Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

Analisis Penggunaan GPS Navigasi dan Foto Udara Format Kecil pada Pengukuran Bidang Tanah Program Redistribusi Tanah Obyek Landreform (Studi Kasus: Desa Entikong, Kabupaten Sanggau) Muhammad Kiki Zaenuri; Yanto Budisusanto
Jurnal Teknik ITS Vol 8, No 1 (2019)
Publisher : Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.693 KB) | DOI: 10.12962/j23373539.v8i1.37954

Abstract

Program Redistribusi Tanah Obyek Landreform merupakan program dari Badan Pertanahan Nasional yang bertujuan untuk memberikan sertifikat bidang tanah kepada petani penggarap sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi. Program ini memiliki beberapa kendala, diantaranya, yaitu kekurangan sumber daya alat dan manusia, serta target bidang tanah yang banyak dalam waktu yang singkat. Studi ini menganalisis penggunaan GPS navigasi dan foto udara format kecil pada pengukuran bidang tanah untuk program tersebut yang dilakukan di Desa Entikong oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau pada bulan Juli tahun 2018. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis ketelitian geometrik horizontal untuk foto udara format kecil serta analisis ketelitian planimetrik luas dan posisi untuk hasil pengukuran bidang tanah dan hasil deliniasi-suplesi. Berdasarkan analisis tersebut, hasil peta ortofoto dapat digunakan sebagai peta kerja pada skala minimal 1:1000 untuk kelas 2. Sedangkan hasil analisis planimetrik menunjukkan hasil yang tidak baik yaitu jumlah bidang tanah yang masuk kategori dapat diterima (kelas 1-2) 39,31% untuk hasil dari pengukuran menggunakan GPS navigasi. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa secara teknis hasil pengukuran bidang tanah tersebut tidak sesuai dengan toleransi analisis planimetrik pada Peraturan Menteri Negara ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pedoman Teknis Ketelitian Peta Dasar Pendaftaran, walaupun menurut Petunjuk Teknis PTSL Tahun 2018 diperbolehkan.
Aplikasi Pengajuan Izin Lokasi Usaha Perikanan Budidaya Berbasis Webgis (Studi Kasus : Kabupaten Sumenep) Johan Arif Herdiansyah; Yanto Budisusanto
Jurnal Teknik ITS Vol 10, No 1 (2021)
Publisher : Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j23373539.v10i1.61674

Abstract

Salah satu aktivitas perekonomian yang banyak dilakukan di kawasan pesisir Indonesia diantaranya adalah kegiatan perikanan budidaya. Kabupaten Sumenep merupakan penghasil perikanan budidaya terbanyak di Jawa Timur dengan jumlah produksi mencapai 89.579 ton. Akan tetapi, masyarakat secara umum masih banyak yang belum memahami adanya prosedur pengajuan izin lokasi sehingga terjadi pemanfaatan lahan usaha perikanan budidaya yang dilakukan pada area yang tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang wilayah. Selain itu terjadi sengketa antar elemen masyarakat dikarenakan adanya lahan usaha yang ilegal. Peran serta pemerintah tentunya sangat diharapkan dengan menyediakan tahapan perizinan lokasi yang efektif dalam rangkaian pengajuan izin berusaha, agar tidak terjadi lagi konflik kepentingan antar elemen masyarakat. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk memfasilitasi pengusaha perikanan budidaya di Kabupaten Sumenep dalam melakukan pengajuan izin lokasi usaha dengan merancang aplikasi pengajuan izin lokasi usaha perikanan budidaya berbasis webGIS. Data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain data vektor RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Sumenep 2013-2033, data vektor lokasi usaha perikanan budidaya dan tambak garam Kabupaten Sumenep serta peta online google maps, mapbox, dan open street maps. Proses perancangan dan pembangunan basis data melalui platform XAMPP dengan MySQL digunakan sebagai sistem manajemen basis data. Konfigurasi elemen-elemen pada web dibuat dengan bahasa pemrograman HTML dan Javascript, kemudian menggunakan framework bootstrap sebagai library CSS. Konfigurasi input data melalui form pengajuan dibuat dengan bahasa pemrograman PHP dan library JavaScript Leaflet. Aplikasi ini juga memuat peta interaktif yang menyediakan informasi mengenai pola ruang RTRW, lahan tambak perikanan budidaya, dan tambak garam yang dibuat melalui platform ArcGIS Online sekaligus digunakan sebagai rujukan pengguna sebelum melakukan proses pengajuan.
Analisa Kesesuaian RZWP-3-K dengan Eksisting Penggunaan Ruang Laut Berdasarkan UU. No. 1 Tahun 2014 dan PERMEN-KP No. 23 Tahun 2016 Resti Yully Astuti; Yanto Budisusanto; Danar Guruh Pratomo; Muhandis Sidqi
Jurnal Teknik ITS Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (552.065 KB) | DOI: 10.12962/j23373539.v7i1.28559

