Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BADAN USAHA MILIK NEGARA PROGRAM KEMITRAAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG WONOSARI ,, Ihda Amanati Munawwaroh; ,, Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni; ,, Albertus Sentot Sudarwanto
PRIVAT LAW II Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : PRIVAT LAW II

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakPenelitian ini mendeskripsikan tentang bagaimana pelaksanaan program kemitraan sebagai Corporate Social Responsibility dari Badan Usaha Milik Negara yang merupakan salah satu prinsip dari Good Corporate Governance. Sekaligus mengetahui apa saja hambatan dari pelaksanaan program kemitraan serta solusi untuk mengatasinya. Jenis penelitian hukum adalah empiris deskriptif. Jenis data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis data melalui metode analisis interaktif. Pelaksanaan Program Kemitraan Bank BRI cabang Wonosari berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Pelaksanaannya dilakukan oleh Account Officer (AO) dengan memberikan informasi terkait program kemitraan kepada masyarakat. Pelaksanaan melalui dua skema, yaitu pinjaman berbunga lunak dan hibah pembinaan. Sasarannya adalah pelaku usaha yang memiliki usaha dan usahanya layak dibiayai (fisible), namun belum bisa dilayani melalui pinjaman komersial BRI. Jangka waktu pinjaman maksimal 3 tahun, dengan suku bunga 12% per tahun. Kendala dalam pelaksanaan adalah mitra binaan tidak membayar tepat waktu, sulit mencari mitra binaan, kinerja AO kurang optimal. Solusinya memberi waktu untuk mengembalikan pinjaman atau diputus kemitraannya, intensif AO melakukan sosialisasi hingga ke pelosok desa, memberikan kebebasan AO untuk membagi waktu dalam melakukan tugasnya.Kata kunci : Program kemitraan, Corporate Social Responsibility, Pinjaman, Badan Usaha Milik Negara.

KAJIAN YURIDIS BENTUK HUKUM BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DI BIDANG PERBANKAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH ,, Dhimas Tetuko Kusumo; ,, Munawar Kholil,; ,, AL. Sentot Sudarwanto
PRIVAT LAW II Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : PRIVAT LAW II

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakThis study aimed to determine the regulation of Regional Owned Enterprises in banking sector and the juridical implication after the enactment of Act Number 23 of 2014 on Local Government.This study is a doctrinal or normative study which assemble of primary data and secondary data. The technique for collecting the data used in this study is literature study. Act Number 23 of 2004 on Local Government regulates terms of Regional Owned Enterprises regarding definition, purpose, establishment foundation, capital resources, legal form, and management. Regional Owned Enterprises in banking sector in terms of licensing, establishment, capital resources, legal form, purpose, and governance based on Act Number 23 of 2014 on Local Government and Act Number 7 of 1992 on Banking as it has been amended to Act Number 10 of 1998 and Act Number 23 of 2014 on Local Government. The Juridical Consequences from the enactment of Act Number 23 of 2014 on Local Government towards legal form of Regional Owned Enterprises in banking sector during the transition period is a maximum of 3 years after 2nd October 2014, after the enactment and validity of Act Number 23 of 2014 about Local Government, to Regional Owned Enterprises in banking sector which is still organized as Regional Company continues to be acknowledged and given time to change the legal form in accordance with Article 331 paragraph(3) of Act Number 23 of 2014 on Local Government. The appropriate legal form with Regional Owned Enterprises in banking sector is Regional Company. Regional Limited Liability Company as Limited Liability Company with a wholly or 51 % of its shares is owned by the region that is subject to the Act Number 40 of 2007 about Limited Liability Company. This kind of Regional Public Company is not suitable to be applied to Regional Owned Enterprises in banking sector where the concept of banking business is nota vital sector or it does not affect the livelihood of many people.Kata Kunci: Enterprise, Banking, Regional Owned EnterprisesAbstractPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan Badan Usaha Milik Daerah di bidang Perbankan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan juga mengetahui implikasi yuridis Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal atau normatif, dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder melalui teknik studi kepustakaan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang BUMD antara lain mengenai definisi, tujuan, dasar pendirian, sumber permodalan, bentuk hukum dan pengelolaan. BUMD di bidang perbankan dalam hal perizinan, pendirian, sumber permodalan, bentuk hukum, tujuan, dan tata kelola berpijak pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Konsekuensi Yuridis dari berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dibidang Perbankan pada masa transisi yaitu maksimal 3 tahun setelah 2 Oktober 2014 sejak diundangkannya dan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terhadap BUMD di bidang perbankan yang masih berbentukPerusahaan Daerah tetap diakui dan diberikan waktu untuk mengubah bentuk hukumnya sesuai Pasal 331 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bentuk hukum yangcocok dengan BUMD di bidang perbankan adalah bentuk Perusahaan Perseroan Daerah. Perusahaan Perseroan Daerah merupakan Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dengan seluruh atau 51% sahamnya dimiliki daerah yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bentuk Perusahaan Umum Daerah tidak cocok diterapkan untuk BUMD di bidang perbankan yang secara konsep usaha bidang perbankan bukan merupakan bidang vital atau yang mempengaruhi hajat orang banyak.Keywords: Badan Usaha, Perbankan, BUMD

