Articles
<![CDATA[IMPLEMENTASI HUKUM PENGAWASAN TERHADAP PRAKTIK PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL (STUDI DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS) ]]>
<![CDATA[Azmi Rafisyah Nurdin]]>;
<![CDATA[Nayla Alawiya]]>;
<![CDATA[Nurani Ajeng Tri Utami]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 5, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.1.1370
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hukum pengawasan terhadappraktik pelayanan kesehatan tradisional dan faktor-faktor yang cenderung berpengaruhdalam implementasi hukum pengawasan terhadap praktik pelayanan kesehatan tradisionaldi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridisempiris dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan analisis yuridis sosiologis sertaspesifikasi penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan KabupatenBanyumas. Penentuan informan penelitian ini menggunakan purposive sampling dansnowball sampling. Jenis sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Pengolahandata menggunakan metode reduksi data, display data dan kategorisasi data, kemudiandisajikan dalam bentuk teks naratif dan matrik data kualitatif serta dianalisis dengan modelanalisis isi dan analisis perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasihukum pengawasan terhadap praktik pelayanan kesehatan tradisional di Dinas KesehatanKabupaten Banyumas belum terimplementasi sepenuhnya dengan baik. Hal ini dibuktikandengan 3 (tiga) parameter meliputi : baiknya implementasi pengawasan keamanan pelayanankesehatan tradisional, belum optimalnya implementasi pengawasan legalitas pelayanankesehatan tradisional, dan baiknya implementasi pengawasan laporan pelayanan kesehatantradsional kepada Dinas Kesehatan. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasihukum pengawasan terhadap praktik pelayanan kesehatan tradisional di Dinas KesehatanKabupaten Banyumas meliputi faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukungberupa adanya peraturan perundang-undangan; tersedianya tenaga pengawas; adanya OPD(Organisasi Perangkat Daerah) yang mengakomodir pelayanan perizinan pengawasan danmenjalin hubungan dengan asosiasi yang terkait dengan pelayanan kesehatan tradisional;tersedianya sarana dan prasarana; terdapat kepercayaan yang baik dari masyarakat terhadappengembangan asuhan mandiri tanaman obat keluarga; kedisiplinan Dinas Kesehatan dalammengecek laporan pelayanan kesehatan tradisional. Faktor penghambat berupa tidak adanyaSOP atau prosedur yang baku untuk mengatur apabila menemukan penyimpangan dantindakan hukum atau sanksi yang belum begitu tegas; tidak pahamnya programmer diPuskesmas terhadap peraturan yang berlaku; belum terlaksananya sosialisasi lintas sektorat;belum semua Penyehat Tradisional tersosialisasi dengan adanya STPT (Surat TerdaftarPenyehat Tradisional); kurangnya anggaran Puskesmas untuk mendukung peningkatanprogram pelayanan kesehatan; pandemi Covid-19 yang menjadi tantangan untukmenyesuaikan fasilitas; adanya kendala Penyehat Tradisional dalam mengurus perizinan;banyaknya pelayanan kesehatan tradisional yang belum terdaftar; banyaknya layanankesehatan tradisional yang melanggar peraturan perundang-undangan; rendahnyakedisplinan pelayanan kesehatan tradisional dalam mengurus pendaftaran.Kata Kunci : Implementasi Hukum; Pelayanan Kesehatan Tradisional; Pengawasan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI HUKUM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELALUI PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen) ]]>
<![CDATA[Finka Salma Kamila Hasri]]>;
<![CDATA[Alef Musyahadah Rahmah]]>;
<![CDATA[Nurani Ajeng Tri Utami]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 4, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2022.4.4.2674
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hukum pelayanan administrasi kependudukan melalui pemanfaatan data kependudukan dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi hukum pelayanan administrasi kependudukan melalui pemanfaatan data kependudukan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris dan spesifikasi penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen dan Desa Tambakrejo Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. Jenis sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Data yang telah terkumpul diolah menggunakan metode reduksi data, display data, dan kategorisasi data yang disajikan dalam bentuk matriks kualitatif dan teks naratif, serta dianalisis menggunakan metode