p-Index From 2021 - 2026
11.488
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas JAM : Jurnal Aplikasi Manajemen Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jurnal Cakrawala Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jambura Law Review Abdimas Umtas : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat JCRS (Journal of Community Research and Service) Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Jurnal Abdidas Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Jurnal Cakrawala Ilmiah Hang Tuah Law Journal Journal of Comprehensive Science Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum The Easta Journal Law and Human Rights Damhil Law Journal Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Jurnal Relasi Publik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum LAWYER: Jurnal Hukum Jurnal Riset Ilmiah Indonesian Journal of Community Empowerment Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora International Journal of Law, Crime and Justice International Journal of Sociology and Law Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia (JIMK-MC) Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Legal Advice Jurnal Hukum LamLaj Suara Edukasi Hukum Legitimacy: Journal of Law and Islamic Law Open Access DRIVERset Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Jurnal Hukum dan Sosial Politik Policies On Regulatory Reform Law Journal (PRLJ)
Claim Missing Document
Check
Articles

Tinjauan Yuridis Mengenai Tanggung Jawab Produsen Dan Penjual Clothing Line Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Hukum Perdata Sabrisa Khartanta Ginting Suka, Muhammad; Almoravid Dungga, Weny; Alhasni Bakung, Dolot
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 5 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i5.334

Abstract

Dalam perspektif hukum perdata, produsen dan penjual memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan dan menjual produk yang aman dan sesuai dengan kualitas yang dijanjikan. Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis terkait tinjauan yuridis mengenai tanggung jawab produsen dan penjual clothing line terhadap konsumen dalam perspektif hukum perdata. produsen dan penjual Clothing Line memiliki tanggung jawab untuk menyediakan produk yang aman dan memenuhi standar kualitas yang diharapkan oleh konsumen. Tanggung jawab ini mencakup tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk, serta memastikan bahwa produk yang diproduksi dan dijual memenuhi standar keselamatan dan kualitas yang berlaku
Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba Pahlevi Iyabu, Moh. Riza; Almoravid Dungga, Weny; Taufiq Zulfikar Sarson, Mohamad
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 5 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i5.336

Abstract

Waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan atau penjualan barang dan atau jasa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian waralaba. Jenis penelitian dalam penyusunan penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Dalam perjanjian waralaba, perlindungan hukum terhadap para pihak sangat penting untuk meminimalkan risiko konflik dan menjaga keseimbangan kepentingan antara kedua belah pihak. Hal ini dapat dilakukan melalui persyaratan perjanjian yang jelas, hak dan kewajiban pihak yang transparan, durasi perjanjian yang ditetapkan dengan jelas, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh kedua belah pihak
Penyebab Timbulnya Sengketa Tanah Yusuf Hasan, Slamet; Almoravid Dungga, Weny; Yutye Imran, Suwitno
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 6 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i6.371

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor Penyebab Timbulnya Sengketa Tanah di Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini adalah penelitian hokum empiris yang menggunakan data primer dan bersumber dari fakta lapangan yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa Penyebab Timbulnya Sengketa Tanah di Kabupaten Gorontalo karena kurangnya respon dan transparansi informasi di masyarakat, mengakibatkan data dan administrasi tidak valid sehingga berakibat tumpang tindihnya hak kepemilikan (sertifikat ganda); Tanah tetap sedangkan penduduk bertambah. Pertumbuhan penduduk yang begitu cepat sehingga melahirkan suatu proses migrasi dan urbanisasi, sementara ketersediaan lahan jumlahnya tetap, dan menjadikan tanah sebagai komoditi ekonomi yang nilainya sangat tinggi pada setiap jengkalnya sehingga dipertahankan sedemikian rupa oleh masing-masing orang; Nilai ekonomis tinggi dan kemiskinan banyak. Berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan tanah, masyarakat miskin tentu menghadapi masalah ketimpangan struktur atas penguasaan dan kepemilikan tanah, serta ketidakpastian dalam penguasaan serta kepemilikan lahan pertanian yang digarap. Selain itu, terbatasnya akses terhadap tanah pun menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan, khususnya terbatasnya aset dan sumberdaya produktif yang bisa diakses masyarakat miskin akibat pembangunan infrastruktur dan sarana lainnya; Kesadaran masyarakat meningkat, dimana masyarakat mulai paham dan menyadari akan kebutuhan dan kepentingan pengurusan tanah yang mesti ditetapkan secara legal formal. Olehnya, masyarakat kemudian melakukan upaya apapun demi mempertahankan hak miliknya terutama berkaitan dengan masalah tanah untuk mendapatkan legal standing yang kuat, dengan menempuh penyelesaian baik secara kekeluargaan maupun melalui proses hukum di pengadilan. Olehnya, Badan Pertanahan kiranya melakukan pemetaan ulang dengan melaksanakan survei ke lokasi yang masih banyak tanah belum terdaftar untuk meminimalisir oknum dalam pembuatan sertifikat ganda tanah yang merugikan, dan masyarakat hendaknya berpartisipasi dalam mendukung program pemerintah terhadap pendaftaran tanah, dengan memberikan informasi dan data yang jelas demi tertibnya administrasi di badan pertanahan.
Akibat Hukum Dari Diterbitkannya Sertifikat Tanah Dengan Kepemilikan Ganda Patrya Karim, Marsella; Almoravid Dungga, Weny; Rahma Y. Mantali, Avelia
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 6 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i6.372

