Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.844
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PROSIDING SEMINAR NASIONAL Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Jurnal Dinamika Hukum Jurisprudentie PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Pembaharuan Hukum JURNAL CENDEKIA HUKUM SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Madaniya Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Pemantik Lex Publica ESOCHUM: Economics, Social and Humanities Journal Indonesian Research Journal on Education Barongko : Jurnal Ilmu Kesehatan Jurnal Dialektika Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Indonesian Journal of Community Empowerment Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah
Diah Arimbi
Law Study Program, Faculty Of Social Science And Political Science, Jenderal Achmad Yani
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
SINKRONISASI KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP PENGANGKATAN ANAK BAGI ORANG ISLAM Faturohman, Yusuf; Arimbi, Diah; Ekowati, Endang; Wahyudi, Wahyudi
Jurnal Dialektika Hukum Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v5i2.1715

Abstract

Adopsi anak bagi orang islam memiliki ketentuan yang berbeda jika dilihat dari UU No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama. Akan tetapi pada kenyataanya pengadilan negeri pun melakukannya, masing-masing memiliki dasar akan tetapi dalam sistem perundang-undangan memiliki ketentuan yang berbeda dan tentunya harus ditaati. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dasar dari pengadilan negeri masih menerima permohonan pengangkatan anak bagi orang Islam dan taraf sinkronisasi perundang-undangan terkait kewenangan mengadili permohonan pengangkatan anak bagi orang Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pengadilan negeri masih menerima permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh orang yang beragama Islam berdasarkan dengan dasar SEMA No. 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak dan juga kepentingan yang terbaik untuk anak. Sedangkan Pengadilan Agama menggunakan dasar UU No 50 Tahun 2009 yang mana secara hukum memiliki kekuatan yang lebih tinggi. Disarankan Pengadilan Negeri tidak menerima pengangkatan anak bagi agama islam karenakan secara UU Pengadilan Agama yang memiliki atribusi dari UU tersebut.
Legal Opportunities Solutions to Tackle the Deficit in Indonesia’s National Health Insurance Program Arimbi, Diah
PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 11, No 3 (2024): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia's National Health Insurance program faces significant challenges, including financial deficits and declining membership, managed by the Social Security Administrative Body for Health (BPJS Kesehatan). This study explores legal opportunities for alternative funding to address these issues. It employed a normative juridical approach with secondary, primary, and tertiary legal sources to examine the implementation of the Law Number 24 of 2011 and the Government Regulation Number 53 of 2018. Although cigarette tax collection regulations aim to realize health funding, there are no optimal results. However, Indonesian law offers extensive opportunities, such as increasing cigarette excise rates, leveraging corporate social responsibility, and engaging in creative funding collaborations with the government, private sector, non-governmental organizations (NGOs), and communities. These strategies are proposed to mitigate the deficit, expand participant coverage, enhance the National Health Insurance program's quality, and improve overall health standards.
Kerahasiaan Medis dan Data Pasien Dalam Catatan Rekam Medis Elektronik Sesuai Dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Suwani, Suwani; Prasetyo, Teguh; Arimbi, Diah; Jaeni, Ahmad
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 3 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i3.3658

Abstract

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik mewajibkan semua fasilitas pelayanan kesehatan menjalankan sistem Rekam Medis Elektronik (RME). Terdapat kendala – kendala seperti kesulitan dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber yang tersebar di departemen-departemen berbeda dan potensi bocornya data rekam medis elektronik. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pengaturan kerahasiaan medik dalam Permenkes No. 24 Tahun 2022, dan Bagaimana tanggung jawab hukum Pemerintah dalam perlindungan rekam medis elektronik yang bocor dan merugikan hak-hak pasien? Jenis penelitian yang akan digunakan dalam tulisan ini yaitu yuridis normatif, mengacu kepada norma-norma hukum yang ada dalam Perundang-Undangan. Pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Konseptual serta data yang diperoleh yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah bertanggungjawab dalam hal pengaturan kerahasiaan medis dan kebocoran data pasien di rekam medis elektronik dengan cara Regulasi dan Pengawasan, Pencegahan dan Deteksi Keamanan Data, Penegakan Hukum, Bantuan dan Pemulihan, serta Evaluasi dan Perbaikan Sistem.
Kajian Hukum Praktik Kedokteran Pemeriksaan Selaput Dara Dengan Metode Tes Dua Jari Sasongko, Purwanto Panji; Arimbi, Diah
Barongko: Jurnal Ilmu Kesehatan Vol. 3 No. 2 (2025): Barongko : Jurnal Ilmu Kesehatan (Maret)
Publisher : Asosiasi Guru dan Dosen Seluruh Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59585/bajik.v3i2.612

