Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Undiksha Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Etika Demokrasi Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti Widya Accarya Journal of Education Research Journal of Sustainable Development Science Abdimas Indonesian Journal Indonesian Journal of Law Research Journal of Civic Education Research
I Gusti Ngurah Santika
Universitas Dwijendra
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
Presidensialisme Dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan (Perspektif Pergulatan Hukum Dan Politik) I Gusti Ngurah Santika
Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Vol. 5 No. 1 (2019): Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jiis.v5i1.18777

Abstract

UUD 1945 pasca perubahan telah memformulasikan mekanisme pemberhentian atau pemakzulan (impeachment) Presiden dan/atau Wakil Presiden secara lebih jelas dan tegas. Perubahan ini bermaksud meneguhkan dan memantapkan, bukan hanya sistem pemerintahan tetapi juga prinsip-prinsip negara hukum yang dipraktikan Indonesia. Dengan demikian, Indonesia melalui Perubahan UUD 1945 ingin mengimplemntasikan kedaulatan hukum atas politik dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Oleh karena itulah, mengapa UUD 1945 pasca perubahan melibatkan Mahkamah Konstitusi melalui forum previlegiatum dalam mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Tetapi, realitasnya putusan Mahkamah Konstitusi tidaklah final dan mengikat MPR untuk mengikuti putusan tersebut, sehingga MPR secara politik bisa saja menganulir putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan latar belakang di atas, maka akan diteliti Pergulatan Hukum dan Politik Dalam Mekanisme Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, literatur atau kepustakaan, dan dokumentasi dimana hasil pengolahan data disajikan dengan deskriptif analisis yang disusun secara sistematis. Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa sistem konstitusi Indonesia memposisikan politik lebih tinggi (superior) bila dibandingkan dengan hukum, terutamanya dalam mekanisme impeachment Presiden dan/Wakil Presiden.
Menelisik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Perspektif Pancasila I Gusti Ngurah Santika
Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Vol. 6 No. 1 (2020): Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jiis.v6i1.25001

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kegaduhan yang terjadi di Indonesia pasca disetujuinya hasil revisi UU KPK. Demonstrasi diberbagai daerah yang dilakukan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi penolakannya terhadap hasil revisi UU KPK malah berujung bentrokan dengan aparat keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk menelisik akar kegaduhan bangsa indonesia pasca disetujuinya hasil revisi UU KPK dalam perspektif Pancasila. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan literatur. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pancasila yang merupakan sumber kebenaran dan kedamaian bagi Indonesia tidak digunakan sebagai rujukan normatif oleh segenap komponen bangsa dalam menjalankan kedudukan dan perannya. DPR dan Presiden dalam merevisi UU KPK kurang terbuka terhadap aspirasi rakyat Indonesia. KPK tidak memainkan perannya sebagai lembaga penegak hukum yang secara yuridis bertugas melaksanakan UU. Pers tidak profesional dan independen dalam menyajikan imformasi ke publik. Mahasiswa cenderung bertindak anarkis dalam menyampaikan aspirasi politiknya.Kata kunci: Revisi Undang-Undang; Komisi Pemberantasan Korupsi; Pancasila
Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Budaya Mana’o di Desa Manu Kuku Kabupaten Sumba Barat Veronika Buka; I Gusti Ngurah Santika; I Made Kartika; I Gede Sujana
Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Vol. 8 No. 1 (2022): Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jiis.v8i1.40757

