Articles
PENDAMPINGAN PRAKTIK BAHASA INGGRIS BAGI SANTRI MADRASAH MUALLIMAT MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
Yordan Gunawan;
Muhamat Ridho Yuliyanto;
Naufal Bagus Pratama
Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat 2021: 2. Kreatifitas Pendidikan dan Pembelajaran di Sekolah dan Perguruan Tinggi
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (373.286 KB)
|
DOI: 10.18196/ppm.42.743
Belajar bersama penutur asli (native speaker) merupakan salah satu metode pembelajaran bahasa Inggris terbaik. Kegiatan peningkatan kualitas Bahasa Inggris ini dilakukan bersama antara Tim Pengabdi, Kantor Urusan Internasional Lembaga Kerja Sama Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Madrasah Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta dan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dimana santri Muallimat sebagai objek. Masalah pokok yang dihadapi santri secara umum adalah sulitnya mendapat kesempatan untuk berinteraksi secara langsung dengan penutur Bahasa asing di luar lingkungan Madrasah Muallimat, terutama penutur asli, terutama di masa pandemi seperti saat ini. Keberadaan mahasiswa asing di lingkungan UMY yang menetap di Indonesia serta semakin gencarnya penggunaan online platform untuk berkomunikasi membuat aktifitas ini menjadi lebih mudah direalisasikan. Program pengabdian ini berupa sharing session antar santri Muallimat difasilitasi oleh tim Pengabdi UMY, lalu dilanjutkan dengan sesi bersama beberapa mahasiswa asing UMY dan UKM yang dari beragam asal negara yang merupakan penutur asli Bahasa Inggris, dalam periode waktu yang berbeda. Metode pendekatan yang dilakukan terhadap santri Muallimat adalah pendekatan berbasis partisipasi aktif dan interaktif, dalam room besar dan break out room. Adapun luaran dari pengabdian ini berupa adanya peningkatan kepercayaan diri santri dalam berbicara menggunakan Bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari, serta mendapatkan kosa kata dan pengucapan yang tidak bisa ditemui di kamus ataupun buku pelajaran bahasa Inggris.
OPTIMALISASI TEKNOLOGI DAN PEMBEKALAN ASPEK HUKUM HKI PADA UMKM DI MASA PANDEMI
Yordan Gunawan;
Mohammad Bima Aoron Hafiz
Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat 2021: 4. Kapasitas Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Badan Usaha Milik Desa( BU
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (477.32 KB)
|
DOI: 10.18196/ppm.44.750
Fokus utama pengabdian ini adalah mengubah pola pikir masyarakat yang berprofesi seniman dan pengusaha UMKM untuk dapat memahami dan memanfaatkan digital marketing serta perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Mitra juga dapat melakukan komersialisasi dengan menjalankan prosedur pendaftaran HKI yang benar dan efisien, sehingga aktifitas bisnis yang dilakukan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekaligus melindungi hak-hak ciptanya. Di dusun Krebet, Pajangan dan Dusun Piring II, Murtigading di desa ini terdapat beberapa sanggar yang mengelola kerajinan seni yang bahan utamanya adalah kayu, dan hasil yang dibuat berupa hiasan rumah, merchandise, serta karya seni lainnya. Masyarakat desa ini juga merupakan pembuat Kue Adrem, makanan ringan traditional khas Bantul. Namun, potensi tersebut belum masyarakat dimanfaatkan secara maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat setempat akan potensi yang bernilai ekonomi dan pemasaran yang masih bersifat tradisional. Permasalahan lainnya adalah masyarakat belum mengerti tentang Perlindungan HKI. Metode pendekatan berbasis partisipasi aktif dan interaktif dengan memberikan penyuluhan, pelatihan dan program keberlanjutan. Pola ini lebih menempatkan mitra sebagai partisipan aktif, dalam suasana kegiatan yang non formal/atraktif sehingga mampu menghasilkan serapan pengetahuan yang memberikan inovasi baru bagi masyarakat, dan juga meningkatkan produktivitas di masa pandemi dan memberikan pembekalan kepada mitra tentang aspek hukum HKI di Indonesia. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah meningkatkan perekonomian mitra dan mitra dapat memahami proteksi HKI sebagai bagian dari sistem dan strategi bisnis dan mitra dapat melakukan proteksi sekaligus komersialisasi dengan menjalankan prosedur pendaftaran HKI yang benar dan efisien. Hasil dari pengabdian masyarakat ini adalah meningkatnya ekonomi masyarakat dan masyakarat lebih memahami tentang aspek hukum HKI di Indonesia dan bagaimana cara mendaftarkan kekayaan intelektual mereka.
PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN SOSIALISASI BADAN HUKUM BUMDES DI ERA PANDEMI
Yordan Gunawan;
Muhamat Ridho Yuliyanto
Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat 2021: 4. Kapasitas Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Badan Usaha Milik Desa( BU
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (551.736 KB)
|
DOI: 10.18196/ppm.44.895
Kegiatan ini dilakukan di Desa Potorono. Masalah pokok yang dihadapin masyarakat Potorono yaitu populasi masyarakat yang besar, tetappi masih terdapat banyak masyarakat desa yang tidak bekerja. Sedangkan, lahan pekerjaan yang berpotensi untuk masyarakat lokal di Desa Potorono cukup besar. Pandemi mengakibatkan banyaknya usaha masyarakat desa yang berhenti dan tidak dapat berkembang. Selain itu, pemahaman pentingnya peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang belum optimal di Desa Potorono untuk pengembangan usaha penduduk desa. Namun, potensi alam dan lahan pekerjaan yang mendukung belum dimanfaatkan secara maksimal oleh penduduk desa untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun upaya yang diterapkan pada pengabdian ini berupa sosialisasi serta pendampingan berkaitan dengan teknologi tepat guna serta pemahaman terkait peran BUMDES sebagai badan hukum. Selain itu, pemanfaatan pengolaan limbah menjadi barang jadi yang dapat dijual disampaikan kepada masyarakat untuk membangun ekonomi masyarakat desa. Metode pendekatan yang dilakukan terhadap masyarakat Potorono yaitu pendekatan yang berbasis partisipasi aktif dan interaktif dengan adanya sosialisasi yang dilakukan serta pendampingan penerapan teknologi tepat guna pada masyarakat. Adapun luaran dari pengabdian ini berupa kesadaran masyarakat terhadap peran BUMDES sebagai badan hukum serta keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi sebagai media pengembangunan ekonomi masyarakat desa.
Pemilih Pemula "Cerdas Pemilu"
Iwan Satriawan;
Yordan Gunawan;
King Faisal Sulaiman;
Mohammad Bima Aoron Hafiz
J-Dinamika : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5 No 2 (2020): Desember
Publisher : Politeknik Negeri Jember
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25047/j-dinamika.v5i2.1468
Fokus utama pengabdian ini adalah mencerdaskan pemilih pemula dengan memberikan pengayaan materi pendidikan politik di kalangan siswa-siswi Madarasah Aliyah Muallimin dan Muallimat Yogyakarta sebagai kelompok sasaran dalam mengikuti pemilihan Presiden/Wakil dan para wakil rakyat di tahun 2019. Indikator bagi pemilih cerdas diasumsikan paling tidak : 1. Memahami jejak rekam para kontestan secara baik. 2. memahami visi-misi calon Presiden/Wakil, dan wakil rakyat dengan baik. 3. Memahami komitmen keberpihakan kontestan terhadap isu-isu kepentingan rakyat, isu anti korupsi dan non diskriminasi terhadap semua orang. 4. Mampu mengatasi isu/berita kampanye negatif (negative campaign ) dan isu/berita hoax terhadap para kontestan. 5. Terinternalisasi sikap anti money politics, kesediaan untuk turut mengawasi terselanggaranya Pemilu yang jurdil dan luber. Metode pendekatan berbasis partisipatif aktif dan interaktif dengan model ceramah, pelatihan, dan participatory learning/role playing disertai diskusi interaktif dan bedah kasus seperti kasus-kasus Hoax, money politics, dan negative campaign. Pola ini lebih menempatkan mitra sebagai mitra/partsipan aktif, dalam suasana kegiatan yang non formal/atraktif sehingga mampu menghasilkan serapan pengetahuan pendidikan politik yang mencedaskan. Terpenuhinya pemahaman dan perilaku pemilih pemula yang cerdas akan mendorong terwujudnya hasil Pemilu 2019 yang berkualitas dalam menghasilkan pemimpin dan para wakil rakyat yang amanah dan berjiwa negarawan.