analisis isi dan analisis perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum pelayanan administrasi kependudukan melalui pemanfaatan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen terlaksana dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari parameter yang meliputi : persyaratan dan tata cara pengajuan pemberian hak akses yang sudah terlaksana dengan baik; dokumen pendukung pengajuan perjanjian kerja, pemberian hak akses data pribadi, dan pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan yang sudah terlaksana dengan baik. Terdapat faktor pendukung dan penghambat yang cenderung memengaruhi implementasi hukum pelayanan administrasi kependudukan melalui pemanfaatan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. Faktor pendukung berupa peraturan perundang-undangan; adanya sarana yang memadai berupa komputer dan wifi; pemahaman pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen terhadap peraturan; etos kerja yang tinggi dari pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen; dan pengguna mematuhi aturan. Sedangkan faktor penghambat berupa kurangnya jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen; web portal tidak dapat diakses; tidak adanya pendanaan dan sosialisasi; kurangnya pemahaman pengguna terhadap penggunaan teknologi; dan data yang tidak update.Kata Kunci: Implementasi Hukum; Pelayanan Administrasi Kependudukan; Pemanfaatan Data Kependudukan.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS HUKUM PELAYANAN GIZI BAGI PASIEN RAWAT INAP ANAK DI RUMAH SAKIT TENTARA WIJAYAKUSUMA PURWOKERTO ]]>
<![CDATA[Shafira Dwinta]]>;
<![CDATA[Alef Musyahadah Rahmah]]>;
<![CDATA[Nurani Ajeng Tri Utami]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 4, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2022.4.2.179
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas hukum pelayanan gizi bagi pasien rawat inap anak dan pengaruh faktor kepuasan pasien, sarana dan fasilitas, dan komunikasi terhadap efektivitas hukum pelayanan gizi bagi pasien rawat inap anak di Rumah Sakit Tentara Wijayakusuma Purwokerto. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini berlokasi di Rumah Sakit Tentara Wijayakusuma Purwokerto, dengan responden sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang responden. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan simple random sampling. Jenis sumber data meliputi data primer dan sekunder yang diperoleh dengan menggunakan metode angket, dokumentasi dan kepustakaan. Data yang terkumpul diolah menggunakan teknik coding, editing, dan tabulasi serta dianalisis dengan distribusi frekuensi analisis, tabel silang analisis, analisis isi dan analisis perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas hukum pelayanan gizi bagi pasien rawat inap anak di Rumah Sakit Tentara Wijayakusuma Purwokerto adalah efektif. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian terhadap 4 (empat) indikator meliputi efektifnya pelaksanaan assesmen gizi, efektifnya pelaksanaan diagnosis gizi, efektifnya pelaksanaan intervensi gizi, dan efektifnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi gizi. Faktor kepuasan pasien, faktor sarana dan fasilitas, dan faktor komunikasi cenderung berpengaruh secara positif terhadap tingkat efektivitas hukum pelayanan gizi bagi pasien rawat inap anak. Hal ini mengandung arti bahwa semakin tinggi tingkat kepuasan pasien, semakin baik sarana dan fasilitas serta semakin baik tingkat komunikasi, maka semakin efektif pula tingkat efektivitas hukumpelayanan gizi bagi pasien rawat inap anak.Kata kunci : Efektivitas Hukum Pelayanan Gizi; Pasien Rawat Inap Anak; kepuasan pasien; Sarana dan Fasilitas; Komunikasi]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT TERHADAP PASIEN KEJADIAN SENTINEL DALAM PELAYANAN KESEHATAN ]]>
<![CDATA[Rizky Novianti]]>;
<![CDATA[Nayla Alawiya]]>;
<![CDATA[Nurani Ajeng Tri Utami]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 3, No 4 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.4.102
