Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.245
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Pancasila and Law Review Syiah Kuala Law Journal Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Rizanizarli, Rizanizarli
Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

 1   2   3   4 
The Criminal Offence of Child-on-Child Abuse With a Fatal Outcome Cut Firna Salsalia; Rizanizarli Rizanizarli
Syiah Kuala Law Journal Vol 5, No 3: Desember 2021
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (496.993 KB) | DOI: 10.24815/sklj.v5i3.23353

Abstract

This research aims to analyse the legal protection for the child offenders in criminal offence of abuse with a fatal outcome, the judge's considerations in imposing imprisonment for the offence and the obstacles in the crime. Data obtained through empirical legal research. This research uses primary data obtained from empirical legal research in the form of interviews with respondents and informants and combines legal materials such as textbooks, theories, laws and regulations which are considered as secondary data. The results of the research showed that the legal protection provided to the child convicts is in the form of identity confidentiality, is treated well during the investigation process, is placed in a special place, the Judges in making considerations always refer to the mitigating factors such as the juvenile's age, the juvenile's mental state, the juvenile's background, the juvenile's family attitude and aggravating things such as a bad juvenile's life history and parents who are unable to educate them.. The things that indirectly hinder the process of settling this case are the parents negligence, lack of cooperation from both parties, and also the influence of gadgets. It is recommended to the law enforcement officers and Juvenile’s Special Development Institute should continue to cooperate in carrying out legal protection for child perpetrators according to applicable rules, the judge before imposing a prison sentence should prioritize the best interests of the child and to parents should contributing better in control the children's behavior.
Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Dalam Perspektive Adat Aceh Isnatul Rahmi; Rizanizarli Rizanizarli
Syiah Kuala Law Journal Vol 4, No 1: April 2020
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (485.01 KB) | DOI: 10.24815/sklj.v4i1.16876

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pencurian, untuk menjelaskan penerapan konsep penyelesaian kasus pencurian oleh anak dalam adat Aceh khususnya di wilayah Kota Sabang, serta untuk menjelaskan hambatan dan upaya penyelesaian secara Restorative Justice dalam kaitannya dengan Adat Aceh di Kota Sabang. Perolehan data dalam penulisan artikel ini diperoleh dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor pencurian oleh anak ialah akibat kurangnya keharmonisan di dalam keluarga, ekonomi keluarga, dan juga ikut-ikutan teman dan akhirnya menjerumuskan anak ke dalam kasus pencurian tersebut, penyelesaian kasus dilakukan secara musyawarah melalui peradilan adat tingkat gampong. Dalam penyelesaiannya keuchik dituntut untuk dapat menerapkan hukum yaitu adat istiadat, keuchik memutuskan perkara tersebut dengan primsip kekeluargaan dan menimbang hukuman yang tepat kepada anak berdasarkan nilai adat-istiadat. Hambatan nya adalah Pendekatan yang sulit, peradilan adat yang kurang profesional, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum adat.  Sedangkan Upaya nya adalah menyelesaikan masalah anak yang berkonflik dengan hukum tetapi tidak melalui jalur mekanisme Sistem Peradilan Pidana Anak. Disarankan kepada  Pemerintah Kota Sabang  perlu di sosialisasikan Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Peraturan Gubernur Aceh No. 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat agar masyarakat dapat memahami penyelesaian secara adat.
Testimonium De Auditu in The Case Rape of Childrens Citra Dewi Keumala; Rizanizarli Rizanizarli; Syarifuddin Hasyim
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 22, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/sjhp.v22i2.4953

