Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.845
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Undiksha Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Etika Demokrasi Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti Widya Accarya Journal of Education Research Journal of Sustainable Development Science Abdimas Indonesian Journal Jurnal Masyarakat Madani Indonesia Indonesian Journal of Law Research Journal of Civic Education Research Journal of Multidisciplinary Law Studies
I Gusti Ngurah Santika
Universitas Dwijendra
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
Analyzing the Teacher's Central Role in Effort to Realize Quality Character Education Kapoh, Ruty Jacoba; Pattiasina, Petrus Jacob; Rutumalessy, Merlyn; Wariunsora, Marlen; Tabelessy, Novita; Santika, I Gusti Ngurah
Journal of Education Research Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Perkumpulan Pengelola Jurnal PAUD Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37985/jer.v4i2.176

Abstract

Berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan karakter, nampaknya masih memiliki kekurangan yang sangat mendasar. Kekurangannya adalah pada implementasi pendidikan karakter yang memposisikan peran guru sangat kecil. Padahal, sebaik apapun kebijakan Pemerintah dalam bidang pendidikan karakter, tidak mungkin berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dan peran guru yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran peran sentral dalam upaya mewujudkan pendidikan karakter yang berkualitas sebuah kajian literatur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa peran sentral guru dalam mewujudkan pendidikan karakter yang berkualitas dilakukan melalui pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, guru berperan sebagai model dan teladan bagi peserta didiknya. Peran sentral guru sebagai model dan teladan dapat dilihat dari pembelajaran yang di dalamnya menginternalisasikan dan menyisipkan nilai-nilai karakter pada diri siswa, seperti: kejujuran, rendah hati, terbuka, mau belajar, disiplin, tanggung jawab, dan adil.
Alur Pemikiran Finalisasi Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Santika, I Gusti Ngurah; Sujana, I Gede; Kartika, I Made; Suastika, I Nengah
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7, No 3 (2022): November 2022
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.212 KB) | DOI: 10.17977/um019v7i3p552-561

Abstract

This study aimed to describe the historical review of the formulation and ratification of the Pancasila and to analyze the flow of thought for the finalization of Pancasila in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study used ideological-historical methods with literature study techniques. The Panitia Sembilan formulated Pancasila's ideology at the Investigative Agency for the Preparatory Work for Independence (BPUPK) meeting on 29 May 1945 to 1 June 1945 and stipulated in the Jakarta Charter on 22 June 1945 and ratified by the Preparatory Committee for Indonesian Independence (PPKI) on 18 August 1945. Finalization of Pancasila in the Constitution The Republic of Indonesia of 1945 was based on the ideological historical experience of the Indonesian nation to maintain national integration by limiting the authority of the People's Consultative Assembly as contained in Article 37 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.This study aimed to describe the historical review of the formulation and ratification of the Pancasila and to analyze the flow of thought for the finalization of Pancasila in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study used ideological-historical methods with literature study techniques. The Panitia Sembilan formulated Pancasila's ideology at the Investigative Agency for the Preparatory Work for Independence (BPUPK) meeting on 29 May 1945 to 1 June 1945 and stipulated in the Jakarta Charter on 22 June 1945 and ratified by the Preparatory Committee for Indonesian Independence (PPKI) on 18 August 1945. Finalization of Pancasila in the Constitution The Republic of Indonesia of 1945 was based on the ideological historical experience of the Indonesian nation to maintain national integration by limiting the authority of the People's Consultative Assembly as contained in Article 37 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
Hubungan Antara Masifnya Fenomena Korupsi Dengan Kesadaran Pajak Warga Negara Indonesia I Gusti Ngurah Santika; Ida Ayu Putu Sri Mas Sunariyanti
JOCER: Journal of Civic Education Research Vol. 2 No. 1 (2024): JOCER: Journal of Civic Education Research
Publisher : CV Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/jocer.v2i1.51

