Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.057
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Asia Pacific Journal on Religion and Society Jurnal Konstitusi Melayunesia Law Riau Journal of Empowerment Indonesian Journal of Economics, Social, and Humanities JURNAL ILMIAH ADVOKASI Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Konstitusi PATTIMURA Legal Journal Jurnal Ilmu Hukum Journal of Public Representative and Society Provision Jurnal Hukum Non Diskriminatif Smart Humanity: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Dodi Haryono
Universitas Riau
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 84 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 84 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
POLITIK HUKUM KEWENANGAN MENGADILI GUGATAN WARGA NEGARA PERKARA NON LINGKUNGAN HIDUP PASCA PERLUASAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DIKAITKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM Vitari, Jihan Aqila; Haryono, Dodi; Rauf, Muhammad A.
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2024): Juli - Desember 2024
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan hukum acara peradilan tata usaha negara, Pasal 87 huruf (a)Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merubahbanyak aspek termasuk kewenangan mengadili dari PTUN terhadap tindakan faktualsebagai salah satu perbuatan melanggar hukum (PMH) oleh pemerintah atauOnrechmatige Overheidsdaad (OOD). Meskipun telah ditegaskan tentang kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili gugatan OOD tindakan faktual, padapraktiknya seperti nomor 262/Pdt.G/2021/PN. Pbr, masyarakat maupun aparat penegakhukum masih mengajukan, menerima, bahkan mengadili Gugatan OOD tindakan faktual diPeradilan Umum karena belum ada peraturan perundang-undangan yang tegas menyatakankompensi absolut gugatan Citizen lawsuit terkhusus perkara non lingkungan hidup.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hal ini didasarkan pada penelitiankepustakaan yang mengambil kutipan dari buku bacaan, atau buku pendukung yangmemiliki kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakansumber data sekunder yang terdiri dari bahan buku primer, sekunder, dan tersier. Penelitianini juga menggunakan analisis data kualitatif dan menghasilkan data deskriptif.Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, terdapat beberapakesimpulan yang diperoleh yaitu: Pertama Perkembangan OOD sebagai objek sengketaberirisan dengan perluasan kewenangan PTUN melalui Pasal 85 dan 87 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan diikuti SEMANomor 1 tahun 2016 atas tindakan faktual serta adanya PERMA Nomor 2 Tahun 2019yang mengalihkan kewenangan Peradilan Umum kepada PTUN atas OOD. timbulpersinggungan karena tindakan faktual meskipun tidak ditujukan untuk berakibat hukumnamun harus dilakukan secara tidak menimbulkan kerugian sehingga tidak bertentangandengan Pasal 1365 KUH Perdata bagi pihak lain yang mana pertimbangan akan timbulnyakerugian akibat tindakan faktual pemerintah menjadi salah satu unsur utama OOD. Kedua,pasca Pasal 87 huruf a UU AP dan PERMA Nomor 2 Tahun 2019 perkara non lingkunganhidup yang digugat dengan mekanisme Citizen Lawsuit idealnya menjadi kewenanganPTUN karena pada dasarnya gugatan dengan mekanisme Citizen Lawsuit baik terkaitperkara lingkungan hidup maupun non lingkungan hidup akan mempersoalkan tindakanfaktual pemerintah seperti kelalaian atau pengabaian yang karena tindakan pemerintahtersebut merugikan masyarakat.Kata Kunci: Citizen lawsuit, Kewenangan, PTUN
BETWEEN SHARIA AND CITIZENSHIP: Political Thought of Muslim Minorities in the Contemporary Asia-Pacific Haryono, Dodi
Asia-Pacific Journal on Religion and Society Vol 8, No 1 (2024): APJRS
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/apjrs.v8i1.37560

Abstract

This article explores the transformation of political thought among Muslim minority communities in the Asia-Pacific region since the early 2000s, particularly in relation to the interplay between religion (Sharia) and the state. Amid global currents of Islamophobia, exclusive nationalism, and accelerating globalization, Muslim minorities in countries such as India, the Philippines, Southern Thailand, Singapore, Australia, and New Zealand have demonstrated a shift in orientation—from pursuing Islamic statehood to embracing inclusive citizenship strategies. Employing a qualitative-descriptive approach with political discourse analysis and cross-national comparative methods, this study finds that Sharia is increasingly reinterpreted as a set of public ethical norms. Simultaneously, Muslim political engagement is directed more toward advocating civil rights, democratic participation, and collective identity recognition within secular state frameworks. The article argues that Muslim minorities are not merely objects of state policies but transformative agents who articulate an Islamic ethics of citizenship within pluralistic contexts. These findings enrich the field of Islamic political studies by offering perspectives from the margins that are contextually grounded, ethically nuanced, and relevant to the future of multicultural societies.
RESTAURANT TAX ENFORCEMENT AND REGIONAL INCOME OPTIMIZATION: A STUDY IN PEKANBARU CITY Lubis, Baihaki; Haryono, Dodi; Artina, Dessy
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v13i2.7397

