Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.278
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ADIL : Jurnal Hukum Jurnal hukum IUS PUBLICUM Journal of Innovation Research and Knowledge Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Journal of International Multidisciplinary Research Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Majelis: Jurnal Hukum Indonesia J-CEKI
Wahyu Prawesthi
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN Andrianto, Andrianto; Wahyu Prawesthi; Nur Handayati; Dudik Djaja Sidarta
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 2: Juli 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan restorative justice terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan, dengan pendekatan hukum dan kemanusiaan yang menekankan pada kepentingan terbaik bagi anak. Sistem peradilan pidana konvensional sering kali menitikberatkan pada pemidanaan, namun kurang memperhatikan faktor penyebab kenakalan anak serta kebutuhan rehabilitatif bagi pelaku yang masih di bawah umur. Pendekatan restorative justice memberikan alternatif penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai pemulihan. Dalam konteks hukum Indonesia, penerapan restorative justice terhadap anak pelaku kejahatan didasarkan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang mengatur mekanisme diversi sebagai upaya penyelesaian di luar pengadilan untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016) juga menegaskan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan yang merugikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan restorative justice membutuhkan dukungan dari aparat penegak hukum, partisipasi aktif keluarga dan masyarakat, serta penguatan regulasi dan pemahaman hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan restorative justice lebih tepat dalam menangani perkara anak, termasuk dalam kasus penganiayaan, karena sejalan dengan prinsip perlindungan dan pembinaan anak.
AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA VANDALISME Bachtiar Rois Rido; Dudik Djaja Sidarta; Nur Handayati; Wahyu Prawesthi
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 2: Juli 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum yang dihadapi oleh pelaku tindak pidana vandalisme. Vandalisme merupakan perbuatan yang merusak atau mencoret fasilitas umum atau milik orang lain, yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan terkait tindak pidana vandalisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku vandalisme dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara, denda, atau kombinasi keduanya sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan pelengkap lainnya. Penelitian ini juga menemukan kendala dalam penegakan hukum, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan efektivitas sanksi yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan edukasi hukum menjadi langkah penting untuk mencegah tindak pidana vandalisme dan memberikan efek jera kepada pelaku.
KNALPOT BROONG (MODIFIKASI) KENDARAAN SEPEDA MOTOR BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Joko Sulistyo; Nur Handayati; Wahyu Prawesthi; Subekti, Subekti; Dudik Djaja Sidarta
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 2: Juli 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penggunaan knalpot broong (modifikasi) pada kendaraan sepeda motor menjadi salah satu isu penting dalam dunia transportasi, terutama terkait dengan keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan di jalan raya. Knalpot broong sering kali dimodifikasi untuk meningkatkan suara bising yang dapat mengganggu ketenangan masyarakat, bahkan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Dalam konteks hukum, penggunaan knalpot modifikasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya pada Pasal 285 Ayat 1, yang mengatur tentang penggunaan kendaraan bermotor yang tidak memenuhi standar teknis dan/atau lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum terhadap penggunaan knalpot brong pada sepeda motor, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 285 Ayat 1 UU No. 22 Tahun 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan knalpot broong bertentangan dengan regulasi yang ada dan dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas guna menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi semua pengguna jalan.
AKIBAT HUKUM BAGI PELAJAR YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP GURUNYA Rendra Hermansyah; Nur Handayati; Wahyu Prawesthi; Dudik Djaja Sidarta
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 2: Juli 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pelajar pada gurunya merupakan tindakan pidana yang menghilangkan nyawa seseorang, dan mendapatkan hukuman pidana pada pelajar. Akibat hukum bagi pelajar yang melakukan pembunuhan berencana pada gurunya, merupakan Penjatuhan pidana terhadap anak/pelajar adalah upaya hukum yang bersifat ultimum remedium, artinya penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya hukum terakhir, setelah tidak ada lagi upaya hukum lain yang menguntungkan bagi anak, misalnya anak itu memang sudah meresahkan keluarga dan masyarakat, berkali-kali telah melakukan tindak pidana dan pihak orang tua tidak ada sanggup lagi untuk mendidik dan mengawasinya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis akibat hokum pada pelajar yang melakukan pembunuhan berencana pada gurunya. Dengan menggunakan penelitian normatif. Kondisi mental atau kesehatan pelajar yang melakukan pembunuhan berencana pada gurunya, disebabkan oleh kondisi lingkungan, status social maupun perekonomian.