Abstract

Patients have the right to accept and refuse treatment, and the right to receive information from their doctor before giving Consent to Medical Action. Patients have the right to self-determination as a basis for human rights, and the right to information owned by the patient about their illness and what medical action is to be performed on them. To find out the hymen examination carried out by medical personnel or health workers who meet the principles of propriety and do not violate professional ethics. The research method used in this study is in accordance with normative juridical supported by prescriptives related to the protection of women's human rights against medical actions regarding hymen examination using the 'two-finger' test method. The results of the study on secondary data (primary, secondary and tertiary legal materials), then obtained on the technical implementation of the examination contained in the Standard Operating Procedure Guidelines for the Implementation of Minimum Service Standards (SPM) in the Field of Integrated Services for Women and Children Victims of Violence. The conclusion is that hymen examination using the 'two finger' test method is very contrary to the law, both in terms of the Medical Practice Law, contrary to the medical code of ethics, contrary to the regulations of the Minister of Health, contrary to Human Rights and contrary to the recommendations of the World Health Organization (WHO).
PENYULUHAN KEPADA ANAK-ANAK DI YAYASAN JABAR HIKMAH MUTTAQIEN - PONDOK YATIM & DHUAFA  TENTANG DAMPAK PENCURIAN DAN BULLYING SERTA UPAYA PENCEGAHANNYA Saputro, Haris Djoko; Arimbi, Diah; Dwiprigitaningtias, Indah; Andayani, Lily; Ikrardini, Zulfika; Ardan, R Ardini; Amanita, Aliesa
MAJU : Indonesian Journal of Community Empowerment Vol. 2 No. 3 (2025): MAJU : Indonesian Journal of Community Empowerment, Mei 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/maju.v2i3.1234

Abstract

The outreach program to children in orphanages regarding the impact of theft and bullying, as well as preventive measures, is an important effort to raise awareness and provide better understanding to children who are vulnerable to such actions. The aim of this study is to evaluate the effectiveness of the outreach in reducing the risk of theft and bullying in orphanage environments. The method used is a descriptive approach with a qualitative design through interviews, observations, and distributing questionnaires to the children and caregivers in the orphanage. The outreach was conducted through interactive sessions with materials on the negative impacts of theft and bullying, as well as preventive strategies, including the importance of communication, empathy, and social skills. The results of the study show that after the outreach, children in the orphanage demonstrated a better understanding of the importance of protecting themselves from bullying and theft, and they exhibited higher awareness to avoid and report such incidents. This outreach program has a positive impact in creating a safer and more respectful environment in the orphanage
PENILAIAN RISIKO MEDIS, MEDICAL ERROR DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM Arimbi, Diah
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 12 No 1 (2025): Volume 12 Nomor 1 Juni 2025
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v12i1.58912