Abstract

Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan lautan seluas 2,9 juta km2. Indonesia memiliki wewenang mengelola ruang lautnya. Namun, kerangka kebijakan dan kelembagaan yang mengatur pemanfaatan ruang laut tersebut masih rumit. Sehingga perlu adanya pertimbangan baik dari aspek legal maupun teknis dalam penerapannya. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas setelah memperoleh izin lokasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa kesesuaian RZWP-3-K dengan data eksisting penggunaan raung laut berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 2014 dan PERMEN-KP No. 23 Tahun 2016 di Pulau Maratua yang sebagai salah satu pulau kecil terluar yang dengan cara menginventarisasi penggunaan ruang laut lalu melakukan analisis terkait kesesuaian antara rencana zonasi dengan kondisi eksistingnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kajian literatur terkait aspek legal dan teknis menggunakan perangkat lunak SIG. Dari hasil analisis diketahui bahwa Pulau Maratua terdiri dari 7 zona pemanfaatan ruang dengan 9 sub zona, serta 3 area KJA yang tumpang tindih yaitu antara lain penempatan KJA pada sub zona ekowisata, dan 2 area penempatan KJA pada sub zona perlindungan ekosistem. Luas KJA yang tidak sesuai dengan dengan rencana zonasinya adalah sebesar 27% dari total luas 705,375 Ha  KJA yang telah ada.
Identifikasi Kegiatan Wisata Bahari sebagai Upaya Tertib Administrasi Kelautan (Studi Kasus: Kabupaten Tulungagung) Riva Dianita; Yanto Budisusanto; Cherie Bhekti Pribadi
Jurnal Teknik ITS Vol 8, No 2 (2019)
Publisher : Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.072 KB) | DOI: 10.12962/j23373539.v8i2.43804

