Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.225
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Progresif Pandecta Abdimas Rekayasa: Jurnal Penerapan Teknologi dan Pembelajaran The POLITICS : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Sriwijaya Law Review Journal of Indonesian Legal Studies Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Jambura Law Review Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Jurnal Hukum Acara Perdata Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Law Research Review Quarterly Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Indonesian Journal of Law and Policy Studies Borobudur Law Review IBLAM Law Review Jurnal Bina Desa Annual Review of Legal Studies SASI Journal of Law and Legal Reform The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Jurnal Abdimas Journal of Private and Commercial Law Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services The Digest: Journal of Jurisprudence and legisprudence JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Law Research Review Quarterly Nawadeepa: Jurnal Pengabdian Masyarakat Unnes Law Journal : Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang
Nurul Fibrianti
Faculty Of Law, Universitas Negeri Semarang
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 65 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 65 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Cross-Border Trade Disputes: A Comparative Analysis of Indonesia and Australia Riyanto, R Benny; Laryea, Emmanuel; Fibrianti, Nurul; Latifiani, Dian
Journal of Indonesian Legal Studies Vol. 9 No. 1 (2024): Navigating Legal Landscapes: Exploring Justice Development in Indonesia and the
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jils.vol9i1.6454

Abstract

This comparative analysis delves into the intricate landscape of cross-border trade disputes, focusing on Indonesia and Australia. As two significant players in the global trade arena, understanding their dispute resolution mechanisms is crucial for fostering bilateral and multilateral trade relationships. The study examines the legal frameworks, institutional mechanisms, and cultural factors influencing trade dispute resolution in both countries. Indonesia's approach may reflect its unique socio-political context, while Australia's system could showcase its commitment to transparency and adherence to international trade norms. Key aspects explored include the role of governmental bodies, such as trade ministries and dispute settlement panels, as well as the utilization of alternative dispute resolution methods like arbitration and mediation. Moreover, the analysis delves into the effectiveness and efficiency of these mechanisms in resolving disputes promptly while maintaining fairness and equity for all parties involved. Comparisons are drawn between Indonesia and Australia in terms of legal precedents, enforcement mechanisms, and the level of stakeholder engagement in the dispute resolution process. Additionally, cultural nuances and historical contexts are considered to understand how these factors shape the negotiation and resolution of trade conflicts. By synthesizing these insights, the study aims to provide policymakers, trade practitioners, and academics with a comprehensive understanding of the strengths and weaknesses of each country's approach to cross-border trade dispute resolution. Ultimately, it seeks to contribute to the development of best practices and strategies for enhancing trade relations and promoting economic cooperation between Indonesia and Australia, as well as other nations globally.
Advocating for Excellence: Legal Strategies in Shaping Higher Education as a World-Class Research and Education Hub (Case of Indonesia, Oman, and United Arab Emirates) Riyanto, R Benny; Fibrianti, Nurul; Irawaty, Irawaty; Ezzerouali, Souad Ahmed; Sarhan, Adnan Ibrahim
Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Vol. 7 No. 2 (2025): Contemporary Issues on Advocacy and Legal Services
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijals.v7i2.35080

Abstract

This paper explores the role of legal strategies and advocacy in shaping higher education institutions into world-class research and education hubs, with a comparative focus on Universitas Negeri Semarang (UNNES) in Indonesia, Dhofar University in Oman, and the University of Sharjah in the United Arab Emirates. Central to this analysis is the development of Centers of Excellence (CoEs) as catalysts for academic innovation, international collaboration, and institutional prestige. The study investigates how legal frameworks—ranging from national laws to internal university policies—facilitate or hinder the strategic growth of CoEs in each context. It highlights how legal advocacy can drive policy reform, secure essential resources, safeguard intellectual property, and promote academic freedom and international accreditation. By examining case studies from the three institutions, the paper underscores the importance of legal professionals not only as compliance officers but as key actors in institutional transformation. Ultimately, the research demonstrates that a robust, forward-thinking legal strategy is essential to advancing the global aspirations of universities in emerging knowledge economies.
Legal Protection for Consumers against Misleading Information on Mobile Phone Product Warranties Based on Law Number 8 of 1999 (Study in Jepara Regency): Perlindungan Hukum Bagi Konsumen atas Informasi Menyesatkan Garansi Produk Handphone Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Di Kabupaten Jepara) Yusuf , Fiki Elfanda; Fibrianti, Nurul
Annual Review of Legal Studies Vol. 1 No. 3 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/arls.vol1i3.12802