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi nilai-nilai Pancasila dalam budaya Mana, o di Desa Manu Kuku Kabupaten Sumba Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data penelitian dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, wawancara, dan obeservasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa nilai-nilai Pancasila telah diimplementasi dalam budaya Mana, o, seperti nilai ketuhanan tercermin pada saat Yadi panga’a Marapu monno dengi we’e maringngi, we’e malala (Memberi persembahan dan meminta berkat kepada Marapu); Nilai kemanusiaan tercermin dari kesempatan yang diberikan kepada setiap orang untuk mengikuti musyawarah dan mengemukakan pendapat; Nilai persatuan tercermin pada saat Pakua ngarakuada ne umma kalada (berkumpul bersama di rumah besar/adat); Nilai Kerakyatan tercermin dari seorang Rato atau tua-tua adat yang sangat dihormati dan dihargai oleh masyarakat berkepercayaan Marapu; Nilai Keadilan tercermin dari Paghilla dobba (kerja sama), bagi rata panga’a (bagi rata makan,daging, minuman dan lain-lain). Implementasi nilai-nilai Pancasila tidak hanya berimplikasi pada keberlanjutan kebudayaan, tetapi juga membentuk karakter warna negara yang kuat.
Contents Standard Policy of Basic Education in The National Level Reviewed from The Scope of Citizenship Education Materials I Gusti Ngurah Santika; Ida Bagus Putu Arnyana; I Wayan Suastra; I Made Kartika
Journal of Sustainable Development Science Vol 4 No 1 (2022)
Publisher : Dwijendra University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (146.155 KB) | DOI: 10.46650/jsds.4.1.1263.29-36

Abstract

In essence, education in the context of national development has an instrumental role and function, namely as a unifying nation, equalizing opportunities, and developing self-potential. The purpose of this study was to determine the national level policy on the content of national education standards in terms of the scope of Citizenship Education material. This research used library research as the research method. The results of this research indicated that content standards serve as guidelines/references/signs for teachers when providing material in learning activities. Scope of Material for Elementary School/Madrasah Ibtidaiyah/Extraordinary Elementary School/Package A/Other Equal Forms, such as applicable norms and rules, deliberation, characteristics of the family environment, and the importance of maintaining togetherness as capital in upholding unity and integrity and form of attitude and behavior to maintain unity and integrity in the school environment, and the community. Scope of Materials for Junior High Schools/Madrasah Tsanawiyah/Extraordinary Junior High Schools/Package B/Other Equal Forms, such as the chronology of changes to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as a written basic law, as well as the constitution of the Indonesian state, diagrams of governance linkages the sequence of laws in force in Indonesia, the embodiment of democracy based on the values ​​of Pancasila in the Indonesian government system, the Territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia, and the form of state, form of government, and system of government.
ANALISIS PERUBAHAN KURIKULUM DITINJAU DARI KURIKULUM SEBAGAI SUATU IDE I Gusti Ngurah Santika; Ni Ketut Suarni; I Wayan Lasmawan
Jurnal Education and Development Vol 10 No 3 (2022): Vol.10. No.3 2022
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (442.395 KB) | DOI: 10.37081/ed.v10i3.3690

Abstract

Kurikulum memegang peran strategis dalam dunia pendidikan. Kurikulum merupakan jantungnya kegiatan pendidikan. Kegiatan belajar mengajar berpedoman pada kurikulum. Kurikulum menjadi salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Namun kurikulum bukanlah benda mati yang tidak bisa disentuh ide perubahan. Perubahan kurikulum tidak dapat dilepaskan dari sifatnya yang memang harus selalu dinamis. Perubahan tersebut justru menyiratkan kurikulum akan senantiasa berubah beradaptasi dengan tuntutan perkembangan zaman. Seperti halnya dengan kurikulum Indonesia yang berkali-kali mengalami perubahan. Tidak mengherankan apabila muncul stigma miring “ganti menteri ganti kurikulum”. Muncullah opini pergantian atau perubahan kurikulum lebih condong bernuansa politik daripada kebutuhan yang mendesak. Seakan-akan hanya menteri saja yang berperan dalam perubahan kurikulum. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan literatur. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu data reduction, data display, dan conclucion drawing/verification. Adapun hasil penelitian ini menunjukan, bahwa kepala dinas berperan merumusan kebijakan dan pelaksanaan kurikulum. Kepala sekolah sebagai pemimpin professional bertugas menerjemahkan perubahan masyarakat dan kebudayaan ke dalam kurikulum. Guru berperan memberikan pertimbangan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Peserta didik mejadi umpan balik bagi pengembangan kurikulum ke depannya. Komite sekolah dapat memberikan/menyampaikan gagasan, usulan-usulan, atau pertimbangan-pertimbangan untuk penyempurnaan kurikulum sekolah. Menteri menjadi penentu kebijakan kurikulum yang berlaku secara nasional.
TINJAUAN HISTORIS TERHADAP KEPPRES NO. 24 TAHUN 2016 TENTANG HARI LAHIR PANCASILA I Gusti Ngurah Santika
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 10, No 1 (2022)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25273/citizenship.v10i1.8472

