Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

Analyzing the Teacher's Central Role in Effort to Realize Quality Character Education Kapoh, Ruty Jacoba; Pattiasina, Petrus Jacob; Rutumalessy, Merlyn; Wariunsora, Marlen; Tabelessy, Novita; Santika, I Gusti Ngurah
Journal of Education Research Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Perkumpulan Pengelola Jurnal PAUD Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37985/jer.v4i2.176

Abstract

Berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan karakter, nampaknya masih memiliki kekurangan yang sangat mendasar. Kekurangannya adalah pada implementasi pendidikan karakter yang memposisikan peran guru sangat kecil. Padahal, sebaik apapun kebijakan Pemerintah dalam bidang pendidikan karakter, tidak mungkin berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dan peran guru yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran peran sentral dalam upaya mewujudkan pendidikan karakter yang berkualitas sebuah kajian literatur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa peran sentral guru dalam mewujudkan pendidikan karakter yang berkualitas dilakukan melalui pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, guru berperan sebagai model dan teladan bagi peserta didiknya. Peran sentral guru sebagai model dan teladan dapat dilihat dari pembelajaran yang di dalamnya menginternalisasikan dan menyisipkan nilai-nilai karakter pada diri siswa, seperti: kejujuran, rendah hati, terbuka, mau belajar, disiplin, tanggung jawab, dan adil.
Alur Pemikiran Finalisasi Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Santika, I Gusti Ngurah; Sujana, I Gede; Kartika, I Made; Suastika, I Nengah
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7, No 3 (2022): November 2022
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.212 KB) | DOI: 10.17977/um019v7i3p552-561

Abstract

This study aimed to describe the historical review of the formulation and ratification of the Pancasila and to analyze the flow of thought for the finalization of Pancasila in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study used ideological-historical methods with literature study techniques. The Panitia Sembilan formulated Pancasila's ideology at the Investigative Agency for the Preparatory Work for Independence (BPUPK) meeting on 29 May 1945 to 1 June 1945 and stipulated in the Jakarta Charter on 22 June 1945 and ratified by the Preparatory Committee for Indonesian Independence (PPKI) on 18 August 1945. Finalization of Pancasila in the Constitution The Republic of Indonesia of 1945 was based on the ideological historical experience of the Indonesian nation to maintain national integration by limiting the authority of the People's Consultative Assembly as contained in Article 37 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.This study aimed to describe the historical review of the formulation and ratification of the Pancasila and to analyze the flow of thought for the finalization of Pancasila in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study used ideological-historical methods with literature study techniques. The Panitia Sembilan formulated Pancasila's ideology at the Investigative Agency for the Preparatory Work for Independence (BPUPK) meeting on 29 May 1945 to 1 June 1945 and stipulated in the Jakarta Charter on 22 June 1945 and ratified by the Preparatory Committee for Indonesian Independence (PPKI) on 18 August 1945. Finalization of Pancasila in the Constitution The Republic of Indonesia of 1945 was based on the ideological historical experience of the Indonesian nation to maintain national integration by limiting the authority of the People's Consultative Assembly as contained in Article 37 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
Hubungan Antara Masifnya Fenomena Korupsi Dengan Kesadaran Pajak Warga Negara Indonesia I Gusti Ngurah Santika; Ida Ayu Putu Sri Mas Sunariyanti
JOCER: Journal of Civic Education Research Vol. 2 No. 1 (2024): JOCER: Journal of Civic Education Research
Publisher : CV Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/jocer.v2i1.51

