Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
8.254
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas JAM : Jurnal Aplikasi Manajemen Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jambura Law Review Abdimas Umtas : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat JCRS (Journal of Community Research and Service) Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Jurnal Abdidas DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Jurnal Cakrawala Ilmiah Hang Tuah Law Journal Journal of Comprehensive Science Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Damhil Law Journal Jurnal Hukum dan Sosial Politik Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Jurnal Relasi Publik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora LAWYER: Jurnal Hukum Jurnal Riset Ilmiah Indonesian Journal of Community Empowerment Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora International Journal of Law, Crime and Justice Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia (JIMK-MC) Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Legal Advice Jurnal Hukum
Weny Almoravid Dungga
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 70 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 70 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Pengampunan Pajak, Prinsip Keadilan Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Faradiba Mutiara Dewi; Weny Almoravid Dungga; Waode Mustika
Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2024): Juni : Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/progres.v1i2.203

Abstract

The purpose of this research is to find out how the regulations regarding tax amnesty in Indonesia are based on Law no. 11 of 2016 concerning Tax Forgiveness and to find out how to implement Tax Forgiveness in Indonesia so that it meets the Principles of Justice. The research method used is normative legal research. The research results obtained regarding the fulfillment of the principles of justice in the implementation of tax amnesty in Indonesia based on Law no. 11 of 2016 concerning Tax Amnesty, namely that it has fulfilled the principle of justice, seen from the number of tax payments received and the number of taxpayers who comply to report their taxes. The increase in taxpayers who comply through the implementation of tax amnesty will also increase taxpayers reporting and correcting notification letters regarding their assets as well as taxpayer awareness of tax amnesty which has an important role in increasing taxpayer compliance.
Arrangements for the Distribution of Song Royalties as Joint Property Are Regulated in Copyright Law Yusuf, Nurullah Wahdania; Almoravid Dungga, Weny; Fazri Elfikri, Nurul
Estudiante Law Journal VOL. 6 NO. 2 JUNI 2024
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/eslaj.v6i2.26796

Abstract

The purpose of this research is to be able to understand how the regulation of the distribution of song royalties as joint property according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The research method used in this research is the type of legal research used in this research is normative legal research. Normative legal research can also be referred to as doctrinal legal research. In this study, law is often conceptualized as what is written in laws and regulations (law in book) or law is conceptualized as rules or norms that are a benchmark for community behavior towards what is considered appropriate. The results of this study on the regulation of the distribution of song royalties as joint property in divorce cases are not specifically regulated in the Law. However, some of the provisions described in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright can be a guide in this regard, especially Article 18 and Article 30 of the Copyright Law. These articles stipulate that after a period of 25 years, the economic rights to song creations that were previously transferred will return to the creator or performer. This is intended to protect the economic rights of the creator or performer over their work and prevent the transfer of economic rights that are permanent or indefinite to other parties.
Penerapan konsep community based tourism pada objek wisata masjid walima emas Sulila, Ismet; Dungga, Weny Almoravid; Wolok, Tineke; Yusuf, Barmin Rahmat; Anugrah, Krisna; Usman, Sartika Dewi; Santoso, Ivan Rahmat
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Vol. 5 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jp2m.v5i4.21889

Abstract

Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan tata kelola objek wisata Masjid Walima Emas desa Bongo. Desa Wisata Bongo Provinsi Gorontalo memiliki beberapa objek wisata yang memadukan antara alam, budaya, religi dan kearifan lokal. Salah satu objek wisata yang menarik adalah masjid walima emas yang berada dipuncak gunung desa Bongo. Secara empiris objek wisata ini belum dikelola dengan baik mengikuti standar yang berlaku. Oleh karena itu salah satu upaya yang dilaksanakan adalah melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi community-based tourism. Tahapan kegiatan meliputi: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap tata kelola objek wisata masjid walima emas. Hasilnya menunjukkan 1) terdapat peningkatan tata kelola pada wisata masjid walima emas, 2) meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam tata kelola wisata masjid walima emas, 3) adanya peran aktif dari sektor UMKM selaku penyedia kerajinan dan Kelompok Pokdarwis sebagai penyelenggara wisata masjid walima emas. Pada masa yang akan datang untuk mengupayakan keberlanjutan tata kelola wisata masjid walima emas melalui pendampingan operasionalisasi tata kelola pariwisata bersama wisata lainnya.
Upaya Penyelesaian Jika Debetur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Bri Kcp Unit Paguyaman Pantika Mayulu; Dr. Weny Almoravid Dungga; Dr. Zamroni Abdussamad
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia Vol. 2 No. 7 (2024)
Publisher : Yayasan Pendidikan Mandira Cendikia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana upaya penyelesaian jika debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada BRI KCP UNIT Paguyaman dan Apa yang menjadi penyebab kredit macet dilihat dari sisi perilaku debitur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada bank BRI KCP UNIT Paguyaman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (empirical law research) dan Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diambil dari hasil observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Upaya penyelesaian di luar pengadilan atau non litigasi pihak kreditur akan mengajak pihak debitur untuk bermusyawarah permasalahan guna menemukan jalan terbaik bagi pihak kreditur maupun pihak debitur. Penyelesaian yang dapat dilakukan seperti negoisasi maupun mediasi dengan adanya saling keterbukaan dari para pihak maka akan ditemukan upaya damai dalam penyelesaian perjanjian kredit tersebut sehingga tidak sampai dilakukan gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri terlebih dahulu melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan dari pengadilan. Faktor-Faktor yang menyebabkan wanprestasi dalam membayar hutang yaitu Faktor Kesehatan, Masalah Ekonomi, Penyalahgunaan Tujuan, dan Tidak Adannya Itikad Baik.
DINAMIKA ARISAN DARING(PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA DALAM KASUS PUTUSAN NOMOR 1/PDT.G.S/2021/PN TRT) Dian Pakaya; Weny almoravid Dungga; Mohamad Hidayat Muhtar
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 12 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Desember 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/rafzke95

