Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.307
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa JUDIMAS (Jurnal Inovasi Pengabdian Kepada Masyarakat) LEX JUSTITIA
Fitri Yani
Universitas Potensi Utama
Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search
Journal : LEX JUSTITIA

 1   2 
Implementasi Peraturan Gratifikasi Pada Civitas Akademik di Universitas Potensi Utama Medan Fani Budi Kartika; Fitri Yani; Azan Nurohim; Tonna Balya; Yusuf Hidayat
Lex Justitia Vol 5 No 1 (2023): LEX JUSTITIA VOL. 5 NO.1 JANUARI 2023
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.5.1.2023.85-99

Abstract

Salah satu bentuk korupsi yang paling banyak diungkap saat ini adalah korupsi dalam bentuk gratifikasi. Gratifikasi adalah suatu pemberian, imbalan atau hadiah oleh orang yang pernah mendapat jasa atau keuntungan atau oleh orang yang telah atau sedang berurusan dengan suatu lembaga publik atau pemerintah dalam kontrak atau pelanggaran atas segala bentuk pemberian hadiah atau gratifikasi kepada seseorang terkait kafasitasnya sebagai pejabat atau penyelenggara negara bukanlah sesuatu yang baru. Gratifikasi menjadi perhatian khusus, karena merupakan ketentuan yang baru dalam perundang-undangan dan perlu sosialisasi yang lebih optimal. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma - Cuma dan fasilitas lainnya. indentifikasi masalahnya adalah adanya kasus gratifikasi pada civitas akademic universitas potensi utama sehingga adanya peraturan gratifikasi di Universitas Potensi Utama Medan untuk melihat implementasinya bagi civitas akademik. Rumusan masalahnya bagaimana bentuk Peraturan Gratifikasi pada Universitas Potensi Utama Medan? Dan Bagaimana efektifitas tentang Gratifikasi pada Universitas Potensi Utama Medan. Metode yang digunakan dalam memecahkan masalah tersebut adalah dengan menggunakan metode penelitian normative- empiris, dimana penulis memerlukan bukti nyata seperti apa peraturan gratifikasi pada civitas akademik Universitas Potensi Utama Medan.karena penulis membutuhkan beberapa fakta seputar peraturan gratifikasi yang ada di kampus tersebut. Universitas Potensi Utama dalam kegiatan kerja setiap karyawannya sudah berbasis komputer, yang mana setiap bidang kerja di Universitas Potensi Utama telah menggunakan sistem yang terkomputerisasi, dimulai dari sistem penggajian karyawannya, sistem absensi karyawan, pendataan laboratorium komputer, perpustakaan, administrasi dosen, sistem pengisian jadwal perkuliahan, juga fasilitas untuk mahasiswa yaitu pengisian KRS secara online yang semua bagian tersebut terhubung dalam satu jaringan lokal komputer. Untuk mencegah perbuatan gratifikasi di lingkungan universitas potensi utama
Akibat Hukum Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Digadaikan Pada Pihak Ketiga Muhsin Lambok Ilvira; Fitri Yani; Tonna Balya; Revita Sari
Lex Justitia Vol 5 No 1 (2023): LEX JUSTITIA VOL. 5 NO.1 JANUARI 2023
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.5.1.2023.74-84