REVITALISASI FUNGSI KELEMBAGAAN KOPERASI NELAYAN SEBAGAI BADAN HUKUM UNTUK MENSEJAHTERAKAN NELAYAN MENUJU PERIKANAN BERKELANJUTAN ,, Christiana Okti Pratiwi; ,, Albertus Sentot Sudarwanto
PRIVAT LAW II Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : PRIVAT LAW II

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractIndonesia as a maritime country has the potential of fisheries and marine resources are abundant. Nevertheless many fishermen live in poverty due to little revenue. The Fishermen Cooperative exists to realize the goal the welfare of its members in accordance with the Cooperatives Law. The legal aims to assess whether the implementation of the functions of the Mina Bahari â45 Fishermen Cooperative as a legal entity in accordance with Cooperatives Law to provide the welfare of fishermen, as its members as well as to assess efforts to revitalize the right to Mina Bahari â45 Fishermen Cooperative in terms of the institutional aspects as an entity so as to improve the welfare of fishermen as members. This legal writing is a kind of non-doctrinal research (social legal research). The approach used is a qualitative approach with technique analysis techniques used by the author in this study is qualitative data analysis with interactive model. This legal writing is boiled down to 2 (two) conclusions, namely: Mina Bahari â45 Fishermen Cooperative has been realizing the goal of providing welfare for fishermen as members in accordance with Cooperatives Law and to improve the welfare of its members who work as fishermen then revitalization or reinforcement of Mina Bahari â45 Fishermen Cooperative as a legal entity in the form of integration between Bantul district government and Mina Bahari â45 Fishermen Cooperative.Keywords: fishermen cooperatives, revitalization, institutional, integration, welfare of fishermenAbstrakIndonesia sebagai negara maritim memiliki potensi perikanan dan sumber daya kelautan yang melimpah. Meski demikian banyak nelayan hidup miskin akibat pendapatan yang sedikit. Koperasi Nelayan hadir untuk mewujudkan tujuannya mensejahterakan anggotanya sesuai dengan Undang-Undang Perkoperasian. Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengkaji apakah pelaksanaan fungsi Koperasi Mina Bahari â45 sebagai badan hukum telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian untuk memberikan kesejahteraan bagi nelayan sebagai anggotanya serta untuk mengkaji upaya revitalisasi yang tepat untuk Koperasi Mina Bahari â45 ditinjau dari aspek kelembagaan sebagai badan hukum sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan bagi nelayan sebagai anggotanya. Penulisan Hukum ini merupakan jenis penelitian hukum non-doctrinal research (social legal research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan model interaktif. Penulisan Hukum ini mengerucut pada 2 (dua) simpulan yaitu: Koperasi Mina Bahari â45 telah mewujudkan tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi nelayan sebagai anggotanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang berprofesi sebagai nelayan maka diperlukan revitalisasi atau penguatan kembali Koperasi Mina Bahari â45. Integrasi antara pemerintah dan koperasi dilakukan untuk menjalankan upaya revitalisasi atau penguatan kembali koperasi sebagai badan hukum.Kata kunci: koperasi nelayan, revitalisasi, kelembagaan, integrasi, kesejahteraan nelayan

KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK (STUDI PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI SEMARANG) Sudarwanto, Sudarwanto; Khanifah, Khanifah
Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi Vol 9 No 2 (2011): Volume 9, Nomor 2, Oktober 2011
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.215 KB)

Penelitian ini adalah ditujukan untuk menguji secara empiris pengaruh pemahaman pajak, system perpajakan (sunset policy), dan asas manfaat yang diperoleh terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pembayaran pajak di kantor pelayanan pajak Candisari Semarang, pengusaha yang sedang berkonsultasi di perusahaan konsultan usaha kecil dan menengah dan sebagian warga kecamatan Gajah Mungkur, kota Semarang, yang berjumlah 50 orang dan semua populasi dalam penelitian ini menjadi sampel, jadi penelitian ini bisa dikatakan cukup heterogen. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan untuk menganalisa data adalah analisis regresi linier berganda.Hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh antara pemahaman tentang pengisian SPT (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dapat diterima. nilai t hitung X1 sebesar 2,139 dengan menggunakan taraf signifikan sebesar 5% maka diperoleh t tabel sebesar 1,6759. yang berarti bahwa nilai t hitung > nilai t tabel yang menandakan bahwa pemahaman tentang pengisian SPT (X1) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh antara policy sunset (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dapat diterima. Hal ini juga menunjukkan bahwa policy sunset atau sistem perpajakan yang berlaku masih belum dipahami oleh wajib pajak orang pribadi. Hipotesis yang menyatakan dugaan adanya pengaruh antara asas manfaat (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dapat diterima. Asas manfaat yang diperoleh (X3) mempunyai pengaruh yang negatif dalam penelitian ini yaitu sebesar -2,228 terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Hasil menunjukkan bahwa selama ini wajib pajak yang membayar pajak tidak mengetahui kegunaan atau asas manfaat (kontraprestasi) dari pajak yang telah dibayarkan tersebut.

KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK (STUDI PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI SEMARANG) Sudarwanto, Sudarwanto; Khanifah, Khanifah
Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi Vol 9 No 2 (2011): Volume 9, Nomor 2, Oktober 2011
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.215 KB)

Penelitian ini adalah ditujukan untuk menguji secara empiris pengaruh pemahaman pajak, system perpajakan (sunset policy), dan asas manfaat yang diperoleh terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pembayaran pajak di kantor pelayanan pajak Candisari Semarang, pengusaha yang sedang berkonsultasi di perusahaan konsultan usaha kecil dan menengah dan sebagian warga kecamatan Gajah Mungkur, kota Semarang, yang berjumlah 50 orang dan semua populasi dalam penelitian ini menjadi sampel, jadi penelitian ini bisa dikatakan cukup heterogen. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan untuk menganalisa data adalah analisis regresi linier berganda.Hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh antara pemahaman tentang pengisian SPT (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dapat diterima. nilai t hitung X1 sebesar 2,139 dengan menggunakan taraf signifikan sebesar 5% maka diperoleh t tabel sebesar 1,6759. yang berarti bahwa nilai t hitung > nilai t tabel yang menandakan bahwa pemahaman tentang pengisian SPT (X1) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh antara policy sunset (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dapat diterima. Hal ini juga menunjukkan bahwa policy sunset atau sistem perpajakan yang berlaku masih belum dipahami oleh wajib pajak orang pribadi. Hipotesis yang menyatakan dugaan adanya pengaruh antara asas manfaat (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dapat diterima. Asas manfaat yang diperoleh (X3) mempunyai pengaruh yang negatif dalam penelitian ini yaitu sebesar -2,228 terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Hasil menunjukkan bahwa selama ini wajib pajak yang membayar pajak tidak mengetahui kegunaan atau asas manfaat (kontraprestasi) dari pajak yang telah dibayarkan tersebut.