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo terkait munculnya sertifikat dengan kepemilikan ganda dan untuk mengetahui akibat hukum dari sertifikat ganda yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini dilakukan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan Yuridis Sosiologis. Adapun jenis data yang digunakan adalah data yang didapat langsung di lapangan dari hasil penelitian dan data yang diperoleh dari informasi-informasi dari bahan studi kepustakaan. Dari penelitian yang dilakukan penulis di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo diperoleh hasil bahwa bentuk pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional khususnya yang ada di Kabupaten Gorontalo terkait munculnya sertifikat ganda yaitu melalui : peningkatan sistem pendaftaran tanah, pengawasan dan audit internal, penegakan disiplin dan sanksi, mencabut hak atas sertifikat tanah palsu, penyuluhan dan edukasi, dan kolaborasi dengan pihak terkait. Adapun akibat hukum yang timbul dari diterbitkannya sertifikat ganda yaitu : ketidakjelasan kepemilikan, kerugian finansial, kesulitan dalam transaksi, dan ketidakpercayaan terhadap sistem pendaftaran tanah.
Perlindungan Hukum Terhadap Ganti Rugi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Lestari, Nurdiana; Almoravid Dungga, Weny; Yutye Imran, Suwitno
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 6 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i6.374

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara Yuridis Normatif Pemegang Hak atas Tanah terhadap Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Metode Penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum Normatif dengan pendekatan penelitian melalui pendekatan Hukum Perundang-Undangan dimana pendekatan ini adalah riset pustaka atau biasa disebut library research, Penelitian pustaka atau riset pustaka ialah penelitian yang digunakan dengan menggunakan literatur baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian. Penelitian ini juga menggunakan penelitian yurisprudensi yaitu dengan menganalisis Undang-Undang. Sehingga penelitian ini akan dikembangkan dengan inovasi yang memadukan antara penelitian terdahulu yang relevan dengan temuan baru yang diteliti tanpa memerlukan riset lapangan. Hasil penelitian menyatakan Kajian Secara Yuridis Normatif terhadap ganti rugi dalam pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum adalah Di prosedur pelaksanaan pengadaan tanah yang dimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 2 tahun 2012 bahwa Penilaian ganti kerugian dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan , nilai ganti rugi yang dinilai oleh penilai adalah nilai disaat pengumuman penetapan ganti rugi .lembaga pertanahan mengumpulkan penilaian yang telah ditetapkan untuk dilakukannya penilaian atas objek pengadaan tanah. Pemberian ganti rugi diberikan berdasarkan penilaian dari Musyawarah/Putusan Pengadilan Negeri/Putusan Mahkamah Agung. Setelah pemerian ganti kerugian penerima ganti kerugian wajib Sedangkan Perlindungan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, secara garis besar dapat diartikan sebagai penghormatan terhadap hak-hak perorangan atas tanah. Terkait perlindungan hukum yang diberikan, maka secara umum Undang Undang Dasar 1945 telah memberi perlindungan terhadap hak-hak atas tanah.
Perlindungan Hukum Nasabah Bisnis Trading dari Ketidaklayakan Pialang Berjangka Menurut Pasal 1365 KUH Perdata Rifka Tunanga; Weny Almoravid Dungga; Mellisa Towadi
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 1 No. 3 (2023): Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v1i3.571

