Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.566
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Jurnal Hukum Khaira Ummah PAUD Teratai Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Daulat Hukum Pembaharuan Hukum Jurnal Akta The 2nd Proceeding Indonesia Clean of Corruption in 2020" Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Lectura : Jurnal Pendidikan Law Development Journal Sultan Agung Notary Law Review Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum International Journal of Law Society Services Jurnal Ilmiah Sultan Agung Jurnal Media Akademik (JMA) KOPEMAS Jurnal Konstatering TABELLIUS ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Lathifah Hanim
Faculty Of Law, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
Religion Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 103 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 103 Documents
Search

 7   8   9   10   11 
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN DISKRESI OLEH POLRI DALAM PROSES PENANGKAPAN DAN PENAHANAN Hedu Kasungu; Lathifah Hanim
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 5, No 2 (2026): JUNI 2026
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai kewenangan diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam proses penangkapan dan penahanan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan untuk mengetahui batasan penggunaan diskresi oleh Kepolisian dalam proses penangkapan dan penahanan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sifat deskriptif untuk mengkaji diskresi kepolisian. Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum guna memahami batasan kewenangan diskresi dalam penangkapan dan penahanan. Hasil penelitian ini adalah pengaturan hukum mengenai kewenangan diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam proses penangkapan dan penahanan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia secara legal berlandaskan pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Aturan ini memberikan otoritas kepada petugas untuk bertindak berdasarkan penilaian pribadi demi kepentingan umum yang mendesak, seperti menjaga keamanan dan keselamatan jiwa. Namun, tindakan ini wajib memenuhi unsur proporsionalitas, legalitas, serta penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Dalam implementasinya, diskresi memberikan fleksibilitas bagi penyidik untuk merespons situasi lapangan yang dinamis tanpa hambatan administratif yang kaku. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memperkuat peran Polri sebagai penyidik utama dalam upaya paksa, termasuk penangkapan tanpa surat perintah pada kasus tertangkap tangan, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hukum bagi tersangka dab batasan penggunaan diskresi oleh Kepolisian dalam proses penangkapan dan penahanan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penggunaan diskresi dalam penangkapan dan penahanan dibatasi secara ketat oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Penyidik wajib memiliki minimal dua alat bukti sah dan hanya dapat menahan tersangka dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih. Terdapat pula batasan waktu penahanan yang rigid serta kewajiban administratif, seperti pemberian surat perintah kepada keluarga. Selain itu, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa diskresi hanya boleh dilakukan dalam keadaan sangat perlu dan harus selaras dengan kode etik profesi. Pengawasan dilakukan melalui mekanisme internal (Propam) serta kontrol eksternal melalui lembaga Praperadilan, Komisi Kepolisian Nasional, dan Ombudsman guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak konstitusional setiap warga negara.Kata Kunci : Diskresi Kepolisian, Penangkapan, Penahanan, Tinjauan Hukum.
Force Majeure as a Reason for Release from Debtor's Obligations (Analysis of Settlement of Bank Credit Agreements Delinquent Due to the Earthquake in Yogyakarta) Hanim, Lathifah; Prasetia Wiranto, Agus
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 21, No 1 (2026): March 2026
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jhku.v21i1.52403

Abstract

This study aims to analyze bank efforts in resolving credit agreements that are in default due to force majeure due to the earthquake in Yogyakarta, examine the principles used in the settlement practices, and formulate the principles that should be prioritized in conditions of fundamental changes in circumstances. The study uses a combined legal method, namely a doctrinal and non-doctrinal approach with a qualitative nature. Data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials, and strengthened by in-depth interviews and Focus Group Discussions, then analyzed normatively and interactively. The results of the study indicate that the settlement of non-performing loans after the earthquake is no longer solely based on the credit agreement clauses made by the parties, but also on Bank Indonesia's special post-disaster policies. The forms of settlement taken include rescheduling, reconditioning, restructuring, collateral seizure, and execution. This study also found that in practice, settlement is more appropriate through renegotiation between creditors and debtors based on the principle of rebus sic stantibus, rather than solely the principle of pacta sunt servanda. Thus, the principle of rebus sic stantibus is more relevant for use in resolving bad debts due to earthquakes, because it is able to accommodate fundamental changes in circumstances while still paying attention to good faith, proportionality, and justice for the parties.
Settlement of Disputes Due to Default on the Ground of Force Majeure: A Review Based on Articles 1244 and 1245 of the Civil Code Hanim, Lathifah; Prasetia Wiranto, Agus
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 21, No 1 (2026): March 2026
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jhku.v21i1.52405