Abstract

Perlindungan Konsumen bertujuan melindungi hak-hak konsumen. Di Kabupaten Jepara, konsumen handphone tidak mendapatkan hak-haknya karena pelaku usaha tidak memberikan informasi garansi yang benar dan jelas, dengan beberapa unit handphone dijual seolah masih bergaransi padahal masa garansinya sudah habis sehingga perlu mengkaji perlindungan hukum yang diberikan serta pengawasan. Tujuan penelitian ini yaitu (1) Mengetahui dan menganalisis perlindungan konsumen terhadap garansi produk handphone. (2) Mengetahui dan menganalisis pengawasan DISPERINDAG dalam Informasi menyesatkan garansi produk handphone di Kabupaten Jepara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didasarkan pada jenis penelitian hukum yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Adapun data sekunder menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Validitas data menggunakan teknik triangulasi, sedangkan analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyaknya konsumen yang tidak memahami ha-hak terkait konsumen. Selain itu, pelaku usaha tidak memberikan informasi yang jelas dan benar terhadap konsumen terkait informasi garansi. Pelaku usaha kurang memahami tanggung jawa pelaku usaha dan lebih mementingkan keuntungan tanpa mempertimbangkan hak-hak konsumen. Pengawasan yang dilakukan masih kurang efektif karena berbagai macam kendala. Beberapa kendala antara lain pengawasan terkait perdagangan handphone dengan informasi menyesatkan terkait garansi produk sebanyak satu kali dalam bebarapa tahun terakhir. Selain itu belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengawasan produk dan/atau jasa di daerah Jawa Tengah dan minimnya SDM serta anggaran. Simpulan dari penelitian ini adalah (1) Perlindungan hukum bagi konsumen atas informasi menyesatkan garansi produk handphone di Kabupaten Jepara berjalan belum maksimal, dimana masih terdapat perdagangan handphone dengan menggunakan informasi menyesatkan terkait garansi karena minimnya pengawasan yang dilakukan. (2) Minimnya anggaran untuk pengawasan dan pembinaan, serta reorganisasi yang mengintegrasikan BPSK ke dalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta luasnya wilayah yang harus dipantau, menyebabkan dinas terkait belum dapat melakukan pengawasan optimal terhadap perdagangan dengan informasi menyesatkan mengenai garansi produk handphone.
Literasi Keuangan Digital dalam Aspek Hukum Bagi Santri Pondok Pesantren As Shodiqiyyah Kota Semarang Suran Ningsih, Ayup; Kamal, Ubaidilah; Fibrianti, Nurul; Fiorentina, Prita
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 4 No. 4 (2023): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Meningkatnya transaksi keuangan melalui Internet telah menyebabkan perkembangan mengenai pembayaran digital. Berdasarkan POJK No.13 /POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, inovasi keuangan digital adalah kegiatan pemutakhiran proses bisnis dan model bisnis serta instrumen keuangan yang menghadirkan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan melalui melibatkan ekosistem digital. Penggunaan akses pembayaran digital melalui kartu debit, kartu kredit, dan layanan internet juga meningkat secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat atau pengguna jasa keuangan terhadap perkembangan teknologi dalam transaksi keuangan semakin meningkat. Dibandingkan dengan negara-negara dalam kelompok berpendapatan menengah ke bawah, penggunaan internet tercatat sebagai transaksi pembayaran yang lebih tinggi di Indonesia. Layanan keuangan digital adalah aktivitas pembayaran terbatas dan/atau layanan sistem keuangan yang dilakukan tidak melalui kantor fisik namun menggunakan sarana teknologi, termasuk layanan seluler dan web serta layanan pihak ketiga (agen), dengan tujuan melayani layanan unbanked dan underbanked. masyarakat.. Hadirnya Dompet Digital, Uang Elektronik, dan berbagai macam pinjaman online melatarbelakangi Tim Pengabdi untuk dapat memberikan Edukasi kepada Santri Pondok Pesantren Mitra terkait dengan aspek hukum yang menyertainya. Mitra dalam Pengabdian ini adalah Pondok Pesantren As Shodiqiyyah Kota Semarang. Tujuan dari pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakatan adalah untuk memberikan edukasi hukum dan meningkatkan literasi keuangan digital kepada Santri. Metode Pelaksanaan Pengabdian dengan memberikan ceramah seminar dan tanya jawab kepada Santri
Sosialisasi Upaya Pencegahan Stunting Melalui Pengenalan Makanan Sehat Untuk Ibu Dan Balita Di Desa Kebondalem Kabupaten Temanggung Musfika, Bella; Fibrianti, Nurul; Misrinah, Misrinah
Jurnal Bina Desa Vol 5, No 3 (2023): Vol 5, No 3 (2023) : Oktober
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jbd.v5i3.40799