Abstract

This writing aims to find out how the feasibility of futures broker PT. Forex family in managing the trading business and legal protection of customers of PT. Forex families. The method used in this paper is empirical normative method by collecting data through literature studies, interviews, and observation. The writing results show that agreements between futures brokerage companies and customers/investors in forex trading transactions are made in detailed and accurate standardized forms. In the transaction agreement, the contents are planned in advance by the parties to the futures brokerage company so that the customer/investor only has to agree to it if the customer is willing to accept the rules or terms and conditions that have been prepared and predetermined unilaterally by the futures brokerage company. Furthermore, the forex family conducts a forex investment business which in this case can be categorized as futures trading, so that in this case the license to carry out business activities must be granted by the competent authority, namely BAPPEBTI. Furthermore, in order to protect the interests of consumers and the public, the investment alert task force announced seven lists of illegal investment entities that were discontinued on November 3, 2021. One of the seven entities was named the FX family, which the task force called "unlicensed futures or forex trading activities" so that the public was asked to be careful. be careful and be aware of various types of investment offers with various types of fraudulent modes.
URGENSI RECHTERLIJK PARDON DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA Hunowu, Bella Putri; Puluhulawa, Fenty U.; Dungga, Weny Almoravid
The Juris Vol. 7 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v7i2.1041

Abstract

This research discusses changes in Indonesian criminal law regarding legal forgiveness, as one type of decision in criminal cases. The journal aims to understand the urgency and purpose of studying the values of Pancasila that underlie the regulations and implementation of legal forgiveness. The research uses a normative juridical approach with a legislative and conceptual approach. The journal finds that judicial forgiveness is a manifestation of Pancasila values in the process of enforcing criminal law and is part of an effort to Indonesianize those regulations. Criminal law, which has hitherto been based on principles of colonial states.
PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA DISABILITAS BERUPA PENYEDIAAN FASILITAS KERJA PADA PERUSAHAAN Fajrianty, Nurul Putri; Wantu, Fence M.; Dungga, Weny Almoravid
The Juris Vol. 7 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v7i2.1044

Abstract

This article aims to find out how the disabled workers in the existing offices and enterprises in the city of Gorontalo, which are according to the rules of the Legislative Act No. 8 of 2016 on Disabled Persons and the Law No. 13 of 2003 on Employment. The protection concerned is the protection of the rights of disabled workers due to the very vulnerable circumstances of the disabled worker in their day-to-day activities. The rights studied by the researchers are more to the fulfilment of the rights of absorption of disabled workers and also the provision of facilities and accessibility for disabled employees The method used in the writing of this paper is the juris-empirical method with the fact approach and the statue approach. Primary and secondary legal data sources based on legislative regulations as well as books related to the protection of wage rights and to fill in secondary data then conducted a session of interviews with the parties concerned. With the data analysis used is qualitative data analysis. Based on the results of this study, it can be concluded that protection for disabled workers in the city of Gorontalo has not been effective because it has not provided the facilities or aids that should be available to disabled employees.
DINAMIKA ARISAN DARING(PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA DALAM KASUS PUTUSAN NOMOR 1/PDT.G.S/2021/PN TRT) Pakaya, Dian; Dungga, Weny almoravid; Muhtar, Mohamad Hidayat
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 12 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Desember 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/rafzke95

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum dan tanggung jawab pengelola dalam kasus wanprestasi arisan daring berdasarkan Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Trt. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan fokus pada studi kasus, analisis peraturan perundang-undangan, dan interpretasi sistematis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Putusan Pengadilan Negeri Tapanuli Utara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian arisan daring antara Penggugat dan Tergugat sah secara hukum meskipun terdapat perdebatan mengenai kecakapan Tergugat. Hakim memutuskan bahwa Tergugat terbukti melakukan wanprestasi karena gagal memenuhi kewajibannya, namun hanya diwajibkan membayar ganti rugi berupa pokok utang sebesar Rp65.450.000,00 tanpa bunga konvensional. Penulis berpendapat bahwa penolakan bunga tersebut kurang sejalan dengan asas kepastian hukum dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Penegakan perlindungan hukum dalam arisan daring memerlukan regulasi yang lebih spesifik, transparansi, serta keseimbangan antara prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak.
Between Rules and Freedom : A Legal Perspective on Unregistered Marriages for Civil Servants Muhammad Arief Tungkagi; Nur Mohamad Kasim; Weny Almoravid Dungga
International Journal of Law, Crime and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): December : International Journal of Law, Crime and Justice
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijlcj.v1i4.290

