Articles
<![CDATA[KEKUATAN HUKUM GARANSI SECARA LISAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KOMPUTER RAKITAN ]]>
<![CDATA[Ramadhan, Akbar]]>;
<![CDATA[Fakih, Muhamad]]>;
<![CDATA[Oktaviana, Selvia]]>
<![CDATA[ PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 04 (2018): Pactum Law Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penggunaan teknologi komputer pribadi sebagai alat bantu sudah banyak digunakan. Seiring dengan banyaknya pengguna komputer, banyak pula produk-produk komputer yang ada sekarang ini dibuat oleh berbagai macam produsen. Hal ini menimbulkan banyak perusahaan atau toko yang memanfaatkan kesempatan dengan menjual komputer rakitan dengan harga yang relative lebih murah tetapi spesifikasi yang baik dan sama canggihnya. Pada perjanjian jual beli komputer rakitan garansi yang digunakan hanya garansi lisan dan garansi dari toko tersebut saja. Prakteknya garansi lisan yang disampaikan oleh toko perakit komputer rakitan menimbulkan kerugian bagi konsumen dilihat dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana kedudukan dan keabsahan hukum mengenai garansi secara lisan dalam perjanjian jual beli komputer rakitan dan bagaimana aspek perlindungan hukum bagi konsumen pada perjanjian jual beli komputer rakitan yang diberikaan garansi secara lisan ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Konsumen.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian ini adalah penelitian normatif empiris terapan dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Kemudian data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kedudukan dan keabsahan hukum mengenai garansi secara lisan akan dianggap sah bila terjadinya kesepakatan anatara penjual dan pembeli komputer rakitan namun bila menjadi alat bukti dalam persidangan atau peradilan maka garansi lisan itu masih belum kuat sebagai alat bukti. Aspek perlindungan konsumen yang telah dilanggar oleh pihak penjual dengan tidak memberikan informasi secara penuh yaitu tidak memperbolehkan pembeli melihat proses perakitan komputer rakitan, tidak beritikad baik dan menjual barang yang rusak atau barang habis pakai. Kata Kunci : Transaksi Jual Beli, Garansi Lisan, Komputer Rakitan]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB DOKTER DAN TENAGA KESEHATAN DALAM PELAYANAN PASIEN HEMODIALISIS (MENURUT PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NO. 812/MENKES/PER/VII/2010) ]]>
<![CDATA[Hawa, Suci]]>;
<![CDATA[Fakih, Muhammad]]>;
<![CDATA[Wardani, Yulia Kusuma]]>
<![CDATA[ PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 04 (2018): Pactum Law Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dokter dan tenaga kesehatan harus berkerja sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional (SOP) dan peraturan perundang-undangan guna meningkatkan pelayanan hemodialisis terhadap pasien. Pengaturan hemodialisis ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes) No. 812/Menkes/Per/VII/ 2010 dan beberapa pengaturan Perundang-undangan lainnya yang terkait. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab dokter dan tenaga kesehatan terhadap pasien hemodialisis dan tanggung jawab dokter kepada perawat dalam pelimpahan wewenang. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian hukum deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, seleksi data, klasifikasi data, dan sistematika data yang selanjutnya dilakukan analisis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan tanggung jawab dokter dan tenaga kesehatan terhadap pasien hemodialisis dapat ditinjau dari segi hukum keperdataan, pidana dan administrasi. Dalam pelimpahan wewenang secara delegatif kepada perawat mahir, Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Ginjal Hipertensi (Sp.PD KGH) harus bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh perawat mahir selama perawat bekerja sesuai dengan (SOP) yang di tetapkan oleh dokter dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Kata Kunci: Tanggung jawab, Dokter, Tenaga kesehatan, dan Hemodialisis.]]>
<![CDATA[TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA INSTAGRAM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Handariningtyas, Dhea]]>;
<![CDATA[Fakih, Muhammad]]>;
<![CDATA[Septiana, Dewi]]>
<![CDATA[ PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 02 (2018): Pactum Law Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkembangan media sosial pada awalnya hanya digunakan sebagai account  pribadi, namun saat ini sudah banyak digunakan menjadi account bisnis berupa jual beli elektronik. Perkembangan ini muncul karena adanya penawaran dan penerimaan dari masyarakat, salah satunya yaitu media sosial instagram. Namun, karena instagram ini bukan account khusus jual beli dan kontrak perjanjian yang dilakukan tanpa tatap muka sehingga memunculkan adanya risiko seperti wanprestasi. Permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana hak dan kewajiban antara para pihak dalam transaksi jual beli melalui instagram, apa saja kelebihan dan kelemahan dalam transaksi jual beli melalui instagram, dan bagaimana akibat hukum yang timbul apabila penjual dalam transaksi jual beli melalui instagram melakukan wanprestasi.