from 38 until Article 46 of the Penal Code, and some part of it stipulated in Chapter XIV on Confiscation stipulated in Article 1, letter 16 of the Penal Code. The judge’s consideration in his verdict was not contrary to das solen and das sein. In this case, the defendant’s statement could not prove that his property was obtained from LHKPN so that the panel of judges concluded that his property came from corruption criminal act. Judges as part of law enforcement should improve their performance in their verdicts in upholding legal certainty, sense of justice, and benefit. Keywords: Confiscation of Property, Money Laundering, Tempus Delicti

Telaah Kritis Pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Elfirda Ade Putri
Jurnal Hukum Sasana Vol. 7 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Sasana
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v7i2.805

Perkawinan juga diatur dalam Pasal 28B Ayat 1 UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan sah”. Dalam Pasal 26 KUHPerdata, memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata saja. Hal ini berarti bahwa Undang-undangnya mengakui perkawinan perdata ialah perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang memenuhi syarat-syarat atau ketentuan agama tidak terlalu diperhatikan ataupun disampingkan. Sedangkan, menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyatakan perkawinan ialah sebuah pernikahan, akad yang sangat kuat atau Miitsaaqan Gholiidhzan yang bertujuan untuk menaati perintah Allah dan menjalankan suatu ibadah. Berdasarkan data statistik dan kajian yang pernah dilakukan, pernikahan dini masih menjadi persoalan sosial di Indonesia. Data BAPPENAS menunjukkan 34.5% anak Indonesia menikah dini. Data ini dikuatkan dengan penelitian PLAN International yang menunjukkan 33,5% anak usia 13 ± 18 tahun menikah pada usia 15-16 tahun. Pernikahan dini menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara biologis maupun psikologis. Pernikahan dini berdampak pada tercerabutnya hak anak-anak karena ia dipaksa memasuki dunia dewasa secara instan. Perkawinan usia dini di Indonesia dilatarbelakangi oleh banyak faktor, seperti rendahnya tingkat ekonomi keluarga, rendahnya pendidikan, kurangnya pengetahuan dan edukasi serta yang paling marak yaitu kehamilan di luar nikah.

Akibat Hukum Penetapan Hak Waris Dan Hak Asuh Anak Oleh Hakim Pengadilan Negeri: Studi Putusan Nomor 282/Pdt.G/2014/Pn.Tng Heru Siswanto; Elfirda Ade Putri
Jurnal Hukum Sasana Vol. 7 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Sasana
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v7i2.867

Perceraian menimbulkan berbagai masalah salah satunya adalah mengenai permasalahan penetapan hak asuh anak. Dalam hal mengenai penetapan hak asuh anak tidak adanya aturan yang pasti mengenai kemana anak akan berlabuh setelah terjadinya perceraian tersebut, karena di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tidak mengatur kepada siapa anak nantinya akan di asuh baik itu kepada pihak ayah maupun ibu. Pada perkara hak asuh anak biasanya majelis hakim mengacu kepada Yurisprudensi dan Kompilasi Hukum Islam tetapi dalam salah satu perkara ada suatu hal yang unik dalam putusan majelis hakim yang lebih mengarah ke arah hukum adat sehingga mengesampingkan dua hal tersebut yang biasanya menjadi acuan dalam penetapan hak asuh anak. Sehingga hal ini sangatlah penting mengingat bahwa dalam suatu masalah penetapan hak asuh anak tidak berakhir setelah adanya putusan pengadilan tetapi bagaimana orang tua yang mendapatkan penetapan hak asuh anak tersebut dapat memenuhi khususnya masalah pemenuhan hak dan kewajiban terhadap anak itu sendiri. Karena dapat dilihat bahwa anak adalah sebagai korban dari suatu perceraian.

Penyelesaian Sengketa Harta Bersama setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia Elfirda Ade Putri; Windy Sri Wahyuni
JURNAL MERCATORIA Vol 14, No 2 (2021): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v14i2.5692

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas tentang penyelesaian sengketa harta bersama setelah perceraian dalam hukum positif di Indonesia. Masalah difokuskan pada pembagian harta bersama setelah perceraian anatar suami istri. Guna mendekati masalah ini dipergunakan teori perlindungan hukum dan metode penelitian hukum normatif. Data-data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan peraturan perundang-undanngan yang berlaku dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa harta bersama setelah perceraian biasanya dibagi rata (50%) antara suami dan istri. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 128 KUHPerdata, Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959. Sementara itu, harta yang diwarisi dan diperoleh masing-masing pihak sebelum terjadinya perkawinan, menjadi milik pribadi mereka sendiri.

Penerapan Hukum Materil terhadap Pelaku Pembunuhan dengan Unsur Penyertaan (Studi Kasus Putusan Mari No. 966 k/pid/2014) Elfirda Ade Putri
JURNAL MERCATORIA Vol 13, No 1 (2020): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Murder accompanied by inclusion or carried out jointly is a special form of murder that incriminates the perpetrators. Basically, judges 'considerations in deciding cases, especially with murder cases, are sometimes not in accordance with applicable law, apart from that the sentence imposed is sometimes not in accordance with the perpetrators' actions, so that justice is not obtained, especially for the injured parties. There are differences in sentencing in each court, even though prior to sentencing, the judge has considered the same juridical considerations from each court level, whether it consists of indictments of the public prosecutor, defendant's statements, witness statements, witness statements, evidence and articles of law criminal. The application of material law by the Public Prosecutor in the Supreme Court Decision number 966 K / Pid / 2014 is not right. The public prosecutor uses the subsidair indictment using Article 338 paragraph (1) jo Article 55 of the Criminal Code. Public prosecutor did not ensnare the defendant Article Number 340 of the Indonesian Criminal Code, where the criminal act committed by the defendant contained an element of "planning".

Co-Authors Adi Nur Rohman Adi Nur Rohman Agata Jacqueline Paramesvari Ahmad Baihaki Alvi Syahrin Beby Suryani Fithri Chairul Bariah Diantaullah, Rizki Dimas Pradana Putra Fadly Azhar Jauhari Firly Khoirul Insan Firmansyah Ismail Fransiska Novita Eleanora Gede Aditya Pratama Heru Siswanto Hirwansyah Hotma P. Sibuea Imawan, Arga Pribadi Luthfy F Muhammad Ekaputra Muhammad Faisal Hendriawan Muhammad Yusrizal Adi Syaputra Neng Widya Millyuner Neng Widya Millyuner Otih Handayani Pratama, Gede Aditya Rabbani, Tezar Rohman , Adi Nur Rohman, Adi Nur Saimima, Ika Dewi Sartika Salsiah, Lia Slamet Pribadi Slamet Pribadi Sugeng Sugeng Tumanggor , M.S. Windy Sri Wahyuni Windy Sri Wahyuni Wiwik Handayani Wulansari , Susi

Title

Found 33 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 33 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 33 Documents
Search