Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Scientia Business Law Review

Debtors’ Protection on Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations: A Case Study in Indonesian Financing Sector Sinaga, Henry Dianto P.; Emirzon, Joni
Scientia Business Law Review (SBLR) Vol. 1 No. 3 (2022): Scientia Business Law Review
Publisher : Scientia Integritas Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56282/sblr.v1i3.502

Abstract

Lawsuits of Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang or PKPU) are still easy weapons for financial institutions against debtors who are in arrears in paying their debts. In fact, a settlement can be made that should not impose further losses on the debtor, who has to sign a contract that benefits the creditor. Based on normative juridical studies, two conclusions are produced. First, the Bankruptcy and PKPU Law, Consumer Protection Law, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Law, P2SK Law, and POJK-7/POJK.05/2022 have not been able to protect debtors in the financing sector in the event of a bankruptcy and PKPU lawsuit. Second, ideally, consumer protection in the event of bankruptcy and PKPU in the financing sector in Indonesia is carried out by making regulations that enable consumers to report injustices they receive to independent consumer protection institutions and commercial courts and dispute resolution institutions between consumers as debtors and creditors. It must implement electronic options to provide certainty of justice and public benefits to the parties, especially consumers. It is recommended that in the future, there be recommendations from independent consumer protection institutions regarding standard contracts for financial institutions as well as commercial courts and online dispute resolution institutions.
Merger Perseroan Terbatas dalam Kaitannya dengan Hukum Perdata dan Fungsi Mengatur Pajak di Indonesia Sinaga, Henry Dainto P.; Joni Emirzon; Arfianna Novera
Scientia Business Law Review (SBLR) Vol. 2 No. 3 (2023): Scientia Business Law Review
Publisher : Scientia Integritas Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56282/sblr.v2i3.575

Abstract

Merger Perseroan Terbatas (PT) merupakan strategi restrukturisasi korporasi yang krusial dalam memperkuat efisiensi operasional dan ketahanan usaha. Namun, merger tidak hanya berdampak secara korporatif, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum di bidang perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara merger dan fungsi regulerend (mengatur) pajak dalam sistem hukum Indonesia. Dengan pendekatan yuridis normatif dan kebijakan fiskal, studi ini mengevaluasi efektivitas kebijakan pajak dalam mengarahkan merger menuju konsolidasi ekonomi tanpa mengorbankan keadilan fiskal. Temuan menunjukkan bahwa merger berpotensi menimbulkan objek dan kewajiban pajak baru, serta memperlihatkan kebutuhan akan harmonisasi aturan hukum dan kebijakan insentif perpajakan. Selain itu, fungsi regulerend pajak terbukti menjadi instrumen strategis untuk mengarahkan perilaku korporasi, sejalan dengan teori Musgrave dan prinsip-prinsip good tax policy. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan integrasi antara regulasi merger dan perpajakan menjadi kunci untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui restrukturisasi usaha yang efisien dan adil.