Articles
<![CDATA[Analisis Perubahan Nilai Tanah Akibat Erupsi Gunung Kelud Tahun 2014 DI Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri ]]>
<![CDATA[Mohammad Ibnu Aqil]]>;
<![CDATA[Yanto Budisusanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Teknik ITS Vol 6, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), ITS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (763.209 KB)
|
DOI: 10.12962/j23373539.v6i2.24628
<![CDATA[Erupsi Gunung Kelud tahun 2014 ini mengakibatkan kerusakan pemukiman, kerusakan fasilitas umum, serta kerusakan ladang-ladang sekitarnya. Kecamatan Ngancar merupaka salah satu daerah yang terkena dampak secara langsung karena terletak di lereng Gunung Kelud. Terjadinya perubahan kondisi fisik suatu wilayah dapat memicu perubahan nilai tanah di area tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengehitung perubahan nilai tanah.Penelitian ini dilakukan dengan menumpang tindihkan peta zona nilai tanah Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri tahun 2013, 2014, dan 2015 menggunakan perangkat lunak pengolah data spasial untuk menghitung besar nilai tanah yang terjadi di lokasi penelitian. Data perubahan nilai tanah tersebut kemudian dilakukan uji korelasi dengan variabel bebas yaitu jarak zona terhadap pusat letusan, jarak zona dari CBD, dan jarak zona dari jalan kolektor. Tujuannya ialah mengetahui seberapa besar pengaruh erupsi Gunung Kelud terhadap perubahan nilai tanah.Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terjadi perubahan nilai tanah di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri. Menurut hasil uji korelasi, erupsi Gunung Kelud 2014 tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap perubahan nilai tanah. Sehingga aktifitas gunung api bukan merupakan penyebab utama perubahan nilai tanah di Kecamatan Ngancar.]]>
<![CDATA[Analisis Spasial dan Temporal terhadap Data Statistik Kependudukan Kota Surabaya Menggunakan Atlas Statistik dan Animasi Berbasis Waktu ]]>
<![CDATA[Nisrina Ulfah]]>;
<![CDATA[Yanto Budisusanto]]>;
<![CDATA[Husnul Hidayat]]>
<![CDATA[ Jurnal Teknik ITS Vol 8, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), ITS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (511.598 KB)
|
DOI: 10.12962/j23373539.v8i2.44538
<![CDATA[Surabaya merupakan salah satu kota besar di Indonesia dengan luas wilayah mencapai 374,36 km2 dan jumlah penduduk yang telah mencapai angka 3 juta jiwa. Untuk mengetahui dinamika kependudukan, setiap tahunnya pemerintah Kota Surabaya melakukan pengarsipan data kependudukan dalam bentuk tabel statistik. Hingga saat ini, data-data statistik tersebut hanya disajikan dalam bentuk publikasi, katalog, infografis, dan tabel dinamis pada website resmi BPS Kota Surabaya. Pada penelitian ini penulis akan menyajikan data statistik ke dalam bentuk peta tematik yang kemudian disusun menjadi satu kesatuan atlas statistik kependudukan Kota Surabaya. Penyusunan atlas statistik menggunakan data-data statistik kependudukan yang telah tersedia dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Analisis akan dilakukan berdasarkan wilayah (spasial) dan waktu (temporal) dalam jangka waktu 9 tahun, terhitung sejak tahun 2009 hingga tahun 2017. Hasil dari penelitian ini yaitu peta-peta tematik mengenai kependudukan di Kota Surabaya, animasi berbasis waktu serta atlas statistik yang dikemas dalam bentuk WebGIS (dapat diakses pada link berikut ini : http://atlasstatistiksurabaya.000webhostapp.com/kependudukan/kependudukan.html). Berdasarkan animasi berbasis waktu yang telah dibuat, didapatkan informasi bahwa terjadi dinamika kependudukan di Kota Surabaya terutama pada tahun 2011 hingga 2015. Selain itu, peta-peta statistik menunjukkan bahwa jaringan jalan lokal tidak memiliki keterkaitan yang kuat dengan jumlah penduduk di Kota Surabaya.]]>