Abstract

Kreditur dan debitur yang telah saling percaya diantara keduanya, yang mana kepercayaan tersebut juga didasarkan karena adanya jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kredit/Bank. Jaminan tersebut dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Dalam hal Jaminan terebut berupa benda bergerak maka jaminan tersebut dinamakan Jaminan Fidusia. Seiring berjalannya waktu tentu kebutuhan akan sesorang tersebut akan meningkat, hal ini akan memungkinkan sesorang untuk menggadaikan barang tertentu yang dimilikinya untuk menutupi kebutuhannya. Bukan tidak mungkin debitor akan menggadaikan barang yang sudah dibebankan jaminan fidusia diatasnya menggadaikan barang tersebut. Metode penelitian yang diterapkan adalah memakai metode penulisan dengan pendekatan yuridis normatif (penelitian hukum normatif). Hasil penelitian menyatakan jaminan fidusia jika digadaikan selama objek fidusia tersebut benda bergerak maka dapat digadaikan. Selain atas dasar tersebut, dalam Pasal 23 ayat (2) juga menyebutkan bahwa pemberi fidusia dapat menggadaikan benda yang dijadikan jaminan fidusia, asalkan ada persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Dalam hal persetujuan tertulis tersebut sudah barang tentu tidak semua penerima Fidusia akan mengijinkan objek fidusia yang di terimanya di gadaikan, penerima fidusia akan beranggapan akan menjadi masalah dikemudian hari jika objek fidusia tersebut digadaikan, kesimpulan yang dpat diatarik adalah Objek jaminan fidusia dapat digadaikan sepanjang diketahui oleh penerima gadai dan adanya persetujuan yang diberikan secara tertulis oleh penerima gadai dengan pemberi gadai. Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 23 ayat (2) Undang-undang no 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang bunyinya “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.
Membangun Sikap Perilaku Remaja Terhadap Kecendrungan Game Online Dalam Mencegah Perilaku Bulliying. Tonna Balya; Fitri Yani; Muhammad Ihsan
Lex Justitia Vol 4 No 2 (2022): LEX JUSTITIA VOL. 4 NO.2 JULI 2022
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.4.2.2022.181-201

Abstract

Game online mulai hadir dalam dunia game pada era remaja saat ini, dimana fitur untuk remaja saat ini untuk berkomunikasi menjadi sangat penting dalam sebuah game online tetapi tidak jarang aplikasi komunikasi ini sering digunakan untuk saling membulliying pemain satu dengan pemain lainnya baik antara teman satu dengan team yang lainnya ataupun dengan musuh atau sering disebut dengan bullying. Kebiasaan bullying yang dilakukan oleh pemain game online akan terbawa dalam kehidupan kesehariannya tanpa terkecuali dengan teman sepermainnya. Bullying chating yang dilakukan akan akan membuat komunikasi interpersonal pemain juga terbawa dalam komunikasi dengan teman-temannya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara secara mendalam dan memilih narasumber penelitian yaitu remaja yang biasa melakukan bullying saat main game online di Marelan. Teknik penentuan informan dengan teknik purposive sampling. Metode analsisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian ini diketahui Komunikasi interpersonal anak pelaku bullying chatting saat main game online tidak memenuhi unsur komunikasi interpersonal seperti konsep diri, kemampuan mendengar, kemampuan mengekspresikan diri, emosi dan membuka diri.
Efektifitas APS Dalam Sengketa Kekayaan Intelektual Di Era Digitalisasi Fitri Yani; Bintan R Saragih; Tonna Balya; Rebecca Saragih; Nurfadillah Nurfadillah
Lex Justitia Vol 5 No 2 (2023): LEX JUSTITIA VOL. 5 NO.2 JULI 2023
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.5.2.2023.98-110