Abstract

This research aims to analyze the role of legislation in addressing cases of unregistered marriages conducted by Civil Servants (PNS). Utilizing a normative legal research method with a statute approach, this study employs library research, expert opinions, and an examination of Government Regulation No. 10 of 1983 in conjunction with Government Regulation No. 45 of 1990 concerning Marriage and Divorce Licenses for Civil Servants. These regulations have a hierarchy that refers to Law No. 16 of 2019 concerning amendments to Law No. 1 of 1974 on marriage. The perspective of this research is to evaluate the extent to which government regulations can control the functions and positions of civil servants as state apparatus faced with freedom of perspective, both from administrative, legal norms, and religious values.
Co-Authors Abdul Hamid Tome Abdullah, Mayanti H. Ahmad Ahmad Ahmad Aldan Syaifullah Alulu Aldi Alpiyanto Abidun Ananda Putri S. Maksum Annisa Nur Fitriyani Daud Anugrah, Krisna Apri Yahya Langago Arshad, Azhani Awad Al-Khalaf Barmin Rahmat Yusuf Bella Putri Hunowu Cono, Moh Syahnez Welden A D. Matona, Marshanda Adella Dai, Rahmawaty Deby Fatria Ntobuo Dewi Mulyanti Dewi Mulyanti Dimas Ardiansyah Sugiatno Djafar, Lucyane Dolot Alhasni Bakung Erman I. Rahim Fadila Febiola Fajrianty, Nurul Putri Faradiba Mutiara Dewi Fence M Wantu Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Ferdy Hasan Harun Setiawan Hatibie Hasan, Ferdy Hatu, Mohamad. Akbar R. Humairah Hasan Sabaya Hunowu, Bella Putri Husaeri Husain Mulki Hilala Iffatriansyah Soga Imsaskia Zalzabilha Habibie Inaku, Rifka Intan Saputri Abudi Ismet Sulila Ismet Susila Iulius T.Mandjo Ivan Rahmat Santoso Iwan Permadi Julius T. Mandjo Karem Aboelazm Karem Aboelazm Lestari, Nurdiana Lucyane Djaafar Lulu Salsabila Sudarmo Lune, Nur Dilang W Mandjo, Julius T. Mayulu, Selvin Mellisa Towadi Meylan Dama Moh. Fadlan Wahidji Moh. Ismail Mantolongi Moh. Taufiq zulfikar Sarson Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Rivaldi Moha Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Muhammad Arief Tungkagi Muhammad Tahta A.R Mutiara I. Kadir N. Moeda, Nur Wulan Naue, Karmila Novendri M. Nggilu Novendri M. Nggilu Nur Mohamad Kasim Nuraisah Masita Utiarahman Nurhayati Abdullah Nurul Fazri Elfikri Nurul Fazri Elfikry Nurul Putri Fajrianty Pahlevi Iyabu, Moh. Riza Pakaya, Dian Pakaya, Salahudin Panabulu, Krisdeyanti Pantika Mayulu Pantui, Darwin Patrya Karim, Marsella R. Dian Luthfiana Harun Rafni Suryaningsih Harun Rahma Y. Mantali, Avelia Rahmatiya Latif Rahmatiya Latif Rahmawati Dai Randi Randi Razak, Ferli Reynaldi Alfrido Kurniawan Rifka Tunanga Rizal Bobihu Rizal Bobihu Rizkawati Gasin Roslina Mantolongi Rotinsulu, Indriyawaty Sabrisa Khartanta Ginting Suka, Muhammad Sarah Magfirah Daud Seldi Munandar Silvana Nur Rahmat Lukum Silvani Nur Rahmat Lukum Siti Mutmaina Suci Lasri Isra Siti Sahnas Dunggio Sri Nanang M. Kamba Sri Nanang M. Kamba Sri Nanang Meiske Kamba Sri Nanang Meyske Kamba Supriyadi A Arief Suwitno Yutye Imran Taufiq Zulfikar Sarson, Mohamad Tessa Pritama Eda Tessa Pritama Eda Tineke Wolok Triyanto Nuriman Idrus, Agung Usman, Sartika Dewi Waode Mustika Yanti Aneta Yuniar Supu Yusuf Hasan, Slamet Yusuf, Nurullah Wahdania Zamroni Abdusammad Zamroni Abdussamad Zulkarnain Saleh