Articles
<![CDATA[Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Molotabu Sebagai Upaya Menjadikan Desa Sadar Hukum ]]>
<![CDATA[Tome, Abdul Hamid]]>;
<![CDATA[Dungga, Weny Almoravid]]>
<![CDATA[ DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 3 No. 2 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33756/jds.v1i1.19501
<![CDATA[Program dalam kegiatan ini berupa Penyuluhan Hukum Adat dengan Topik “Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Desa Sadar Hukumâ€. Tujuan lain kegiatan pengabdian adalah agar masyarakat mengetahui dan memahami regulasi berkaitan dengan keberadaan hukum adat serta potensi di Desa Molotabu. Pengetahuan diberikan khususnya bagi masyarakat dan generasi muda dalam memahami kedudukan serta pentingnya hukum adat ditengah masyarakat. Selain itu juga program ini bertujuan agar masyarakat dan pemerintah desa mendapat pembekalan mengenai sikap dalam menghadapi permasalahan di desa, serta memberikan solusi terhadap tata kelola dan pemanfaatan nilainilai kearifan lokal, termasuk pembekalan dalam hal pengelolaan kepariwisataan guna menunjang perekonomian masyarakatMuatan dari beberapa materi yang dibawakan oleh narasumber pada kegiatan penyuluhan hukum tersebut memberikan penekanan bahwa kedudukan kepala desa dalam kepemimpinannya pada dasarnya harus mempunyai kemampuan untuk memberikan dorongan kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaan potensi desa. Hal ini disebabkan kemampuan seorang kepala desa dalam mempengaruhi masyarakat merupakan faktor utama yang sangat menentukan arah pembangunan di desa. Selain itu, kepala desa juga harus memiliki kemampuan untuk menggali potensi desa yang kemudian akan diidentifikasi dengan beberapa masalah yang dapat berpengaruh untuk dipecahkan bersama dengan seluruh aparat desa dan masyarakat agar harapan memajukan desa dapat dicapai. Pemberian edukasi kepada masyarakat desa melalui penyuluhan hukum juga merupakan sebagian upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kesadaran hukum, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan memaksimalkan sistem pertanggung jawaban keuangan dan administrasi untuk menunjang sektor perekonomian Desa Molotabu, serta terjalinya kemitraan Desa dengan Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Hukum UNG. Increasing the Understanding of The People of Molotabu Village as an Effort to Make the Village Aware of the LawAbstract: This program is in the form of Customary Law Counseling with the topic "Legal Counseling in the Context of Realizing a Law-Aware Village". Another goal of community service activities is for the community to know and understand regulations related to the existence of customary law and the potential in Molotabu Village. Knowledge is given especially for the community and the younger generation in understanding the position and importance of customary law in society. In addition, this program also aims for the community and village government to be briefed on attitudes in dealing with problems in the village, as well as providing solutions to governance and utilization of local wisdom values, including provision in terms of tourism management to support the community's economy.The content of some of the material presented by the resource person at the legal counseling activity emphasizes that the position of the village head in his leadership must basically have the ability to provide encouragement to the community to be able to participate in the management of village potential. This is because the ability of a village head to influence the community is the main factor that determines the direction of development in the village. In addition, the village head must also have the ability to explore the potential of the village which will then be identified with several problems that can be influential to be solved together with all village officials and the community so that the hope of advancing the village can be achieved.Providing education to village communities through legal counseling is also part of an effort to increase public understanding of the importance of legal awareness, both based on legislation maximizing financial and administrative accountability systems to support the economic sector of Molotabu Village, as well as the establishment of Village partnerships with Higher Education, especially the Faculty of Law UNG.]]>
<![CDATA[Pengampunan Pajak, Prinsip Keadilan Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak ]]>
<![CDATA[Faradiba Mutiara Dewi]]>;
<![CDATA[Weny Almoravid Dungga]]>;
<![CDATA[Waode Mustika]]>
<![CDATA[ Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2024): Juni : Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62383/progres.v1i2.203
<![CDATA[The purpose of this research is to find out how the regulations regarding tax amnesty in Indonesia are based on Law no. 11 of 2016 concerning Tax Forgiveness and to find out how to implement Tax Forgiveness in Indonesia so that it meets the Principles of Justice. The research method used is normative legal research. The research results obtained regarding the fulfillment of the principles of justice in the implementation of tax amnesty in Indonesia based on Law no. 11 of 2016 concerning Tax Amnesty, namely that it has fulfilled the principle of justice, seen from the number of tax payments received and the number of taxpayers who comply to report their taxes. The increase in taxpayers who comply through the implementation of tax amnesty will also increase taxpayers reporting and correcting notification letters regarding their assets as well as taxpayer awareness of tax amnesty which has an important role in increasing taxpayer compliance.]]>
<![CDATA[Arrangements for the Distribution of Song Royalties as Joint Property Are Regulated in Copyright Law ]]>
<![CDATA[Yusuf, Nurullah Wahdania]]>;
<![CDATA[Almoravid Dungga, Weny]]>;
<![CDATA[Fazri Elfikri, Nurul]]>
<![CDATA[ Estudiante Law Journal VOL. 6 NO. 2 JUNI 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33756/eslaj.v6i2.26796