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian ini adalah penelitian normatif terapan dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif terapan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Kemudian data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.Hak dan kewajiban yang timbul dalam transaksi jual beli melalui media instagram ini berupa kontraprestasi dan prestasi yang harus dilaksanakan dalam hubungan transaksi jual beli melalui media instagram. Kelebihan dalam transaksi jual beli melalui media instagram ini banyak, salah satunya pembeli dapat menanyakan mengenai ketersediaan barang yang ada kepada penjual, tidak seperti jual beli di web pada umumnya. Kekurangan dalam transaksi jual beli instagram ini dari segi hukumnya yaitu seperti penuntutan sampai ke pengadilan hampir tidak pernah dilakukan karena besarnya biaya perkara untuk menyelesaikan ke pengadilan dengan jumlah barang yang dikeluarkan tidak seimbang. Apabila ada penjual yang melakukan wanprestasi penyelesaian dilakukan secara nonlitigasi dengan akibat hukum berupa ganti rugi seperti pengembalian uang, penggantian barang, atau potongan harga barang, dan kompensasi. Kata Kunci: Transaksi Jual Beli, Instagram, Media Sosial.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA BPJS KESEHATAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT ]]>
<![CDATA[Yudithia, Shoraya]]>;
<![CDATA[Fakih, Muhammad]]>;
<![CDATA[Kasmawati, Kasmawati]]>
<![CDATA[ PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 02 (2018): Pactum Law Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pelaksanaan program BPJS Kesehatan dalam implementasinya sudah berjalan dengan baik, namun peserta BPJS Kesehatan dalam hal ini banyak yang mengalami keluhan saat akan mendapatkan pelayanan fasilitas kesehatan di rumah sakit khususnya saat akan melaksanakan rawat inap. Permasalahan yang diteliti adalah : perlindungan terhadap pasien BPJS Kesehatan yang dilakukan rawat inap, hal-hal yang belum dipenuhi kepada pasien BPJS Kesehatan, serta upaya yang telah di lakukan oleh BPJS Kesehatan dalam memenuhi hak dan kewajiban pasien.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif-empiris, pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematisasi data.Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan yang dilakukan rawat inap di rumah sakit dari aspek regulasi sudah terlindungi hak-haknya baik sebagai konsumen jasa, sebagai pasien rumah sakit maupun sebagai peserta BPJS Kesehatan. Namun dalam penerapannya masih terdapat kekurangan yang menimbulkan ketidakpuasaan pasien terhadap pelayanan di rumah sakit, seperti kurangnya informasi yang diberikan oleh pihak rumah sakit terhadap Peserta BPJS Kesehatan. Upaya hukum yang telah dilakukan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban pasien adalah menempatkan beberapa petugas BPJS Kesehatan di rumah sakit untuk menangani prosedur keluhan oleh Peserta BPJS Kesehatan. Selain itu, pihak BPJS Kesehatan memasang dashboard informasi mengenai jumlah kamar yang tersedia agar tidak terjadi. Upaya lain untuk memenuhi hak dan kewajiban pasien BPJS Kesehatan adalah dengan melakukan upaya mediasi terhadap pihak Peserta BPJS Kesehatan dan pihak rumah sakit apabila diperlukan. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pasien BPJS Kesehatan, Rumah Sakit.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLUASAN TINDAKAN KEDOKTERAN YANG DILAKUKAN DOKTER TERHADAP PASIEN ]]>
<![CDATA[P, Frans Manuel]]>;
<![CDATA[Fakih, Muhamad]]>;
<![CDATA[Wardani, Yulia Kusuma]]>
<![CDATA[ PACTUM LAW JOURNAL Vol 2, No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perluasan tindakan kedokteran hanya dapat dilakukan apabila terdapat indikasi kemungkinan dilakukannya perluasan tindakan kedokteran dan yang tidak terdapat indikasi sebelumnya tetapi dilakukan untuk tujuan menyelamatkan jiwa pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai alasan hukum, dasar hukum dan akibat hukum dilakukannya perluasan tindakan kedokteran. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Tipe pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah normatif yuridis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat 2 (dua) alasan hukum dilakukannya perluasan tindakan kedokteran diantaranya, yaitu adanya indikasi kemungkinan dilakukannya perluasan tindakan kedokteran yang ditemukan pada saat pembahasan mengenai diagnosa pasien serta baru terindikasi perlunya dilakukannya perluasan tindakan kedokteran pada saat pembedahan medis dilakukan. Dasar hukum pada perluasan tindakan kedokteran berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Adapun akibat hukum yang ditimbulkan pada perluasan tindakan kedokteran ini adalah dokter bertanggung jawab atas semua tindakan medis yang dilakukan, kemudian pasien berdasarkan informed consent harus menerima konsekuensi atas semua tindakan medis yang akan dilakukan dokter kepada dirinya. Kata Kunci: Perluasan Tindakan Kedokteran, Informed Consent, Tindakan Medis]]>
<![CDATA[PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN TERCIPTANYA TERTIB LALU LINTAS DI JALAN RAYA ]]>