Abstract

Sebagai salah satu negara yang dikelilingi oleh laut, Indonesia memiliki banyak wisata di kawasan pesisir dan ruang laut, salah satunya berupa wisata bahari. Pemanfaatan ruang laut dan pesisir untuk kegiatan wisata bahari ini memerlukan pengelolaan yang terorganisir agar menghasilkan tertib administrasi kelautan. Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki wilayah pesisir yang dimanfaatkan untuk kegiatan wisata bahari. Namun pengelolaan wisata bahari tersebut dikelola oleh banyak pihak sehingga belum menghasilkan tertib administrasi kelautan. Pada penelitian ini dilakukan identifikasi terkait pengelolaan wisata seperti hak dan tanggungjawab pengelola, nilai retribusi, dan kesesuaian kondisi eksisting dengan dokumen perencanaan berupa RTRW dan RZWP-3-K. Penelitian ini menganalisa kondisi eksisting pengelolaan kelautan di bidang wisata bahari dokumen perencanaan RZWP-3-K dan RTRW Kabupaten Tulungagung agar dapat menghasilkan tertib administrasi kelautan dan mendapatkan estimasi nilai retribusi untuk pemerintah setempat. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa wisata bahari di Kabupaten Tulungagung dikelola oleh 3 pihak, yaitu pihak pertama Dinas Perhutani, pihak kedua pemerintah daerah setempat, dan pihak ketiga masyarakat sekitar. Masing-masing pihak menerima bagi hasil dari penjualan tiket masuk dengan besar yang berbeda-beda. Pihak pertama menerima bagi hasil 30%, pihak kedua 20%, dan pihak ketiga 50%. Pada kesesuaian kondisi eksisting dengan dokumen perencanaan ditemukan bahwa lokasi wisata bahari kondisi eksisting sesuai dengan lokasi yang direncanakan yaitu di dalam Kawasan Strategis Pariwisata. Sedangkan estimasi retribusi yang diterima pihak kedua adalah Rp 2.032.320.000,00 pertahun dan apabila ke empat wisata di ambil alih oleh Pemerintah Daerah maka menghasilkan  tambahan estimasi retribusi sebesar Rp 12.000.000,00 pertahun.
Evaluasi Daya Dukung Ruang Laut Zona Perikanan Tangkap Berdasarkan Data Eksisting dan RZWP-3-K (Studi Kasus: Pesisir Selatan Kabupaten Sampang) Juwita Maharani Zainur Putri; Yanto Budisusanto; Cherie Bhekti Pribadi
Jurnal Teknik ITS Vol 8, No 2 (2019)
Publisher : Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (658.15 KB) | DOI: 10.12962/j23373539.v8i2.43840

Abstract

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) adalah arahan pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam dokumen RZWP-3-K terdapat beberapa kerusakan lingkungan yang berdampak menurunnya daya dukung fisik suatu kawasan. Daya Dukung merupakan kemampuan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Permasalahan dalam dokumen RZWP-3-K di kawasan pesisir selatan Kabupaten Sampang antara lain, terdapat reklamasi mangrove di Kecamatan Camplong, terdapat abrasi pantai, dan terdapat kerusakan terumbu karang mencapai 70% yang disebabkan oleh pola penangkapan ikan yang salah. Pada penelitian ini mengevaluasi kesesuaian daya dukung fisik kawasan perikanan tangkap dengan kondisi eksisting dan RZWP-3-K di kawasan pesisir selatan Kabupaten Sampang. Penelitian ini menggunakan metode skoring dan pembobotan untuk mendapatkan nilai disetiap parameter daya dukung fisik kawasan perikanan tangkap. Parameter yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari parameter tinggi gelombang, kecepatan arus, penutupan terumbu karang, penutupan hutan mangrove, dan jarak dari garis pantai. Penelitian ini menghasilkan dua klasifikasi yakni kawasan daya dukung fisik perikanan tangkap dengan kondisi sedang memiliki luas 1,935 km2 (0,214%) dan kawasan dengan kondisi buruk memiliki luas 901,709 km2 (99,786%). Kesesuaian daya dukung fisik perikanan tangkap dengan kondisi eksisting menunjukkan bahwa kawasan yang sesuai dengan kondisi sedang seluas 0,559 km2 (0,062%) dan kawasan yang sesuai dengan kondisi buruk seluas 561,346 km2 (62,120%). Dan untuk kesesuaian daya dukung fisik perikanan tangkap dengan RZWP-3-K menunjukan bahwa kawasan dengan keadaan yang sesuai dan kondisi buruk memiliki luas sebesar 728,035 km2 (80,567%).
Kajian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir Berdasarkan RZWP-3-K dan RTRW di Pesisir Selatan Kabupaten Sampang Annisa' Kunny Latifa; Yanto Budisusanto; Cherie Bhekti Pribadi
Jurnal Teknik ITS Vol 8, No 2 (2019)
Publisher : Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (842.299 KB) | DOI: 10.12962/j23373539.v8i2.43991

