Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
9.133
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas JAM : Jurnal Aplikasi Manajemen Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jambura Law Review Abdimas Umtas : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat JCRS (Journal of Community Research and Service) Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Jurnal Abdidas DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Jurnal Cakrawala Ilmiah Hang Tuah Law Journal Journal of Comprehensive Science Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Damhil Law Journal Jurnal Hukum dan Sosial Politik Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Jurnal Relasi Publik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum LAWYER: Jurnal Hukum Jurnal Riset Ilmiah Indonesian Journal of Community Empowerment Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora International Journal of Law, Crime and Justice International Journal of Sociology and Law Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia (JIMK-MC) Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Legal Advice Jurnal Hukum Suara Edukasi Hukum
Weny Almoravid Dungga
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 79 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 79 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Integration of Local Wisdom in the Role of Village Heads as Mediators of Industrial Relations Disputes Sarah Magfirah Daud; Nur Mohamad Kasim; Weny Almoravid Dungga
International Journal of Sociology and Law Vol. 1 No. 4 (2024): November : International Journal of Sociology and Law
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijsl.v1i4.202

Abstract

The integration of local wisdom in the role of village heads as mediators of industrial relations disputes is an effective strategy in rural conflict resolution. Local wisdom, which is a community's traditional knowledge and practices, can be used to understand and resolve complex conflicts. The village head, as a respected figure with traditional knowledge, can serve as an effective mediator in resolving industrial relations disputes. The results show that village heads play an important role as mediators by integrating local wisdom principles such as deliberation, mutual cooperation, and harmony in the mediation process. The custom-based approach proved effective in reaching an agreement that was acceptable to both parties and maintaining social harmony in the village. However, challenges arise when dealing with large companies or disputes involving formal legal aspects. This research provides new insights into the potential integration of local wisdom in the resolution of industrial relations disputes at the village level, as well as the implications for the development of a more contextualized alternative dispute resolution system in Indonesia. The analysis will discuss how the integration of local wisdom in the role of the village head can improve the effectiveness of conflict resolution in rural areas.
Ensuring Indigenous People's Rights Protection Through Normative Law in Land Acquisition for Indonesia's New National Capital City, Nusantara Permadi, Iwan; Dungga, Weny Almoravid; Arshad, Azhani
Jambura Law Review VOLUME 7 NO. 1 JANUARY 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jlr.v7i1.24930

Abstract

The development of Indonesia's new capital, Ibu Kota Nusantara (IKN) or the Nusantara Capital City, involves land acquisition, potentially impacting the rights of indigenous peoples. This study evaluates the effectiveness of normative law in protecting these rights during the land acquisition process. Using a normative method, it examines relevant laws, regulations, jurisprudence, and academic literature through qualitative analysis. The findings reveal that while a robust legal framework exists to protect indigenous rights, implementation challenges persist. Key issues include determining fair compensation, land ownership recognition, relocation, and cultural preservation. Addressing these problems requires improved synergy and refinement of laws and regulations. The study highlights the critical need to bridge the gap between normative legal provisions and real-world practices. It emphasizes a holistic approach involving the government, indigenous communities, and stakeholders to achieve equitable and sustainable development. By offering operational legal solutions, the research underscores the importance of consistent legal application to respect indigenous rights. The findings call for multidisciplinary studies to tackle the complexities of protecting indigenous peoples in large-scale development projects. Strengthening legal mechanisms and fostering inclusive collaboration are essential for ensuring development aligns with the rights and needs of indigenous communities.
Perubahan Dan Penambahan Nama Seseorang Dan Akibat Hukum Yang Didapatkan Triyanto Nuriman Idrus, Agung; Almoravid Dungga, Weny; Meiske Kamba, Sri Nanang
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 5 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i5.333

