Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

Penegakan Hukum atas Penyebaran Informasi Palsu Bermuatan Politik di Media Digital Muhamamd Ihsan; Fitri Yani; Ditawi Ranika; Nurul Khotimah; Ardinal Hasan
Lex Justitia Vol 7 No 2 (2025): LEX JUSTITIA VOL. 7 NO. 2 JULI 2025
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyebaran informasi palsu bermuatan politik melalui media digital semakin mengkhawatirkan, terutama saat momentum politik seperti pemilihan umum berlangsung. Informasi semacam ini dapat menyesatkan masyarakat, memicu konflik sosial, serta merusak integritas demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk penegakan hukumdi Indonesia terhadap penyebaran informasi palsu bermuatan politik dan mengidentifikasi kendala serta solusi dalam upaya penegakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaanterhadapperaturanperundang- undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap informasipalsubermuatan politik dilakukan melalui instrumen hukum seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), KUHP, dan regulasi lainnya. Namun, penegakan hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesulitan pembuktian di ruang digital, keterbatasan perangkat teknologi penegakan hukum, dan persoalan batas antara kebebasanberekspresidanujaran yang melanggar hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta edukasi publik agarpenegakanhukumlebihefektif dan masyarakat lebih terlindungi dari dampak negatif disinformasi politik.
Perlindungan Hukum Konsumen Pada Platform Marketplace Shopee Terhadap Paket Yang Hilang Oleh Jasa Pengantar Barang Fitri Yani; Edi Kristianta Tarigan; Teguh Haryanto; Mutia Zahra; Indriani Kartika Dewi; Ditha Susila Riski Yani
Lex Justitia Vol 7 No 2 (2025): LEX JUSTITIA VOL. 7 NO. 2 JULI 2025
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di era digital, pasar daring telah menjadi platform populer untuk melakukan transaksi jual beli. Namun, konsumen sering menghadapi masalah, terutama ketika paket yang mereka pesan hilang atau rusak selama pengiriman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak-hak konsumen jika terjadi kehilangan paket dan mengkaji mekanisme perlindungan hukum yang tersedia melalui undang-undang perlindungan konsumen di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan berbasis literatur, menganalisis peraturan perundang-undangan dan kerangka regulasi yang relevan. Penelitian ini juga mengeksplorasi mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia bagi konsumen, seperti arbitrase dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tanggung jawab hukum operator pasar dan perusahaan pelayaran dalam melindungi hak-hak konsumen. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi potensi upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen ketika mereka mengalami kerugian akibat kegagalan pengiriman paket.
Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar Dalam Kajian Kriminologi ( Study Di Kota Binjai ) Fitri Yani; Tonna Balya; Eti Roherawati
Lex Justitia Vol 7 No 2 (2025): LEX JUSTITIA VOL. 7 NO. 2 JULI 2025
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tentang kajian kriminalistik berkaitan dengan usaha penyidik dalam mengungkap kejahatan kenakalan anak terkait balap liar, penulis mengidentifikasi permasalahan mengenai apa saja rintangan yang dihadapi oleh kepolisian dalam proses pengungkapan, serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Penulis memilih tema ini karena pentingnya memahami bahwa dalam balap liar terdapat aspek kenakalan anak teridentifikasi kejahatan seperti perjudian yang sulit untuk dibuktikan, sementara fenomena ini sering terjadi di banyak wilayah di Indonesia. Jenis penelitian yang dilakukan penulis termasuk dalam kategori empiris, karena penulis melakukan pendekatan untuk mengetahui upaya yang diambil oleh kepolisian dalam mengungkap kenakalan anak balapan liar ini dan melihat rintangan yang mereka hadapi. Penelitian hukum empirik adalah kajian yang dilakukan secara langsung terhadap keselarasan antara instrumen hukum dan situasi riil yang ada di masyarakat. Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis memberikan solusi terhadap masalah yang ada. Upaya untuk mengungkap praktik kenakalan anak balap liar, tantangan dalam mengatasi tindak pidana balap liar, dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi tantangan tersebut meliputi penyelidikan, penggeledahan, dan pencarian bukti-bukti sebagai alat pendukung, hambatan yang dihadapi dalam pengungkapan termasuk kekurangan jumlah personel, penggunaan teknologi canggih oleh pelaku, lokasi yang berpindah-pindah, serta kurangnya informasi dari masyarakat. Langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini adalah meningkatkan jumlah personel, berkoordinasi dengan pihak yang dapat memberikan bantuan, melakukan penyamaran, dan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat agar mau memberikan informasi.
PERSPEKTIF HUKUM HAK PATEN DALAM KASUS SENGKETA HAK PATEN PADA PRODUK APPLE VS SAMSUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA Fani Budi Kartika; Fitri Yani; Muhammad Ihsan; Tonna Balya; Mujib Medio Annas
Lex Justitia Vol 7 No 1 (2025): LEX JUSTITIA VOL. 7 NO. 1 JANUARI 2025
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sengketa perdata internasional antara Apple dan Samsung memperlihatkan kompleksitas hukum global, melibatkan hak kekayaan intelektual dan pertimbangan yurisdiksi. Kasus ini menghadirkan tantangan dalam menentukan kompetensi pengadilan di berbagai negara dan memahami ketentuan hukum yang berlaku. Konsep domisili, physical presence, dan host stage regulations menjadi pertimbangan dalam menilai keterkaitan antara induk perusahaan dan anak perusahaan dalam hukum perdata internasional. Keberhasilan penyelesaian sengketa ini menuntut pemahaman mendalam tentang hukum internasional dan konvensi terkait hak kekayaan intelektual.
ANALISIS IMPLEMENTASI MEKANISME PENANAMAN MODAL DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS: TANTANGAN DAN STRATEGI BERBASIS HUKUM Jihan Salsabila; Ayu Khairani Simbolon; Fani Budi Kartika; Fitri Yani; Tonna Balya
Lex Justitia Vol 7 No 1 (2025): LEX JUSTITIA VOL. 7 NO. 1 JANUARI 2025
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia merupakan instrumen strategis dalam menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, implementasi mekanisme penanaman modal di KEK menghadapi berbagai tantangan hukum yang mempengaruhi kepastian dan kemudahan investasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penanaman modal di KEK, mengidentifikasi kendala hukum yang dihadapi investor, serta merumuskan strategi berbasis hukum guna meningkatkan efektivitas pengelolaan KEK. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif, mengkaji peraturan perundang-undangan terkait penanaman modal dan KEK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemudahan perizinan dan fasilitas fiskal maupun non-fiskal di KEK, masih terdapat ketidakpastian hukum akibat regulasi yang tumpang tindih dan implementasi yang belum konsisten. Hal ini menjadi hambatan bagi investor dalam memaksimalkan potensi investasi di KEK. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi dan penguatan perlindungan hukum bagi investor sebagai strategi utama untuk mengatasi tantangan tersebut. Dengan demikian, pengelolaan KEK dapat lebih optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan menarik investasi asing secara berkelanjutan. Kontribusi penelitian ini penting bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan akademisi dalam mengembangkan kerangka hukum yang mendukung mekanisme penanaman modal di KEK