Abstract

Pajak merupakan pendapatan negara yang paling utama. Pajak menjadi salah satu iuran wajib masyarakat atas kegiatan perekonomian yang dilakukannya. Upaya pemerintah untuk meningkatkan jumlah pajak dilakukan dengan segala cara supaya wajib pajak membayar pajak tepat waktu dan tanpa merasa dipaksa. Upaya pemerintah ini akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Upaya tersebut tentunya berbanding terbalik dengan fenomena akhir-akhir ini, dimana korupsi marak terjadi di Indonesia. Korupsi di Indonesia sudah menjadi permasalahan mendasar bahkan telah mengakar sedemikian dalam sehingga sulit untuk diberantas. Hal ini terlihat semakin lama tindak pidana korupsi di Indonesia semakin meluas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa adanya kasus korupsi pajak menjadi pemicu tidak patuhnya wajib pajak. Faktor berikutnya adalah pandangan negatif wajib pajak atas perilaku korupsi petugas pajak yang dirasa belum sesuai dengan yang diinginkan wajib pajak. Tindakan-tindakan demikian yang dilakukan oleh petugas pajak, menimbulkan kekecewaan wajib pajak terhadap petugas pajak, yang akan mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak. Faktor maraknya kasus korupsi tersebut pada gilirannya melahirkan pandangan negatif wajib pajak terhadap pegawai pajak yang kedepannya dapat menimbulkan ketidakpatuhan terhadap kewajiban membayar dan melaporkan pajak.
Pendidikan Karakter Di Indonesia Dalam Berbagai Perspektif (Definisi, Tujuan, Landasan dan Prakteknya) Ni Made Suarningsih; I Gusti Ngurah Santika; Ariance Rambu Bangi Roni; Rai Jaya Kristiana
JOCER: Journal of Civic Education Research Vol. 2 No. 2 (2024): JOCER: Journal of Civic Education Research
Publisher : CV Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/jocer.v2i2.100

Abstract

Pendidikan merupakan fondasi penting bagi kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, manusia akan sulit untuk mengembangkan diri dan mencapai tujuan hidupnya. Melalui pendidikan, transfer nilai-nilai moral dan etika pun terjadi yang pada gilirannya akan mengarahkan dan mengantarkan manusia pada kehidupan yang lebih baik. Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan memadukan antara difinisi, tujuan, landasan dan praktek pendidikan karakter di Indonesia. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pendidikan karakter di Indonesia dalam berbagai perspektif (definisi, tujuan, landasan dan prakteknya). Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan memadukan antara difinisi, tujuan, landasan dan praktek pendidikan karakter di Indonesia. Peneliti berupaya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik buku, majalah ilmiah (artikel-artikel) yang diterbitkan oleh jurnal-jurnal online. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif, baik berupa tulisan maupun ungkapan yang diperoleh langsung dari pokok-pokok pikiran yang tertuang dari berbagai sumber. Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa pendidikan karakter dapat didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana serta terarah melalui lingkungan pembelajaran untuk tumbuh kembangnya seluruh potensi manusia yang memiliki watak berkepribadian baik, bermoral-berakhlak dan berefek positif konstruktif pada alam dan masyarakat. Tujuan pendidikan karakter adalah peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasi, serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia, sehingga terwujud dalam perilakunya sehari-hari. Landasan pendidikan karakter Indonesia, yaitu landasan ideologis (Pancasila), landasan yuridis (peraturan perundang-undangan), dan landasan sosiologis (masyarakat). Praktek pendidikan karakter di Indonesia diimplementasikan melalui lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Pelatihan Penerapan Evaluasi Pembelajaran PPKn Untuk Penguatan Karakter Siswa di SMK PGRI 1 Denpasar Sujianti, Ni Putu Ika Putri; Santika, I Gusti Ngurah; Ahas, Adrianus; Sila, I Made; Sutika, I Made; Lestari, Limas Dwi
Abdimas Indonesian Journal Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/aij.v5i2.830