<![CDATA[The purpose of this research is to be able to understand how the regulation of the distribution of song royalties as joint property according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The research method used in this research is the type of legal research used in this research is normative legal research. Normative legal research can also be referred to as doctrinal legal research. In this study, law is often conceptualized as what is written in laws and regulations (law in book) or law is conceptualized as rules or norms that are a benchmark for community behavior towards what is considered appropriate. The results of this study on the regulation of the distribution of song royalties as joint property in divorce cases are not specifically regulated in the Law. However, some of the provisions described in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright can be a guide in this regard, especially Article 18 and Article 30 of the Copyright Law. These articles stipulate that after a period of 25 years, the economic rights to song creations that were previously transferred will return to the creator or performer. This is intended to protect the economic rights of the creator or performer over their work and prevent the transfer of economic rights that are permanent or indefinite to other parties.]]>
<![CDATA[Penerapan konsep community based tourism pada objek wisata masjid walima emas ]]>
<![CDATA[Sulila, Ismet]]>;
<![CDATA[Dungga, Weny Almoravid]]>;
<![CDATA[Wolok, Tineke]]>;
<![CDATA[Yusuf, Barmin Rahmat]]>;
<![CDATA[Anugrah, Krisna]]>;
<![CDATA[Usman, Sartika Dewi]]>;
<![CDATA[Santoso, Ivan Rahmat]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Vol. 5 No. 4 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33474/jp2m.v5i4.21889
<![CDATA[Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan tata kelola objek wisata Masjid Walima Emas desa Bongo. Desa Wisata Bongo Provinsi Gorontalo memiliki beberapa objek wisata yang memadukan antara alam, budaya, religi dan kearifan lokal. Salah satu objek wisata yang menarik adalah masjid walima emas yang berada dipuncak gunung desa Bongo. Secara empiris objek wisata ini belum dikelola dengan baik mengikuti standar yang berlaku. Oleh karena itu salah satu upaya yang dilaksanakan adalah melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi community-based tourism. Tahapan kegiatan meliputi: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap tata kelola objek wisata masjid walima emas. Hasilnya menunjukkan 1) terdapat peningkatan tata kelola pada wisata masjid walima emas, 2) meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam tata kelola wisata masjid walima emas, 3) adanya peran aktif dari sektor UMKM selaku penyedia kerajinan dan Kelompok Pokdarwis sebagai penyelenggara wisata masjid walima emas. Pada masa yang akan datang untuk mengupayakan keberlanjutan tata kelola wisata masjid walima emas melalui pendampingan operasionalisasi tata kelola pariwisata bersama wisata lainnya.]]>
<![CDATA[Perlindungan Konsumen Berbasis Kepastian Hukum di Indonesia Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas ]]>
<![CDATA[Iffatriansyah Soga]]>;
<![CDATA[Weny Almoravid Dungga]]>;
<![CDATA[Zamroni Abdussamad]]>
<![CDATA[ Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2024): Desember : Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62383/progres.v1i4.863
<![CDATA[This research aims to determine the implementation of Minister of Trade Regulation No. 51/m-dag/per/7/2015 concerning the prohibition on imports of used clothing in Indonesia and the legal implications for consumer protection based on legal certainty in Indonesia. This research was conducted using a type of normative legal research with two types of approaches, namely the Statutory Approach and the Conceptual Approach. Based on research results, the implementation of Minister of Trade Regulation Number 51/M-DAG/7/2015 of 2015 concerning the prohibition on the import of used clothing is only limited to providing guidance and supervision and does not make recommendations to stop the business activities of trading imported used clothing to law enforcement authorities. The facts that occur in Indonesia state that there is still a lot of imported used clothing being bought and sold in markets and thrift shops, meaning that the implementation of the trade minister's regulations has not been implemented optimally. Legal Implications of the Implementation of Regulation of the Minister of Trade Number 51/M-DAG/PER/7/2015 concerning the Prohibition of Importing Used Clothes for consumer protection based on legal certainty gives rise to vague norms and conflict of norms which results in the absence of legal certainty. This is because the trade minister's regulations cause multiple interpretations and conflict with the finance minister's regulation number 6/PMK.010/2022, so that the rights and obligations to protect consumers are not guaranteed through these regulations.]]>
<![CDATA[MOPOELA WAW MOPOOPATATO : BENTUK PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK-HAK KESEHATAN BAGI MASYARAKAT SEBAGAI PEKERJA DI DESA MALEO ]]>
<![CDATA[Dungga, Weny Almoravid]]>;
<![CDATA[Arief, Supriyadi A]]>
<![CDATA[ MAJU : Indonesian Journal of Community Empowerment Vol. 1 No. 6 (2024): MAJU : Indonesian Journal of Community Empowerment, November 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62335/xttwka56
<![CDATA[The people of Maleo village who work in several companies in Maleo village and its surroundings are less aware of the health rights that must be obtained while working in the company. Therefore, this community service is carried out in the form of Observation and Data Collection, legal counseling, focus group discussions and the preparation of SOPs for complaints regarding the fulfillment of workers' rights. The results of the community service carried out by this team The results of the community service carried out by the community service team after carrying out various community service programs are the existence of valid data on the number of people in Maleo village who work in several companies around Maleo village, the formation of community understanding and knowledge of the health rights that must be obtained by every worker, the knowledge of various problems of fulfillment of rights experienced by workers, and the formation of SOPs for complaints and follow-up handling of problems of fulfillment of rights that are specifically related to the health rights of workers.]]>