Abstract

Dalam pengarahan pemanfaatan potensi suatu ruang atau wilayah, struktur perencanaan memuat perencanaan yang bersifat spasial yaitu Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K) yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sementara, untuk perencanaan di wilayah darat yang mencakup wilayah administrasi dalam satu Kabupaten atau Kota, digunakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Tumpang tindih atau overlapping wilayah pemanfaatan terjadi di daerah daratan di sekitar pesisir dan pantai maupun di wilayah perairannya. Dengan adanya tumpang tindih pemanfaatan, dibutuhkan perhitungan dan analisis kesesuaian kondisi eksisting berdasarkan rencana. Penelitian ini dilaksanakan untuk membuat peta kesesuaian pemanfaatan pesisir dan ruang laut Kabupaten Sampang dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). Penelitian ini dilakukan dengan metode interpretasi pada citra, dengan cara digitasi, serta pengukuran di lapangan, yaitu dengan ground truth dan wawancara. Data yang digunakan adalah hasil digitasi citra Pleiades terkoreksi untuk analisis pesisir, dan data eksisting pemanfaatan ruang laut. Dari penelitian ini dihasilkan kesesuaian pesisir dan ruang laut di selatan Kabupaten Sampang.  Dari analisis yang dilakukan, kelas tutupan lahan pesisir yang sesuai dengan RTRW adalah sebesar 77%. Sementara untuk pemanfaatan ruang laut yang sesuai dengan RZWP-3-K adalah sebesar 57%.
Analisis Izin Lokasi dan Pengelolaan Pemanfaatan Ruang Laut dengan RZWP3-K (Studi Kasus: Kab. Situbondo, Provinsi Jawa Timur) Dimas Haryo Nugroho Putro; Yanto Budisusanto
Jurnal Teknik ITS Vol 8, No 2 (2019)
Publisher : Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (457.07 KB) | DOI: 10.12962/j23373539.v8i2.44615

Abstract

Indonesia mempunyai luas 3,25 juta km2 lautan, dan 2,55 juta km2 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Indonesia memperoleh hak kewenangan memanfaatkan ruang laut yang menyangkut eksplorasi, eksploitasi dan pengelolaan sumberdaya hayati dan non hayati, penelitian, dan yuridiksi mendirikan instalasi ataupun pulau buatan. Jika Indonesia tidak memaksimalkan kebijakan dalam mengatur ruang laut akan terjadi konflik dan merugikan negara dan masyarakat. Konflik yang terjadi di laut dikarenakan belum adanya kepastian batas-batas kegiatan (spatial boundary system) di wilayah perairan laut sehingga menimbulkan tumpang tindih antar jenis kegiatan pengusahaan dan pemanfaatan ruang laut. Untuk mereduksi konflik di ruang laut pemerintah menyusun Undang – Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dan Undang – Undang 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Luaran dari UU No. 1 Tahun 2014 salah satunya adalah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3-K). Penelitian ini akan membuat peta kondisi eksisting pemanfaatan ruang laut, melakukan inventarisasi dan analisis izin lokasi dan pengelolaan ruang laut, di Kab. Situbondo menggunakan RZWP3-K yang disahkan di Perda Provinsi Jawa Timur No 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Penelitian ini menghasilkan bahwa pemanfaatan ruang laut yang terdapat di Kab.Situbondo berupa keramba jaring apung (KJA), wisata pariwisata pantai, wisata bawah laut, dan pipa gas bawah laut. Dari 79 pemanfaatan ruang laut hanya ada 1 (satu) yang memiliki izin yaitu pipa gas bawah laut, dan hanya 19% pemanfaatan ruang laut yang sesuaian dengan RZWP3-K Provinsi Jawa Timur.
Analisis Pengaruh Interval Jarak Profil Melintang untuk Perhitungan Volume dengan Metode Penampang Rata-rata Ilham Alfin Azzumardi; Yanto Budisusanto; Yuwono Yuwono
Jurnal Teknik ITS Vol 11, No 1 (2022)
Publisher : Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j23373539.v11i1.81850