Abstract

 A judge can impose a sentence on a person, if the judge has at least two valid pieces of evidence as stated in Article 183 of the Criminal Procedure Code. However, in handling cases of child sexual abuse, most of the witnesses presented in the trial include hearsay evidence or it can be called as a testimony obtained from other people.This study aimed to determine the strength of a hearsay evidence given by a witness in a crime of child sexual abuse and to explain the judge’s consideration regarding the hearsay evidence in imposing a sentence of child sexual abuse crime The data of this study were obtained through a literature review and an interview with the informants. The research found that the strength of a hearsay evidence was stated in the Constitutional Court Decision Number 65/PUU-VIII/2010 in this criminal trial as a real effort to protect the rights of the suspects and defendants. In addition, the judge's consideration regarding the hearsay evidence could be seen by the fact that the evidence was not completely rejected by the judge. Although the testimony given by the witness was not valid as a evidence, it was useful as a guide in handling the case. Therefore, it is recommended to develop the results of the Constitutional Court Decision Number 65/PUU-VIII/2010 regarding the hearsay evidence that can be used by judges and qualified as a free evidence (vrij bewijskracht). Hakim dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang, jika hakim sekurang-kurangnya memiliki dua alat bukti yang sah terdapat dalam KUHAP Pasal 183. Namun dalam penanganan perkara jarimah pemerkosaan terhadap anak, sebagian besar saksi yang dihadirkan dalam persidangan termasuk Testimonium De Auditu atau dapat disebut keterangan yang diperoleh dari orang lain”.“Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kekuatan pembuktian kesaksian Testimonium De Auditu dalam Jarimah pemerkosaan terhadap anak dan menjelaskan pertimbangan hakim atas kesaksian Testimonium De Auditu dalam memutuskan Jarimah pemerkosaan terhadap anak. Data yang terdapat dalam penelitian ini melalui peninjauan kepustakaan serta wawancara narasumber. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, Dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian mengenai kekuatan testimonium de auditu diakui dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 dalam peradilan pidana ini sebagai upaya nyata perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa, serta pertimbangan hakim menggunakan kesaksian Testimonium de auditu tidak sepenuhnya ditolak hakim,meskipun kesaksian yang diberikan oleh saksi tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti melainkan sebagai petunjuk dalam memutuskan sebuah perkara. Maka disarankan untuk dilakukannya pengembangan atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 mengenai testimonium de auditu tersebut dapat digunakan oleh hakim namun kembali lagi kekuatan alat bukti persangkaan hakim ini pada dasarnya adalah bebas (vrij bewijskracht).  
Faktor-Faktor Yang Mempersulit Proses Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Notaris Nanda Nadia; Rizanizarli Rizanizarli; Yanis Rinaldi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i2.786

