Garuda - Garba Rujukan Digital

Artificial Intelligence in Telemedicine: Regulatory Challenges and Legal Accountability in Indonesia Diah Arimbi
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2475

Abstract:Technological development has become a key catalyst in transforming various aspects of human life, including the healthcare sector, through telemedicine services. Telemedicine has emerged as an innovative solution to address challenges in healthcare access, particularly during the COVID-19 pandemic, by offering convenience, efficiency, and affordability. One of the supporting technologies that strengthens the telemedicine system is artificial intelligence (AI), which can analyze medical data, accelerate diagnosis, and monitor patients in real time. AI branches such as Natural Language Processing (NLP) also play a role in processing unstructured medical data, thereby supporting efficient documentation and clinical decision-making. However, the application of AI in telemedicine requires serious legal and regulatory attention. In Indonesia, the legal framework governing telemedicine and AI remains limited, lacks comprehensiveness, and is not yet legally binding. This situation raises ethical risks, algorithmic bias, and uncertainty regarding legal liability. Meanwhile, countries such as the European Union, Singapore, and Australia have designed adaptive regulations oriented toward patient safety and data protection. In facing these challenges, legal accountability from the Indonesian government is required as part of the implementation of good governance principles. The government must formulate clear, transparent, and inclusive regulations while ensuring the involvement of medical professionals in AI-based decision-making. Such measures will serve as strategic elements in building a safe, fair, and sustainable digital healthcare system.

Sengketa Klaim Rumah Sakit dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Eriati, Eriati; Arimbi, Diah; Suswantoro, Tri Agus
Indonesian Research Journal on Education Vol. 4 No. 3 (2024): irje 2024
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/irje.v4i3.990

Sistim Jaminan Sosial Nasional diatur dalam Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang telah mengamanatkan bahwa program Jaminan Kesehatan melalui suatu Badan Penyelenggara Sosial. Dengan terselenggaranya program Jaminan kesehatan BPJS Kesehatan memiliki tugas, fungsi, wewenang untuk menjamin terselenggaranya Program Jaminan Sosial antara lain memiliki kewenangan yaitu kewenangan atribusi yang diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan dan tanggung jawab BPJS Kesehatan dalam penyelesaian sengketa klaim rumah sakit. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normative dengan data sekunder (Studi Kepustakaan). Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Setelah data terkumpul, data tersebut diolah secara kualitatif dan ditarik dengan menggunakan Teknik penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sengketa klaim dapat menimbulkan perselisihan atas perjanjian kerjasama dan dapat terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak yang diatur pada Pasal 1238 KUHPerdata bahwa debitur dianggap melakukan wanprestasi apabila kewajiban membayar lewat batas waktu sesuai perjanjian. Hal-hal yang membuat sumber masalah dalam pelaksanaan kerjasama fasilitas kesehatan ini berdampak resiko kerugian pada rumah sakit. Untuk mengurangi terjadinya sengketa klaim, maka perlu pengaturan detail tentang hal-hal yang berpotensi menyebabkan perbedaan penafsiran pada klaim termasuk pengaturan tentang kewenangan dan tanggungjawab BPJS dalam penyelesaian sengketa klaim yang adil dan bermartabat agar ada perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi rumah sakit peserta BPJS.

Penguatan Regulasi dalam Pencegahan Kecurangan (Fraud) pada Progam Jaminan Kesehatan Nasional:: Perspektif Governance, Risk, and Compliance (GRC) Probowati, Dina Puspita; Arimbi, Diah; Prastopo, Prastopo; Edwin, Edwin
Indonesian Research Journal on Education Vol. 4 No. 4 (2024): irje 2024
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/irje.v4i4.1386