Abstract

The issue of stunting is an important issue that has gone global. One of the factors is due to socioeconomic conditions with high levels of poverty and lack of knowledge. An important period that should continue to concern mothers is in the first 1000 days of the child's life. One way to reduce stunting rates is by socializing stunting prevention. This socialization activity was carried out by the UNNES GIAT KKN Team in collaboration with posyandu cadres and local puskesmas officers. This activity is also one of the implementations of community service which is summarized in the Tri Dharma of Higher Education. This activity uses observation, interview, and socialization methods by introducing simple healthy foods. Healthy food is a perfect 4 healthy 5 food, where there are carbohydrates, proteins, fats, and vitamins. The results of this socialization show that mothers understand better about stunting and its characteristics and understand prevention efforts.
Perlindungan Terhadap Konsumen Liquid Electronic Cigarette Kadaluwarsa Melalui Media Sosial Yuliarto Setiadi, Fathur; Nurul Fibrianti
Law Research Review Quarterly Vol. 11 No. 3 (2025): Various Issues on Law and Development
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/llrq.v11i3.21021

Abstract

The trade of e-cigarette juice over social media involves a legal relationship that establishes obligations, rights, and responsibilities. Bea Cukai, as a government supervisory organization, is required to regulate the circulation of e-cigarette liquids. The topics addressed in this study are: (1) Legal protection for consumers against the sale of expired e-cigarette liquids via social media to safeguard customers from harm. (2) The role of government regulatory organizations in addressing the spread of expired e-cigarette liquid sales. This is a qualitative study that takes an empirical judicial method. The researcher used data from both primary and secondary sources. Primary data were gathered through observations, interviews, and documentation, while secondary data came from consumer protection laws, publications, and other literature. The researcher employed source triangulation and theory triangulation to test and validate the data. In this study, the data is analyzed utilizing the Milles and Huberman approach. The research results show that: (1) Consumers of e-cigarette liquid do not receive accurate and clear information regarding the expiration date on the liquid packaging, thus not obtaining the consumer rights stated in Article 4 letters (a) and (c) of the Consumer Protection Law (UUPK). (2) The affixing of excise tax on e-cigarette liquid packaging is intended to regulate circulation and limit consumption in accordance with Law Number 39 of 2007 concerning Amendments to Law Number 11 of 1995 concerning Excise Tax. The presence of excise tax to limit excise goods is an effort by the Government to increase state revenue and control products with negative impacts.
COMPARISON OF BUSINESS COMPETITION INSTITUTIONS BETWEEN INDONESIA AND THAILAND AS A FORM OF STRENGTHENING THE INDONESIAN BUSINESS COMPETITION SUPERVISORY Fibrianti, Nurul; Wahanisa, Rofi
IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 3 (2023): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v3i3.153