Abstract

Pembangunan jalan raya selalu berhubungan erat dengan kegiatan survei topografi, pengerasan jalan raya, serta perhitungan volume untuk galian, dan timbunan material. Bentuk volume tanah galian dan timbunan digambarkan dalam sebuah profil sesuai dengan rencana perkerasan jalan. Profil melintang jalan ditentukan dengan interval jarak tertentu yang diberi tanda dengan notasi STA (Station). Terdapat perbedaan interval jarak antar STA di setiap instansi pelaksana proyek dan belum ada standardisasi mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh interval jarak antar STA untuk perhitungan volume material pada jalan raya menggunakan metode penampang rata-rata. Hasil perhitungan volume pada setiap interval akan dibandingkan dengan data yang dianggap benar. Data perhitungan volume yang dianggap benar adalah hasil perhitungan manual volume data profil interval STA 25 meter menggunakan perangkat lunak pengolah angka. Analisis perhitungan volume menggunakan metode paired sample T- test untuk menguji kelayakan penggunaan perubahan interval jarak antar STA dalam perhitungan volume, serta uji toleransi ASTM untuk menguji akurasi perhitungan volume masing-masing interval STA data topografi profil dengan batas toleransi sebesar 2,78%. Berdasarkan hasil paired sample T-test dengan tingkat kepercayaan 95%, diperoleh hasil bahwa data topografi profil dengan interval STA 25 meter, 50 meter, dan 100 meter layak digunakan untuk perhitungan volume. Namun pada uji ASTM hanya terdapat tiga jenis data yang memenuhi batas toleransi 2,78% yaitu data topografi profil interval STA 25 meter, perhitungan volume interval section 25 meter memiliki selisih volume cut sebesar 0,021% dan selisih volume fill sebesar 0,051%. Data topografi profil interval STA 25 meter, perhitungan volume interval section 50 meter memiliki selisih volume cut 1,187% dan selisih volume fill sebesar 0,847%. Serta pada data topografi profil interval STA 50 meter, perhitungan volume interval section 50 meter memiliki selisih volume cut sebesar 0,850% dan selisih volume fill sebesar 1,784%.
Analysis of Land Information Maps Using Participatory Mapping Methods (Case Study: Mejoyolosari, Jombang) Tiya Anita P; Yanto Budisusanto
IPTEK Journal of Proceedings Series No 2 (2019): The 3rd Geomatics International Conference (GEOICON) 2018
Publisher : Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j23546026.y2019i2.5306

Abstract

Based on the regulation of the Minister agrarian and Space of the Republic Indonesia number 12 of 2017 and presidential instruction Number 2 of 2018 for accelerating Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). In order to mapping the land parcels, it is necessary to have the data of the subject and the object of the land so that the Land Map information will be developed. The identification and validation parcels of land parcels are carried out using participatory mapping method. The Participatory Mapping Method used is to delineate the boundary of the land parcels on the Work Map (Pleiades, high-resolution satellite imagery) The delineation result from the participative mapping is further validated in the field by taking 48 samples of the land parcels. In this research, the land map and land information (Land Record) are available, information on the distribution of registered and unregistered land parcels. And obtained the results of extensive accuracy of Delineation with direct measurements of the field according to BPN Standarization. Delineation of Pleiades high-resolution satellite images land parcels sample that meets the wide accuracy of 19 land parcels of soil, 11 fields of rice fields and 8 residential areas.
ANALISIS KARAKTERISTIK PERMUKIMAN UNTUK ESTIMASI TINGKAT KERENTANAN COVID-19 KOTA JAKARTA UTARA BERBASIS INFORMASI GEOGRAFIS Obed Anderson; Noorlaila Hayati; Yanto Budisusanto
Kokoh Vol 20, No 1 (2022): Kokoh : Volume 20, Issue 1, Tahun 2022
Publisher : Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1390.796 KB)