Abstract

Nama merupakan identitas yang sangat penting karena nama merupakan atribut yang sangat pribadi, yang memiliki fungsi sebagai identifikasi seseorang . Perubahan dan penambahan nama merupakan sebuah peristiwa penting kependudukan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Perubahan dan penambahan nama memiliki banyak akibat hukum. Baik dari sisi negatif maupun dari sisi positif. Akibat yang muncul dari adanya penggantian nama dari sisi negatif antara lain yaitu identitas ganda. perubahan atau penambahan nama juga harus dilakukan dengan itikad baik dan tidak bertujuan untuk mengelabui atau menipu pihak lain. Jika ada indikasi adanya niat yang tidak baik atau ada unsur kecurangan dalam permohonan perubahan atau penambahan nama, maka permohonan tersebut dapat ditolak atau dibatalkan.
Tinjauan Yuridis Mengenai Tanggung Jawab Produsen Dan Penjual Clothing Line Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Hukum Perdata Sabrisa Khartanta Ginting Suka, Muhammad; Almoravid Dungga, Weny; Alhasni Bakung, Dolot
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 5 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i5.334

Abstract

Dalam perspektif hukum perdata, produsen dan penjual memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan dan menjual produk yang aman dan sesuai dengan kualitas yang dijanjikan. Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis terkait tinjauan yuridis mengenai tanggung jawab produsen dan penjual clothing line terhadap konsumen dalam perspektif hukum perdata. produsen dan penjual Clothing Line memiliki tanggung jawab untuk menyediakan produk yang aman dan memenuhi standar kualitas yang diharapkan oleh konsumen. Tanggung jawab ini mencakup tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk, serta memastikan bahwa produk yang diproduksi dan dijual memenuhi standar keselamatan dan kualitas yang berlaku
Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba Pahlevi Iyabu, Moh. Riza; Almoravid Dungga, Weny; Taufiq Zulfikar Sarson, Mohamad
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 5 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i5.336

Abstract

Waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan atau penjualan barang dan atau jasa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian waralaba. Jenis penelitian dalam penyusunan penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Dalam perjanjian waralaba, perlindungan hukum terhadap para pihak sangat penting untuk meminimalkan risiko konflik dan menjaga keseimbangan kepentingan antara kedua belah pihak. Hal ini dapat dilakukan melalui persyaratan perjanjian yang jelas, hak dan kewajiban pihak yang transparan, durasi perjanjian yang ditetapkan dengan jelas, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh kedua belah pihak
Penyebab Timbulnya Sengketa Tanah Yusuf Hasan, Slamet; Almoravid Dungga, Weny; Yutye Imran, Suwitno
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 6 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i6.371

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor Penyebab Timbulnya Sengketa Tanah di Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini adalah penelitian hokum empiris yang menggunakan data primer dan bersumber dari fakta lapangan yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa Penyebab Timbulnya Sengketa Tanah di Kabupaten Gorontalo karena kurangnya respon dan transparansi informasi di masyarakat, mengakibatkan data dan administrasi tidak valid sehingga berakibat tumpang tindihnya hak kepemilikan (sertifikat ganda); Tanah tetap sedangkan penduduk bertambah. Pertumbuhan penduduk yang begitu cepat sehingga melahirkan suatu proses migrasi dan urbanisasi, sementara ketersediaan lahan jumlahnya tetap, dan menjadikan tanah sebagai komoditi ekonomi yang nilainya sangat tinggi pada setiap jengkalnya sehingga dipertahankan sedemikian rupa oleh masing-masing orang; Nilai ekonomis tinggi dan kemiskinan banyak. Berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan tanah, masyarakat miskin tentu menghadapi masalah ketimpangan struktur atas penguasaan dan kepemilikan tanah, serta ketidakpastian dalam penguasaan serta kepemilikan lahan pertanian yang digarap. Selain itu, terbatasnya akses terhadap tanah pun menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan, khususnya terbatasnya aset dan sumberdaya produktif yang bisa diakses masyarakat miskin akibat pembangunan infrastruktur dan sarana lainnya; Kesadaran masyarakat meningkat, dimana masyarakat mulai paham dan menyadari akan kebutuhan dan kepentingan pengurusan tanah yang mesti ditetapkan secara legal formal. Olehnya, masyarakat kemudian melakukan upaya apapun demi mempertahankan hak miliknya terutama berkaitan dengan masalah tanah untuk mendapatkan legal standing yang kuat, dengan menempuh penyelesaian baik secara kekeluargaan maupun melalui proses hukum di pengadilan. Olehnya, Badan Pertanahan kiranya melakukan pemetaan ulang dengan melaksanakan survei ke lokasi yang masih banyak tanah belum terdaftar untuk meminimalisir oknum dalam pembuatan sertifikat ganda tanah yang merugikan, dan masyarakat hendaknya berpartisipasi dalam mendukung program pemerintah terhadap pendaftaran tanah, dengan memberikan informasi dan data yang jelas demi tertibnya administrasi di badan pertanahan.
Akibat Hukum Dari Diterbitkannya Sertifikat Tanah Dengan Kepemilikan Ganda Patrya Karim, Marsella; Almoravid Dungga, Weny; Rahma Y. Mantali, Avelia
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 6 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i6.372