Abstract

Competition is a necessity in the business world, business actors are no stranger to competition between business actors in carrying out their business activities. This is done solely for profit. The state established the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) as a form of the state's presence in protecting business actors who have acted honestly in carrying out their business activities. This research aims to identify problems related to the duties and authorities of the Commission for the Supervision of Business Competition in Indonesia and Thailand to then carry out a comparative study. The method used by researchers is a normative juridical approach. According to Soerjono Soekanto, the normative juridical approach is legal research conducted by examining literature or secondary data as the basis for research by conducting a search of regulations and literature related to the problem under study.
Targeting MSME Opportunities through Brands: Strengthening the Legal Protection through Community Services Fibrianti, Nurul; Suprapti, Duhita Driyah; Ardiansari, Anindya; Isnani, Isnani; Paramita, Niken Diah; Windiahsari, Windiahsari
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) Vol 5 No 2 (2022): Indonesian Journal of Legal Community Engagement
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v5i2.60224

Abstract

This paper explores the critical intersection of branding and legal protection for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), acknowledging the pervasive misunderstanding among business actors regarding brands as intellectual property. Despite brands serving as integral identities for products, many MSME owners overlook their legal protection by the state. This gap in understanding exposes brands, including owned trademarks, to unauthorized use, posing significant risks to brand owners. Consequently, MSME actors often perceive brands merely as complementary additions to their products, neglecting their pivotal role in securing business viability. Recognizing the imperative for assistance in trademark registration to safeguard businesses, this paper advocates for proactive measures to educate and support MSMEs in navigating legal frameworks. By empowering MSMEs with the knowledge and tools for effective brand management and legal safeguards, this initiative aims to unlock opportunities for growth and competitiveness in the market landscape. Moreover, leveraging the potential of branding within tourism-rich regions like Karanganyar Regency, particularly the Matesih sub-district, offers a promising avenue for MSMEs to broaden product visibility. The influx of tourists presents an opportunity for MSMEs to position their products as souvenirs, thereby indirectly promoting their brands through consumer engagement. By capitalizing on protected brands, MSMEs can effectively tap into consumer-driven promotion and expand their market reach. This paper underscores the crucial role of community services in strengthening the legal protection of MSMEs' brands, thereby facilitating their sustained growth and resilience in the marketplace. Through strategic interventions and collaborative efforts, MSMEs can harness the power of branding
The Urgency of Trademarks for Home Industry Processed Food Producers: Developments and Challenges Riyanto, R Benny; Arifin, Ridwan; Karsinah, Karsinah; Fibrianti, Nurul; Al Farouq, Alamul Fikri
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) Vol 6 No 2 (2023): Indonesian Journal of Legal Community Engagement, November 2023
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v6i2.75225

Abstract

In the rapidly evolving landscape of the global food industry, home industry processed food producers play a crucial role in contributing to local economies and meeting the diverse culinary preferences of consumers. However, as these producers strive for recognition and market presence, the importance of trademarks cannot be overstated. This paper explores the urgency of trademarks for home industry processed food producers, shedding light on the myriad benefits and challenges associated with establishing and protecting distinctive brand identities. The research delves into the significance of trademarks in enhancing consumer trust, fostering brand loyalty, and ensuring market competitiveness for home industry processed food products. It investigates the potential economic impact of trademark infringement and counterfeiting, emphasizing the need for legal frameworks and enforcement mechanisms to safeguard the intellectual property of these small-scale producers. Additionally, the paper discusses the role of trademarks in facilitating market access, both domestically and internationally, by analyzing case studies and industry examples. It explores the correlation between a strong trademark strategy and increased market share, ultimately illustrating how trademarks can serve as powerful tools for differentiation and value creation in a crowded marketplace. Furthermore, the study addresses the challenges that home industry processed food producers may face in the trademark registration process, such as financial constraints and lack of awareness. It offers practical insights and recommendations to empower producers in overcoming these obstacles and establishing a robust trademark strategy. In conclusion, this paper advocates for the urgent adoption and prioritization of trademark strategies by home industry processed food producers. By doing so, these producers can not only protect their intellectual property but also thrive in an increasingly competitive global food market, ensuring the longevity and success of their businesses.
Improvement Skills Husband- Wife Communication through Guidance Family to the PKK Mothers of RT.1/RW.1 Kenteng Village Syarifah, Dian Farah; Herawan, Sunu; Belva, Edgina; Hilmi, Asa Faradiba; Fibrianti, Nurul
Jurnal Abdimas Vol. 29 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/em7xxn27