Sejak operasional BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014, seiring berjalannya program JKN membawa dampak pada peningkatan akses layanan Kesehatan di seluruh fasilitas Kesehatan pada semua segmen Peserta JKN, sehingga mendorong peningkatan biaya manfaat kesehatan di fasilitas kesehatan Pemerintah maupun swasta. Program JKN juga memberikan proteksi finansial kepada peserta JKN dalam hal kepastian pembiayaan pelayanan kesehatan yang telah diterima oleh peserta tersebut. Program JKN telah memberikan pembiayaan pelayanan kesehatan kepada peserta JKN dari awal berdirinya di tahun 2014 hingga tahun 2022 sebesar Rp 753,49 Trilliun. Dalam perjalanan satu dasawarsa operasional program JKN, program ini dihadapkan pada beberapa tantangan antara lain risiko fraud yang memiliki dampak bagi keberlangsungan program JKN yaitu kerugian finansial, merusak reputasi organisasi, mengganggu operasional jaminan pelayanan Kesehatan, serta konsekuensi hukum dan regulasi berupa sanksi dan denda. Prinsip GRC membantu dalam mengidentifikasi dan melakukan mitigas risiko fraud pada Program JKN. Prinsip GRC menjadi strategi dalam pencegahan dan penanganan fraud melalui langkah-langkah pencegahan yang tepat dan menerapkan pengendalian internal untuk mengurangi peluang terjadinya fraud. Selain itu dari perspektif kepatuhan akan memastikan bahwa prosedur dan kebijakan telah diterapkan dan dipatuhi oleh semua pihak terkait. Melihat dampak- dampak tersebut menunjukan pentingnya pencegahan dan penanganan fraud yang efektif melalui kerangka Good Governance, Risk Management and Compliance.Tulisan ini memaparkan analisa penerapan prinsip GRC (Governance, Risk, and Compliance) sebagai strategi pencegahan dan penanganan fraud dalam Program JKN dari perspektif kepatuhan (governance), identifikasi risiko (risk), dan kepatuhan terhadap peraturan (compliance).Metode penelitian: yuridis normatif dengan metode penelitian deskriptif. Implementasi prinsip GRC dalam pencegahan dan penanganan fraud Program JKN merupakan pendekatan yang efektif dalam meningkatkan integritas dan perlindungan hukum Program JKN. Pengendalian internal memainkan peran sentral dalam penerapan strategi GRC untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani fraud dengan efisiensi. Penguatan regulasi berperan dalam pencegahan kecurangan (fraud) khususnya meminimalkan risiko kepatuhan.

Pertanggung Jawaban Hukum Rumah Sakit atas Bayi Tertukar karena Kelalaian Petugas Kesehatan: Penelitian Diah Arimbi; Indah Dwiprigitaningtias; Zulfika Ikrardini
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 3 No. 4 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 3 Nomor 4 (April 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v3i4.645

Kasus tertukarnya bayi di rumah sakit menjadi persoalan serius dalam dunia medis yang berdampak luas terhadap psikologis dan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi hukum terhadap tanggung jawab rumah sakit akibat kelalaian tenaga kesehatan yang mengakibatkan tertukarnya bayi. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, penelitian ini menganalisis ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Praktik Kedokteran, serta peraturan rumah sakit. Hasil analisis menunjukkan bahwa kelalaian tenaga kesehatan dapat menimbulkan tanggung jawab perdata dan pidana terhadap rumah sakit sebagai institusi yang memiliki kewajiban perlindungan terhadap pasien. Lebih lanjut, pertanggungjawaban rumah sakit juga dilihat dari prinsip vicarious liability, di mana rumah sakit bertanggung jawab atas kesalahan bawahannya. Kasus tertukarnya bayi harus direspon dengan penyelesaian hukum yang adil dan pemberian kompensasi yang layak kepada korban. Rekomendasi utama dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan SOP pelayanan serta akuntabilitas hukum terhadap tenaga medis yang bertugas di ruang persalinan dan perawatan bayi..

Analisis Yuridis Keadilan Distribusi Pembayaran Jasa Fisioterapi Program JKN/BPJS Syahbunan, Devina Indra; Arimbi, Diah; Jaeni, Ahmad
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i1.3663