SENGKETA PERALIHAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 134/PDT.G/2024/PN.KLN) Reyhan Ivander Aguslim; Wahyu Prawesthi; Nur Handayati; Rinadini Hendrasworo
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 4: September 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sengketa peralihan hak atas tanah masih kerap terjadi, salah satunya pada Putusan Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Kln. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor legalitas peralihan hak atas tanah serta pertimbangan hakim dalam perkara tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan konseptual, pengumpulan data melalui studi kepustakaan, serta analisis deskriptif kualitatif menggunakan metode Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas peralihan hak ditentukan oleh kejelasan status hak atas tanah, keberadaan ahli waris sah, pengurusan pajak, dan pendaftaran ke BPN. Pertimbangan hakim telah sesuai dengan lima alat bukti perdata (bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah) yang menguatkan kepemilikan tanah sengketa sebagai milik Alm. SS yang diwariskan kepada penggugat
VISUM ET REPERTUM PENGGUGURAN KANDUNGAN TERHADAP PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA Moch. Haristian Kusuma; Wahyu Prawesthi; Nur Handayati; Dudik Djaja; Ernu Widodo
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 4: September 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas peranan visum et repertum sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana terkait pengguguran kandungan di Indonesia. Visum et repertum berfungsi sebagai dokumen medis yang menyajikan fakta objektif mengenai kondisi fisik dan psikologis korban, serta menjadi dasar dalam menentukan apakah tindakan pengguguran kandungan tersebut memenuhi unsur pidana menurut peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga mengkaji prosedur pembuatan visum et repertum yang harus dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten dan berwenang sesuai standar medis yang berlaku. Selain itu, penelitian ini menelaah bagaimana visum et repertum digunakan dalam proses persidangan untuk mendukung dakwaan dan membantu hakim dalam mengambil keputusan yang adil. Dengan adanya visum et repertum, pembuktian tindak pidana pengguguran kandungan menjadi lebih jelas, sehingga dapat mendorong penegakan hukum yang efektif dan memberikan perlindungan hukum bagi korban. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya visum et repertum sebagai bukti medis yang sah dan strategis dalam proses peradilan pidana pengguguran kandungan.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARTAWAN YANG MENGALAMI KEKERASAN DALAM MELIPUT BERITA Andrianus Deny; Wahyu Prawesthi; Nur Handayati; M. Syahrul Borman
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 5 (2025): Oktober 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak dan kewajiban wartawan dalam peliputan pemberitaan serta mengkaji bentuk Perlindungan Hukum Bagi Wartawan yang Mengalami Kekerasan Dalam Meliput Berita. Wartawan sebagai pelaku profesi jurnalistik memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi kepada publik, namun tidak jarang menghadapi berbagai bentuk kekerasan saat melakukan peliputan di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan instrumen internasional terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wartawan memiliki hak untuk memperoleh dan menyebarkan informasi serta kewajiban untuk menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Namun dalam praktiknya, kekerasan terhadap wartawan masih sering terjadi tanpa adanya perlindungan hukum yang efektif. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan mekanisme perlindungan hukum yang menjamin kebebasan pers sekaligus menjamin keselamatan wartawan sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.
Co-Authors Andrianto Andrianto Andrianus Deny Anggar Ramadhani Yudhistira Bachrul Amiq Bachtiar Rois Rido Bahrul Amiq Dimas Yemahura Alfarauq Dudik Djaja Dudik Djaja Sidarta Eko Sugianto Ernu Widodo Hartoyo Hartoyo Joko Sulistyo M. Syahrul Borman Mega Fitria Ardiyani Moch. Haristian Kusuma Muhammad Yustino Aribawa Noenik Soekorini Nur handayani Nur Handayati Nur Hidayati Pidegso, Satrio Rendra Hermansyah Reyhan Ivander Aguslim Rinadini Hendrasworo Rizkie Erviana Suryasari Satria Bimantara Burhan Siti Marwiyah Sri Astutik Subekti Subekti Wahyu Pangestu