Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.252
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Ahkam: Jurnal Hukum Islam AL-HUKAMA´ al-Afkar, Journal For Islamic Studies Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam El-Iqtishady AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah International Journal of Integrative Sciences IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law
Hakim, Atang Abdul
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
MODEL TRANSAKSI AL-RAHN PERSPEKTIF NASH DAN AL-QANUN Royani Royani; Asep Dadang Hidayat; Irvan Hilmi; Ahmad Hasan Ridwan; Atang Abdul Hakim
Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 7 No. 01 (2023): Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/ad.v7i01.4050

Abstract

Praktek ekonomi ditengah-tengah masyarakat terus mengalami berkembangan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Begitu juga dengan praktek rahn (gadai) dahulu hanya baru berkutat antar individu dengan individu, tetapi kini praktek Rahn (gadai) selain antar individu juga antar individu dengan lembaga atau lembaga dengan lembaga. Dimasa kini pun praktek rahn ada yang dipakai hanya sebagai produk pelengkap dan adajuga sebagai produk tersendiri. Pembiayaan yang disertai rahn (gadai)  (al-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn) dibolehkan hanya atas dasar hutang-piutang (al-Dain) yang timbul karena akad Qard (pinjaman), jual beli (al-bai’) yang tidak tunai atau sewa-menyewa (ijarah) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai. Penelitian ini menggunakan penelitian studi literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari jurnal, buku, dokumentasi dan internet yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. 
ANALISIS NORMA NASH DAN QANUN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Suradi Suradi; Setiadi Setiadi; Ahmad Hasan Ridwan; Atang Abdul Hakim
Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 7 No. 01 (2023): Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/ad.v7i01.4062

Abstract

Al-Qur’an sebagai nash menjadi sumber pokok seluruh hukum mengurai dasar-dasar hukum, seperti perintah memenuhi janji dan penegasan halal haramnya jual beli dan riba. Kedua As-Sunnah, yakni segala hal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw. baik ucapan, perbuatan ataupun takrirnya. Ketiga Ijma, dan keempat Ijtihad dan Qiyas. Ijtihad meyakini sebagian pada proses interpretasi, dan sebagian pada deduksi analogis dengan penalaran. Sedangkan qiyas merupakan analogi atas sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya berdasarkan ‘illatul hukmi. Dasar illatul hukmi inilah mendorong terjadinya perkembangan pemikiran ekonomi syariah semakin deras. Dan perkembangan ini membutuhkan dukungan hukum, yakni qanun sebagai peraturan perundang-undangan antara lain bidang ekonomi syariah, seperti: Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang penanganan sengketa ekonomi syariah. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, semakin menguatkan landasan hukum ekonomi syariah negeri ini. Tujuan penelitiana adalah untuk menjelaskan perkembangaan hukum ekonomi syariah dari perspektif nash dan qanun, melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, yakni menelusuri asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukum filosofis yuridis. Hasil penelitian dan pembahasan mengungkap adanya eksistensi hukum ekonomi syariah yang sesungguhnya telah bertumbuh kuat sekalipun pemberlakuannya masih bersifat sektoral, pragmatis, normatif, dan formalistik.
REVITALISASI PERBUATAN HUKUM DALAM AKAD PEMBIAYAANMURABAHAH PERBANKAN SYARIAH Moh. Asep Zakariya Ansori; Lina Pusvisasari; Ahmad Hasan Ridwan; Atang Abdul Hakim
Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 7 No. 01 (2023): Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/ad.v7i01.4070