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum dan tanggung jawab pengelola dalam kasus wanprestasi arisan daring berdasarkan Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan fokus pada studi kasus, analisis peraturan perundang-undangan, dan interpretasi sistematis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Putusan Pengadilan Negeri Tapanuli Utara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian arisan daring antara Penggugat dan Tergugat sah secara hukum meskipun terdapat perdebatan mengenai kecakapan Tergugat. Hakim memutuskan bahwa Tergugat terbukti melakukan wanprestasi karena gagal memenuhi kewajibannya, namun hanya diwajibkan membayar ganti rugi berupa pokok utang sebesar Rp65.450.000,00 tanpa bunga konvensional. Penulis berpendapat bahwa penolakan bunga tersebut kurang sejalan dengan asas kepastian hukum dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Penegakan perlindungan hukum dalam arisan daring memerlukan regulasi yang lebih spesifik, transparansi, serta keseimbangan antara prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak.
Application of the Concept of Community Based Tourism in Walima Festival Tourism Objects, Bongo Village, Gorontalo Province Ismet Sulila; Weny Almoravid Dungga; Tineke Wolok; Barmin Rahmat Yusuf; Krisna Anugrah; Sartika Dewi Usman; Ivan Rahmat Santoso
PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 9 No. 12 (2024): PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/pengabdianmu.v9i12.7263

Abstract

Tourism villages are tourism assets that are empowered and developed with all their uniqueness and attractiveness to attract tourist visits to the location of the village. The empowerment of Assisted Villages aims to apply the concept of community-based tourism in Bongo religious tourism village to Walima Festival tourism objects. The role of the community in this concept is very important for the sustainability of tourism. The use of community-based tourism methods can improve people's welfare in the economic sector. One of the interesting attractions in Bongo Tourism Village is the Walima Festival. Despite the uniqueness and advantages of this tourist attraction, it has not been managed properly. This activity goes through several stages, namely: planning, implementing, and evaluating the management of Walima Festival tourism objects, strengthening the role of the community, and technical guidance. The results show there is an increase in governance in Walima Festival tourism, local people's understanding of active participation in Walima Festival tourism, and an active role from the MSME sector as a craft provider and the Pokdarwis Group as a tour organizer.
Perlindungan Konsumen Berbasis Kepastian Hukum di Indonesia Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Iffatriansyah Soga; Weny Almoravid Dungga; Zamroni Abdussamad
Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2024): Desember : Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/progres.v1i4.863

Abstract

This research aims to determine the implementation of Minister of Trade Regulation No. 51/m-dag/per/7/2015 concerning the prohibition on imports of used clothing in Indonesia and the legal implications for consumer protection based on legal certainty in Indonesia. This research was conducted using a type of normative legal research with two types of approaches, namely the Statutory Approach and the Conceptual Approach. Based on research results, the implementation of Minister of Trade Regulation Number 51/M-DAG/7/2015 of 2015 concerning the prohibition on the import of used clothing is only limited to providing guidance and supervision and does not make recommendations to stop the business activities of trading imported used clothing to law enforcement authorities. The facts that occur in Indonesia state that there is still a lot of imported used clothing being bought and sold in markets and thrift shops, meaning that the implementation of the trade minister's regulations has not been implemented optimally. Legal Implications of the Implementation of Regulation of the Minister of Trade Number 51/M-DAG/PER/7/2015 concerning the Prohibition of Importing Used Clothes for consumer protection based on legal certainty gives rise to vague norms and conflict of norms which results in the absence of legal certainty. This is because the trade minister's regulations cause multiple interpretations and conflict with the finance minister's regulation number 6/PMK.010/2022, so that the rights and obligations to protect consumers are not guaranteed through these regulations.
MOPOELA WAW MOPOOPATATO : BENTUK PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK-HAK KESEHATAN BAGI MASYARAKAT SEBAGAI PEKERJA DI DESA MALEO Dungga, Weny Almoravid; Arief, Supriyadi A
MAJU : Indonesian Journal of Community Empowerment Vol. 1 No. 6 (2024): MAJU : Indonesian Journal of Community Empowerment, November 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/xttwka56

