Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

5.606

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JURNAL HUKUM LAW REFORM Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum JURNAL LITIGASI (e-Journal) Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Jurnal Wawasan Yuridika Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Journal Justiciabelen (JJ) Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) International Journal of Science and Society (IJSOC) Jurnal Riset Ilmu Hukum Jomantara International Journal of Art and Culture JAPI: Jurnal Akses Pengabdian Indonesia Bandung Conference Series: Law Studies Tasyri' Indonesian Journal of Law Research Ekasakti Legal Science Journal Legalis : Journal of Law Review

Dini Dewi Heniarti

Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA)

Author-ID : 279672

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

1 2

Penerapan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Pengeboman Fasilitas Publik Muhammad Firmansyah Baharuddin; Dini Dewi Heniarti
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Crime is a crime that threatens human security and security (crimes against peace and security of humanity). To provide a solid legal basis to ensure protection and that there is more legal certainty in criminal crimes, Law No. 5 of 2018 concerning Amendments to Law No. 15 of 2003 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law No. 1 of 2002 concerning Eradication of Criminal Acts of Terrorism Becomes Law. The problem in the decision is whether the sentence for imprisonment for 2 years and 6 months that will be applied by the Panel of Judges has been properly carried out? The reason is in the facts found, there are things that should be aggravating the punishment for Nurrohmat. The approach method used in this research is the normative juridical approach. This approach examines and examines the laws and regulations relating to the Crime of Terrorism, the application of law to criminal acts and judges' considerations in criminal acts. The results of the study indicate that sanctions against perpetrators in eradicating criminal acts have been carried out. In terms of handling cases of criminal acts of terrorism that occurred in Indonesia, the Indonesian government is still not firm in processing perpetrators of violations. The sanctions given are expected to be less burdensome for the perpetrators, it is feared that the purpose of the theory of prevention or prevention of punishment is not realized, which according to this theory there are two preventions whose purpose is general prevention, where this prevention warns the public not to commit crimes, while to prevent special actions to give a criminal effect to the perpetrators of the crime so that they do not repeat their actions. Abstrak. Kejahatan terorisme adalah kejahatan yang mengancam perdamaian dan keamanan umat manusia (crimes against peace and security of mankind). Bahwa untuk memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, maka ditetapkan Undang-Undang No 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Permasalahan dalam putusan tersebut adalah apakah keputusan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan yang dijatuhkan Majelis Hakim sudah tepat dilakukan? Pasalnya dalam fakta yang ditemukan, terdapat hal yang seharusnya dapat memberatkan hukuman bagi Nurrohmat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis Normatif. Dimana pendekatan ini, menelaah dan mengkaji mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme, penerapan hukum terhadap tindak pidana terorisme dan pertimbangan hakim dalam tindak pidana terorisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sanksi terhadap pelaku dalam memberantas tindak pidana terorisme telah di terapkan. Dalam hal penanganan kasus Tindak Pidana Terorisme yang terjadi di Indonesia, Pemerintah Indonesia masih kurang tegas dalam memproses pelaku pelanggaran. Sanksi yang diberikan terkadang masih kurang memberatkan pelaku, dikhawatirkan tujuan dari teori pemidanaan deterrence atau teori pencegahan tidak terealisasikan, yang dimana menurut teori ini terdapat dua prevensi yang menjadi tujuan pemidanaan yaitu prevensi umum dimana prevensi ini diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan, sedangkan untuk prevensi khusus dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Pertanggung Jawaban Hukum Aparat Kepolisian atas Tindakan Salah Tangkap di Tinjau dari Kuhap dan Peraturan Polri No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri Husni Fahri Fani; Dini Dewi Heniarti
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Wrong arrest or error in persona is an error against a suspect that occurs at the level of investigation and an error against a person that occurs at the level of prosecution and examination of justice. An error in persona is a dwaling, a misunderstanding or mistake on the part of the defendant against the person to be addressed. The definition of wrongful arrest or in-person error is not contained in the Criminal Procedure Code or other laws and regulations. The error can occur at the time of an arrest, or detention, or prosecution, or during an examination by a judge in court until the case is decided. This understanding is implied in Article 95 of the Criminal Procedure Code which discusses compensation for people who are arrested, detained, prosecuted and tried without any reason based on law or mistakes regarding the person. This research method uses a normative juridical approach, this research is descriptive analytical, the type of research carried out by the author is qualitative research, and emphasizes the process and meaning contained in the phenomenon. The implementation of the investigation process at the Sukabumi Police has not been said to have complied with the predetermined procedure, because in its application there are still interrogations or asking for information from the suspect by making the suspect feel afraid and not free to provide information. In the Criminal Procedure Code which adheres to the accusator principle, where the suspect is seen as a subject who has the right to give information freely in submitting a defense to the investigator or judge and the testimony of the suspect or witness to the investigator is given without pressure from anyone or in any form. Abstrak. Salah tangkap atau eror in persona adalah kekeliruan terhadap tersangka yang terjadi pada tingkat pemeriksaan penyidikan maupun kekeliruan terhadap orangnya yang terjadi pada tingkat penuntutan dan pemeriksaan keadilan. Eror in persona adalah suatu dwaling, suatu salah paham atau kekeliruan dari pihak terdakwa terhadap orang yang akan dituju. Pengertian mengenai salah tangkap atau eror in persona tidak terdapat dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Kekeliruan itu bisa terjadi pada saat dilakukan penangkapan, atau penahanan, atau penuntutan, atau pada saat pemeriksaan oleh hakim di pengadilan sampai perkaranya diputus. Pengertian ini tersirat dalam Pasal 95 KUHAP yang membahas tentang ganti rugi terhadap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya. Metode Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kualitatif, serta menonjolkan proses dan makna yang terdapat dalam fenomena tersebut. Pelaksanaan proses penyidikan di Polres Sukabumi belum bisa dibilang sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, karena dalam penerapanya masih terdapat introgasi atau meminta keterangan tersangka dengan cara membuat tersangka merasa takut dan tidak leluasa memberikan keterangan. Dalam KUHAP yang menganut asas akusator, dimana tersangka dipandang sebagai subjek yang berhak memberikan keterangan secara bebas dalam mengajukan pembelaan kepada penyidik atau hakim dan keterangan tersangka atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun atau dalam bentuk apapun.

Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Insurbordinasi Dihubungkan dengan Displin Militer Indra Ramadhan; Dini Dewi Heniarti
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. The purpose of this criminal act of insubordination is an act of threatening violence by a subordinate aimed at his superior or commander. This real action can be in the form of an act and can also be with an expression or gesture, as has been regulated in Articles 105-109 of the KUHPM. In performing their duties and functions, a TNI soldier is subject to the Military Criminal Code and the Indonesian Military Disciplinary Code, while civilians are subject to the Criminal Code. Military Criminal Law is a criminal law that applies to the military, but also applies to those who are not military but are equated with the military or are subject to military criminal law. in general and the law of Military Court Procedures in particular. Abstrak. Maksud dari tindak pidana insubordinasi ini adalah tindakan mengancam dengan kekerasan yang dilakukan oleh seorang bawahan yang ditujukan kepada atasan atau komandannya. Tindakan nyata ini dapat berbentuk perbuatan dan dapat juga dengan suatu mimik atau isyarat, seperti halnya yang sudah diatur dalam Pasal 105-109 KUHPM. Dalam melakukan tugas dan fungsinya, seorang Prajurit TNI tunduk di bawah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer Indonesia, sedangkan warga sipil tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum Pidana Militer merupakan hukum pidana yang berlaku untuk kalangan militer, tetapi berlaku juga bagi mereka yang bukan militer namun dipersamakan dengan militer atau ditundukkan pada hukum pidana militer Kegunacan theories penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembangan disiplin ilmu hukum acara pidana pada umumnya dan hukum Acara Peradilan Militer pada khususnya.