Abstract

Pembiayaan murabahah merupakan produk penting bank syariah guna mendistribusikan dana kepada para nasabah perbankan tersebut. Pembiayaan ini tentu mengacu fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Standar Produk Perbankan Syariah. Perspektif fiqh, marabahah sebagai transaksi jual beli dimana barang mesti ada di antara bank dengan nasabah, tetapi secara praktik adalah penyaluran dana karena bank sebagai mediator yang tidak mempunyai barang, sehingga bank bersandar pada akad wakalah untuk menyalurkan dana dan mendapatkan keuntungan dari jual beli tersebut. Berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa pembiayaan murabahah bil wakalah masih tidak selaras dengan prinsip syariah, bahkan implementasinya tercemar oleh moral hazard, dimana penyaluran dana tanpa ada jual beli barang sebagaimana tertulis dalam akad. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan metode deskriptif menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dengan menggunakan pendekatan ushul fiqh, penulis melakukan content analysis terhadap norma hukum pembiayaan murabahah. Penelitian ini mengalisis legal standing subjek hukum, hubungan hukum dan menentukan perbuatan hukum sebagai sebuah akad pembiayaan murabahah. Kebaruan    dari penelitian ini adalah rukun syarat pembiayaan murabahah terdiri dari empat pihak dan sebelas perbuatan hukum. Revitalisasi dari penelitian ini yaitu DSN-MUI dan OJK perlu  membuat legal standing pelaku pembiayaan, bukan hanya bank dan nasabah, serta memasukkan sebelas perbuatan hukum sebagai rukun atau syarat baru dari akad pembiayaan murabahah,    agar sesuai dengan prinsip syariah.
TRANSFORMATION OF IJARAH CONTRACT: The Review of The Concept and Its Implementation in Islamic Banking Ade Nur Rohim; Atang Abdul Hakim
AL-TAHRIR Vol 23 No 1 (2023): Islamic Studies
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/altahrir.v23i1.5726

Abstract

Innovations in sharia banking products and services in Indonesia continue to experience significant developments. This is important to do to answer the needs of recent financial transactions. Various financing products with various contracts have been applied by Islamic financial institutions. One of the products developed is ijarah-based financing. However, different viewpoints regarding the legal validity of ijarah with its various types are still being discussed among academics and practitioners. The concept of ijarah itself was practiced in early Islamic era and continues to be practiced today in various contemporary financial transactions. This study aims to review the process of transforming ijarah principles to the development of their varieties, as well as related legal and regulatory provisions as a basis for implementation in the development of financing products in Islamic banking and finance. This research was a qualitative research using a literature study approach with descriptive analysis. This study concludes that several texts from the al-Qur'an and Sunnah explain the concept of ijarah and its permissibility according to sharia. Nash explains at least two types of ijarah, namely ijarah in service and asset leases. Both were revealed in the provisions contained in the KHES, PBI, as well as several DSN MUI fatwas. These regulations form the basis for implementing ijarah, IMBT, and IMFD in various sharia banking products and services.
Sharia Cooperative Business Dispute Resolution in Indonesia Accepted Under the Guidelines of Sharia Economic Law Nurjamil; Oyo Sunaryo; Atang Abdul Hakim
International Journal of Integrative Sciences Vol. 3 No. 1 (2024): January 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/ijis.v3i1.7746

Abstract

The purpose of this study was to clarify how Sharia Economic Law is used to settle disputes involving cooperative businesses in Indonesia. This study uses a qualitative approach to the literature to investigate secondary data sources pertaining to Indonesian legislation and regulations pertaining to commercial conflict resolution. The findings demonstrated the crucial role that sharia cooperatives play in the Islamic economic system, particularly as a substitute finance source for the lower middle class. According to Indonesia's legal system, sharia business disputes, including those involving sharia cooperative businesses, can be settled through family mediation, legal proceedings in religious courts with absolute jurisdiction, arbitration, or alternative dispute resolution organizations like LAPSPI (banking), BMAI (insurance), BMDP (pension funds), BAPMI (capital market), BMPPVI (venture capital), and BAMPPI (guarantee). The establishment of LAPS Cooperatives that mesh well with the cooperative's spirit and have access to human resources with expertise in sharia-based cooperative business become crucial factors to take into consideration. Sharia cooperatives are seen as a unique type of business entity that operate member-based businesses that simultaneously hold two statuses (owner and user) and cooperative wealth owned by all cooperative members who run their businesses according to sharia principles
Perwujudan Norma ZIS dan Implementasinya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Royani; Abdul Hamid Hakim, Atang
Al Barakat Vol 4 No 01 (2024): Al Barakat - Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59270/jab.v4i01.227

