Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

KEABSAHAN HASIL ANALISIS AUDIO FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Adila Perma Ayunda; Alvi Syahrin; Edi Yunara; Ekaputra Ekaputra
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 7 No. 4 (2024): November 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2346

Abstract

Abstract: Forensic audio is used to analyze sounds to show ownership of the sound, which can shed light on the occurrence of a crime and will ultimately be used as evidentiary material. Proving a criminal act will always be related to the presence of evidence. The function of evidence itself is to prove whether or not someone committed a criminal act. By carrying out forensic audio analysis correctly, the results of forensic audio analysis of the sound can be used as evidence. The research method used in writing this thesis is a normative juridical legal research method which is descriptive analytical in nature by conducting library research to obtain the required secondary data, including primary, secondary and tertiary legal materials related to the problem. All data was collected using library research and field research data collection methods. Based on the results of the research, it shows that the results of forensic audio analysis as evidence in criminal acts of corruption have strength after sound analysis has been carried out using the following stages. Used in accordance with the Standard Operating Procedure (SOP). Keywords: Forensic Audio, Evidence, Crime, Corruption Abstrak: Audio forensik digunakan untuk menganalisis suara untuk menunjukkan kepemilikan suara, yang dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian. Pembuktian suatu tindak pidana akan selalu berkaitan dengan adanya alat bukti. Fungsi alat bukti itu sendiri adalah untuk membuktikan benar atau tidaknya seseorang melakukan tindak pidana. Dengan melakukan analisis audio forensik dengan benar maka hasil analisis audio forensik terhadap suara tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan melakukan penelitian kepustakaan guna memperoleh data-data sekunder yang dibutuhkan, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terkait dengan permasalahan. Keseluruhan data dikumpulkan dengan menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research).Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil analisis audio forensik sebagai alat bukti dalam tindak pidana korupsi, memiliki kekuatan setelah dilakukan analisa suara dengan tahapan-tahapan yang digunakan sesuai dengan Standart Operating Procedure (SOP). Kata kunci: Audio Forensik, Alat Bukti, Tindak Pidana, Korupsi
ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT PEMBUANGAN LIMBAH B3 OLEH KAPAL ASING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF Imam Tauhid Lubis; Alvi Syahrin; Suhaidi Suhaidi
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 9 No. 1 (2026): February 2026
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v9i1.5860

Abstract

Abstract: The main challenge in managing the EEZ is law enforcement. Pollution, illegal fishing, and excessive exploitation of resources often occur in this area. Therefore, the state must have sufficient capacity to monitor and enforce the law to protect the marine ecosystem. Effective law enforcement in the EEZ also requires international cooperation, especially when pollution or resource exploitation issues involve more than one country. The unclear regulation of the area of duty between law enforcement agencies that have similar duties, functions, and authorities in the Indonesian Exclusive Economic Zone (EEZ) has led to disharmony and overlapping authorities in the implementation of law enforcement. This study aims to determine the normative juridical research method, namely a method that refers to legal norms carried out by means of literature studies related to the problems studied, this study has a descriptive nature, and the data is analyzed qualitatively. The research results indicate that there is overlapping authority in conducting investigations in the EEZ, particularly in cases of pollution caused by the illegal dumping of hazardous waste by foreign vessels carrying out transshipment, which damages the ecosystem. This creates overlapping authority in investigations, necessitating harmonization and clear regulatory reform to determine the authority to conduct investigations in the EEZ. Keywords: Exclusive Economic Zone, Environmental Pollution, Hazardous Waste Abstrak: Tantangan utama dalam pengelolaan ZEE adalah penegakan hukum. Pencemaran, penangkapan ikan ilegal, dan eksploitasi sumber daya yang berlebihan sering kali terjadi di wilayah ini. Oleh karena itu, negara harus memiliki kapasitas yang cukup untuk mengawasi dan menegakkan hukum guna melindungi ekosistem laut. Penegakan hukum yang efektif di ZEE juga memerlukan kerjasama internasional, terutama ketika masalah pencemaran atau eksploitasi sumber daya melibatkan lebih dari satu negara. Ketidakjelasan pengaturan wilayah tugas antar lembaga penegak hukum yang memiliki kesamaan dalam tugas, fungsi, dan wewenang di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia telah menimbulkan disharmoni dan tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan penegakan hukum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode yang mengacu pada norma-norma hukum yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini memiliki sifat deskriptif, serta data yang dianalisis secara kualitatif Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadi tumpang tindih kewenangan dalam melakukan penyidikan di zee terutama pada kasus pencemaran oleh pembuangan limbah b3 oleh kapal asing yang melakukan transihpment secara illegal yang merusak ekosistem menyebabkan tumpang tindih kewenangan dalam penyidikan sehingga perlunya harmonisasi dan reformasi regulasi yang jelas untuk menentukan kewenangan melakukan penyidikan di zee Kata Kunci : Zona Ekonomi Eksklusif, Pencemaran lingkungan, Limbah B3