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan dan bentuk tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap pasien kejadian sentinel dalam pelayanan kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan analitis (analytical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah inventarisasi peraturan perundang-undangan, sinkronisasi hukum, dan penemuan hukum in concreto. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa pengaturan tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap pasien kejadian sentinel dalam pelayanan kesehatan pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia telah menunjukkan taraf sinkronisasi. Akan tetapi ditemukan fakta normatif bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan tidak mencantumkan pasal sanksi bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar peraturan serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga tidak mengatur sanksi pidana terkait tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap pasien kejadian sentinel dalam pelayanan kesehatan. Bentuk tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap pasien kejadian sentinel dalam pelayanan kesehatan dapat dijelaskan dalam tiga hal yaitu meliputi pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 32 huruf q, Pasal 46, dan Pasal 60 huruf f Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit serta Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 32 huruf q dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, akan tetapi tidak diatur mengenai bentuk sanksi pidananya. Pertanggungjawaban administrasi berdasarkan Pasal 30, 31, 32, dan 33 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien, Pasal 54 ayat (5) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Rumah Sakit, Pasien Kejadian Sentinel, Pelayanan Kesehatan]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Enny Dwi Cahyani]]>;
<![CDATA[Nurani Ajeng Tri Utami]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 4, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2022.4.4.223
<![CDATA[Pandemi Covid-19 yang masif di berbagai negara memaksa kita untuk melihat kenyataan bahwa dunia sedang berubah baik itu bidang teknologi, ekonomi, politik, hingga Pendidikan. Semua negara telah berupaya membuat kebijakan dalam menjaga kelanggengan layanan Pendidikan. Indonesia juga menghadapi banyak tantangan nyata diantaranya adalah peserta didik yang berasal dari keluarga yang kurang mampu dan hidup di daerah 3T (terpencil, tertinggal dan terdepan/terluar) sehingga kemungkinan besar akan tertinggal dibandingkan teman sebaya mereka yang lebih mampu yang memiliki akses lebih baik pada pembelajaran secara daring yang termasuk dalam akses pendidikan layanan khusus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pengaturan pendidikan layanan khusus di Indonesia dan kaitannya dengan hak asasi manusia di masa pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan kebijakan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) di Indonesia diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang selanjutnya diatur lebih khusus di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus sebagai mana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 67 Tahun 2016. Adanya pengaturan tersebut merupakan suatu bukti adanya perlindungan hukum bagi warga negara atas hak pendidikan. Pendidikan layanan khusus telah sesuai dengan upaya pemenuhan hak atas pendidikan di Indonesia pada masa terjadinya Covid-19 yaitu pendidikan yang mengedepankan aspek perluasan dan pemerataan akses.Kata Kunci: Pendidikan Layanan Khusus, Hak Asasi Manusia.]]>
<![CDATA[PERADILAN IN ABSENTIA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEPALA DESA (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor : 54/Pid.Sus-Tpk/2019/PN Sby) ]]>
<![CDATA[Musa Krisnaputra]]>;
<![CDATA[Sanyoto Sanyoto]]>;
<![CDATA[Nurani Ajeng Tri Utami]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 2, No 4 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.4.133
<![CDATA[Tindak Pidana Korupsi termasuk kejahatan Extraordinary Crime yang terjadi secara sistematis dan meluas sehingga pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa (Extraordinary). Kendala dalam pemberantasan tindak pidana korupsi salah satunya adalah banyaknya pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri dari jerat hukum sehingga dapat mempersulit proses peradilan. Ketidakhadiran terdakwa dipersidangan dapat menghambat proses penanganan perkara. Berkaitan dengan ketidakhadiran terdakwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembuktian dalam peradilan in absentia dan apakah putusan hakim No.54/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby sudah sesuai dengan tujuan UU Tindak Pidana Korupsi dalam rangka menyelamatkan kekayaan negara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer yakni putusan No.54/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby dan peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder yakni buku literatur dan bahan hukum