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS MEREK PAKAIAN DARI TINDAK PELANGGARAN MEREK (Studi Kasus Pemalsuan Merek Pakaian Kick Denim) ,, Achmad Rayhan Akbar; ,, Albertus Sentot Sudarwanto
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractThis paper discusses how the implementation of legal protection against rights holders of brands under the Act No. 20 of 2016 on Brands and Geographical Indications. Legal Writing Method used is Empirical Legal Writing Method with research location in D.I.Yogyakarta Regional Police, Regional Office of Ministry of Law and Human Rights of West Java Province, and Office of Kick Denim clothes brand. The results of this study explain that the holder of the right to the brand has the certainty of Legal Protection by Law No. 20 of 2016 since the registration of the mark is received by the Directorate of Intellectual Property of the Ministry of Justice and Human Rights until a period of 10 (ten) years and can be extended for a period of time the same. Legal Protection granted by Law No. 20 of 2016 includes the regulation of forms of breach of the brand, criminal sanction for brand infringement, the granting of rights to the holder of the right to the mark whose rights are violated to take a civil suit through the Commercial Court, making complaints to the Police or selecting the Alternative Dispute Resolution pathway, as well as the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Justice and Human Rights as the state authority in the field of assisting the holder of the rights to the brand to prove his right by providing all necessary administrative assistance for the proofing process of a brand.Keywords: Legal Protection; Right Holder of Brand; Brand InfringementAbstrakTulisan ini membahas tentang bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Metode Penulisan Hukum yang digunakan adalah Metode Penulisan Hukum Empiris dengan lokasi penelitian di Kepolisian Daerah D.I.Yogyakarta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, dan Kantor merek pakaian Kick Denim. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pemegang hak atas merek mendapat kepastian Perlindungan Hukum oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 sejak pendaftaran merek tersebut di terima oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM hingga jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama Perlindungan Hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mencakup pengaturan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap merek, sanksi pidana atas pelanggaran terhadap merek, pemberian hak kepada pemegang hak atas merek yang hak nya dilanggar untuk melakukan gugatan perdata melalui Pengadilan Niaga, melakukan Tuntutan Pidana dengan membuat aduan kepada Kepolisian ataupun memilih jalur Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM sebagai otoritas Negara dibidang merek membantu pemegang hak atas merek membuktikan haknya dengan cara memberikan segala bantuan administrasi yang diperlukan untuk proses pembuktian sebuah merek .Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Pemegang Hak Atas Merek; Tindak Pelanggaran Merek

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS MEREK PAKAIAN DARI TINDAK PELANGGARAN MEREK (Studi Kasus Pemalsuan Merek Pakaian Kick Denim) ,, Achmad Rayhan Akbar; ,, Albertus Sentot Sudarwanto
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i1.30130