Abstract

Penggunaan media sosial dan situs internet oleh Notaris telah diatur di dalam Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris yang mana membatasi Notaris untuk tidak melakukan publikasi dan promosi diri seperti mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dana tau elektronik dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olahraga. Namun dalam praktiknya masih saja ada Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempersulit proses penegakan hukum terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempersulit proses penegakan hukum terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik Notaris adalah rendahnya integritas moral Notaris, kurangnya pengawasan Notaris yang ketat, terbatasnya dana anggaran dan sarana prasarana, terbatasnya kewenangan Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris dan terakhir adalah pasifnya partisipasi masyarakat.
PEMENUHAN HAK-HAK ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI TINGKAT PENYIDIKAN Apriliyani Rizki; Rizanizarli Rizanizarli
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Tesis ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika selama proses penyidikan di kepolisian, faktor-faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak anak, serta tantangan dan upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk menjunjung tinggi hak-hak anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak Indonesia dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur perlindungan anak-anak yang diduga terlibat penyalahgunaan narkoba dalam sengketa hukum. Karena tidak adanya Lembaga Administrasi Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Kabupaten Bener Meriah, anak-anak yang menjalani proses hukum terpaksa ditahan di Polres Bener Meriah bersama tahanan dewasa lainnya sehingga tidak dapat menggunakan hak perlindungannya. Upaya yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memenuhi hak istimewa anak yang berhadapan dengan hukum adalah dengan menahan anak yang memiliki pertikaian yang sah di sel tahanan Polres Bener Meriah, karena tidak ada yayasan yang menjamin kebebasan anak di Bener Meriah, misalnya, Badan Penyelenggara Bantuan Pemerintah Sosial (LPKS). Kata Kunci: Pemenuhan Hak Anak, Anak Berkonflik dengan Hukum, Tindak Pidana Narkotika. Abstract - This thesis aims to provide an explanation of the actions taken by law enforcement against children who commit narcotics abuse crimes during the police investigation process, the factors that lead to the non-implementation of children's rights, and the challenges and efforts taken by law enforcement to uphold the rights of children who commit narcotics abuse crimes. The study's findings indicate that Indonesia's Law on Child Protection and the Law on the Juvenile Criminal Justice System regulate the protection of children accused of drug abuse who are involved in legal disputes. Due to the absence of a Social Welfare Administration Institution (LPKS) in Bener Meriah Regency, children undergoing legal proceedings are compelled to be detained at the Bener Meriah Police Station alongside other adult detainees, preventing them from exercising their rights to protection. Endeavors that have been made by regulation authorities in satisfying the privileges of kids who are engaged with the law are by keeping youngsters who have legitimate contentions in the Bener Meriah Police confinement cell, since there is no foundation that ensures youngsters' freedoms in Bener Meriah, for example, the Social Government assistance Arranging Organization ( LPKS). Keywords: Fulfilment of Children's Rights, Children in Conflic with the Law, Narcotics Crimes.
PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BIASA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Singkil) Elena Elena; Rizanizarli Rizanizarli
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan penghentian penuntutan, hambatan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan biasa, dan upaya untuk menanggulangi penghentian penuntutan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan biasa berdasarkan keadilan restoratif. Hasil penelitian Pelaksanaan penghentian penuntutan dilakukan melalui Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 pada Pasal 351 sampai dengan Pasal 356, Penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan biasa dilakukan secara keadilan restorative yang melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, dan pihak-pihak yang terkait untuk Bersama-sama menemukan penyelesaian yang adil pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Hambatan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan biasa berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Singkil adalah Korban/pelaku dan para pihak sulit untuk didamaikan. Adapun hambatan lainnya adalah waktu dan biaya yang telah ditentutan. Waktu yang telah ditentutan ialah 14 hari, terlewat dari hari yang telah ditentutan maka penghentian penuntutan tersebut gagal. Upaya untuk menanggulangi penyelesaian tindak pidana penganiayaan biasa berdasarkan keadilan restoratif adalah Jaksa Penuntut Umum harus cakap, berintegritas dan professional, Jaksa Penuntut Umum harus bisa mengendalikan dan meyakinkan pelaku, korban dan pihak lainnya untuk berdamai, dan Jaksa Penuntut Umum memfasilitasi