Kesehatan ialah kebutuhan dasar setiap individu, pada keadaan sehat dapat melakukan aktivitasnya dengan baik. Jaminan Kesehatan bertujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Pelaksanaan JKN dilaksanakan / diperankan oleh BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, peserta dan pemerintah. Fasilitas kesehatan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta. Salah satu pelayanan yang diklaim oleh BPJS adalah layanan fisioterapi yang saat ini terdapat dalam tindakan Rehabilitasi Medik. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana hubungan BPJS terhadap pelayanan Fisioterapi? 2) Bagaimana klaim BPJS pada tindakan Fisioterapi?. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam tesis ini yaitu yuridis normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang ada dalam Perundang-undangan, Pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Undang-undang dan Pendekatan Konseptual serta data yang diperoleh yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk menganalisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan fisioterapi tidak terdapat dalam peraturan BPJS. Peraturan BPJS hanya mengklaim layanan Rehabilitasi Medik bukan pelayanan Fisioterapi. Dalam hal ini, seorang fisioterapis memberikan tindakan tanpa ada pendistibusian jasa fisioterapi. Karena dalam kacamata BPJS tindakan fisioterapi adalah tindakan yang dilakukan oleh dokter spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi.

Analisis Yuridis Penetapan Denda Terhadap Pelayanan Rawat Inap Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Jaminan Kesehatan Purwaningsih, Dwi Chresna; Arimbi, Diah; Maryani, Ani
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v5i2.3695

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam upaya untuk memenuhi hak tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penetapan denda terhadap pelayanan rawat inap dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan Nasional. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan dua pertanyaan pokok: bagaimana pengaturan kebijakan penetapan denda atas pelayanan kesehatan rawat inap di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, dan bagaimana keadilan hukum terkait kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, menganalisis substansi hukum serta implikasi sosial dari kebijakan denda. Hasil penelitian menunjukkan adanya disharmoni dalam regulasi, di mana ketentuan yang berbeda dalam pasal-pasal dapat membingungkan peserta. Di sisi lain, praktik moral hazard juga teridentifikasi, di mana beberapa individu yang mampu memanfaatkan program jaminan kesehatan tanpa niat untuk membayar iuran secara rutin. Dari temuan ini, disarankan agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan denda, sehingga penerapan sistem jaminan kesehatan dapat berjalan secara adil dan tidak membebani masyarakat yang rentan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik mengenai keadilan dalam sistem jaminan kesehatan di Indonesia.

Fungsi dan Perlindungan Hukum Verifikator Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atas Dugaan Fraud yang Dilakukan Fasilitas Kesehatan Maithryasari, Ni Luh Putu; Arimbi, Diah; Purnomo, Budi
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v5i2.3776

Verifikator Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas sistem jaminan kesehatan nasional di Indonesia. Mereka bertugas memverifikasi klaim dari fasilitas kesehatan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang berlaku serta mencegah terjadinya tindakan fraud yang dapat merugikan sistem. Dalam menjalankan tugas ini, verifikator sering kali menghadapi berbagai risiko, termasuk kemungkinan adanya ancaman gugatan hukum atau tekanan fisik dari pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan fraud. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi verifikator BPJS Kesehatan menjadi sangat penting. Perlindungan ini meliputi ketentuan preventif dan represif yang memberikan jaminan bahwa verifikator dapat menjalankan tugasnya secara independen dan objektif, tanpa rasa takut akan ancaman hukum atau fisik. Penelitian ini mengkaji fungsi verifikator BPJS Kesehatan serta kerangka perlindungan hukum yang tersedia untuk melindungi mereka dalam menghadapi dugaan fraud yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan. Hasil penelitian ini diketahui bahwa Tim Verifikator BPJS Kesehatan memiliki peran krusial dalam memastikan klaim sesuai dengan standar yang ditetapkan, mencegah terjadinya fraud, serta menjaga transparansi dalam sistem BPJS Kesehatan. Tugas mereka mencakup verifikasi klaim, pemeriksaan berkas, dan pengecekan medis, di mana mereka juga menjadi bagian dari Tim Anti Fraud. Untuk menjalankan tugas tersebut, verifikator dilindungi oleh hukum, sehingga mereka dapat bekerja tanpa risiko menghadapi gugatan. Perlindungan hukum ini meliputi aturan preventif dan represif yang dirancang untuk melindungi mereka dari berbagai ancaman, baik hukum maupun fisik, selama mereka menjalankan tugas sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Peluang dan Tantangan dalam Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia: Studi Kebijakan Arimbi, Diah; Fuady, Ahmad; Satrya, Aryana; Dewi, Arika
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 11, No 1 (2022): March
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.70231