Abstract

Permasalahan penyelesaian sengketa, khususnyapada sengketa non litigasi dalamera global dihadapkanpada persoalan yang kompleks, khususnya mengenai coalition of norm. kenapa demikian karenahal banyaknyafactor berperan yang perlu dicarikkan jalan keluar apabila timbul sengketa disalah satu pihak banyak factor yang berpengaruh pada sengketa nonlitigasi nasional maupun internasional. Seperti budaya, Bahasa, system nilai, serta system hukum yang berlainan. Seperti amerika menyindir jepang dengan anekdot para lawywrnya dapat dibarter dengan mobil jepang. Tidak di pungkiri bahwa sudah banyak pebisnis memilih penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan istilah alternative disvute resolution ( ADR), mengingat biaya lebih ekonomis, praktis,dan tidak memakan waktu yang lama. Norma hukum arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa diluar pengadilan telah diatur dalam undang-undang 30 tahun 1999 dengan berlakunya undang-undang ini maka dicabutlah peraturanarbitrase di luar undang-undangini baik di jawa maupun diluar pulau jawa. Metode penelitian ini adalah field riset perpustakaan dengan membedah undang-undang dan literature perpustakaan, dari penelitian ini maka diperoleh hasil dan pembahasan Dalam Perspektif kebutuhan hukum maka Alternatif Penyelesaian Sengketa Non-Litiigasi ( Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase ) masih sangat diperlukan khususnya dalam sistem hukum di Indonesia yang membutuhkan sebuah sistem dengan tetap memperhatikan asas hukum yang efektif, efisien, cepat dan biaya ringan serta memberi kemanfaatan kepada masing -masing pihak bersengketa terkhusus sengketa Hak Kekayaan Intelektual Walaupun dalam prakteknya masih banyak sengketa kekayaan Intelektual yang menyelesaikan melalui litigasi dan melalui jalur domain hukum pidana Faktor Hukum itu sendiri (UU), Faktor Penegak Hukum, Faktor sarana penegak hukum, Faktor Masyarakat, dan Faktor kebudayaan. Maka terkait Alternatif Penyelesaian sengketa yang substansi dasarnya adalah musyawarah/kesepakatan sudah merupakan bahagian dari budayamasyarakat Indonesia tetapi halini tergerus oleh berbagai faktor yang membuat masyarakat masih tetap memilih penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, akhirnya dibutuhkan kesadaran hukum serta budaya masyarakat berikut edukasi terhadap masyarakat bahwa APS adalah bahagian penting dalam penyelesaian sengketa.
Pengaruh Media Sosial Tik Tok Terhadap Perilaku Sosial Siswa SMP Al-Wasliyah Kampung Lalang Medan. Tonna Balya; Fitri Yani; Tiopan Siagian; Reza Prabudi; Ridho Aldhizar; Muhammad Ihsan
Lex Justitia Vol 6 No 2 (2024): LEX JUSTITIA VOL. 6 NO. 2 JULI 2024
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.6.2.2024.122-129

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak signifikan terhadap pergeseran dinamika sosial. platform jejaring sosial yang sangat populer di kalangan milenial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan sosial yang terjadi dalam konteks penggunaan Sosial media dan dampaknya terhadap perkembangan identitas remaja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan: (1) apa yang dimaksud dengan tik tok media sosial, (2) bagaimana perilaku siswa kelas 8 (delapan) di SMP (Sekolah Menegah Pertama) Swasta Al-Washliyah Pinang Baris, dan (3) apakah ada hubungan antara tik tok media sosial dan perilaku siswa kelas 8. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Dalam penelitian ini, teknik simple random sampling digunakan untuk memilih 68 siswa. Tik tok media sosial adalah variabel independen penelitian ini, dan perilaku siswa adalah variabel dependennya. Metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan angket atau kuesioner. Uji normalitas dan linieritas adalah komponen uji prasyarat. Analisis akhir dilakukan setelah data linier dan normal selesai. Koefisien determinasi, regresi linier sederhana digunakan untuk menganalisis data penelitian. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa: (1) ada pengaruh yang signifikan antara media sosial tik tok dan perilaku siswa kelas tinggi; dengan hasil penelitian diperoleh thitung lebih besar dari ttabel (15,804 lebih besar dari 2,024), Ha diterima dan HO ditolak. (2) Ada persentase sumbangan media sosial tik tok terhadap perilaku siswa kelas tinggi sebesar 86,8%, yang menunjukkan bahwa media sosial tik tok memiliki pengaruh 86,8% terhadap perilaku siswa kelas tinggi, sedangkan 13,2% dipengaruhi oleh variable lain yang tidak dibahas Dalam penelitian ini.
ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA HAK PATEN OLEH NOKIA TERHADAP OPPO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA Fitri Yani; Fani Budi Kartika; Muhammad Ihsan; Tonna Balya; Mujib Medio Annas
Lex Justitia Vol 6 No 2 (2024): LEX JUSTITIA VOL. 6 NO. 2 JULI 2024
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/lj.6.2.2024.130-142