tersier yakni seperti kamus hukum. Hasil penelitian menunjukkan pada pembuktian telah sesuai menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TPK) mengatur tentang peluang dilakukannya pemeriksaan dalam persidangan perkara korupsi tanpa kehadiran terdakwa (peradilan in absentia) dengan maksud untuk menyelamatkan kekayaan negara. Peradilan in absentia merupakan pengecualian yang diatur oleh KUHAP, tetapi dalam pelaksanaannya harus berdasarkan Pasal 145 KUHAP berkaitan dengan tata cara pemanggilan yang sah. Terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi setelah melalui pembuktian yang dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa (in absentia). Hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa yang dilaksanakan secara in absentia telah menerapkan asas lex specialis derogate legi generali dengan mengacu ketentuan Pasal 38 UU Tipikordan asas minimum pembuktian sesuai Pasal 183 Kitab Hukum Acara pidana (KUHAP) meskipun peradilan in absentia pengecualian yang diatur dalam ketentuan umum yaitu KUHAP. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim apakah telah mencerminkan spirit dari peradilan in absentia dan sesuai tujuan dari UU Tindak Pidana Korupsi yang salah satunya adalah menyelamatkan kekayaan negara.Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi,Peradilan in absentia, Pengembalian Aset]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB HUKUM TENAGA KESEHATAN DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI DENGAN BANTUAN ATAU KEHAMILAN DI LUAR CARA ALAMIAH ]]>
<![CDATA[Putri Tamania Ramdhanti]]>;
<![CDATA[Nayla Alawiya]]>;
<![CDATA[Nurani Ajeng Tri Utami]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 4, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2022.4.2.177
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan dan tanggung jawab hukum tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam pelayanan kesehatan reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach), pendekatan analitis (analytical approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach) dengan spesifikasi penelitian inventarisasi peraturan perundang-undangan, sinkronisasi hukum, dan penemuan hukum in concreto. Metode analisis yang digunakan adalah analisis isi dan analisis komparatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh bahwa tanggung jawab hukum tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam pelayanan kesehatan reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah telah menunjukan taraf sinkronisasi vertikal. Artinya peraturan yang derajatnya lebih rendah telah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya dan peraturan yang lebih tinggi derajatnya telah menjadi dasar peraturan yang lebih rendah. Bentuk tanggung jawab hukum tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam pelayanan kesehatan reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah dapat dijelaskan dalam tiga hal, meliputi tanggung jawab hukum perdata berdasarkan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan, Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Tanggung Jawab hukum pidana berdasarkan Pasal 84, Pasal 85 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Tanggung jawab hukum administrasi berdasarkan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi Dengan Bantuan Atau Kehamilan Di Luar Cara Alamiah, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Tenaga Kesehatan dan Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam Tindakan Aborsi dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Dengan Bantuan Atau Kehamilan Di Luar Cara Alamiah, Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.Kata Kunci: Pelayanan Kesehatan, Tanggung Jawab Hukum, Kehamilan Di Luar Cara Alamiah]]>
<![CDATA[KESADARAN HUKUM DOKTER TERHADAP KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN (Studi Di Rumah Sakit Hermina Purwokerto) ]]>
<![CDATA[Desna Dwi Wahyuwono]]>;
<![CDATA[Saryono Hanadi]]>;
<![CDATA[Nurani Ajeng Tri Utami]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 3, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.2.146