Post-Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution: How to Settle the Dispute Settlement?
Fadia Fitriyanti;
Yordan Gunawan
Hasanuddin Law Review VOLUME 5 ISSUE 3, DECEMBER 2019
Publisher : Faculty of Law, Hasanuddin University
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1166.715 KB)
|
DOI: 10.20956/halrev.v5i3.1541
Forest fire happened several times in Indonesia which impacting neighboring countries, such as Malaysia and Singapore. ASEAN tried to "heal" and prevent the possibility of similar events by signing the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) for its members. In line with that, this research examined the concern of the state responsibility principle and its dispute resolution as well as a mechanism under the Agreement in dealing with the transboundary haze pollution in ASEAN. The research conducted by using normative theory by using primary, secondary and tertiary legal materials, collected from library research. Data analysis uses statute approach and case approach. Furthermore, the resulting research is in the form of analytical descriptive. The researchers argue that AATHP it is not explained in detail about the forms, mechanisms, and consequences that can be given to a country that has caused forest fires in the national jurisdiction and proven damage other countries. The researchers conclude that there should be a clear definition of state responsibility by means of a visible dispute settlement. Those mentioned steps are aimed to prepare for both preventive and punitive legal action for all members of ASEAN in dealing with the case of transboundary haze pollution.
Pendidikan Paralegal Bagi Masyarakat Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Asasi Manusia Berkelanjutan
Yordan Gunawan;
Mohammad Bima Aoron Hafiz
Berdikari: Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks Vol 9, No 1 (2021): February
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/berdikari.v9i1.10853
Paralegals are parties that can provide advocacy or legal assistance to the people in a broad sense beside advocates, lecturers and other legal activists. The role of paralegal itself is not intended to replace the function of an advocate. Instead, it is aimed to be able to cooperate in the fulfillment of access to justice for the society, especially the people who are poor and other vulnerable groups. In Indonesia, paralegal position is a voluntary activity in conducting empowerment process in the society. The beginning of this article will invite and provide understanding to readers to understand the definition and comprehension of paralegals, types, and their important role for the fulfillment of access to justice which is one of the most basic parts of human rights. Beside preparing a law-conscious society, paralegals also provide human rights protection to people who are having problems with law, until the stage of investigation in the police office. The villagers trained will get certification and verified by the government. The society service uses educational methods or approaches that are oriented to problem solving process using the pattern of education elements conducted systematically, directed and planned with the active participation of individuals, groups and society as a whole to find ways to solve problems faced by the society by paying attention to the surrounding socio-economic and local cultural factors. This approach is considered to be able to move the society dynamically towards progress as expected. Meanwhile, being participative is an approach that emphasizes on the efforts to increase the participation of the society or individuals directly in various processes and implementation of programs. The results of the service program are demonstrated with the establishment of a paralegal society, increased awareness and knowledge of the society on their rights in the field of law
SEKOLAH RAMAH HAM SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAKAN KEKERASAN DI KALANGAN SISWA
Yordan Gunawan;
Mohammad Bima Aoron Hafiz
Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/pkm.v4i2.854
Pada dasarnya setiap orang memiliki hak asasi manusia (HAM) yang melekat sejak dilahirkan dalam kehidupannya. HAM melekat pada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Maka dari itulah HAM wajib dihormati, di junjung tinggi, dan dilindungi negara, hukum, serta pemerintah, demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Diseminasi nilai–nilai HAM di usia sekolah merupakan salah satu bentuk penanaman nilai-nilai HAM sejak dini, terutama dengan maraknya kasus kekerasan antar siswa, bullying, sampai dengan kejahatan yang mengakibatkan korban jiwa di kalangan siswa sekolah. Upaya ini dilakukan karena anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa di masa akan datang. Program Pengabdian Masyarakat berupa inisiasi Sekolah Ramah HAM adalah salah satu cara yang diharapkan mampu mengurangi dan mencegah kekerasan di kalangan siswa terus meningkat. Lokasi Pengabdian ini adalah Madrasah Muallimin dan Madrasah Muallimat yang berlokasi di Kota Yogyakarta. Program ini tidak hanya melibatkan antara peserta didik dengan guru tapi juga seluruh warga sekolah dan masyarakat sekitar sekolah serta orang tua murid. Setelah terbentuknya sekolah ramah HAM ini diharapkan siswa dapat memahami serta menjunjung tinggi HAM itu sendiri, serta berkurangnya tindak kekerasan, terutama bullying di kalangan siswa di Kota Yogyakarta.