Abstract

Healthcare services are inherently complex and challenging activities, particularly in terms of medical risks and the potential for medical errors or malpractice. Medical risks, medical errors, and malpractice in healthcare are interconnected concepts that are interesting to examine together, as all three can have negative consequences for the patient's body. Therefore, it is essential to explore them further to distinguish between them clearly. This research aims to examine the legal aspects of the relationship between medical risk, medical error, and malpractice, as well as the potential legal liabilities that may arise in medical practice. The approach used is normative juridical, with primary sources including legislation, legal principles, and relevant scholarly literature. The findings suggest that medical risks are inherent consequences of any medical action, which cannot always be avoided, and do not imply negligence if performed in accordance with professional standards, ethics, and operational procedures. In contrast, medical errors refer to unintentional mistakes in the implementation or planning of medical actions, which still need to be evaluated to prevent recurring adverse impacts. Medical malpractice occurs when there is an element of negligence and a violation of professional standards that results in harm to the patient, potentially leading to both criminal and civil legal liability. By clearly distinguishing between medical risk, medical error, and malpractice, this research highlights the importance of therapeutic communication, the application of informed consent principles, and the need for balanced legal protection that balances both patient safety and medical personnel protection. Keywords: Medical risk, Medical error, Malpractice, Legal liability, Healthcare services.
Penegakan Hukum Terhadap Tuduhan (Kecurangan) FRAUD oleh BPJS Kesehatan Kepada Rumah Sakit dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang tidak Berdasarkan Bukti Hukum Suri, Debi Intan; Arimbi, Diah; Jaeni, Ahmad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5419

Abstract

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan merupakan wujud pelaksanaan hak konstitusional atas pelayanan kesehatan. Namun, dalam implementasinya, muncul berbagai persoalan hukum, khususnya terkait tuduhan fraud (kecurangan) yang dialamatkan kepada rumah sakit mitra. Tuduhan ini seringkali disampaikan tanpa prosedur pembuktian yang jelas, serta tidak diiringi dengan perlindungan hukum yang memadai, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketimpangan relasi antara BPJS dan rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pembuktian fraud dalam program JKN, mengevaluasi tanggung jawab hukum atas tuduhan yang tidak berbasis fakta, serta menilai penerapan prinsip keadilan dalam proses penegakan hukum administratif oleh BPJS. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekosongan hukum (legal vacuum) dalam mekanisme pembuktian tuduhan fraud oleh BPJS, yang membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan dan potensi pelanggaran asas praduga tak bersalah serta keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih akuntabel dan berkeadilan untuk menjamin perlindungan hukum bagi rumah sakit sebagai mitra strategis dalam pelayanan kesehatan nasional.
Keseimbangan antara Efisiensi Biaya dan Hak Pasien dalam Studi Kebijakan Pembatasan Obat dalam BPJS Kesehatan Nasel, Fredy Arifta; Arimbi, Diah; Makbul, A.
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5693

Abstract

BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara jaminan kesehatan nasional bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi peserta dalam memperoleh layanan kesehatan yang layak. Tetapi terdapat pembatasan dan pengecualian terhadap beberapa jenis obat yang berdampak pada aksesibilitas terapi pengobatan bagi pasien. Penelitian ini menganalisis perlindungan hak pasien BPJS terhadap terapi pengobatan serta iuran biaya atas obat yang dibatasi dan dikecualikan, dengan berlandaskan pada regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Permenkes No. 71 Tahun 2013 Pasal 13 ayat 1. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk menelaah aspek hukum dan kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat dasar hukum yang menjamin hak pasien, masih terjadi kendala dalam implementasi, terutama dalam pemenuhan kebutuhan medis yang tidak sepenuhnya tercakup dalam daftar obat yang ditanggung BPJS. Diperlukan evaluasi kebijakan guna memastikan keseimbangan antara efisiensi biaya dan hak pasien dalam mengakses terapi pengobatan yang optimal.
Legal Responsibility for Medical Risks, Medical Errors, and Malpractice in Health Services Arimbi, Diah
Lex Publica Vol. 12 No. 1 (2025)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58829/lp.12.1.2025.283