Abstract

The city of Pekanbaru, as the capital of Riau Province, continues to experience rapid development, supported by the improvement of facilities, including the growth in the number of restaurants, which contributes to the economy. Data from the Regional Revenue Agency (Badan Pendapatan Daerah) shows that revenue from restaurant taxes increased from 2021 to 2022, although it has not always reached the target, despite the fact that Pekanbaru serves as the center of all business activities, whether on a local, national, or international scale. This study uses an empirical juridical method, with clarification techniques that include interviews, questionnaires, and a literature review, aiming to identify the factors that hinder the enforcement of restaurant tax regulations in increasing Regional Original Revenue (Pendapatan Asli Daerah or PAD). The research findings indicate that law enforcement still requires a comprehensive approach through improvements in legal substance, structure, and culture. The obstacles faced include limited human resources, weak supervision, inefficient administrative systems, low taxpayer awareness, and inadequate sanctions. The success of law enforcement greatly depends on the synergy between the Regional Revenue Agency (Bapenda), the Civil Service Police Unit (Satpol PP), and the intensity of inspections to address restaurant tax violations.Keywords: Law Enforcement, Restaurant Tax, Local Original Income (PAD), Pekanbaru City
Penguatan Peran Kader PKK dalam Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga Separen, Separen; HZ, Evi Deliana; Rasudin, Nurahim; Erdiansyah, Erdiansyah; Artina, Dessy; Haryono, Dodi
SMART HUMANITY : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1: Maret 2025
Publisher : CV. Smart Scienti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70427/sh.v2i1.196

Abstract

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan permasalahan serius yang sangat berdampak luas terhadap korban, khususnya perempuan. Minimnya pemahaman hukum di masyarakat menjadi salah satu faktor yang memperburuk kondisi korban KDRT. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum kader PKK sebagai ujung tombak pencegahan KDRT di tingkat komunitas melalui sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kegiatan dilaksanakan di Desa Pulau Busuk, Kabupaten Kuantan Singingi dengan melibatkan 20 kader PKK. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif yang terdiri dari observasi awal, penyuluhan hukum, diskusi kelompok, serta evaluasi akhir. Hasil menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemahaman peserta terhadap hak-hak korban dan prosedur pelaporan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta munculnya inisiatif pembentukan posko sahabat perempuan di desa. Pengabdian ini menegaskan bahwa dengan dukungan dan edukasi yang memadai, kader perempuan dapat berperan strategis dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di tingkat lokal.
Co-Authors ', Erdiansyah ', Ikhsan ABDUL GHAFUR Abdul Ghafur Aflina, Dia Aisyah Hatta Lianda Alfianim ' Alsidik Syahputra Andri Fandio Reza Andrikasmi, Sukamarriko Angga Sastiawan Lantri Anggi Jukrianto ARGA SANDYA RAJA SINURAT Arika Saddami Azoumy, Nur Ghufran Bahrul Ilmi Binsar Bersahabat Hutasoit Budi Prasetyo daris a raft ginting daris a raft ginting, daris a raft Dedy Saputra Dessy Artina Dewi, Murti Sari Didik Saputra Diennissa Putriyanda, Diennissa Dihan Elzani Dina Febri Yulita Dwi Liza Wati Emilda Firdaus Eprin Erikson Nababan Erdiansyah ' erdiansyah erdiansyah, erdiansyah Erlando, Topan Rezki Evi Deliana HZ FELLA DEFILLA Fika lestari Fitra, Ade Fadillah fitria ningsih Geofani Milthree Saragih gusliana H.B. Gusliana H.B., Gusliana Gusliana HB Handika, Yoga Harry Surya Putra Hengki Firmanda Hotman Maringin Ikhsan ' Ikhsan Ikhsan Ikhsan Ikhsan IskandarIskandarIskandar, Hafiz Jendri Heri Sumarta Julranda, Rizky Junaidi ' Junaidi Junaidi Junaidi Junaidi Kaafin Ulhaq Ledy Diana Lubis, Baihaki M Alpian M JAMHURI M. Sadewa Rafie Aldiza M. SADMI AL QAYUM Maria Maya Lestari Merina Nurmiati Mexsasai Indra Muhammad A. Rauf muhammad andi susilawan muhammad andi susilawan, muhammad andi Muhammad Fathra Fahasta Muhammad Roif Alghani Mukhlis R Nia Fitriyani Nilam Hananti Nurahim Rasudin Nurliana Br Siregar Panggabean, Mey Sry Rejeki Parda Doni Andreas Pika Julianti Putra, Tamin Ripinra Rani Rinaldi Rauf, Muhammad A Rauf, Muhammad A. Reza Fachrurrahman Rialdo Putra Riduan Z Rinaldi, Rahmi Rizwanda, Wawan Rofika Shopia Ronny Andreas Rudi Heriyanto Sihombing safrudin - Separen, Separen Septiana Ulfah Silfania Nigellia Sri Nabila Sultan Fadillah Effendi Taufik Hidayat Triandi Bimankalid Vitari, Jihan Aqila WAHYU ADHA RAHMANSYAH Wahyu Hidayat Wahyu Noprianto, Wahyu Widia Edorita Yan Agus Priadi Zainul Akmal Zuhdi Arman Zulfahmi ' Zulwisman, Zulwisman