International Humanitarian Law Perspective on the Armistice between Russia and Syria
Yordan Gunawan;
Marselina Putri Damayanti;
Diva Aisya Safitri;
Andi Agus Salim
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2021: Volume 7 Nomor 2 Juni 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46839/lljih.v7i2.489
This paper aims to analyze how the perspective of International Humanitarian Law and The 1949 Geneva Conventions are related to the armistice case between Russia and Syria involving civilians as victims of war crimes. By analyzing the applicable international law as the legal basis for the armed conflict case, it is possible to produce an explanation regarding the legal protection provided to civilians as victims of the armistice carried out by Russia in Syria. The type of writing used in this paper is a normative legal study that contains comments, summaries, and thought from several sources written based on the data collected and explained in a statement, not in the form of numbers. The research method used in writing this paper is a normative legal research method that refers to several laws and regulations as guidelines in solving a problem. In the case of the armed conflict in Syria, which has not yet been resolved, even though it has been resolved through an armistice which in fact still result in conflict, the United Nations, as one of the supporters of the world security forum, seeks to resolve it through diplomatic negotiations in order to realize the agreement in the 1949 Geneva Convention as a point of departure clearly related to the resolution of the armed conflict in Syria.
THE PROLIFERATION OF NUCLEAR WEAPONS IN NORTH KOREA: INTERNATIONAL LAW PERSPECTIVE
Yordan Gunawan;
Rima Ayu Andriana
JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol 5, No 1 (2019): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : STIH Putri Maharaja
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (6554.704 KB)
|
DOI: 10.33760/jch.v5i1.162
The proliferation issue of nuclear weapons in North Korea is becoming a more serious problem to the international community. North Korea has been manufacturing and developing nuclear weapons technology, which receives many critics by the international community expressing that North Korea is being non-compliance with the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) 1968. The criticism emerged following the North Korea withdrawal from the NPT 1968. Its withdrawal reasoning seems very hard to be justified after series of non-compliance behavior conducted by North Korea and the legitimacy of its withdrawal is being debated. By using normative legal research, the research aims to determine the status of North Korea upon its withdrawal from the NPT 1968 based on the withdrawal procedure that is required in the Article X of the NPT 1968. The result shows that North Korea is still a member and it is bound by the obligations contained in the Treaty and to make progress on a complete nuclear disarmament regime.
FREEDOM OF SPEECH UNDER INTERNATIONAL LAW: MYANMAR'S ANTI-COUP DEMONSTRATION VIOLENCE CASE
Yordan Gunawan;
Muhammad Nur Rifqi Amirullah;
Vensky Ghaniiyyu Putri Permana;
Mohammad Hazyar Arumbinang
JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol 7, No 1 (2021): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : STIH Putri Maharaja
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33760/jch.v7i1.414
The paper aims to examine the position of international law against violence committed by the Myanmar military known as Tatmadaw, against Myanmar which held anti-coup demonstrations in Myanmar. The research used the normative legal research method, with the main source of data collection of legal material containing normative law. The results showed that Myanmar is one of the countries in Southeast Asia whose government has been dominated by the military. In early 2021, the Tatmadaw staged a coup against Myanmar's President Aung San Suu Kyi. The tragedy began in the 2020 elections, in which the National Democratic League (NLD) was elected as the majority to sit in Myanmar's parliament. However, Tatmadaw could have no election results and no coup. Burmese, who did not support a coup by Myanmar's military, made a massive dip in the streets. Tatmadaw performs violent acts for action until 2019. However, from the direction of the protesters, some protesters became victims of violence by the Tatmadaw. It reflects the restrictions on the freedom of speech of the People of Myanmar. Free speech is an important right of the People of Myanmar to be part of the good Human Rights face-to-face by international law through arbitrary ministers by the Tatmadaw. The Tatmadaw's acts of violence against Myanmar violate human rights set forth in the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) in articles 19 and 29. In addition, freedom of speech is also governed by the International Covenant on Civil and Political Rights in article 19.