Abstract

Penggunaan Bitcoin ataupun cryptocurrency di Indonesia sudah mulai dianggap sah secara hukum, bukan sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi sebatas sebagai komoditi saja. Artinya, cryptocurrency baru dapat diperjualbelikan sebagai aset berjangka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset).Jenis penelitian ini, yaitu penelitian hukum Yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) pendekatan undang-undang (statute approah) dan (2) pendekatan konseptual (conceptual approach). Jenis dan Sumber datanya berasal dari data sekunder (data kepustakaan dan dokumen hukum), dan bahan hukumnya, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis bahan hukum menggunakan interpretasi (penafsiran) dan penyimpulan secara deduktif.Cryptocurrency bukanlah uang elektronik karena tidak memenuhi unsur dalam Pasal 1 Nomor 3 Huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Uang Elektronik, yaitu didasarkan atas nilai uang yang disetor dan bukan sebagai alat pembayaran yang sah secara hukum positif.
Penegakan Hukum atas Penyebaran Informasi Palsu Bermuatan Politik di Media Digital Muhamamd Ihsan; Fitri Yani; Ditawi Ranika; Nurul Khotimah; Ardinal Hasan
Lex Justitia Vol 7 No 2 (2025): LEX JUSTITIA VOL. 7 NO. 2 JULI 2025
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyebaran informasi palsu bermuatan politik melalui media digital semakin mengkhawatirkan, terutama saat momentum politik seperti pemilihan umum berlangsung. Informasi semacam ini dapat menyesatkan masyarakat, memicu konflik sosial, serta merusak integritas demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk penegakan hukumdi Indonesia terhadap penyebaran informasi palsu bermuatan politik dan mengidentifikasi kendala serta solusi dalam upaya penegakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaanterhadapperaturanperundang- undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap informasipalsubermuatan politik dilakukan melalui instrumen hukum seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), KUHP, dan regulasi lainnya. Namun, penegakan hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesulitan pembuktian di ruang digital, keterbatasan perangkat teknologi penegakan hukum, dan persoalan batas antara kebebasanberekspresidanujaran yang melanggar hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta edukasi publik agarpenegakanhukumlebihefektif dan masyarakat lebih terlindungi dari dampak negatif disinformasi politik.
Perlindungan Hukum Konsumen Pada Platform Marketplace Shopee Terhadap Paket Yang Hilang Oleh Jasa Pengantar Barang Fitri Yani; Edi Kristianta Tarigan; Teguh Haryanto; Mutia Zahra; Indriani Kartika Dewi; Ditha Susila Riski Yani
Lex Justitia Vol 7 No 2 (2025): LEX JUSTITIA VOL. 7 NO. 2 JULI 2025
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di era digital, pasar daring telah menjadi platform populer untuk melakukan transaksi jual beli. Namun, konsumen sering menghadapi masalah, terutama ketika paket yang mereka pesan hilang atau rusak selama pengiriman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak-hak konsumen jika terjadi kehilangan paket dan mengkaji mekanisme perlindungan hukum yang tersedia melalui undang-undang perlindungan konsumen di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan berbasis literatur, menganalisis peraturan perundang-undangan dan kerangka regulasi yang relevan. Penelitian ini juga mengeksplorasi mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia bagi konsumen, seperti arbitrase dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tanggung jawab hukum operator pasar dan perusahaan pelayaran dalam melindungi hak-hak konsumen. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi potensi upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen ketika mereka mengalami kerugian akibat kegagalan pengiriman paket.
Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar Dalam Kajian Kriminologi ( Study Di Kota Binjai ) Fitri Yani; Tonna Balya; Eti Roherawati
Lex Justitia Vol 7 No 2 (2025): LEX JUSTITIA VOL. 7 NO. 2 JULI 2025
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tentang kajian kriminalistik berkaitan dengan usaha penyidik dalam mengungkap kejahatan kenakalan anak terkait balap liar, penulis mengidentifikasi permasalahan mengenai apa saja rintangan yang dihadapi oleh kepolisian dalam proses pengungkapan, serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Penulis memilih tema ini karena pentingnya memahami bahwa dalam balap liar terdapat aspek kenakalan anak teridentifikasi kejahatan seperti perjudian yang sulit untuk dibuktikan, sementara fenomena ini sering terjadi di banyak wilayah di Indonesia. Jenis penelitian yang dilakukan penulis termasuk dalam kategori empiris, karena penulis melakukan pendekatan untuk mengetahui upaya yang diambil oleh kepolisian dalam mengungkap kenakalan anak balapan liar ini dan melihat rintangan yang mereka hadapi. Penelitian hukum empirik adalah kajian yang dilakukan secara langsung terhadap keselarasan antara instrumen hukum dan situasi riil yang ada di masyarakat. Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis memberikan solusi terhadap masalah yang ada. Upaya untuk mengungkap praktik kenakalan anak balap liar, tantangan dalam mengatasi tindak pidana balap liar, dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi tantangan tersebut meliputi penyelidikan, penggeledahan, dan pencarian bukti-bukti sebagai alat pendukung, hambatan yang dihadapi dalam pengungkapan termasuk kekurangan jumlah personel, penggunaan teknologi canggih oleh pelaku, lokasi yang berpindah-pindah, serta kurangnya informasi dari masyarakat. Langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini adalah meningkatkan jumlah personel, berkoordinasi dengan pihak yang dapat memberikan bantuan, melakukan penyamaran, dan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat agar mau memberikan informasi.
PERSPEKTIF HUKUM HAK PATEN DALAM KASUS SENGKETA HAK PATEN PADA PRODUK APPLE VS SAMSUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA Fani Budi Kartika; Fitri Yani; Muhammad Ihsan; Tonna Balya; Mujib Medio Annas
Lex Justitia Vol 7 No 1 (2025): LEX JUSTITIA VOL. 7 NO. 1 JANUARI 2025
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sengketa perdata internasional antara Apple dan Samsung memperlihatkan kompleksitas hukum global, melibatkan hak kekayaan intelektual dan pertimbangan yurisdiksi. Kasus ini menghadirkan tantangan dalam menentukan kompetensi pengadilan di berbagai negara dan memahami ketentuan hukum yang berlaku. Konsep domisili, physical presence, dan host stage regulations menjadi pertimbangan dalam menilai keterkaitan antara induk perusahaan dan anak perusahaan dalam hukum perdata internasional. Keberhasilan penyelesaian sengketa ini menuntut pemahaman mendalam tentang hukum internasional dan konvensi terkait hak kekayaan intelektual.
Co-Authors Adhitya, Wisnu Rayhan Ardinal Hasan Ayu Khairani Simbolon Azan Nurohim Bintan R Saragih Ditawi Ranika Ditha Susila Riski Yani Edi Kristianta Tarigan Erni Darmayanti Eti Roherawati Fani Budi Kartika Fani Budi Kartika Indriani Kartika Dewi Jihan Salsabila Muhamamd Ihsan Muhammad Ihsan Muhsin Lambok Ilvira Mujib Medio Annas Mutia Zahra Nurfadillah Nurfadillah Nurul Khotimah Parhusip, Austin Alexander Rebecca Saragih Revita Sari Reza Prabudi Ridho Aldhizar Taufiq Risal Teguh Haryanto Tika Nirmala Sari Tiopan Siagian Tonna Balya Tonna Balya Yusuf Hidayat