<![CDATA[Pemenuhan Hak Konsumen dalam Penggunaan Kuota Internet Sistem FUP ]]>
<![CDATA[Moh. Ismail Mantolongi]]>;
<![CDATA[Weny Almoravid Dungga]]>;
<![CDATA[Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson]]>
<![CDATA[ Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 1 (2025): Maret : Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62383/jembatan.v2i1.1261
<![CDATA[This study aims to determine and analyze the form of fulfillment of consumer rights of IndiHome service provider users in the Laws and Regulations in Indonesia due to the FUP system and the responsibility of the IndiHome provider towards consumers due to the FUP system. This study is classified as normative research with a historical approach, comparative approach and conceptual approach. Legal materials are collected through document studies, then analyzed prescriptively. The results of the study indicate that consumer rights and the responsibilities of business actors, namely Indihome, have been regulated in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Although it has been regulated in the Laws and Regulations, this situation is no longer effective because when an error occurs, Indihome can be released from its responsibility. For this reason, it is necessary to revise Article 27 letter b of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection.]]>
<![CDATA[Peredaran Pakaian Bekas Ditinjau Dari UU Perlindungan Konsumen ]]>
<![CDATA[Abdullah, Mayanti H.]]>;
<![CDATA[Dungga, Weny Almoravid]]>;
<![CDATA[Kamba, Sri Nanang Meiske]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Vol. 1 No. 4 (2023): Januari - Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. ITTC INDONESIA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62379/jishs.v1i4.756
<![CDATA[The use of used goods has had a significant impact on the local economy, driving market growth and increasing the accessibility of fashion products for consumers with limited budgets. The purpose of this research is to find out how legal protection is for consumers who use used goods or used clothes. This research uses a type of literature study research. Literature study is a type of research conducted by collecting and analyzing information from existing literature sources. The use of used goods or used clothing requires better legal protection for consumers. Clear regulations, strict supervision, consumer education, and improving the quality of sellers are steps that can be taken to increase legal protection for consumers who use thrift fashion goods in this market.]]>
<![CDATA[Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum ]]>
<![CDATA[Hasan, Ferdy]]>;
<![CDATA[Dungga, Weny Almoravid]]>;
<![CDATA[Abdussamad, Zamroni]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Vol. 1 No. 4 (2023): Januari - Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. ITTC INDONESIA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62379/jishs.v1i4.765
<![CDATA[Women and children are vulnerable to various forms of violence, including domestic violence, sexual harassment, sexual and economic exploitation, human trafficking and child labour. The purpose of this research is to find out how women and children are protected from a legal perspective. The type of research being carried out is normative legal research which is descriptive in nature about the protection of women and children from a legal perspective, namely by looking at events in society in terms of laws and the opinions of experts. This protection aims to ensure their security, human rights, welfare and healthy development. Although there have been various legal efforts to protect women and children, many challenges remain. Some of these challenges include lack of awareness, social stigma, lack of access to the justice system, and lack of resources to implement the law effectively]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Makanan Dan Minuman Dalam Kemasan Kadaluarsa ]]>
<![CDATA[Hatu, Mohamad. Akbar R.]]>;
<![CDATA[Dungga, Weny Almoravid]]>;
<![CDATA[Mustika, Waode]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Vol. 1 No. 4 (2023): Januari - Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. ITTC INDONESIA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62379/jishs.v1i4.781
<![CDATA[Abstract In the current era of globalization and technological development, many Indonesian industries are competing to produce goods, including food and beverages, which are continuously developing rapidly, therefore consumers must be more careful in choosing food and beverage products that are circulated and marketed in Indonesia. Food and beverage production that is marketed only becomes the object of exploitation by business actors who deliberately seek profit because of the reality at this time there are still many consumers who only directly accept and consume food and beverage products that are circulated and marketed without paying attention to the dangers of consuming them, food ingredients and beverages are commodities that are utilized for the survival of society in general. i This research uses normative juridical methods, namely research sources from books, papers, journals, i internet and other sources.i According to Article 19i of Law Number 8i Year 1999i concerning Consumer Protection, i Business actors are responsible for providing compensation for damages, pollution and/or losses to consumers as a result of consuming goods and/or services produced/traded. i Fostering and Supervision of Food and Beverage Distribution by BPOM i standardization which is the function of setting standards, i regulations, and policies related to the supervision of Food and Drug Administration.]]>