Abstract

This study, an estimation of the vulnerability level of settlements in North Jakarta City was carried out based on the characteristics of settlements (population density, settlement density and accessibility to health centers), and a correlation test was carried out with positive cases of COVID-19 in North Jakarta City in 2020. This study was conducted using Geographic Information System (GIS) technology with spatial buffer, scoring and overlay analysis in estimating the level of vulnerability of the North Jakarta City area to COVID-19 and correlation test with Pearson's Product Moment. Based on the processing, there were 17 villages in the 'safe', 12 wards in the 'vulnerable' class, and 2 'very vulnerable' villages
Co-Authors Aditya Alden Priangga Agmalia Dwi Anggraeni Agung Budi Cahyono Ainur Rofiq RJ Akhmad Fatkhur Rozi Akhtaufa Irfansyah Putra Andie Setiyoko Andy Dediyono Andy Dediyono Andy Dediyono Andy Dediyono Andy Dediyono Andy Laksmana Darmawan Anggoro Wahyu Widodo Aninda Nurry Annisa' Kunny Latifa Aqly Fathanah Botutihe Asyfi’na Shofiyal Izza Aulia Rachmawati Balqis Imania Nabilah Bangun Muljo Sukojo, Bangun Muljo Cahyadi, M. Nur Chatarina Nurdjati S Danar Guruh Pratomo Daud Wahyu Imani Dewi Masita Dian Pratama Eka Putra Dimas Haryo Nugroho Putro Elpidia Agatha Crysta Erlenda Prameswari Putri Feni Arafah Firdaus, Zahratu Galih Bhagaskhara Irawan Hafsah Fatihul Ilmy Haryo Wicaksono Hayati, Noorlaila Hepi Hapsari Handayani Heri Setiawan Heri Yuli Safitri Hidayat, Husnul Ilham Alfin Azzumardi Ilham Alfin Azzumardi Ilham Alfin Azzumardi Indah Prasasti Isna Dwi Lestari Isna Dwi Lestari Ivan Firmansyah Ivan Firmansyah Johan Arif Herdiansyah Juwita Maharani Zainur Putri Kartika Tamara Maharani Khomsin Khomsin, Khomsin Kurniawan, Akbar Mashita Enggar Kusuma Mohammad Ibnu Aqil Muhammad Irsyadi Firdaus Muhammad Kiki Zaenuri Muhammad Kiki Zaenuri Muhammad Zhofir Muhandis Sidqi Nabil Firmany Nadia Rachmadiyanti Nisrina Ulfah Nugroho Satrio Utomo Nuri Rahmawati Obed Anderson Pande Restu Adikresna Prabawati, Tiya Anita Pratomo, Danar Guruh Pretty Fatkhi Mubarokatin Pribadi, Cherie Bhekti Purwanti, Renita Ratna Kusumawardhani Renita Purwanti Resti Yully Astuti Resti Yully Astuti Ria Widiastuty Rifqi Achmad Pratama Rio Muhammad Riva Dianita Rizal Nur Muhammad Rizky Sandy Rudi Firman Setyawan Savira Salsabila Firdaus Savira Salsabila Firdaus Sukentiyas Estuti Siwi Teguh Hariyanto, Teguh Tiya Anita P Udiana Wahyu D Udiana Wahyu Deviantari Udiana Wahyu Deviantari Wafa Zakkiyah Widodo, Anggoro Wahyu Yuan Karisma Sang Ariyora Yuwono . Yuwono Yuwono Yuwono Yuwono Yuwono Yuwono Yuwono Yuwono Yuwono, Yuwono Zahratu Firdaus Zulfikar Bayu Khrisnamurti