<![CDATA[Penghitungan BPHTB serta PPh dalam Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan Berbasis WebGIS (Studi Kasus: Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat) ]]>
<![CDATA[Wafa Zakkiyah]]>;
<![CDATA[Yanto Budisusanto]]>;
<![CDATA[Andy Dediyono]]>
<![CDATA[ Jurnal Teknik ITS Vol 9, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), ITS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.12962/j23373539.v9i1.45028
<![CDATA[Wilayah administrasi Kota Solok yang berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kota Padang menyebabkan Kota Solok memiliki peran sentral dalam menunjang perekonomian masyarakat Kota Solok dan Kabupaten Solok. Keunggulan geografis ini menyebabkan Kota Solok mengalami peningkatan jumlah penduduk. Dengan luas wilayah 57.64 km2, jumlah penduduk Kota Solok pada tahun 2016 sebanyak 67.307 jiwa, tahun 2017 sebanyak 68.602 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk Kota Solok berpengaruh terhadap meningkatnya NJOP. NJOP dijadikan dasar dalam menentukan besarnya nilai BPHTB serta PPh dalam jual beli tanah dan/atau bangunan. BPHTB merupakan pajak yang dikenakan kepada pembeli, sedangkan PPh merupakan pajak yang dikenakan kepada penjual. Belum terdapat fasilitas yang dapat memudahkan Pemda dalam melakukan pembaruan data NJOP. Dari pihak masyarakat serta PPAT/Notaris, belum terdapat fasilitas untuk memperoleh informasi mengenai besarnya nilai BPHTB serta PPh secara terbuka. Selain itu, belum terdapat webGIS zona nilai tanah di Kota Solok. Dari penelitian ini didapatkan bahwa WebGIS zona nilai tanah yang telah dibuat dapat memperbarui data NJOP, menghitung BPHTB serta PPh, dan menampilkan hasil penghitungan pajak dalam bentuk PDF. Besar persentase kelayakan sistem untuk uji usabilitas sebesar 80,38% dengan predikat layak serta melakukan uji portabilitas dengan mengakses webGIS zona nilai tanah Kota Solok di sepuluh web browser dan berhasil dijalankan.]]>
<![CDATA[Perancangan WebGIS Sebagai Instrumen dalam Menganalisa Permasalahan Pertanahan (Studi Kasus: Kantor Pertanahan Kota Malang) ]]>
<![CDATA[Nugroho Satrio Utomo]]>;
<![CDATA[Yanto Budisusanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Teknik ITS Vol 9, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), ITS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.12962/j23373539.v9i2.53694
<![CDATA[Kota Kota Malang merupakan salah satu kota yang memiliki banyak kasus sengketa pertanahan. Seiring perkembangan zaman, akses akan informasi menjadi hal yang sangat mudah khususnya untuk informasi berbentuk digital. Penyediaan informasi melalui Sistem Informasi Geografis menjadi salah satu jawaban dalam mengidentifikasi permasalahan pertanahan berbasis data spasial. Dari penelitian, didapatkan bahwa WebGIS permasalahan pertanahan yang telah dibuat dapat digunakan untuk menampilkan data permasalahan pertanahan dari tahun ke tahun, serta menampilkan data tabular permasalahan pertanahan. Dalam WebGIS yang dibuat mampu melakukan pencarian data permasalahan pertanahan, pembaharuan mengenai data permasalahan pertanahan berupa editing dan deleting data tabular. Untuk mengetahui kelayakan dari WebGIS, maka dilakukan uji fungsionalitas dengan hasil 87,5%. yang masuk dalam kategori “Sangat Baik”, uji portabilitas dengan hasil 100%. yang masuk dalam kategori “Sangat Baik”, dan uji usabilitas dengan hasil 73% yang masuk dalam kategori “Baik”. Hasil menunjukkan bahwa permasalahan pertanahan di Kota Malang tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan 34 permasalahan pertanahan dan terendah terjadi pada tahun 2019 dengan 23 permasalahan pertanahan. Namun, secara keseluruhan dari tahun 2017 hingga tahun 2019, jumlah total permasalahan perkara terdapat 74 permasalahan, dimana perkara dalam proses penyelesaian terdapat 70 perkara dan 4 perkara yang sudah diselesaikan. Sedangkan jumlah total permasalahan sengketa terdapat 15 permasalahan, dimana sengketa dalam proses penyelesaian terdapat 14 sengketa dan 1 sengketa yang sudah diselesaikan.]]>