Tinjauan Yuridis Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Tindak Pidana Teroris Dihubungkan dengan UU No.5 Tahun 2018 tentang Perubahan UU No 15 Tahun 2003 tentang Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Muhammad Arbi Alghiyats; Dini Dewi Heniarti
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Law enforcement is believed to guarantee and protect the interests of the community. Terrorism is a crime whose effects are truly extraordinary. In Article 7 paragraph (2). Furthermore, Law Number 5 of 2018 concerning the eradication of criminal acts of terrorism in Article 431 mentions the involvement of the TNI in handling criminal acts of terrorism. The enforcement of criminal law against perpetrators of criminal acts of terrorism in Indonesia is regulated in Articles 6, 7, 13 and 14 of Law No. 5 of 2018. Then the Role and Function of the TNI in handling terrorism as Article 43I of Law No. 5 of 2018 is a form of handling military operations other than war. which refers to articles 6 and 7 paragraph (2) letter b of Law No. 34 concerning the TNI and at the request of the police or the government in accordance with Article 41 of Law No. 2022 concerning the Indonesian National Police, their involvement in the context of the scale of the threat of terrorism that already threatens state sovereignty or cannot be handled again by the police.. Abstrak. Penegakan hukum diyakini untuk menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat. Terorisme merupakan kejahatan yang mana efek yang ditimbulkannya benar-benar sangat luar biasa dirasakan.Dalam Pasal 7 ayat (2). Selanjtnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme pada Pasal 431 menyebutkan akan keterlibatan TNI dalam penangana tindak pidana terorisme. Penegakan hukum pidana terhadap para pelaku tindak pidan terorisme di Indonesia diatur dalam Pasal 6,7,13 dan 14 UU No 5 tahun 2018. Kemudian Peran dan Fungsi TNI dalam penanganan terorisme sebagiamana Pasal 43I UU no 5 tahun 2018 merupakan bentuk penangan oprasi militer selain perang yang mengacu pada pasal 6 dan 7 ayata (2) huruf b UU No 34 tentang TNI dan atas dasar permintaan kepolisian atau pemerintah sesuai pasal 41 UU No 2022 tentang Kepolisian RI maka keterlibatannya dalam konteks skala ancaman terorisme yang sudah mengancam kedaulatan negara atau tidak dapat ditangani lagi oleh kepolisian.

Penegakan Hukum Pidana Militer terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging oleh TNI Putri Ilma Sofiyullah Rahmat; Dini Dewi Heniarti
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Illegal logging implies activities in the forestry sector or activities that include illegal logging, transportation, processing, buying and selling of timber, or actions that cause forest damage. Cases related to illegal logging that have been brought before the Indonesian courts, one of which is the case of illegal logging that occurred in Central Aceh carried out by a TNI person named Fx. Sandria Wijayanto. The defendant bought cheaply processed wood from illegal logging from two villages. This is evidenced by the absence of a legal timber processing certificate. This study aims to analyze the application of the provisions of the military criminal law and the basics that are considered by judges in cases of illegal logging crimes. The research method uses normative juridical analysis, data is collected from primary legal materials and secondary legal materials and then analyzed qualitatively. The results of the study can be concluded that the application of the law to the crime of illegal logging is appropriate because it fulfills the elements charged by the public prosecutor. The judge considered that the defendant was sentenced to a prison sentence of 2 months and 20 days was the proceeds of a small sale and was used for institutions, the defendant was a member of the TNI unit who became an example for his community and for a unit that reflected as a servant of the state. Abstrak. Illegal logging mengandung makna kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Kasus terkait illegal logging yang pernah naik ke pengadilan Indonesia, salah satunya adalah kasus illegal logging yang terjadi di Aceh Tengah yang dilakukan oleh oknum TNI bernama Fx. Sandria Wijayanto. Kasus ini diawali oleh terdakwa yang membeli kayu olahan dengan harga murah yang merupakan hasil penebangan hutan secara liar dari dua desa yaitu Desa Polem dan Desa Empustalu. Hal ini terbukti dengan tidak adanya surat olahan kayu yang bersifat legal untuk kayu yang diperjual belikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganlisis penerapan ketentuan hukum pidana militer dan dasar-dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana illegal logging. Metode penelitain menggunakan analisis yuridis normatif, data dikumpulkan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian dianalisis secra kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan penerapan hukum terhadap tindak pidana illegal logging tepat karena memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum. Hal yang menjadi pertimbangan hakim bahwa terdakwa dipidana hukuman kurungan penjara 2 bulan 20 hari adalah hasil penjualan yang kecil dan digunakan untuk institusi, terdakwa anggota kesatuan TNI yang menjadi teladan bagi masyarakatnya dan bagi kesatuan yang mencerminkan sebagai abdi negara.

Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Kendaraan Konsumen Secara Paksa Ditinjau dengan Pasal 368 KUHP Luthfia Qurrota Aina; Dini Dewi Heniarti
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Leasing is a company that embodies an agreement that provides financing in the form of goods that become a fiduciary guarantee by the company for use by consumers within a certain period of time with periodic payments. The financing institution cooperates with the Debt Collector service in terms of billing when the debtor does not pay according to what was agreed. The limits of debt collectors are often questioned, because in fact many things are associated with threats and violence. Therefore, this study aims to determine the juridical review of the forcible withdrawal of consumer vehicles associated with Article 368 of the Criminal Code. The research method used is normative juridical law research using analytical descriptive research specifications, the research stage used is library research, data sources and data collection techniques used are library studies using secondary data sources consisting of primary, secondary and tertiary legal materials, as well as the data analytical method used by the systematic interpretation method. Theories and rules regarding legal protection in the perspective of victimization to consumers can be judged to be correct, but in the field facts that occur, victims still do not get the sense of security provided by law because they are still receiving threats given by the Debt Collector in the forced withdrawal procedure. The criminal sanctions imposed on the forced withdrawal of vehicles with threats of violence have not been fully implemented in accordance with Article 368 of the Criminal Code. This was due to the lack of attention from the government and the victim himself so that the case was not dealt with in accordance with the provisions. Keyword: Debt Collector, Legal Protection, Vehicle Towing Abstrak. Leasing merupakan perusahaan yang mewadahi suatu perjanjian yang menyediakan pembiayaan dalam bentuk barang yang menjadi jaminan fidusia oleh perusahaan untuk digunakan oleh konsumen dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran secara berkala. Pihak lembaga pembiayaan bekerja sama dengan jasa Debt Collector dalam hal penagihan ketika debitur tersebut tidak membayar sesuai dengan apa yang di perjanjikan. Batasan debt collector pun sering kali dipertanyakan, karena pada faktanya banyak hal yang dikaitkan dengan ancaman dan kekerasan. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap penarikan kendaraan konsumen secara paksa dikaitkan dengan Pasal 368 KUHP. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normative dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskritif analitis, tahap penelitian yang digunakan studi kepustakaan, sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer,sekunder dan tersier, serta metode analitis data yang digunakan metode penafsiran sistematis. Teori dan aturan tentang perlindungan hukum dalam perspektif viktimologi terhadap konsumen dapat dinilai sudah betul, namun dalam fakta lapangan yang terjadi, korban masih belum mendapatkan rasa aman yang diberikan oleh hukum karena masih mendapatkan ancaman yang diberikan oleh Debt Collector dalam prosedur penarikan paksa. Sanksi pidana yang diberikan terhadap penarikan paksa kendaraan dengan ancaman kekerasan belum sepenuhnya dijalankan sesuai pasal 368 KUHP. Hal itu disebabkan kurangnya perhatian pemerintah dan korban itu sendiri sehingga kasus tersebut tidak ditindak sesuai dengan ketentuan. Kata Kunci: Debt Collector, Perlindungan Hukum, Penarikan Kendaraan

Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polisi sebagai Pelaku Tindak Pidana Penjualan Senjata Api kepada Kelompok Kriminal Bersenjata Ronaa Nabila Azzahra; Dini Dewi Heniarti
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Currently, there are many cases of criminal acts committed by members of the police. One of the cases is the criminal case of selling firearms by police officers to KKB. The government has designated KKB as a terrorist because they have committed many acts of violence and murder. The purpose of this research is to find out how the criminal responsibility of police officers as perpetrators of criminal acts of selling firearms to KKB. This study uses a normative juridical method. Based on the results of the study, it was found that the criminal responsibility of police officers who sold firearms to KKB based on the Emergency Law Number 12 of 1951 concerning Firearms and Ammunition did not differ from criminal liability if the perpetrator was a civilian. Because the law is universal and there are no specific rules regarding criminal liability for members of the police. However, if the perpetrator is a member of the police, it can be used as a weight in the trial which will determine how long he will be given a sentence. And an additional trial will be held after the sentence is sentenced by the judge. Police officers who commit crimes will be tried by the Indonesian National Police because the police officers have violated the professional code of ethics. In the judge's decision number 18/Pid.Sus/2021/Pn Nab, the judge sentenced him to imprisonment for six years because it referred to Article 22 paragraph (4) of the Criminal Procedure Code, in which the period of arrest and detention must be deducted entirely from the sentence imposed. Abstrak. Saat ini banyak sekali kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anggota polisi. Salah satu kasusnya adalah kasus tindak pidana penjualan senjata api oleh anggota polisi kepada KKB. Pemerintah telah menetapkan KKB sebagai teroris, karena mereka telah melakukan banyak tindak kekerasan dan pembunuhan. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana anggota polisi sebagai pelaku tindak pidana penjualan senjata api kepada KKB. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa pertanggungjawaban pidana anggota polisi yang melakukan penjualan senjata api kepada KKB berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Amunisi tidak memiliki perbedaan dengan pertanggungjawaban pidana jika pelaku yang merupakan warga sipil. Karena dalam undang-undang tersebut bersifat universal dan tidak ada aturan khusus mengenai pertanggungjawaban pidana bagi anggota polisi. Namun jika pelaku merupakan anggota polisi maka dapat dijadikan hal pemberat dalam persidangan yang nantinya akan menentukan berapa lama ia akan diberi hukuman. Dan akan dilaksanakan sidang tambahan setelah hukuman dijatuhi oleh hakim. Anggota polisi yang melakukan tindak pidana akan disidang etik polri, karena anggota polisi tersebut telah melanggar kode etik Profesi. Dalam putusan hakim nomer Nomor 18/Pid.Sus/2021/Pn Nab, hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama enam tahun karena merujuk kepada Pasal 22 ayat (4) KUHAP yang mana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemerasan dengan Menggunakan Konten Pornografi M. Fahreza Arifin; Dini Dewi Heniarti
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. This research was conducted with the purpose of knowing how the formulation of cyber crimes in the Criminal Code of Extortion is contained in article 27 paragraph (4) of Law No. 19 of 2016 concerning Changes to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, the provisions of this paragraph refer to the provisions of extortion and/or acidification stipulated in the Criminal Code (Criminal Code). In addition to article 27 paragraph (4) contained also in article 45 paragraph (4). Crime is not a natural phenomenon but a social and historical phenomenon, because the act of evil must be known and responded to as a crime, there must be a society whose norms, rules and laws are violated, in addition to the existence of institutions whose job is to uphold norms and punish their violators. The symptoms felt by crime basically occur in the process where there is social interaction between the parts of society that have the authority to formulate about the crime with which parties did commit the crime.The method in this writing of the author uses the method of normative juridical approach by conducting a review of his laws and regulations. Normative juridical methods are legal research conducted by examining data or library materials that are secondary data in the form of laws and regulations, theories, various literature, the internet and conceptions from scholars who explain about blackmail. Abstrak.Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perumusan kejahatan cyber dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindak pidana pemerasanpun terdapat dalam pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain pada pasal 27 ayat (4) terdapat juga dalam pasal 45 ayat (4). Kejahatan bukanlah fenomena alamiah melainkan fenomena sosial dan historis, sebab tindakan kejahatan haruslah di kenal dan di tanggapi sebagai kejahatan, disana harus ada masyarakat yang normanya, aturannya dan hukumnya di langgar, di samping adanya lembaga yang tugasnya menegakkan norma-norma dan menghukum pelanggarnya. Gejala yang di rasakan kejahatan pada dasarnya terjadi dalam proses dimana ada interaksi sosial antara bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang memang melakukan kejahatan. Metode dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan melakukan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan nya. Metode yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, teori, berbagai literatur, internet serta konsepsi dari para sarjana yang menjelaskan tentang pemerasan.

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Ilegal Fishing Dito Permana; Dini Dewi Heniarti
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. This study aims to determine law enforcement for perpetrators of illegal fishing and legal accountability for foreign fishermen who fish illegally in Indonesian waters. The method used in this research is juridical-normative by conducting research sourced from the literature and from the results of decisions associated with the law or also called legal research literature which is carried out by examining library materials or secondary data. in order to obtain materials in the form of theories, concepts, legal principles and legal regulations related to the subject matter. The result of this study is that law enforcement must provide lessons that can have a deterrent effect on perpetrators of illegal fishing by looking at the actions taken that can harm the state, what happens does not provide a deterrent effect on perpetrators of illegal fishing. The form of criminal responsibility carried out by the perpetrator is mandatory because he has caught fish without paying attention to the provisions that apply to the rules made by the government regarding carrying out fishing in Indonesian waters. A foreign fisherman who fishes illegally can be held criminally liable in two ways, namely due to illegal fishing caused by intentional and illegal fishing caused by mistake. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum bagi pelaku penangkapan ikan secara illegal dan pertanggungjawaban hukum bagi nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan secara illegal di perairan Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Normatif dengan melakukan penelitian yang bersumber dari kepustakaan dan dari hasil putusan yang dihubungkan dengan Undang-Undang atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka, Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa, teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Hasil dari penelitian ini adalah penegakan hukum harus memberikan pelajaran yang dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku penangkapan ikan secara illegal dengan melihat tindakan yang dilakukan dapat merugikan negara, yang terjadi tidak memberikan suatu efek jera terhadap pelaku penangkapan ikan secara illegal. Bentuk pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku adalah wajib dilaksanakan karena telah melakukan penangkapan ikan dengan tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah tentang melaksanakan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia. Seorang nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan secara illegal dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam dua macam yaitu disebabkan dengan penangkapan ikan ilegal yang disebabkan atas kesengajaan dan penangkapan ikan ilegal disebabkan atas kesalahan. Kata kunci: penegakan hukum,pertanggungjawaban hukum,dan ilegal fishing

Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin di Jorong Durian Nagari Koto Ditinjaui dari UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No 4 Tahun 2009 dan Peraturan Mentri No 34 Tahun 2017 Ath Thaariq Syah Putra; Dini Dewi Heniarti
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Gold mining carried out without permits was still common in Jorong Durian Nagari Koto and caused negative impacts on the environment. This study was conducted to find out law enforcement against gold mining without permits (PETI). The results of this study concluded that the efforts made in the context of law enforcement of the PETI crime were preventive and repressive. However, these law enforcement efforts have any obstacles that lead to ineffective suppression of the PETI law by the police, resulting in a lack of supporting facilities and infrastructure, a lack of good coordination between the government and the community, and a lack of customary law enforcement. Abstrak. Penambangan emas yang dilakukan tanpa izin masih sering terjadi di Jorong Durian Nagari Koto sehingga menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin (PETI). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum tindak pidana PETI tersebut yaitu upaya preventif dan respresif. Akan tetapi, upaya penegakan hukum tersebut memiliki hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak efektifnya pengekan hukum PETI oleh Kepolisian, sehingg kurangnya pendukung sarana dan prasaran, kurangnya koordinasi baik, antara pemerintah dengan masyarakat, serta kurangnya penegakan hukum adat.

Co-Authors A. Harits Nu'man Ahmad Faizal Adha Ali Firman, Chepi Anurag Hazarika Arinto Nurcahyono Ath Thaariq Syah Putra Chepi Ali Firman Chepi Ali Firman Deisya Devita Mayshanda Dey Ravena Dey Ravena Dhody Ananta Rivandi W Dinda Sefiana Dini Ramdania Dito Permana Edi Setiadi Efik Yusdiansyah Eka Djoneri Elfrida Ratnawati Erni Rohaini Ervianti, Meliala Nur Faishal Rakhman Felly Faradina Fernando, Dennis Fernando, Zico Junius Firman Zakaria, Chepi Ali Gialdah Tapiansari Batubara Hasya Fazni Pratiwi Heru Rustaman Hery Widijanto Husni Fahri Fani Ifeanyi M. Nwokeocha Indra Ramadhan Jaya, Belardo Prasetya Mega Jihan Fariha Suryana Kusumah, Fardana Luthfia Qurrota Aina M. Fahreza Arifin Moh. Ari Abdul Salam Muhammad Arbi Alghiyats Muhammad Firmansyah Baharuddin Muhammad Ilman Abidin Muhammad Mahendra Maskhur Sinaga Najieh, Muhammad Fauzan Nandang Sambas Neni Ruhaeni Neni Sri Imaniyati Nining Oksidelfa Yanto Pratiwi, Hasya Fazni Putri Ilma Sofiyullah Rahmat Raihan Fadhlullah R Rena Yulia Ridwan Rizki Fujiyama Anindia Putri Ronaa Nabila Azzahra Setiawati, Suci Sindi Mulia Sitarini Satianti Soewarno Slamet Sarwo Edy, Slamet Sarwo Soge, Albertus D Sri Ratna Suminar Suci Setiawati Syahroni Syahroni Syireen Humaira Warisni, Rinrin Yudha Wino Prihandoko Zainur Arifin Syah Zakaria, Chepi Ali Firman Zulhendrawan

Title Search

Found 19 Documents Search Journal : Bandung Conference Series: Law Studies

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search
Journal : Bandung Conference Series: Law Studies