Abstract

Pajak merupakan pendapatan negara yang paling utama. Pajak menjadi salah satu iuran wajib masyarakat atas kegiatan perekonomian yang dilakukannya. Upaya pemerintah untuk meningkatkan jumlah pajak dilakukan dengan segala cara supaya wajib pajak membayar pajak tepat waktu dan tanpa merasa dipaksa. Upaya pemerintah ini akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Upaya tersebut tentunya berbanding terbalik dengan fenomena akhir-akhir ini, dimana korupsi marak terjadi di Indonesia. Korupsi di Indonesia sudah menjadi permasalahan mendasar bahkan telah mengakar sedemikian dalam sehingga sulit untuk diberantas. Hal ini terlihat semakin lama tindak pidana korupsi di Indonesia semakin meluas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa adanya kasus korupsi pajak menjadi pemicu tidak patuhnya wajib pajak. Faktor berikutnya adalah pandangan negatif wajib pajak atas perilaku korupsi petugas pajak yang dirasa belum sesuai dengan yang diinginkan wajib pajak. Tindakan-tindakan demikian yang dilakukan oleh petugas pajak, menimbulkan kekecewaan wajib pajak terhadap petugas pajak, yang akan mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak. Faktor maraknya kasus korupsi tersebut pada gilirannya melahirkan pandangan negatif wajib pajak terhadap pegawai pajak yang kedepannya dapat menimbulkan ketidakpatuhan terhadap kewajiban membayar dan melaporkan pajak.
Pendidikan Karakter Di Indonesia Dalam Berbagai Perspektif (Definisi, Tujuan, Landasan dan Prakteknya) Ni Made Suarningsih; I Gusti Ngurah Santika; Ariance Rambu Bangi Roni; Rai Jaya Kristiana
JOCER: Journal of Civic Education Research Vol. 2 No. 2 (2024): JOCER: Journal of Civic Education Research
Publisher : CV Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/jocer.v2i2.100

Abstract

Pendidikan merupakan fondasi penting bagi kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, manusia akan sulit untuk mengembangkan diri dan mencapai tujuan hidupnya. Melalui pendidikan, transfer nilai-nilai moral dan etika pun terjadi yang pada gilirannya akan mengarahkan dan mengantarkan manusia pada kehidupan yang lebih baik. Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan memadukan antara difinisi, tujuan, landasan dan praktek pendidikan karakter di Indonesia. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pendidikan karakter di Indonesia dalam berbagai perspektif (definisi, tujuan, landasan dan prakteknya). Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan memadukan antara difinisi, tujuan, landasan dan praktek pendidikan karakter di Indonesia. Peneliti berupaya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik buku, majalah ilmiah (artikel-artikel) yang diterbitkan oleh jurnal-jurnal online. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif, baik berupa tulisan maupun ungkapan yang diperoleh langsung dari pokok-pokok pikiran yang tertuang dari berbagai sumber. Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa pendidikan karakter dapat didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana serta terarah melalui lingkungan pembelajaran untuk tumbuh kembangnya seluruh potensi manusia yang memiliki watak berkepribadian baik, bermoral-berakhlak dan berefek positif konstruktif pada alam dan masyarakat. Tujuan pendidikan karakter adalah peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasi, serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia, sehingga terwujud dalam perilakunya sehari-hari. Landasan pendidikan karakter Indonesia, yaitu landasan ideologis (Pancasila), landasan yuridis (peraturan perundang-undangan), dan landasan sosiologis (masyarakat). Praktek pendidikan karakter di Indonesia diimplementasikan melalui lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Pelatihan Penerapan Evaluasi Pembelajaran PPKn Untuk Penguatan Karakter Siswa di SMK PGRI 1 Denpasar Sujianti, Ni Putu Ika Putri; Santika, I Gusti Ngurah; Ahas, Adrianus; Sila, I Made; Sutika, I Made; Lestari, Limas Dwi
Abdimas Indonesian Journal Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/aij.v5i2.830

Abstract

This Community Service (PkM) activity was carried out by the Pancasila and Citizenship Education Study Program, Faculty of Teacher Training and Education, Dwijendra University, as a form of implementation of the Tri Dharma of Higher Education. This activity aims to improve the quality of PPKn learning and strengthen student character at SMK PGRI 1 Denpasar through training on the application of learning evaluation. Based on the results of interviews with PPKn teachers, two main problems were found: difficulties in implementing learning reviewed from the aspects of planning, implementation, and evaluation, and obstacles in integrating character values into the learning process. The training activity was held on June 17, 2025, involving PPKn teachers, lecturers, and students. The training material focused on character-based learning evaluation strategies such as the values of responsibility, tolerance, and discipline. The results of the activity demonstrated the enthusiasm of participants in understanding and implementing character-based evaluation, as well as a commitment to implementing the training results in the school environment. As a follow-up, an online communication group was formed and the signing of the MoA and PkS was carried out as a form of ongoing collaboration. This activity is expected to make a real contribution to the development of teacher professionalism and improving the quality of character education in schools.
Meningkatkan Sikap Disiplin Siswa Melalui Optimalisasi Peran Guru PPKn Dalam Menginternalisasikan Nilai-Nilai Pancasila I Made Sila; I Gusti Ngurah Santika; Ni Made Adhi Dwindayani
JOCER: Journal of Civic Education Research Vol. 1 No. 2 (2023): JOCER: Journal of Civic Education Research
Publisher : CV Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/jocer.v1i2.27

