Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.248
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ekonomi Pembangunan Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara Pembaharuan Hukum Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton PALAR (Pakuan Law review) Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurnal Hukum Jurisdictie Jurnal Ilmu Administrasi Negara Innovative: Journal Of Social Science Research Kajian Akuntansi
Syarif Fadillah
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Analysis Of The Protection Of Workers' Rights In The Indonesian Labor Law Japar, Muhammad; Fauziah, Fauziah; Lubis, Efrida; Fadillah, Syarif; Hermanto, Hermanto; Patras, Yuyun Elizabeth
PALAR (Pakuan Law review) Vol 11, No 1 (2025): Volume 11, Number 1 January-March 2025
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v11i1.11749

Abstract

ABSTRACTThis study analyzes the protection of workers' rights in the Indonesian Manpower Law, focusing on basic workers' rights, implementation challenges, and recommendations for improving effectiveness. The method used is normative juridical with qualitative data analysis. The study results indicate that although labor regulations are available, their implementation is still weak. Minimum wages are often unmet, especially in the informal sector, due to weak supervision and low worker awareness of their rights. Social security is hampered by low company compliance and administrative constraints, while occupational safety and health (K3) standards are poorly implemented, as seen from the high number of work accidents. The right to leave, rest time, and freedom of association are also often ignored, with union busting still rampant. This study recommends stricter supervision, increased worker literacy, and collaboration between the government, employers, and trade unions to improve the implementation of regulations. These steps are expected to enhance the protection of workers' rights, support their welfare, and encourage sustainable economic growth. Keywords : Protection, Workers' Rights, Employment Law.
Penerapa Restoratif Justice Pada Tindak Pidana Penggelapan Di Tingkat Penuntutan (Studi Penghentian Penuntutan Kepada Kejaksaan Pariaman Nomor: 2524/1.3.13/EOH.2/9/2020) Dan Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin Nomor: PRINT-238/0.3/10/EON.1/09/2020) Fauzy Pratama; Nurwidiantmo Nurwidiantmo; Syarif Fadillah
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol. 5 No. 2 (2023): Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Dunia Digital
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v5i2.137

Abstract

Hukum dan keadilan adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Praktik pemberian maaf dalam penyelesaian tindak pidana, pada prinsipnya telah ada dalam berbagai khasanah budaya masyarakat tradisional di Indonesia. Pemberian maaf yang merupakan inti dari keadilan restoratif, meskipun lebih banyak dilakukan di luar proses peradilan negara, akan tetapi sedikit banyaknya mempengaruhi proses peradilan dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana tertentu. Rumusan masalahnya adalah sebagai berikut : (1) Bagaimana pengaturan pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia? (2)Apakah bisa dalam peradilan dilakukan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana penggelapan? (3)Bagaimana penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia tentang keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan oleh Jaksa Penuntut Umum? Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen atau data kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan metode interpretasi hukum dan metode penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan (1) Kedudukan restorative justice di Indonesia diatur secara tegas dalam gamblang dalam berbagai peraturan perundang-undangan (2) Dengan dilakukannya Penerapan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana penggelapan memberikan keleluasan kepada masyarakat dalam menyelesaikan masalah masyarakat dalam komunitas masyarakat sendiri (3) Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai suatu bentuk Mediasi memungkinkan digunakan dalam proses penyelesaian perkara penggelapan diluar pengadilan konvensional tanpa melalui pemidanaan.
Analisis Yuridis Unsur Pemberat Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Hendra Ardiansyah; Zainal Hosein; Syarif Fadillah
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol. 5 No. 2 (2023): Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Dunia Digital
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v5i2.141