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan historis terhadap Keppres No. 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan atau liberary research. Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila diperjuangkan oleh Megawati Soekarno Putri, PDI-P, dan Taufiq Kiemas sejak Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Peirngatan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila akhirnya berhasil diperjuangkan pada masa Pemerintahan Presiden Jokowi. Keppres No. 24 Tahun 2016 didasarkan pada pertimbangan, bahwa Ir. Soekarno lah yang pertama kali berpidato mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara dalam Sidang BPUPKI. Sedangkan alasan dan motivasi Presiden Jokowi untuk menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila agar masyarakat mengetahui asal-usul Pancasila, menghargai perjuangan pendiri bangsa dalam menggali, merumuskan, dan menetapkan Pancasila, menghentikan polemik siapa penggali dan penemu Pancasila, serta melestarikan dan melanggengkan Pancasila melalui pengamalan.  Kata kunci: Tinjauan Kritis, Hari Lahir Pancasila
Conflict Resolution Learning Model As A Strategic Effort in Building Peace Amidst Indonesia's Diversity Laros Tuhuteru; Yanry Budianingsih; I Gusti Ngurah Santika; I Made Kartika; I Gede Sujana; Esto Bula Wiri Memang
Widya Accarya Vol 14 No 1 (2023): Widya Accarya
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46650/wa.14.1.1404.66-72

Abstract

As a pluralistic country, peace still seems to be a mere wishful thinking. Because all this time conflicts that are rooted in pluralism have injured and damaged the peace that was actually agreed upon by the founders of the nation. The purpose of this research was to find out the conflict resolution learning model as a strategic effort in building peace in the midst of Indonesia's diversity. The method used in this research was a library method or approach. Data collection techniques in this research used documentation and literature. The data obtained were then analyzed in depth and presented descriptively. The results of this research indicated that strategic efforts to build peace in the midst of Indonesia's diversity are carried out by educational institutions through the application of conflict resolution learning models. The application of the conflict resolution learning model aims to train students' skills in solving critical problems, communication, and interpersonal skills better. Conflict resolution methods can optimize student competence, especially training social values, social sensitivity and problem solving skills. In relation to the diversity of the Indonesian nation, there is a significant influence from the use of conflict resolution learning models on students' multicultural attitudes. The multicultural attitude of students who take part in learning with the conflict resolution learning model obtains good results.
The Strategic Role of Parents in Optimizing Character Education in Early Childhood in the Family Environment I Gede Sujana; Anak Agung Gde Putera Semadi; Ni Made Suarningsih; Elly Retnaningrum; Reviandari Widyatiningtyas; I Gusti Ngurah Santika
Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Vol 7, No 3 (2023)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/obsesi.v7i3.4563

Abstract

So far, the role of parents in educating the character of their young children in the family environment has not run optimally. Whereas parents have an important role in shaping children's character. The purpose of this research was to determine the strategic role of parents in optimizing character education in early childhood in the family environment. The method used in this research was descriptive qualitative. The sampling technique used in this research is snowball sampling. Data collection techniques used were observation, interviews and documentation (triangulation). The data analysis used was the Miles and Huberman model. The results of this research indicated that the role of parents in optimizing character education in early childhood is carried out by example, providing free time, advice, motivation, habituation and punishment. But not all families implement this role in optimizing their children's character education. From the 10 families studied, it was found that 10 families applied the role of parents by exemplary, 6 families provided leisure time, 8 families received advice, 7 families by motivation, 10 families had habituation and 10 families by punishment. This research needs to be expanded and deepened again by adding samplest
Kedudukan Pancasila dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia I Gusti Ngurah Santika
IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research Vol. 1 No. 2 (2023): IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research
Publisher : CV Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/ijolares.v1i2.24