Abstract

Disputes in medical care are often difficult to resolve due to the legal, ethical, and complex aspects of proving the case. It is not uncommon for medical procedures that do not meet patients' expectations to be attributed to medical error, when in fact they may be caused by unavoidable medical risks. This study aims to assess and differentiate between medical risks, medical errors, and malpractice, and to understand their legal liability. The method used is a normative-juridical approach with descriptive-analytical specifications. Data were collected through literature review and analyzed qualitatively and normatively. The results indicate that medical risks are part of healthcare services that may be unavoidable, unlike medical negligence, which involves an element of error. While medical errors and malpractice have fundamental differences, in legal practice, they are often difficult to distinguish. Medical errors are unintentional mistakes, while malpractice involves negligence or disregard for professional standards. A clear understanding of these three concepts is crucial to prevent the criminalization of medical personnel who work according to procedures and to provide balanced legal protection for patients and healthcare providers.
LEGAL ANALYSIS OF LOCAL GOVERNMENT SUPPORT IN THE DISTRIBUTION OF PARTICIPANTS RECEIVING CONTRIBUTION ASSISTANCE TO PRIVATE PRIMARY HEALTH CARE FACILITIES Arimbi, Diah; Amantita, Aliesa; Andayani, Lily
JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol 10, No 2: JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : LPPM STIH Putri Maharaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33760/jch.v10i2.951

Abstract

Abstract Local governments play a crucial role in managing the National Health Insurance (Jaminan Kesehatan Nasional, JKN). Despite various advancements achieved, issues surrounding the uneven distribution of Participants Receiving Premium Assistance (Penerima Bantuan Iuran, PBI) persist and fail to meet the principles of justice. This situation also threatens the rights of JKN participants. The objective of this research is to evaluate the support provided by local governments to the JKN program. The research methodology employs a juridical normative approach. Research findings reveal an agreement that all PBI participants must be registered with Community Health Centers (Puskesmas), resulting in limited freedom for PBI participants, including those who are impoverished and underprivileged, to select healthcare facilities in accordance with the provisions of the Health Law. Legally, local government support for the JKN program is explicitly stated in the Health Insurance Law (Undang-Undang BPJS) and Government Regulation Number 82 of 2018. However, the distribution of PBI participants is still not fully implemented.  AbstrakPemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Meskipun telah dicapai berbagai kemajuan, permasalahan dalam distribusi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang belum merata dan belum memenuhi prinsip keadilan tetap menjadi isu yang perlu diatasi. Situasi ini juga mengancam hak-hak peserta JKN. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap program JKN. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah ada kesepakatan bahwa seluruh peserta PBI wajib didaftarkan di Puskesmas, yang pada gilirannya mengakibatkan peserta PBI, termasuk mereka yang berstatus miskin dan tidak mampu, tidak memiliki kebebasan untuk memilih fasilitas kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan. Dari segi hukum, dukungan pemerintah daerah terhadap program JKN jelas tertera dalam Undang-Undang BPJS dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2018. Namun, distribusi peserta PBI masih belum sepenuhnya terlaksana. 
Co-Authors Abdumurad Abdusaidovich, Khakberdiev Ahmad Fuady Ahmad Jaeni Amanita, Aliesa Amantita, Aliesa Andayani, Lily Ani Maryani, Ani Aniuranti, Asfi Ardan, R Ardini Aryana Satrya Aziez Ismunandar Budi Purnomo Denny Indra Yudhistira Dewi, Arika Dwiprigitaningtias, Indah Edwin Edwin Ekowati, Endang Endang Eko Wati Eriati, Eriati Faturohman, Yusuf Ikrardini, Zulfika Indah Dwi Prigitaningtias Indah Dwiprigitaningtias Indah Sulistiyawati Maithryasari, Ni Luh Putu Makbul, A. Mubarok, Muhammad Fikri Nasel, Fredy Arifta Nuraini Muhassanah Prastopo, Prastopo Probowati, Dina Puspita Purwaningsih, Dwi Chresna Retno Kumalasari Saputro, Haris Djoko Sasongko, Purwanto Panji Sulistiyawati, Indah Suri, Debi Intan Suswantoro, Tri Agus Suwani, Suwani Syahbunan, Devina Indra Teguh Prasetyo Wahyudi Wahyudi Zulfika Ikrardini