<![CDATA[Pembuatan Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi Kasus: Desa Bener, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun) ]]>
<![CDATA[Savira Salsabila Firdaus]]>;
<![CDATA[Yanto Budisusanto]]>;
<![CDATA[Udiana Wahyu Deviantari]]>
<![CDATA[ Jurnal Teknik ITS Vol 9, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), ITS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.12962/j23373539.v9i2.54731
<![CDATA[Desa Bener yang berada di Kabupaten Madiun masih belum terdata lengkap jumlah lahannya. Sedangkan secara kualitas, diyakini banyak terjadi perbaikan dan perluasan lahan sawah dan bangunan di Desa Bener [1]. Peningkatan jumlah lahan yang digunakan dapat berpengaruh terhadap perolehan PBB yang diterima. Sehingga dibutuhkan daya tampung dalam menghimpun basisdata PBB sistematis agar dapat digunakan dalam penyelenggaraan komputerisasi yang efektif. Penelitian ini dilakukan dalam rangka membuat suatu basisdata piutang PBB yang dibangun menggunakan teknologi PostgreSQL. Basisdata yang terbentuk kemudian dilakukan uji transaksi dengan query. Untuk memvalidasi hasil uji tersebut dilakukan perbandingan dengan menggunakan perangkat lunak pengolah data spasial. Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan telah berhasil membuat basisdata pengelolaan piutang PBB yang memuat informasi bahwa terdapat total tagihan dari 690 bidang dengan status tagihannya belum membayar sebesar Rp29.044.951,00 dan 670 bidang dengan status tagihannya sudah membayar sebesar Rp30.117.166,00. Berdasarkan status kategori piutang PBB [2], terdapat status kategori ‘subjek pajak tidak jelas’ yang terletak pada 223 bidang; status kategori ‘objek dan subjek pajak dengan keterangan lainnya’ terdapat pada 181 bidang dengan total tagihan sebesar Rp5.896.020,00; status kategori ‘objek dan subjek pajak jelas’ terdapat pada 1236 bidang dengan total tagihan sebesar Rp55.755.961,00. Basisdata yang tervalidasi dapat dijadikan pendukung identifikasi prioritas penarikan PBB.]]>
<![CDATA[Pemodelan 3D dari Data Point Cloud untuk Inventarisasi HMASRS ]]>
<![CDATA[Muhammad Zhofir]]>;
<![CDATA[Yanto Budisusanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Teknik ITS Vol 10, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), ITS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.12962/j23373539.v10i2.67438
<![CDATA[Kondisi yang tidak seimbang antara ketersediaan lahan dengan perkembangan pembangunan menyebabkan pemanfaatan lahan yang sebelumnya horizontal beralih menjadi vertikal. Kebutuhan tersebut mendorong berkembangnya kadaster 3D. Saat ini Indonesia menerapkan sistem kadaster 2D. Inventarisasi HMASRS menjadi penting dalam menunjang pengembangan kadaster 3D. Perlu cara terkini dalam melakukan inventarisasi tersebut, baik teknik survei maupun penyimpanan datanya. Cahyono dan Fuadi (2019) membuat pemodelan 3D pada bangunan vertikal yang dikombinasikan dengan pembuatan basis data kepemilikannya. Handayani dan Zakaria (2016) membuat model 3D bangunan candi menggunakan terrestrial laser scanner. Penelitian tersebut membuktikan bahwa penggunaan terrestrial laser scanner terbukti efektif dan mampu menghasilkan ketelitian yang memenuhi toleransi untuk pemodelan obyek dalam bentuk 3 dimensi. Penelitian ini akan membuat model 3 dimensi Tower Honolulu Apartemen Gold Coast Pantai Indah Kapuk, Kota Jakarta Utara dari data point cloud hasil pengukuran menggunakan terrestrial laser scanner. Pemodelan 3D akan dibantu oleh perangkat lunak terstandardisasi BIM. Basis data kepemilikan ruang dalam bentuk geodatabase menggunakan perangkat lunak berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG). Model 3D akan diintegrasikan dengan geodatabase yang memuat informasi data kepemilikan ruang. Hasil akhir dari penelitian ini adalah informasi kepemilikan atas satuan rumah susun dalam bentuk peta interaktif 3D.]]>