Abstract

Berdasarkan observasi di SMA Kelas IX Dwijendra Denpasar Tahun Pelajaran 2021/2022, kenyataannya di lapangan masih banyak siswa yang yang tidak peduli dengan pelaksanaan atau peraturan yang ada di sekolah. Tingkat kedisiplinan siswa pada umumnya tergolong masih sangat memprihatinkan. Berbagai pelanggaran disiplin yang terjadi diantaranya, siswa tidak mengenakan atribut sekolah lengkap, terlambat datang kesekolah, tidak mengumpulkan tugas pada waktunya, mengobrol saat guru menerangkan pembelajaran, membuang sampah di sekolah sembarangan, berkelahi sesama teman dan melanggar peraturan sekolah. Bahkan banyak prilaku negatif yang dilakukan oleh para siswa, bahkan melampaui batas wajar. Fenomena yang terjadi di atas menunjukan bahwa ada gejala ketidak disiplinan siswa meskipun sekolah yang bersangkutan memiliki peraturan dan tata tertib sekolah dalam membangun jiwa disiplin dan tanggung jawab siswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan sikap disiplin siswa melalui optimalisasi peran guru PPKn dalam menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa optimalisasi peran dari seorang guru PPKn dalam menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila untuk meningkatkan sikap disiplin siswa adalah dengan membentuk karakter siswa, membentuk sikap individu sebagai pembelajar yang bertanggung jawab dan mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila demi kebaikan diri dan sesama.
Integrasi Prinsip-Prinsip Pancasila dalam Perumusan Kebijakan Hukum Nasional I Gede Sujana; I Gusti Ngurah Santika; Gitania Karmani; Jetlia Mesa
IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research Vol. 3 No. 2 (2025): IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research
Publisher : CV Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/ijolares.v3i2.215

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip Pancasila terintegrasi dalam perumusan kebijakan hukum nasional di Indonesia. Sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum, Pancasila memiliki peran strategis dalam membentuk landasan ideologis dan filosofis hukum nasional. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara nilai-nilai Pancasila dan penerapannya dalam produk hukum yang dihasilkan. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan analisis dokumen digunakan untuk menelaah substansi dan proses legislasi, seperti  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Hasil penelitian menunjukkan, bahwa integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan hukum nasional masih belum merata dan cenderung bersifat simbolik. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, merupakan nilai yang paling sering terabaikan, terutama dalam sektor hukum ekonomi dan sumber daya alam, seperti pada Undang-Undang Cipta Kerja dan UU Minerba. Selain itu, sila keempat tentang Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan juga kurang terwujud dalam proses legislasi yang minim partisipasi publik dan cenderung elitis. Sementara itu, sila kedua mengenai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab seringkali diabaikan dalam kebijakan yang berdampak langsung pada hak-hak masyarakat adat dan perlindungan lingkungan. Temuan ini menunjukkan, bahwa integrasi prinsip-prinsip Pancasila belum menyentuh substansi hukum secara menyeluruh, baik dari segi isi norma maupun proses pembentukannya. Penelitian ini merekomendasikan reformasi pendidikan hukum, peningkatan kapasitas ideologis pembuat kebijakan dan penguatan mekanisme partisipatif agar nilai-nilai.
Inovasi Dalam Pengembangan Pedagogi Di Era Digital: Pelatihan Penggunaan Artificial Intelligence untuk Mendukung Personalized Learning dalam Pembelajaran Dewa Ayu Made Manu Okta Priantini; I Wayan Aryawan; Dewi Juniayanti; I Gusti Ngurah Santika; Dewa Made Dwicky Putra Nugraha; I Made Astra Winaya
Jurnal Masyarakat Madani Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): Februari
Publisher : Alesha Media Digital

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59025/487p7b64

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pendekatan pembelajaran dan menuntut guru untuk menguasai inovasi pedagogi modern, termasuk penggunaan Artificial Intelligence (AI). Di SD Negeri 2 Yehkuning, guru masih menghadapi keterbatasan literasi digital dan belum memahami penerapan AI untuk mendukung personalized learning. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan yang berfokus pada penggunaan AI untuk merancang pembelajaran adaptif, diferensiasi konten, serta pembuatan asesmen otomatis. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif melalui workshop, praktik langsung, simulasi penerapan AI di kelas, serta pendampingan intensif. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pada pemahaman guru terhadap konsep AI, kemampuan menggunakan tools seperti ChatGPT, MagicSchool.ai, dan EduAide.ai, serta kemampuan menyusun RPP berbasis personalized learning. Program ini berdampak positif pada pengembangan pedagogi digital dan meningkatkan kesiapan guru dalam mengintegrasikan AI secara berkelanjutan di lingkungan sekolah dasar
Pancasila sebagai Grundnorm dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia I Gede Sujana; I Gusti Ngurah Santika
IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research Vol. 4 No. 1 (2026): IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research
Publisher : CV Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/ijolares.v4i1.264