Abstract

Force majeure is often used as a reason for debtors to escape responsibility for failure to fulfill their obligations (default). This study aims to analyze the criteria for circumstances that can be categorized as force majeure and how the dispute resolution mechanism for default arising from it is based on the perspective of Article 1244 and Article 1245 of the Civil Code (BW). The research method used is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach. The results show that Articles 1244 and 1245 of the BW provide legal protection for debtors to avoid paying costs, damages, and interest, provided that the debtor can prove the existence of an event beyond their control that could not have been predicted beforehand. However, the application of these articles in disputes often creates ambiguity regarding the boundaries between the difficulty of contract implementation (hardship) and the impossibility of contract implementation (impossibility). Dispute resolution in this area ideally prioritizes the principle of good faith through contract renegotiation to achieve a win-win solution before resorting to litigation.
Co-Authors Abdul Syukur Aditya Rahma Wicaksono Adityo Putro Prakoso Ahmad Iksan Ahmad Ramadan Akhmad Khisni Akril Setiawan Alfariq Maeka Aslam Amin Purnawan Anandayu Noor Anggiarini Anggit Eka Novitasari Anggrin Gayuh Praptiwi Anis Mashdurohatun Anita Afrelia Arafah, Arina Manasikana Arif Bahtiar Jefry Azhar Muzakir Azza Baharuddin, Alief Beni Aji Chatarina Umbul Wahyuni Demi Hadiantoro Devi Nindy Lestari Dewi, Rurin Mariyasi Dian Melina Didit Wardio Dini Amalia Fitri Djunaedi Djunaedi Dwi Fahri Hidayatullah Dwi Wahyono Dwijayanto, Kurniawan Yoganing Ely Cahyawati Erina Permatasari Farah Gita Aprillia Fertin Fertin Fransiskus Saverius Nurdin Fransiskus Saverius Nurdin, Fransiskus Saverius Gigih Bella Wicaksono Kenedy Gunarto Gunarto Gunarto Gunarto Gunarto Gunarto Gunarto Gunarto H.Dwi Wahyono Halim Ady Kurniawan Hanif Dzaki Hartini Hartini Hedu Kasungu Indah Rachmawati Indra Narotama Jawade Hafidz KERI SANTOSA Krisna Rendi Awalludin Kustiawan, M. Sjaiful Lia Malini Sari Lila Kurniawati Khisni Lutfia Syalwa Rufaida Mahali, M. Ubab Sohibul Mangirim Limbong Marcelelyan, Angelique Maryanto Maryanto Maryanto Maryanto Maryanto Maryanto Maryanto Maryanto Maryanto Maryanto Miky Syamtoro Aji Yani Moch. Adimas P Mochammad Yefrie Dwi Oga Mohammad Shofii Noorman Noorman MS Noorman MS Noorman, MS MS. Noorman MS. Noorman MS. Noorman Muhammad Hakiki Dharmawan Muhammad Zaky Mushaffa Muhammad Zidan Aditya Muhammad Zulfa Munsharif Abdul Chalim Munsharif Abdul Chalim Munsharif Abdul Chalim Ngadino Ngadino Noor Rachmawati Noorman, Mohammad Shofii Noorman Nor Hariani, Dea Nur Kusumah, Rizqa Nur Mala Dewi Lestari Nurcahyo Pratomo Widodo Peni Rinda Listyowati Prasetia Wiranto, Agus Pratis Widyalestari Priyo Utomo Purba, Ruth Cheline Eglesya Putri Margaretta Rahmanto, Ihsanat Fadhil Rifki Ardhianto Rinda Listyawati, Peni Ristanto, Sandy Chesar Ristikowati, Mei Rizki Adi Pinandito Rya Rizqi Amalia Saifuddin Saifuddin Semiyanto Semiyanto Septian Nanang Pangestu Seri Suharsa Siti Anggraini Siti Ummu Adillah Soegianto Soegianto Solikun Ni'am Subekhan, Moch. Sudiyo . Sukarmi Sukarmi Sulistyani, Ratu Vidi Syahla Naifa Ruri Tatik Arjiati Taufan, Taufan Tegar Kurnia Priambudi Tifan Nazida Vinorika Padmadayani Wahyu Sriyono Widhi Handoko Yalala, Nuranu Yanto Risdianto Yensih Yensih Yuhana, Shaza Refa Yuliana Zamrotul Khusna Yuniarto Prasetyo Aji Zassiha Najwa Maulidia