<![CDATA[Visualisasi Batas Fisik dan Yuridis Hak Strata Title Menggunakan Building Information Modelling (Studi Kasus: Rusunawa Buring II Malang) ]]>
<![CDATA[Nadia Rachmadiyanti]]>;
<![CDATA[Yanto Budisusanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Teknik ITS Vol 10, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), ITS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.12962/j23373539.v10i2.68481
<![CDATA[Kebutuhan akan implementasi kadaster tiga dimensi (3D) semakin mendesak. Pendekatan yang saat ini terfokus pada bidang tanah 2D sudah saatnya dikembangkan kearah pendekatan 3D yang mengakomodasi aspek ruang. Salah satu penerapan konsep strata title adalah sertifikat hak milik satuan rumah susun (SHMSRS). Penerapan sistem 2D pada hak strata title menjadi kurang tepat karena tidak dapat menggambarkan keadaan sebenarnya. Kebutuhan rumah susun di Kota Malang hingga Tahun 2032 diasumsikan sekitar 30% dari jumlah kebutuhan rumah secara keseluruhan. Sebesar 17% dari kebutuhan rumah tambahan tipe kecil yang dialokasikan menjadi rumah susun, dengan jenis rumah susun umum atau khusus. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang komprehensif tentang batas fisik dan yuridis pada sistem kepemilikan dan penguasaan hak atas properti satuan rumah susun (sarusun) bagi stake holder yang terlibat didalamnya. Stake holder yang dimaksud antara lain pemerintah, subyek hak atas sarusun, notaris, surveyor dan pengelola sarusun. Visualisasi secara 3D akan memberikan gambaran kepastian batas yang jelas dan meminimalkan munculnya permasalahan dalam pemanfaatan ruang secara keseluruhan. BIM digunakan untuk membuat model geometri bangunan gedung secara lebih detail dalam bentuk 3D. BIM memiliki keunggulan pada informasi geometris dan semantik yang beragam. Penggunaan BIM dapat dimanfaatkan untuk mengintegrasikan batas yuridis dan fisik tingkat bangunan secara detail. Melalui penelitian ini akan dilakukan visualisasi batas yuridis dan fisik dari bangunan secara 3D sehingga akan merepresentasikan perspektif real dari fitur bangunan yang akan memudahkan pemahaman interpretasi bahasa hukum dalam UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.]]>
<![CDATA[Analisa Penguasaan Hak Atas Tanah Tahun 2014 – 2015 (Studi Kasus : Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang) ]]>
<![CDATA[Muhammad Irsyadi Firdaus]]>;
<![CDATA[Yanto Budisusanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Teknik ITS Vol 5, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), ITS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (298.533 KB)
|
DOI: 10.12962/j23373539.v5i2.17316
<![CDATA[Pembangunan daerah saat ini sangat pesat dan jumlah penduduk setiap tahun terus bertambah. Hal ini menjadi faktor utama meningkatnya kebutuhan manusia seperti kebutuhan pemukiman, industri, pelabuhan, pertanian/perikanan, pariwisata, kawasan pusat pemerintahan dan sebagainya [1]. Masalah tersebut menyebabkan tingkat permintaan lahan semakin tinggi sehingga berpengaruh terhadap perubahan penguasaan hak atas tanah. Oleh karena itu diperlukan analisa penguasaan hak atas tanah terhadap penggunaan lahan di kecamatan lumajang untuk mengetahui perubahan penguasaan hak atas tanah yang terjadi agar sesuai dengan perencanaan pembangunan kecamatan Lumajang. Penelitian ini menggunakan data spasial dan non spasial. Data spasial berupa peta persil tahun 2014 dan tahun 2015 sedangkan data non spasial berupa data penguasaan hak atas tanah. Peta diolah dengan menggunakan software ArcMap yang kemudian dilakukan pengolahan dengan analysis tools yaitu overlay sehingga didapatkan peta perubahan penguasaan hak ata tanah yang memiliki tiga hak yaitu hak milik, hak guna bangunan, hak pakai. Setelah itu dilakukan perhitungan luas dengan menggunakan Calculate Geometry yang ada di atribute. Hasil dari penelitian ini didapatkan perubahan paling banyak terjadi pada hak milik.]]>