AbstractThis paper discusses how the implementation of legal protection against rights holders of brands under the Act No. 20 of 2016 on Brands and Geographical Indications. Legal Writing Method used is Empirical Legal Writing Method with research location in D.I.Yogyakarta Regional Police, Regional Office of Ministry of Law and Human Rights of West Java Province, and Office of Kick Denim clothes brand. The results of this study explain that the holder of the right to the brand has the certainty of Legal Protection by Law No. 20 of 2016 since the registration of the mark is received by the Directorate of Intellectual Property of the Ministry of Justice and Human Rights until a period of 10 (ten) years and can be extended for a period of time the same. Legal Protection granted by Law No. 20 of 2016 includes the regulation of forms of breach of the brand, criminal sanction for brand infringement, the granting of rights to the holder of the right to the mark whose rights are violated to take a civil suit through the Commercial Court, making complaints to the Police or selecting the Alternative Dispute Resolution pathway, as well as the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Justice and Human Rights as the state authority in the field of assisting the holder of the rights to the brand to prove his right by providing all necessary administrative assistance for the proofing process of a brand.Keywords: Legal Protection; Right Holder of Brand; Brand InfringementAbstrakTulisan ini membahas tentang bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Metode Penulisan Hukum yang digunakan adalah Metode Penulisan Hukum Empiris dengan lokasi penelitian di Kepolisian Daerah D.I.Yogyakarta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, dan Kantor merek pakaian Kick Denim. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pemegang hak atas merek mendapat kepastian Perlindungan Hukum oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 sejak pendaftaran merek tersebut di terima oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM hingga jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama Perlindungan Hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mencakup pengaturanÂ bentuk-bentukÂ pelanggaranÂ terhadapÂ merek,Â sanksiÂ pidanaÂ atasÂ pelanggaranÂ terhadap merek, pemberian hak kepada pemegang hak atas merek yang hak nya dilanggar untuk melakukan gugatan perdata melalui Pengadilan Niaga, melakukan Tuntutan Pidana dengan membuat aduan kepada Kepolisian ataupun memilih jalur Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM sebagai otoritas Negara dibidang merek membantu pemegang hakÂ atasÂ merekÂ membuktikanÂ haknyaÂ denganÂ caraÂ memberikanÂ segalaÂ bantuanÂ administrasiÂ yang diperlukan untuk proses pembuktian sebuah merek .Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Pemegang Hak Atas Merek; Tindak Pelanggaran Merek

AKIBAT HUKUM PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT PENGADILAN NIAGA NOMOR 03/Pdt/Sus-Pailit/2015/PN.NIAGA.SMG TERHADAP HARTA KEKAYAAN DEBITUR SERTA PERBUATAN HUKUM DEBITUR ,, Readytya Aji; ,, Albertus Sentot Sudarwanto
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i1.30136

AbstractThis article aims to know the legal consequences of the verdict of bankruptcy declaration of Debtorâ€™s assets as well as the legal actions of the debtor. The purpose of the legal consequences is the rights and obligations arising after the Debtor has been given the verdict of bankruptcy declaration. This research is descriptive normative legal research. The types and sources of data used are secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The data collection techniques used are document studies and literature study, research instrument is the Commercial Court Judgment Number 03 / Pdt.Sus-Bankrupt / 2015 / PN.NIAGA.SMG. The analytical technique used is deductive syllogism. The verdict regarding the bankruptcy lawsuit against PT. Riverside Indonesia as Defendant and 2 of its Creditors as Plaintiff. The result of this research is that there are some legal consequences of the verdict of bankruptcy declaration to Debtorâ€™s property as well as legal actions of Debtor, that is, among others, bankruptcyÂ decisionsÂ whichÂ canÂ beÂ executedÂ immediately,Â publicÂ confiscationÂ ofÂ Debitorâ€™sÂ property, loss of Debtorâ€™s authority over the control of his property, legal consequences against the engagement after bankruptcy, the legal consequences for the payment of the debtorâ€™s debtorâ€™s account, the legal consequences of the previous court decision, force the agency / gijzeling, and actio pauliana in bankruptcy.Keywords : Bankruptcy, Legal Consequences, Debtor, The Debtorâ€™s AssetsAbstrakArtikel ini bertujuan mengetahui akibat hukum putusan pernyataan pailit terhadap harta kekayaan Debitor serta perbuatan hukum Debitor. Maksud dari akibat hukum tersebut yaitu hak dan kewajiban apa yang ditimbulkan setelah Debitor dijatuhi putusan pernyataan pailit. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan studi kepustakaan, instrumen penelitian adalah Putusan Pengadilan Niaga Nomor 03/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.NIAGA.SMG. Teknik analisis yang digunakan adalah deduktif silogisme. Putusan tersebut mengenai gugatan pailit terhadap PT. Riverside Indonesia sebagai Tergugat dan 2 orang Kreditornya sebagai Penggugat. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa akibat hukum dari putusan pernyataan pailit terhadap harta kekayaan Debitor serta perbuatan hukum Debitor, yaitu antara lain putusan pailit yang dapat dijalankan serta merta, sitaan umum atas harta kekayaan Debitor, hilangnya wewenang Debitor atas penguasaan harta kekayaannya, akibat hukum terhadap perikatan setelah pailit, akibat hukum terhadap pembayaran piutang Debitor pailit, akibat hukum terhadap penetapan putusan pengadilan sebelumnya, paksa badan / gijzeling, dan actio pauliana dalam kepailitan.Kata Kunci : Kepailitan, Akibat Hukum, Debitor, Harta Kekayaan Debitor