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo terkait munculnya sertifikat dengan kepemilikan ganda dan untuk mengetahui akibat hukum dari sertifikat ganda yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini dilakukan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan Yuridis Sosiologis. Adapun jenis data yang digunakan adalah data yang didapat langsung di lapangan dari hasil penelitian dan data yang diperoleh dari informasi-informasi dari bahan studi kepustakaan. Dari penelitian yang dilakukan penulis di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo diperoleh hasil bahwa bentuk pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional khususnya yang ada di Kabupaten Gorontalo terkait munculnya sertifikat ganda yaitu melalui : peningkatan sistem pendaftaran tanah, pengawasan dan audit internal, penegakan disiplin dan sanksi, mencabut hak atas sertifikat tanah palsu, penyuluhan dan edukasi, dan kolaborasi dengan pihak terkait. Adapun akibat hukum yang timbul dari diterbitkannya sertifikat ganda yaitu : ketidakjelasan kepemilikan, kerugian finansial, kesulitan dalam transaksi, dan ketidakpercayaan terhadap sistem pendaftaran tanah.
Perlindungan Hukum Terhadap Ganti Rugi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Lestari, Nurdiana; Almoravid Dungga, Weny; Yutye Imran, Suwitno
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 6 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i6.374

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara Yuridis Normatif Pemegang Hak atas Tanah terhadap Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Metode Penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum Normatif dengan pendekatan penelitian melalui pendekatan Hukum Perundang-Undangan dimana pendekatan ini adalah riset pustaka atau biasa disebut library research, Penelitian pustaka atau riset pustaka ialah penelitian yang digunakan dengan menggunakan literatur baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian. Penelitian ini juga menggunakan penelitian yurisprudensi yaitu dengan menganalisis Undang-Undang. Sehingga penelitian ini akan dikembangkan dengan inovasi yang memadukan antara penelitian terdahulu yang relevan dengan temuan baru yang diteliti tanpa memerlukan riset lapangan. Hasil penelitian menyatakan Kajian Secara Yuridis Normatif terhadap ganti rugi dalam pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum adalah Di prosedur pelaksanaan pengadaan tanah yang dimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 2 tahun 2012 bahwa Penilaian ganti kerugian dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan , nilai ganti rugi yang dinilai oleh penilai adalah nilai disaat pengumuman penetapan ganti rugi .lembaga pertanahan mengumpulkan penilaian yang telah ditetapkan untuk dilakukannya penilaian atas objek pengadaan tanah. Pemberian ganti rugi diberikan berdasarkan penilaian dari Musyawarah/Putusan Pengadilan Negeri/Putusan Mahkamah Agung. Setelah pemerian ganti kerugian penerima ganti kerugian wajib Sedangkan Perlindungan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, secara garis besar dapat diartikan sebagai penghormatan terhadap hak-hak perorangan atas tanah. Terkait perlindungan hukum yang diberikan, maka secara umum Undang Undang Dasar 1945 telah memberi perlindungan terhadap hak-hak atas tanah.
Perlindungan Hukum Nasabah Bisnis Trading dari Ketidaklayakan Pialang Berjangka Menurut Pasal 1365 KUH Perdata Rifka Tunanga; Weny Almoravid Dungga; Mellisa Towadi
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 1 No. 3 (2023): Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v1i3.571