Abstract

Good communication between husband and wife is an important factor in maintaining household harmony. However, there are still many couples who experience difficulties in communicating so that misunderstandings often occur that can cause conflicts. This family guidance program is designed to assist PKK RT 1/RW 1 Kenteng Village women in improving their communication skills with their partners. This activity is designed in the form of interactive materials that contain effective communication techniques, such as listening attentively, controlling emotions, and expressing opinions properly and correctly. The results of the evaluation showed that there was an increase in participants' understanding in communicating with their partners. The results of the evaluation showed an increase in participants' understanding of communicating with their partners. Based on pretest and post-test data from 11 participants, there was an increase in the average score of effective communication comprehension from 38.36 in the pretest to 52.55 in the post-test. This shows an average increase of 14.18 points, or equivalent to a percentage increase of 35.68%. This program helps participants in reducing misunderstandings, increasing openness in communication, and creating more harmonious domestic relationships.
Co-Authors A.A. Ketut Agung Cahyawan W Adiyatma, Septhian Eka Ahmad Habib Al Fikry Al Farouq, Alamul Fikri Ananta, Bintang Rafli Anindya Ardiansari Anis Widyawati Anitasari, Rahayu Fery Aprila Niravita, Aprila Aprilia Sefi Widayanti Arif Hidayat Arif Hidayat Atha Difa Saputri Baiquni, Muhammad Iqbal Belva, Edgina Benny Riyanto Chatila Maharani DAHLAN, TRI ANDARI Darodji Dian Latifiani DIMAS WICAKSONO Duhita Driyah Suprapti Dwi Budi Santoso Ezzerouali, Souad Ahmed Fakhis, Adinda Zeranica Putri Fakhrullah, Mohammad Raziq Fiorentina, Prita Herawan, Sunu Hilmi, Asa Faradiba Indraswara, Dede Intan Nurul Fitriana Irawaty Irawaty Irghi Ahmad Kurniawan Isnani Isnani Julianto, Riki Kamal, Ubaidilah Karsinah - Laryea, Emmanual Laryea, Emmanuel Luthfiah Ramadhani Maharani, Anggun Meinanda Maylia Pramono Sari Misrinah, Misrinah Mohammad Raziq Fakhrullah Muhammad Iqbal Baiquni Musfika, Bella Ningsih, Ayup Suran Paramita, Niken Diah Prasetya, Rizky Andeza Putra, Tegar Islami Rahayu, Sang Ayu Putu Ratih Damayanti Ridwan Arifin Riki Julianto Rindyawati, Yuli Rini Fidiyani Riyanto, R Benny Rofi Wahanisa Rofi Wahanisa Rohmat Rohmat Sagala, Ermiyani Sang Ayu Putu Rahayu Saputri, Atha Difa Sarhan, Adnan Ibrahim Septhian Eka Adiyatma Setyowati, Ro'fah Setyowati, Ro’fah Sucihatiningsih Dian Wisika Prajanti Suhadi Suhadi Suhadi Suhadi Sulaksmi, Galih Niken Anggoto Sunyoto Sunyoto Syahputra, Bearlly Deo Syarifah, Dian Farah Tegar Islami Putra Viana, Anisa Okta Windiahsari, Windiahsari Yuliarto Setiadi, Fathur Yusuf , Fiki Elfanda Zainurohmah, Zainurohmah