Kesuksesan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional harus didukung oleh berbagai pihak tanpa terkecuali fasilitas kesehatan swasta. Akan tetapi di lapangan masih terdapat permasalahan terkait dengan tarif yang dianggap belum memadai bagi fasilitas kesehatan terutama fasilitas kesehatan swasta. Permasalahan lain adalah enggannya fasilitas kesehatan swasta untuk bekerjasama dengan JKN dikarenakan permasalahan tarif. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peluang dan hambatan tarif bagi fasilitas kesehatan dalam jaminan kesehatan nasional di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis normatif-deskriptif. Data yang dikumpulkan yaitu menggunakan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam baik secara online dan offline di tahun 2021. Data sekunder menggunakan studi literatur, antara lain buku dan artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan berdasarkan sebuah perikatan, masing-masing para pihak memiliki hak dan kewajiban, fasilitas kesehatan publik merupakan perintah dari PerPres No 82 tahun 2021. Hak dan kewajiban harus diimbangi dengan kualitas pelayanan, keadilan bagi para pihak dimana peserta tidak hanya di fokuskan ke askes publik saja akan tetapi berdasarkan asas manfaat yang didapatkan oleh peserta dan pelayanan kesehatan swasta.

Artificial Intelligence in Telemedicine: Regulatory Challenges and Legal Accountability in Indonesia Diah Arimbi
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2475

Abstract:Technological development has become a key catalyst in transforming various aspects of human life, including the healthcare sector, through telemedicine services. Telemedicine has emerged as an innovative solution to address challenges in healthcare access, particularly during the COVID-19 pandemic, by offering convenience, efficiency, and affordability. One of the supporting technologies that strengthens the telemedicine system is artificial intelligence (AI), which can analyze medical data, accelerate diagnosis, and monitor patients in real time. AI branches such as Natural Language Processing (NLP) also play a role in processing unstructured medical data, thereby supporting efficient documentation and clinical decision-making. However, the application of AI in telemedicine requires serious legal and regulatory attention. In Indonesia, the legal framework governing telemedicine and AI remains limited, lacks comprehensiveness, and is not yet legally binding. This situation raises ethical risks, algorithmic bias, and uncertainty regarding legal liability. Meanwhile, countries such as the European Union, Singapore, and Australia have designed adaptive regulations oriented toward patient safety and data protection. In facing these challenges, legal accountability from the Indonesian government is required as part of the implementation of good governance principles. The government must formulate clear, transparent, and inclusive regulations while ensuring the involvement of medical professionals in AI-based decision-making. Such measures will serve as strategic elements in building a safe, fair, and sustainable digital healthcare system.

Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait Penundaan Pemilu 2024 dan Implikasi Keberlakuan Asas Erga Omnes Arimbi, Diah; Amanita, Aliesa; Andayani, Lily; Dwiprigitaningtias, Indah
CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Vol. 1 No. 3 (2024): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Maret 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/cendekia.v1i3.2034

The postponement of the General Election (Pemilu) is a crucial issue in a democratic state governed by law such as Indonesia, where the constitution mandates elections be held every 5 (five) years. Controversy arose from the Central Jakarta District Court Decision Number 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst, which ordered the General Election Commission (KPU) to postpone the 2024 General Election. This decision not only contradicted the constitution but was also problematic for ruling beyond the plaintiff's demands (ultra petitum partium). The indication of applying the principle of erga omnes in the decision also became a separate polemic, considering that this principle is fundamentally relevant only in the realm of public law, whereas the Central Jakarta District Court operates within the scope of private law. This research employs a normative juridical approach with descriptive-analytical specification, and a normative qualitative analysis method by analyzing Decision Number 757/Pdt.G/PN Jkt Pst against positive law provisions in Indonesia. The conclusion of the study indicates that Central Jakarta District Court Decision Number 757/Pdt.G/PN Jkt Pst is an invalid decision, as the Panel of Judges exceeded its authority (ultra vires) and ruled ultra petitum partium. Furthermore, the principle of erga omnes cannot be applied to the decision because it is inherently applicable only to court decisions within the scope of public law, not private law.

Title

Found 30 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 30 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 30 Documents
Search