Developing Distributorless Ignition System Learning Media for Automotive Engineering Students Sudarwanto Sudarwanto; Tafakur Tafakur
Jurnal Taman Vokasi Vol 7 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

This study aims to: (1) develop a learning media for practicing Distributorless Ignition (DLI) system for automotive engineering students and (2) identify the feasibility of the learning media for practical purpose in the classroom activities. The procedures of this research and development (RnD) study refers to the steps of product development by Borg and Gall (2007). A questionnaire was utilized to measure the learning media feasibility. Furthermore, there were media experts, content experts, and students as the user participated to evaluate and give feedback for the learning media improvement during the product development. The results reveal that (1) the distributorless ignition system learning media displays a systematic arrangement of the DLI components on acrylic boards accompanied by symbols of electrical components and (2) the product developed was suitable to facilitate studentsâ€™ learning activity.Â The content and media experts scored the learning media as very feasible (7.59 & 7.06), the average score of the response of small class users was 6.14 (feasible), and the scores of large class respondents were 6.80 (very decent). It can be concluded that the DLI learning media can be used to support the instructional activity for ignition system.

PENGUATAN KARAKTER MANDIRI, DISIPLIN, KERJASAMA DAN KREATIF (“MARIKERJA KREATIF”) MELALUI LESSON STUDY PADA PEMBELAJARAN TEKNOLOGI SEPEDA MOTOR Yosep Efendi; Sudarwanto Sudarwanto
Jurnal Pendidikan Vokasi Otomotif Vol 1, No 1 (2018): (November)
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/jpvo.v1i1.21786

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi karakter yang relevan, menguatkan karakter dan mengetahui pengaruh penguatan karakter “MARIKERJA Kreatif” (Mandiri, Disiplin, Kerjasama dan Kreatif) terhadap motivasi kewirausahaan mahasiswa. Penelitian ini dilakukan di Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif FT UNY. Metode penelitian dengan lesson studi pendekatan Project Based Learning. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan data dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif. Hasil penelitian ini adalah (1) kompetensi Perawatan dan Perbaikan Sistem Bahan Bakar relevan untuk penguatan karakter mandiri. Karakter Mandiri dikuatkan pada kompetensi sistem pelumasan dan pembuatan laporan praktikum. Karakter kerjasama dikuatkan pada kompetensi mekanisme Katup sedangkan karakter kreatif dikuatkan pada overhaul mesin dan penyusunan rencana bisnis bengkel sepeda motor. (2) Karakter Mandiri, Disiplin, Kerjasama dan Kreatif (MARIKERJA Kreatif) dapat dikuatkan dalam kompetensi Tune Up Sepeda Motor. (3) Lesson study dapat menguatkan karakter kerjasama (0,86 poin), kedisiplinan (0,75 poin), kemandirian (0,86 poin) dan kreatifitas (1,5 poin ). (4) Kegiatan Lesson Studi berbasis penumbuhan karakter dengan tema “MARIKERJA Kreatif” ini dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan mahasiswa.Kata kunci: mandiri, disiplin, kerjasama, kreatif, kewirausahaan

Title

Found 31 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 31 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 31 Documents
Search