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Hal ini beralasan karena perbuatan korupsi menimbulkan dampak yang sangat luar biasa bukan saja dapat merugikan keuangan negara tetapi juga dapat menimbulkan kerugian-kerugian pada perekonomian rakyat. Sebagai kejahatan yang luar biasa tersebut maka perbuatan korupsi penanganannya harus luar biasa pula. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Dalam setiap kejadian konkrit pasti setiap orang berharap akan dilaksanakannya suatu hukum. Masyarakat berharap dengan adanya kepastian hukum, akan lebih menjaga ketertiban yang lebih baik.Perumusan masalahnya adalah sebagai berikut : (1) Bagaimana analisis yang menjadi unsur pemberat pidana korupsi di Indonesia? (2) Bagaimana hukum pidana bagi koruptor di Indonesia dengan unsur pemberat dilihat dari segi hak asasi manusia? Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif yang mengkaji data yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan : (1) Pola pemberatan pidana dalam Undang-Undang Pidana Khusus menunjukkan kecenderungan bahwa pembentuk undang-undang sama sekali tidak menggunakan “pola” dalam menentukan ancaman pidana khusus, (2) Kasus korupsi, secara langsung maupun tidak langsung akan diikuti oleh pelanggaran HAM. Perbuatan korupsi selalu berawal dari adanya penyalahgunaan kekuasaan, artinya pelaku korupsi biasanya dilakukan oleh para pemegang kekuasaan.
Pro Kontra Hukuman Mati (Suatu Analis Hukum Perkara Ferdy Sambo) Syarif Fadillah
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol. 4 No. 2 (2022): Aspek Hukum Pidana Dalam Era Digital
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v4i2.149

Abstract

Hukuman Mati di Indonesia selalu menjadi perdebatan yang terus menerus dikalangan para Pakar Hukum, Praktisi Hukum dan juga pada masyarakat pada umunya. Ada kalangan/golongan yang mendukung (Pro) diterapkannya hukuman mati, tetapi tidak sedikit yang mengiginkan hukuman mati ditiadakan/dihapus (Kontra). Perubahan hukuman pada kasus Ferdy Sambo dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup, merupakan bukti konkrit adanya kalangan/golongan yang Pro dan Kontra hukuman mati. Dalam peraturan perundanga-undangan yang berlaku di Indonesia (hukum positif), hukuman mati merupakan hukuman yang dibolehkan dijatuhkan kepada masyarakat yang melanggar dan/atau yang melakukan kejahatan Narkotika, Terorisme, Pembunuan Berencana, Kejahatan Mengenai Keamanan Negara dan Korupsi. Ironisnya dalam praktek hukuman mati masih dualisme, ada yang betul-betul ditegakkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, ada yang tidak (diubah menjadi hukuman seumur hidup atau hukuman penjara dalam waktu tertentu). Dengan adanya kalangan/golongan yang menginginkan hukuman mati tetap ditegakkan/diberlakukan, dan ada juga yang menginginkan hukuman mati ditiadakan/dihapuskan. Terlepas dari persoalan Pro Kontra Hukuman Mati, yang paling esensial adalah memandang bagaimana hukuman mati itu sebagai suatu hukuman, dan masih layakkah hukuman mati diterapkan, khususnya di Indonesia ?
Co-Authors Abdul Rahman Agus Santosa Aji Fajar Suryo Antoro Ami Pujiwati Darmanto ' Dedy Juaniadi Dedy Juniadi Destiana Destiana Destiana, Destiana Dwi Rahmawati Dwiyani Hadiwidjaja, Rini Efridani Lubis Fadilla, Sarah Fauziah Fauziah Fauzy Pratama Hendra Ardiansyah Hermanto Hermanto Husna Puteri P Husna Putri Pertiwi Intihani, Siti Nur Ismulyaty, Sri Jasrial Jufri Yandes Laras Ayu Andini Lubis, Efrida Muhammad Japar muhtarom Nurhayati, Sayafiqoh Nurhayati, Syafiqoh Nurwidiantmo Nurwidiantmo Ridha Azka Raga Salamah, Ade YUYUN ELIZABETH PATRAS, YUYUN ELIZABETH Zainal Hosein