Abstract

Sebenarnya sudah banyak ahli yang berupaya mengkaji Pancasila dari sudut pandang hukum. Kajian ini telah lama digaungkan, terutama pada masa Orde Baru. Mengingat pada waktu itu, Pancasila sedang mengalami masa-masa bulan madunya. Namun setelah reformasi Pancasila mulai surut, sehingga seiring berjalannya waktu semakin dilupakan dan ditinggalkan oleh pendukungnya. Setelah Orde Baru runtuh, Pancasila tidak lagi menjadi idola dan primadona dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau sudah seperti ini, tentunya muncul sebuah kekhawatiran, Pancasila tidak lagi menjadi dasar negara yang benar-benar membumi melalui implementasinya. Pancasila di masa depan hanya akan menjadi retorika semata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan Pancasila dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum kepustakaan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dalam Pembukaan UUD 1945 menimbulkan implikasi logis terhadap kedudukannya.  Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum tercermin kontinuitasnya antara Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3). Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
The Dynamic History of the Journey of Pancasila as the Foundation of the Indonesian State I Gusti Ngurah Santika; I Made Kartika; I Gede Sujana; Ni Made Adhi Dwindayani
Journal of Sustainable Development Science Vol 5 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Dwijendra Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46650/jsds.5.1.1432.25-32

Abstract

The fundamental weakness in Pancasila education is the lack of discussion about the history of the dynamics of the journey of Pancasila in Indonesia. This research aims to find out the history of the dynamics of the journey of Pancasila as the basis of the Indonesian state. The method used in this research is descriptive qualitative. The method of data collection in the study uses literature studies or literature. The results of this study show that during the independence revolution, Pancasila as the basis of the state only applies in one state, so it has not played a functional role. In the RIS Constitution, there are differences in the values of Pancasila contained in the 1945 Constitution. During the time the Old Order was in power, Pancasila was not implemented, but was distorted through its actions. In the New Order era, Pancasila was manipulated with various interpretations to cover up its deviant policies. In the reform era, Pancasila was submerged by the dynamics or hustle and bustle of political development and democracy in Indonesia. Pancasila began to be forgotten and abandoned by its supporters
Co-Authors Ahas, Adrianus Anak Agung Gde Putera Semadi Ariance Rambu Bangi Roni Elly Retnaningrum Esto Bula Wiri Memang Gede Sujana Gitania Karmani I Gede Sujana I Gede Sujana I Gede Sujana I Gede Sujana I Gusti Ayu Mas Darwati I Gusti Ngurah Santika I Made Kartika I Made Kartika I Made Kartika I Made Sila I Nengah Suastika I Wayan Lasmawan I Wayan Suastra Ida Ayu Putu Sri Mas Sunariyanti Ida Bagus Putu Arnyana Jetlia Mesa Laros Tuhuteru Lestari, Limas Dwi M.Pd Prof. Dr. I Nyoman Sudiana . Made Astra Winaya Ni Ketut Suarni Ni Luh Gede Karang Widiastuti Ni Made Adhi Dwindayani Ni Made Adhi Dwindayani NI MADE SUARNINGSIH Ni Made Suarningsih Ni Putu Sri Wahyuni Petrus Jacob Pattiasina Rai Jaya Kristiana Reviandari Widyatiningtyas Rutumalessy, Merlyn Ruty Jacoba Kapoh Sila, I Made Sujianti, Ni Putu Ika Putri Sutika, I Made Tabelessy, Novita Veronika Buka Wariunsora, Marlen Yanry Budianingsih