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum dokterdan kontribusi tingkat kesadaran terhadap Kode Etik Kedokteran Indonesiadalam upaya peningkatan kesehatan dan upaya kesehatan di Rumah SakitHermina Purwokerto Penelitian ini menggunakan metode pendekatanpenelitian kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan analisis yuridissosiologis dan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini mengambil lokasidi RSU Hermina Purwokerto. Data dikumpulkan dengan metode angket,kepustakaan dan dokumenter, kemudian data diolah dengan coding, editing,dan tabulasi. Data disajikan dalam bentuk tabel dan teks naratif kemudiandianalisis dengan metode statistik sederhana, content analysis dancomparative analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukumdokter terhadap Kode Etik Kedokteran Indonesia Dalam Upaya PeningkatanKesehatan di Rumah Sakit Hermina Purwokerto adalah tinggi. Hal ini dapatdibuktikan dengan indikator – indikator seperti tingginya tingkat pengetahuanhukum dokter terhadap kode etik kedokteran Indonesia; tingginya tingkatpemahaman hukum dokter terhadap isi kode etik kedokteran Indonesia;banyaknya sikap hukum dokter yang setuju dengan kode etik kedokteranIndonesia; dan banyaknya perilaku hukum dokter yang sesuai dengan kodeetik kedokteran Indonesia di Rumah Sakit Hermina Purwokerto.KesadaranHukum Dokter terhadap Kode Etik Kedokteran Indonesia cenderungmemberikan kontribusi secara positif terhadap upaya peningkatan kesehatan.Artinya semakin tinggi tingkat kesadaran hukum dokter terhadap kode etikkedokteran Indonesia, maka akan semakin meningkat pula upayapeningkatan kesehatan di Rumah Sakit Hermina Purwokerto.Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Kode Etik Kedokteran, PelayananKesehatan]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA DEMI TERWUJUDNYA KEADILAN ]]>
<![CDATA[Nurani Ajeng Tri Utami]]>;
<![CDATA[Alef Musyahadah Rahmah]]>;
<![CDATA[Setya Wahyudi]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 5, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.2.14197
<![CDATA[Maraknya kasus-kasus di Indonesia yang diselesaikan dengan cara restorative maka perlu adanya pengaturan yang tepat agar dapat berjalan sesuai dengan rasa keadalian. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan dan tantangan penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konsep dan analitis. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini yang diperoleh dengan metode kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan kebijakan dalam penerapan konsep keadilan restorative telah dikeluarkan oleh sub sistem peradilan pidana di Indonesia baik itu di Kepolisian, Kejaksaan maupun di Mahkamah Agung yang berbentuk Peraturan atau Keputusan, akan tetapi atauran dan kebijakan yang dikeluarkan oleh sub sistem peradilan pidana tersebut terdapat perbedaan dan ketidaksamaan dalam penerapannya. Untuk mendorong implementasi keadilan restorative dapat melalui existing law. Perlu adanya mekanisme agar undang-undang yang ada dapat sejalan dengan keadilan restorative dengan memperkuat implementasi keadilan restorative dalam peraturan perundang-undangan, secara komprehensif. Kata Kunci: Restorative justice, Sistem peradilan pidana, kebijakan]]>
<![CDATA[The Effectiveness of Legal Aid Standards for Suspects in the Indonesian Criminal Justice System in Achieving Access to Justice ]]>
<![CDATA[Tri Utami, Nurani Ajeng]]>;
<![CDATA[Oktobrian, Dwiki]]>;
<![CDATA[Dwi Cahyani, Enny]]>;
<![CDATA[Turnip, Gebi Emada]]>;
<![CDATA[Safitri, Fadia Rahma]]>
<![CDATA[ Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 18 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25041/fiatjustisia.v18no2.3249
<![CDATA[The implementation of legal aid service standards, as outlined in Regulation No. 4 of 2021 by the Minister of Law and Human Rights of Indonesia, was expected to enhance the quality of legal aid services. However, in reality, suspects continue to experience inconsistent access to their rights, especially within the criminal justice system. This study aims to investigate the application of these standards across the police, prosecutor's office, and court sectors. Employing an empirical juridical approach with a qualitative and comparative study method, data was gathered through interviews and literature review, then analyzed using content and comparative analysis techniques. The findings reveal that the enforcement of legal aid service standards in the criminal justice system has been ineffective, marked by frequent violations of suspects' rights. These violations include providing indirect assistance, inadequate representation at various stages of trials, appointing advocates not affiliated with accredited LBH (Legal Aid Institute), and advocates displaying insufficient responsiveness and engagement in assisting suspects. Such violations significantly hinder suspects' access to justice within the criminal justice system.]]>