Abstract

Zakat, infaq, dan sadaqah (ZIS) merupakan konsep penting dalam Islam yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan membantu mereka yang membutuhkan. Dalam konteks ini, norma ZIS merujuk pada prinsip-prinsip dan aturan yang mengatur penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana ZIS. Norma ini berfungsi sebagai panduan bagi lembaga-lembaga pengelola zakat, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), agar dana ZIS dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran. Implementasi norma ZIS di BAZNAS memiliki peran krusial dalam memastikan efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat. Dengan mematuhi norma tersebut, BAZNAS dapat memastikan bahwa setiap proses, mulai dari penghimpunan hingga pendistribusian, dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat dan mendorong partisipasi yang lebih luas dalam menunaikan kewajiban zakat. Selain itu, penerapan norma ZIS juga memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. BAZNAS harus mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang diterima dan dikelola, serta memastikan bahwa dana tersebut disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh syariat Islam. Dengan mematuhi norma ZIS dan mengimplementasikannya dengan baik, BAZNAS dapat memenuhi harapan masyarakat dalam menjalankan tugas mulia ini. Hal ini tidak hanya mendukung pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan mempromosikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam tentang perwujudan norma ZIS dan implementasinya di BAZNAS. Peneliti kemungkinan melakukan wawancara, observasi, atau studi literatur untuk mengumpulkan data yang relevan dan memberikan analisis yang komprehensif.
Realization of ZIS Norms and Their Implementation at the National Zakat Amil Agency Royani; Oyo Sunaryo Mukhlas; Atang Abdul Hakim
al-Afkar, Journal For Islamic Studies Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/afkarjournal.v7i2.1107

Abstract

This paper discusses the embodiment of Zakat, Infaq, and Sadaqah (ZIS) norms and their implementation at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS). ZIS norms are the principles governing the collection, management and distribution of zakat, infaq and sadaqah in Muslim society. Implementing ZIS norms is important to ensure effectiveness and transparency in managing zakat funds. The method used in this study is a qualitative descriptive method using a descriptive analysis approach which aims to provide an overview of the structure of the data obtained. In conclusion, the embodiment of ZIS norms and their implementation at BAZNAS is very important to ensure effective, transparent and accountable zakat management. By complying with these norms, BAZNAS can carry out its duties properly and meet the community's expectations in channeling zakat funds to those entitled to receive them.
The Effectiveness of Islamic Economic Law in The Application of the Halal Value Chain (HVC) Ecosystem in the Halal Food and Beverage Industry in Indonesia Abdul Barri; Hadiat Hadiat; Sofian Al-Hakim; Atang Abdul Hakim
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): PENA JUSTISIA
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i1.2931

Abstract

Indonesia's potential in the halal industry at this time is very calculated, because Indonesia is the country with the largest Muslim population in the world. This role should not only be seen as a captive market, but also should encourage the growth of the halal industry in Indonesia that is able to compete globally.  But in reality, currently Indonesia's halal food and beverage industry has not been included in the top 10 countries with the best halal food and beverage performance in the world. Whereas on the other hand, Indonesia actually has a great opportunity to develop halal products in this sector. The purpose of this study is to determine the effectiveness of Islamic economic law in the application of the halal value chain (HVC) ecosystem in the halal food and beverage industry in Indonesia.  This research method uses a qualitative type of research with a descriptive analysis approach.  The implementation of this researchwas carried out at food and beverage companies in Indonesia. The subject of the study was the Head of General Affairs of  halal food and beverage managers and halal food and beverage  employees  in Indonesia. The subject was taken by purposive sampling. The researcher's goal  is to take the problems that exist in the Indonesian halal food and beverage industry by implementing the Halal Value Chain ecosystem.  Data collection techniques were carried out by observation, interviews, and questionnaires conducted to the Head of General Affairs of the food and beverage industry. The results of this study show that based on data from the Central Stastistic Agency (BPS) related to the Data on the Number of Halal Food and Beverage Exports in 2022 After the implementation of HVC shows that there is an increase in the export process and a reduction in the Import process, this means that the application of HVC in halal food and beverages in Indonesia is very influential so that it can increase the effectiveness of the halal product even though it has not fully run optimally.  The supporting factors for the success of HVC are government support, dedicated assets, information technology, human resource management, collaborative partnerships, halal certification and halal traceability
Tracing the Equity on Islamic Heirs: The Reach of Inheritance of Substitute Heirs on the Compilation of Islamic Law Fajri, Muhammad; Mukhlas, Oyo Sunaryo; Hakim, Atang Abdul
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 13 No. 1 (2023): June
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2023.13.1.93-114