segala kepentingan selama proses penghentian penuntutan dilaksanakan seperti tanggungan biaya dan lainnya. Disarankan kepada penegak hukum di Kabupaten Aceh Singkil melaksanakan substansi hukum yang mengakomodir pelaksanaan keadilan restoratif secara lengkap, sehingga proses penyelesaian kasus-kasus hukum tertentu dapat dilakukan melalui keadilan restoratif yang lebih cepat, adil, sederhana, dan tidak memakan waktu serta biaya besar.Kata Kunci: Penghentian Penuntutan, Keadilan Restoratif, Tindak Pidana, Penganiayaan Biasa. Abstract - This research aims to analyse the implementation of the termination of prosecution, the obstacles in the settlement of the criminal action of ordinary persecution, and the efforts to overcome the termination of the prosecution in the settlement of the criminal act of ordinary persecution based on restorative justice. The results of the research on the implementation of the termination of prosecution is conducted based on the Attorney General's Regulation Number 15 of 2020 in Article 351 to Article 356, the settlement of criminal actions of persecution is usually conducted in restorative justice involving the perpetrator, victim, family of the victim/perpetrator, and related parties to jointly find a fair solution to remake the original situation and not a retaliation. The obstacle in resolving the criminal act of ordinary persecution based on restorative justice at the Singkil District Attorney is the victim/perpetrator and the parties are difficult to reconcile. The other obstacle is the time and cost that has been determined. The time that has been determined is 14 days, after the day that has been determined, the termination of the prosecution fails. Efforts to overcome the settlement of criminal acts of ordinary persecution based on restorative justice are that the Public Prosecutor must be competent, with integrity and professional, the Public Prosecutor must be able to control and convince the perpetrators, victims and other parties to make peace, and the Public Prosecutor should facilitate all interests during the process of terminating the prosecution such as expenses and others. It is recommended that the law enforcers in Aceh Singkil Regency should implement legal substance that accommodates the complete implementation of restorative justice, so that the process of resolving certain legal cases can be conducted through restorative justice which is faster, fairer, simpler, and does not take time and large costs. Keywords: The Termination of Persecution, Restorative Justice, Criminal Action, Ordinary Persecution.
Kriminalisasi di Luar KUHP dan Implikasinya terhadap Hukum Acara Pidana Rizanizarli Rizanirarli
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 2 (2014): Vol. 16, No. 2, (Agustus, 2014)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Renewal and the development of the national legal system, including the criminal law and criminal procedure law, is one of the major issues on the political agenda in Indonesian law and should be done immediately. The concept of the New Criminal Code has been exposed, but until now it has not been completed with a variety of problems because there is no agreement in several aspects.  The Criminal Procedure Code is a masterpiece of Indonesia creation, it also needs to be harmonized with the development given the growing globalization of crime. For peace and law certainty of law in preventing crime and to avoid a legal vacuum will be needed in the criminalization of certain criminal acts. Outside Criminal Code Criminalization and Its Implications of Criminal  Procedure Code
Pemenuhan Hak Narapidana Laki-Laki di Lembaga Pemasyarakatan Banda Aceh Mahfud Mahfud; Rizanizarli Rizanizarli; Mukhlis Mukhlis; Tarmizi Tarmizi; Ainal Hadi
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 3 (2014): Vol. 16, No. 3, (Desember, 2014)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article aims to explore the fulfilment of males’ prisoner rights at the Correctional Service Centre Banda Aceh. The indicators used to measure it are registration process, accommodation, sanitary facilities, clothes and beds, sport, health service, abuse by the guards, interaction with outside, worship facilities, case information, complain of prisoners, workshop, education and prisoners’ separation. The research reveals that the availability of clothes and beds, health service, education and prisoners’ separation at the centre are not maximally provided yet at the centre. The Fulfilment of Males’ Prisoner Rights at the Banda Aceh Correctional Service Centre
Co-Authors Agus Murdani Ainal Hadi Akbar Jalil Amalia Yara Bahraini Apriliyani Rizki Ardianda Ardianda Azis Setiawan Chairul Azmi Citra Dewi Keumala Clara Pytharei Marinda Cut Farah Intan Cut Firna Salsalia Diandra Ayasha Soesman Elena Elena Faisal A. Rani Geubrina Raseuki Isnatul Rahmi Jerni Br Tampubolon Mahfud Mahfud Mahfud Mahfud Maqfirah Ulfa Masykur Aulia Mohd. Din Muhammad Wahyudi Mukhlis Mukhlis Mutiyanur Mutiyanur Nadia Shafira Nanda Ilham Nanda Nadia Nur Afni Nur Azizah Nurhasaniah Nurhasaniah Nurul Kiramah Zaini Razieq Farghaly Rusjdi Ali Muhammad Saiful Anwar Septiara Mekar Sari Suhaimi Suhaimi Syarifuddin Hasyim Tari Endah Guntari Tarmizi Tarmizi Teuku Fadlan Asyura Yanis Rinaldi Yudha Fernando