<![CDATA[Identifikasi Penentuan Prioritas Kriteria Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan menggunakan Metode AHP (Analytical Hierarcy Process) ]]>
<![CDATA[Hafsah Fatihul Ilmy]]>;
<![CDATA[Yanto Budisusanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Teknik ITS Vol 6, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), ITS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.12962/j23373539.v6i1.21510
<![CDATA[Kota metropolitan yang berkembang di Indonesia tidak dapat menghindar dari masalah-masalah yang berkaitan dengan permukiman kumuh. Masalah permukiman kumuh biasanya dikarakteristikan dengan menurunnya kondisi lingkungan seperti masalah keterbatasan ketersediaan air tanah dan perdampahan. Berdasarkan fakta fakta tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi kawasan permukiman kumuh perkotaan. Dalam menentukan prioritas kriteria kawasan permukiman kumuh perkotaan dilakukan penentukan bobot prioritas kriteria-kriteria yang berpengaruh terhadap kekumuhan menggunakan analisis AHP. Adapun kriteria-kriteria yang sangat berpengaruh terhadap penentuan identifikasi kawasan kumuh di wilayah penelitian, yaitu kriteria sistem pengelolaan persampahan tidak sesuai standar teknis, tidak terpeliharanya sarana dan prasarana persamapahan, tidak terpenuhinya kebutuhan air minum, cakupan pelayanan jalan lingkungan dan ketidaktersediaan drainase.]]>
<![CDATA[Identifikasi Permukiman Kumuh Berdasarkan Tingkat RT di Kelurahan Keputih, Kota Surabaya ]]>
<![CDATA[Elpidia Agatha Crysta]]>;
<![CDATA[Yanto Budisusanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Teknik ITS Vol 6, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), ITS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (506.18 KB)
|
DOI: 10.12962/j23373539.v6i2.24173
<![CDATA[Kota Surabaya sebagai pusat seluruh kegiatan Provinsi Jawa Timur merupakan kota metropolitan terbaik dan terbesar kedua di Indonesia. Namun, pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan tingginya arus urbanisasi yang menjadi salah satu faktor utama penyebab kepadatan penduduk yang tinggi di Surabaya. Akan tetapi, karena tekanan ekonomi dan kepadatan tempat tinggal memaksa kaum urban untuk menempati daerah-daerah pinggiran hingga membentuk lingkungan permukiman kumuh. Kelurahan Keputih sebagai studi wilayah tentunya juga tidak lepas dari permasalahan ini. Oleh karena itu, dilakukan identifikasi permukiman kumuh yang kemudian diklasifikasikan berdasarkan empat tingkat kekumuhan yakni, bukan permukiman kumuh, permukiman kumuh ringan, permukiman kumuh sedang dan permukiman kumuh berat. Dari hasil penentuan lokasi permukiman kumuh, kemudian dilakukan analisis terhadap setiap kualitas permukiman penyebab kekumuhan dengan menggunakan adanya parameter. Metode skoring digunakan penelitian ini dalam melakukan identifikasi permukiman permukiman kumuh dengan menggunakan tujuh parameter kekumuhan. Hasil penelitian menunjukkan di Kelurahan Keputih hanya menghasilkan dua klasifikasi tingkat kekumuhan, 14 RT dengan luas total permukiman 39,839 Ha termasuk dalam bukan permukiman kumuh dan 10 RT dengan luas total wilayah permukiman 21,137 Ha diklasifikasikan sebagai permukiman kumuh ringan. Sedangkan, dari hasil analisis parameter, terdapat dua parameter memiliki lokasi penyebab kekumuhan terbanyak yaitu: Kondisi Proteksi Kebakaran dan Kondisi Penyediaan Air Minum, hal ini disebabkan masih belum tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang parameter tersebut. Hasil akhir dari penelitian ini adalah peta klasifikasi permukiman kumuh di Kelurahan Keputih.]]>