Abstract

This writing aims to find out how the feasibility of futures broker PT. Forex family in managing the trading business and legal protection of customers of PT. Forex families. The method used in this paper is empirical normative method by collecting data through literature studies, interviews, and observation. The writing results show that agreements between futures brokerage companies and customers/investors in forex trading transactions are made in detailed and accurate standardized forms. In the transaction agreement, the contents are planned in advance by the parties to the futures brokerage company so that the customer/investor only has to agree to it if the customer is willing to accept the rules or terms and conditions that have been prepared and predetermined unilaterally by the futures brokerage company. Furthermore, the forex family conducts a forex investment business which in this case can be categorized as futures trading, so that in this case the license to carry out business activities must be granted by the competent authority, namely BAPPEBTI. Furthermore, in order to protect the interests of consumers and the public, the investment alert task force announced seven lists of illegal investment entities that were discontinued on November 3, 2021. One of the seven entities was named the FX family, which the task force called "unlicensed futures or forex trading activities" so that the public was asked to be careful. be careful and be aware of various types of investment offers with various types of fraudulent modes.
URGENSI RECHTERLIJK PARDON DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA Hunowu, Bella Putri; Puluhulawa, Fenty U.; Dungga, Weny Almoravid
The Juris Vol. 7 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v7i2.1041

Abstract

This research discusses changes in Indonesian criminal law regarding legal forgiveness, as one type of decision in criminal cases. The journal aims to understand the urgency and purpose of studying the values of Pancasila that underlie the regulations and implementation of legal forgiveness. The research uses a normative juridical approach with a legislative and conceptual approach. The journal finds that judicial forgiveness is a manifestation of Pancasila values in the process of enforcing criminal law and is part of an effort to Indonesianize those regulations. Criminal law, which has hitherto been based on principles of colonial states.
Co-Authors Abdul Hamid Tome Abdullah, Mayanti H. Aldan Syaifullah Alulu Ananda Putri S. Maksum Annisa Nur Fitriyani Daud Anugrah, Krisna Arshad, Azhani Awad Al-Khalaf Barmin Rahmat Yusuf Bella Putri Hunowu Cono, Moh Syahnez Welden A D. Matona, Marshanda Adella Dai, Rahmawaty Dama, Meylan Deby Fatria Ntobuo Djafar, Lucyane Dolot Alhasni Bakung Erman I. Rahim Fajrianty, Nurul Putri Faradiba Mutiara Dewi Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Ferdy Hasan Hasan, Ferdy Hatu, Mohamad. Akbar R. Humairah Hasan Sabaya Hunowu, Bella Putri Husain Mulki Hilala Iffatriansyah Soga Imsaskia Zalzabilha Habibie Inaku, Rifka Ismet Sulila Ismet Susila Iulius T.Mandjo Ivan Rahmat Santoso Iwan Permadi Julius T. Mandjo Lestari, Nurdiana Lucyane Djaafar Lune, Nur Dilang W Mandjo, Julius T. Mayulu, Selvin Mellisa Towadi Moh. Ismail Mantolongi Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Rivaldi Moha Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Muhammad Arief Tungkagi Muhammad Tahta A.R Mutiara I. Kadir N. Moeda, Nur Wulan Naue, Karmila Nur Mohamad Kasim Nuraisah Masita Utiarahman Nurhayati Abdullah Nurul Fazri Elfikri Nurul Putri Fajrianty Pahlevi Iyabu, Moh. Riza Pakaya, Dian Pakaya, Salahudin Panabulu, Krisdeyanti Pantika Mayulu Pantui, Darwin Patrya Karim, Marsella Rafni Suryaningsih Harun Rahma Y. Mantali, Avelia Rahmatiya Latif Randi Randi Razak, Ferli Reynaldi Alfrido Kurniawan Rifka Tunanga Rizal Bobihu Rizal Bobihu Rizkawati Gasin Rotinsulu, Indriyawaty Sabrisa Khartanta Ginting Suka, Muhammad Sarah Magfirah Daud Seldi Munandar Silvana Nur Rahmat Lukum Silvani Nur Rahmat Lukum Siti Sahnas Dunggio Sri Nanang M. Kamba Sri Nanang Meiske Kamba Sri Nanang Meyske Kamba Supriyadi A Arief Supu, Yuniar Suwitno Yutye Imran Taufiq Zulfikar Sarson, Mohamad Tessa Pritama Eda Tessa Pritama Eda Tineke Wolok Triyanto Nuriman Idrus, Agung Usman, Sartika Dewi Waode Mustika Yanti Aneta Yusuf Hasan, Slamet Yusuf, Nurullah Wahdania Zamroni Abdusammad Zamroni Abdussamad Zulkarnain Saleh