Abstract

This Community Service (PkM) activity was carried out by the Pancasila and Citizenship Education Study Program, Faculty of Teacher Training and Education, Dwijendra University, as a form of implementation of the Tri Dharma of Higher Education. This activity aims to improve the quality of PPKn learning and strengthen student character at SMK PGRI 1 Denpasar through training on the application of learning evaluation. Based on the results of interviews with PPKn teachers, two main problems were found: difficulties in implementing learning reviewed from the aspects of planning, implementation, and evaluation, and obstacles in integrating character values into the learning process. The training activity was held on June 17, 2025, involving PPKn teachers, lecturers, and students. The training material focused on character-based learning evaluation strategies such as the values of responsibility, tolerance, and discipline. The results of the activity demonstrated the enthusiasm of participants in understanding and implementing character-based evaluation, as well as a commitment to implementing the training results in the school environment. As a follow-up, an online communication group was formed and the signing of the MoA and PkS was carried out as a form of ongoing collaboration. This activity is expected to make a real contribution to the development of teacher professionalism and improving the quality of character education in schools.
Meningkatkan Sikap Disiplin Siswa Melalui Optimalisasi Peran Guru PPKn Dalam Menginternalisasikan Nilai-Nilai Pancasila I Made Sila; I Gusti Ngurah Santika; Ni Made Adhi Dwindayani
JOCER: Journal of Civic Education Research Vol. 1 No. 2 (2023): JOCER: Journal of Civic Education Research
Publisher : CV Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/jocer.v1i2.27

Abstract

Berdasarkan observasi di SMA Kelas IX Dwijendra Denpasar Tahun Pelajaran 2021/2022, kenyataannya di lapangan masih banyak siswa yang yang tidak peduli dengan pelaksanaan atau peraturan yang ada di sekolah. Tingkat kedisiplinan siswa pada umumnya tergolong masih sangat memprihatinkan. Berbagai pelanggaran disiplin yang terjadi diantaranya, siswa tidak mengenakan atribut sekolah lengkap, terlambat datang kesekolah, tidak mengumpulkan tugas pada waktunya, mengobrol saat guru menerangkan pembelajaran, membuang sampah di sekolah sembarangan, berkelahi sesama teman dan melanggar peraturan sekolah. Bahkan banyak prilaku negatif yang dilakukan oleh para siswa, bahkan melampaui batas wajar. Fenomena yang terjadi di atas menunjukan bahwa ada gejala ketidak disiplinan siswa meskipun sekolah yang bersangkutan memiliki peraturan dan tata tertib sekolah dalam membangun jiwa disiplin dan tanggung jawab siswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan sikap disiplin siswa melalui optimalisasi peran guru PPKn dalam menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa optimalisasi peran dari seorang guru PPKn dalam menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila untuk meningkatkan sikap disiplin siswa adalah dengan membentuk karakter siswa, membentuk sikap individu sebagai pembelajar yang bertanggung jawab dan mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila demi kebaikan diri dan sesama.
Integrasi Prinsip-Prinsip Pancasila dalam Perumusan Kebijakan Hukum Nasional I Gede Sujana; I Gusti Ngurah Santika; Gitania Karmani; Jetlia Mesa
IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research Vol. 3 No. 2 (2025): IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research
Publisher : CV Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/ijolares.v3i2.215

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip Pancasila terintegrasi dalam perumusan kebijakan hukum nasional di Indonesia. Sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum, Pancasila memiliki peran strategis dalam membentuk landasan ideologis dan filosofis hukum nasional. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara nilai-nilai Pancasila dan penerapannya dalam produk hukum yang dihasilkan. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan analisis dokumen digunakan untuk menelaah substansi dan proses legislasi, sepertiĀ  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Hasil penelitian menunjukkan, bahwa integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan hukum nasional masih belum merata dan cenderung bersifat simbolik. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, merupakan nilai yang paling sering terabaikan, terutama dalam sektor hukum ekonomi dan sumber daya alam, seperti pada Undang-Undang Cipta Kerja dan UU Minerba. Selain itu, sila keempat tentang Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan juga kurang terwujud dalam proses legislasi yang minim partisipasi publik dan cenderung elitis. Sementara itu, sila kedua mengenai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab seringkali diabaikan dalam kebijakan yang berdampak langsung pada hak-hak masyarakat adat dan perlindungan lingkungan. Temuan ini menunjukkan, bahwa integrasi prinsip-prinsip Pancasila belum menyentuh substansi hukum secara menyeluruh, baik dari segi isi norma maupun proses pembentukannya. Penelitian ini merekomendasikan reformasi pendidikan hukum, peningkatan kapasitas ideologis pembuat kebijakan dan penguatan mekanisme partisipatif agar nilai-nilai.