Abstract

The institutionalization of substitute heirs in Islamic inheritance law in Indonesia is a breakthrough based on the principles of justice and humanity for heirs who are left behind, but this regulation is considered vague, has multiple interpretations, and can even disrupt the basic principles of Islamic inheritance. The existence of regulations on substitute heirs is very influential in the distribution of inherited assets, as parties who were not entitled to inheritance become entitled to it. This is a normative study with statutory, conceptual, and political approaches. The results of the study indicate that the policy of forming a substitute heir law in terms of updating and developing Islamic inheritance law in Indonesia is inseparable from the situation and condition of legal requirements, which are more or less influenced by the values that live in society and the continuous developments in society itself, especially in aspects of justice. However, the regulation needs to be revised or corrected in the content of the article so that it is right on target and does not have multiple interpretations within its reach, so that it is in line with the objectives of the law, namely justice, benefit, and legal certainty.
Analisis Bankir Syariah sebagai Nazir Wakaf Uang Pada Bank Syariah di Indonesia) Ishandawi, Ishandawi; Hakim, Atang Abdul; Muharni, Yusraini
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol 10, No 1 (2024): JIEI : Vol.10, No.1, 2024
Publisher : ITB AAS INDONESIA Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/jiei.v10i1.11670

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengkaji peluang perbankan syariah menjadi Nazir wakaf Uang Mengkaji keunggulan bankir syariah sebagai Nazir wakaf Uang. Objek penelitian adalah perbankan syariah di Indonesia, Metode Penelitian kualitatif, informan penelitian stakeholder perbankan syariah dengan kolektif data berupa wawancara dan data dokumentasi. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian menggunakan stakeholder theory dan agency Theory. Hasil penelitian membuktikan bankir perbankan syariah sangat berpeluang mengelola dana wakaf uang secara profesional sehingga dapat membentuk dana abadi dan merupakan sumber dana murah bagi perbankan syariah. Keuntungan Bankir syariah sebagai wakaf uang pertama dikelola oleh Lembaga profesional dan kredibel. Kedua Meningkatkan kepercayaan wakif untuk menyalurkan dana wakafnya. Ketiga Memiliki tingkat risiko rendah karena dikelola secara profesional dan akuntabel. Keempat Memberikan jaminan kepada maukuf alaih sebagai orang yang berhak menerima manfaat dari wakaf uang. Implikasi penelitian Sebagai inovasi produk baru menghimpun dana Masyarakat dalam bentuk dana abadi dan sumber dana murah sehingga memberikan keuntungan ganda bagi perbankan syariah produk penghimpunan dana abadi dan murah ini tidak dimiliki oleh perbankan konvensional. Limitasi penelitian ini, terkendala dengan regulasi sehingga bankir syariah belum dapat menjalankan fungsi nazir wakaf uang, sehingga dihimbau kepada stakeholder dapat seperti Otoritas jasa Keuangan, Badan wakaf Indonesia dan praktisi perbankan untuk mendorong regulasi menjadikan bankir syariah sebagai nazir wakaf uang. Keywords: Nazir wakaf uang, Bankir Syariah, Teori stakeholder dan teori agensi
Co-Authors Abdul Barri Ade Nur Rohim agus darmawan Ahmad Ibrizul Izzi Aris Fauzin Dodi Yarli Rusli fadillah mursid Hadiat Hadiat Hidayat, Asep Dadang Irvan Hilmi Ishandawi, Ishandawi Isnayati Nur Jajang Herawan Koko Komaruddin, Koko Lina Pusvisasari M Maulana Darsono Moh. Asep Zakariya Ansori Mugni Muhit Mugni Muhit Muhammad Fajri Muhammad Fajri Muhammad Yunus Muharni, Yusraini Mukhlas, Oyo Sunaryo Neni Hardiati Nur Irmandi Nurjamil Oyo S. Mukhlas Oyo Sunaryo Rani Mariana Ridwan, Ahmad Hasan Royani Royani Royani Setiadi Setiadi Sofian Al-Hakim Suradi Suradi Syamsurijal Witro, Doli ZULHAM WAHYUDANI, ZULHAM