Abstract

The people of Maleo village who work in several companies in Maleo village and its surroundings are less aware of the health rights that must be obtained while working in the company. Therefore, this community service is carried out in the form of Observation and Data Collection, legal counseling, focus group discussions and the preparation of SOPs for complaints regarding the fulfillment of workers' rights. The results of the community service carried out by this team The results of the community service carried out by the community service team after carrying out various community service programs are the existence of valid data on the number of people in Maleo village who work in several companies around Maleo village, the formation of community understanding and knowledge of the health rights that must be obtained by every worker, the knowledge of various problems of fulfillment of rights experienced by workers, and the formation of SOPs for complaints and follow-up handling of problems of fulfillment of rights that are specifically related to the health rights of workers.
Pemenuhan Hak Konsumen dalam Penggunaan Kuota Internet Sistem FUP Moh. Ismail Mantolongi; Weny Almoravid Dungga; Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson
Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 1 (2025): Maret : Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/jembatan.v2i1.1261

Abstract

This study aims to determine and analyze the form of fulfillment of consumer rights of IndiHome service provider users in the Laws and Regulations in Indonesia due to the FUP system and the responsibility of the IndiHome provider towards consumers due to the FUP system. This study is classified as normative research with a historical approach, comparative approach and conceptual approach. Legal materials are collected through document studies, then analyzed prescriptively. The results of the study indicate that consumer rights and the responsibilities of business actors, namely Indihome, have been regulated in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Although it has been regulated in the Laws and Regulations, this situation is no longer effective because when an error occurs, Indihome can be released from its responsibility. For this reason, it is necessary to revise Article 27 letter b of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection.
Peredaran Pakaian Bekas Ditinjau Dari UU Perlindungan Konsumen Abdullah, Mayanti H.; Dungga, Weny Almoravid; Kamba, Sri Nanang Meiske
Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Vol. 1 No. 4 (2023): Januari - Februari
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jishs.v1i4.756

Abstract

The use of used goods has had a significant impact on the local economy, driving market growth and increasing the accessibility of fashion products for consumers with limited budgets. The purpose of this research is to find out how legal protection is for consumers who use used goods or used clothes. This research uses a type of literature study research. Literature study is a type of research conducted by collecting and analyzing information from existing literature sources. The use of used goods or used clothing requires better legal protection for consumers. Clear regulations, strict supervision, consumer education, and improving the quality of sellers are steps that can be taken to increase legal protection for consumers who use thrift fashion goods in this market.
Co-Authors Abdul Hamid Tome Abdullah, Mayanti H. Agung Triyanto Nuriman Idrus Aldan Syaifullah Alulu Ananda Putri S. Maksum Annisa Nur Fitriyani Daud Anugrah, Krisna Avelia Rahmah Y Mantali Awad Al-Khalaf Azhani Arshad Barmin Rahmat Yusuf Bella Putri Hunowu Cono, Moh Syahnez Welden A D. Matona, Marshanda Adella Dama, Meylan Deby Fatria Ntobuo Dian Pakaya Dolot Alhasni Bakung Erman I. Rahim Faradiba Mutiara Dewi Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Ferdy Hasan Hasan, Ferdy Hatu, Mohamad. Akbar R. Humairah Hasan Sabaya Husain Mulki Hilala Iffatriansyah Soga Imsaskia Zalzabilha Habibie Inaku, Rifka Ismet Sulila Ismet Susila Iulius T.Mandjo Ivan Rahmat Santoso Iwan Permadi Julius T. Mandjo Karmila Naue Krisna Anugrah Lune, Nur Dilang W Mandjo, Julius T. Marsella Patrya Karim Mayulu, Selvin Mellisa Towadi Moh. Ismail Mantolongi Moh. Riza Pahlevi Iyabu Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Rivaldi Moha Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Muhammad Sabrisa Khartanta Ginting Suka Muhammad Tahta A.R N. Moeda, Nur Wulan Nur Mohamad Kasim Nuraisah Masita Utiarahman Nurdiana Lestari Nurul Fazri Elfikri Nurul Putri Fajrianty Pakaya, Salahudin Panabulu, Krisdeyanti Pantika Mayulu Pantika Mayulu Pantui, Darwin Rafni Suryaningsih Harun Randi Randi Razak, Ferli Reynaldi Alfrido Kurniawan Rifka Tunanga Rizal Bobihu Rizal Bobihu Rizkawati Gasin Rotinsulu, Indriyawaty Seldi Munandar Silvana Nur Rahmat Lukum Silvani Nur Rahmat Lukum Siti Sahnas Dunggio Slamet Yusuf Hasan Sri Nanang Meiske Kamba Sri Nanang Meyske Kamba Supriyadi A Arief Suwitno Yutye Imran Tessa Pritama Eda Tessa Pritama Eda Tineke Wolok Usman, Sartika Dewi Waode Mustika Yanti Aneta Yusuf, Barmin Rahmat Yusuf, Nurullah Wahdania Zamroni Abdusammad Zamroni Abdussamad Zulkarnain Saleh