Abstract

Pancasila secara konstitusional diposisikan sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, yang dalam perspektif teori hukum dapat dipahami sebagai grundnorm. Kedudukan tersebut menuntut agar seluruh pembentukan dan pembaharuan hukum nasional, termasuk hukum pidana, berlandaskan nilai-nilai Pancasila secara substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis sejauh mana nilai-nilai Pancasila sebagai grundnorm terwujud dalam perumusan norma dan kebijakan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya terkait aspek proporsionalitas pidana, perlindungan hak asasi manusia, dan pembatasan kewenangan negara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis, dengan menganalisis ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan kriteria kesesuaian terhadap nilai keadilan substantif, kemanusiaan, dan pembatasan kekuasaan negara sebagai parameter operasional Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pancasila diakui sebagai landasan filosofis, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya terkait perluasan delik dan dominasi pidana penjara belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kemanusiaan dan proporsionalitas, sehingga implementasinya masih bersifat deklaratif. Terdapat kesenjangan antara idealitas Pancasila yang menekankan keadilan substantif, kemanusiaan, dan pembatasan kekuasaan negara dengan realitas pembaharuan hukum pidana yang masih dipengaruhi paradigma positivistik dan berorientasi pada kepastian hukum formal. Penelitian ini menegaskan, bahwa penguatan Pancasila sebagai grundnorm memerlukan perumusan indikator normatif berbasis nilai kemanusiaan dan keadilan substantif dalam legislasi, penataan ulang kebijakan pemidanaan yang lebih proporsional, serta pengujian konstitusionalitas norma pidana agar selaras dengan prinsip Pancasila dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Pancasila sebagai Grundnorm dalam Sistem Hukum Indonesia Analisis Filosofis dan Yuridis I Gusti Ngurah Santika; Ni Putu Ika Putri Sujianti; Adrianus Ahas; I Gede Agus Juliawan
Journal of Multidisciplinary Law Studies Vol. 1 No. 1 (2026): Journal of Multidisciplinary Law Studies
Publisher : CV. Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/jomlas.3i2.258

Abstract

Pancasila memiliki kedudukan fundamental sebagai dasar negara sekaligus norma dasar (grundnorm) dalam sistem hukum Indonesia. Secara normatif, Pancasila berfungsi sebagai sumber nilai yang menjiwai pembentukan, penafsiran, dan penegakan hukum nasional. Namun, dalam praktik ketatanegaraan, nilai-nilai Pancasila sering kali mengalami reduksi makna dan belum terinternalisasi secara substantif dalam hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis kedudukan Pancasila sebagai grundnorm dalam sistem hukum Indonesia serta implikasinya terhadap pembentukan dan penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis, konseptual, dan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang relevan dengan Pancasila, filsafat hukum, dan negara hukum Indonesia. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif dan interpretatif untuk menilai konsistensi antara kedudukan normatif Pancasila dan realitas praktik hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan normatif Pancasila sebagai norma dasar dan implementasinya dalam sistem hukum. Pembentukan hukum masih didominasi pendekatan legal-formal dan kepentingan politik praktis, sementara penegakan hukum cenderung bersifat positivistik dan kurang berorientasi pada keadilan substantif. Penelitian ini menegaskan, bahwa penguatan Pancasila sebagai paradigma hukum merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya sistem hukum nasional yang berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. 
Co-Authors Adrianus Ahas Ahas, Adrianus Anak Agung Gde Putera Semadi Ariance Rambu Bangi Roni Dewa Ayu Made Manu Okta Priantini Dewa Made Dwicky Putra Nugraha Dewi Juniayanti Elly Retnaningrum Esto Bula Wiri Memang Gede Sujana Gitania Karmani I Gede Agus Juliawan I Gede Sujana I Gede Sujana I Gede Sujana I Gede Sujana I Gusti Ayu Mas Darwati I Gusti Ngurah Santika I Made Astra Winaya I Made Kartika I Made Kartika I Made Kartika I Made Sila I Nengah Suastika I Wayan Aryawan I Wayan Lasmawan I Wayan Suastra Ida Ayu Putu Sri Mas Sunariyanti Ida Bagus Putu Arnyana Jetlia Mesa Laros Tuhuteru Lestari, Limas Dwi M.Pd Prof. Dr. I Nyoman Sudiana . Made Astra Winaya Marlen Wariunsora Ni Ketut Suarni Ni Luh Gede Karang Widiastuti Ni Made Adhi Dwindayani Ni Made Adhi Dwindayani NI MADE SUARNINGSIH Ni Made Suarningsih Ni Putu Ika Putri Sujianti Ni Putu Sri Wahyuni Petrus Jacob Pattiasina Rai Jaya Kristiana Reviandari Widyatiningtyas Rutumalessy, Merlyn Ruty Jacoba Kapoh Sila, I Made Sujianti, Ni Putu Ika Putri Sutika, I Made Tabelessy, Novita Veronika Buka Yanry Budianingsih