<![CDATA[Sunaryo Sunaryo]]>;
<![CDATA[Muhammad Fakih]]>;
<![CDATA[Ratna Syamsiar]]>;
<![CDATA[Kasmawati Kasmawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan Vol 4 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/jss.v4i2.186
<![CDATA[Permasalahan dalam kegiatan ini adalah: 1) Pada umumnya tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum para siswa terhadap Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih rendah. 2) Tingkat kedisiplinan atau kepatuhan para siswa terhadap tertib lalu lintas di jalan raya masih perlu untuk ditingkatkan, mengingat masih sering ditemukan adanya pelanggaran lalu lintas. 3) Pada umumnya para siswa belum sepenuhnya sadar akan manfaat dan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas untuk keselamatan di jalan. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan proses edukasi dan pengenalan kaidah-kaidah hukum khususnya tentang hukum lalu lintas kepada para siswa dalam bentuk sosialisasi atau penyuluhan hukum. Kegiatan penyuluhan hukum ini cukup berhasil ditandai dengan keaktifan peserta, baik dalam mengikuti dan menyimak penyajian materi maupun dalam kesempatan tanya jawab atau diskusi. Para peserta juga ada peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum yang mengatur mengenai ketertiban berlalu lintas. Hal ini ditunjukkan dengan hasil evaluasi dari 49,50 pada evaluasi awal menjadi 65,7 pada evaluasi akhir. Ke depan diperlukan adanya tindak lanjut serta kontinuitas dari kegiatan tersebut, baik penyuluhan hukum tentang lalu lintas maupun bidang-bidang hukum lain seperti narkoba, kenakalan remaja, atau norma-norma sosial lainnya.]]>
<![CDATA[UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM HARTA PERKAWINAN DALAM MENJAGA KEBERLANGSUNGAN KELUARGA (Penyuluhan Hukum bagi Para Wanita Pekerja (ASN) di Pemda Prov. Lampung) ]]>
<![CDATA[Muhammad Fakih]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan Vol 5 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23960/jss.v5i2.239
<![CDATA[Abstrak Pengabdian kepada masyarakat dengan metode penyuluhan hukum mengenai upaya perlindungan hukum harta perkawinan dalam menjaga keberlangsungan keluarga adalah materi teoritis dan praktis terkait hukum harta perkawinan, permasalahan hukum atas harta perkawinan yang telah diputus oleh lembaga peradilan yang berkekuatan hukum tetap dan pembaruan hukum perkawinan yang dapat dijadikan alternatif solusi dalam mengantisipasi permasalahan hukum dalam harta perkawinan dalam usaha menjaga keberlangsungan keluarga. Penyuluhan hukum disampaikan oleh para dosen di bagian Hukum Keperdataan sesuai dengan kompetensi keilmuaanya sehingga diharapkan tepat sasaran sehubungan kegiatan pengabdian ini dilakukan kepada para ASN (wanita) dinas/instansi di lingkungan Pemda Provinsi Lampung bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemda Provinsi Lampung dengan metode: ceramah, tanya jawab dan konsultasi hukum. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran sebagimana tujuan kegiatan ini karena substansi materi yang sesuai dengan visi misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung dan didukung tingginya apresiasi para peserta ASN (wanita) di lingkungan Pemda Provinsi Lampung untuk hadir ditengah batasan protokol kesehatan covid 19. Untuk itu, kegiatan ini dihadiri oleh 67 (enam puluh tujuh) peserta dibantu oleh Tim Dinas PPPA dan para mahasiswa Fakultas Hukum Unila sebagai bentuk pembelajaran. Kegiatan terlaksana dengan sangat baik karena didukung oleh tempat kegiatan yang cukup besar dan kondusif di tengah situasi wabah Covid 19 yang harus mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Kegiatan pengabdian ini membuka jalinan kerjasama antar Fakultas Hukum Unila dan Pemda Provinsi Lampung untuk dapat berperan serta menyampaikan hasil penelitian dan substansi hukum dalam upaya memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat. Dengan materi penyuluhan yang merupakan bagian dari kehidupan keluarga yang memiliki harta perkawinan sehingga pemahaman hukum harta perkawinan, upaya perlindungan hukum terhadap permasalahan hukum atas harta perkawinan dapat menambah pengetahuan hukum dan menjadi solusi awal penyelesaian permasalahan hukum yang disampaikan oleh para peserta.]]>
<![CDATA[PRAKTIK PENERAPAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 290 TAHUN 2008 TENTANG PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN (INFORMED CONSENT) PADA PELAYANAN GAWAT DARURAT DI RUMAH SAKIT ]]>
<![CDATA[Yulia Kusuma Wardani]]>;
<![CDATA[Muhammad Fakih]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Replik Vol 5, No 2 (2017): JURNAL HUKUM REPLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tangerang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (104.281 KB)
|
DOI: 10.31000/jhr.v5i2.921
<![CDATA[Secara normal pelayanan medis di rumah sakit selalu diawali dengan sebuah persetujuan yang dituangkan dalam bentuk informed consent. Informed consent itu sendiri pada prinsipnya adalah persetujuan dari pasien dan keluarganya atas tindakan medis yang akan dilakukan setelah mendapatkan penjelasan dari dokter. Namun demikian dalam keadaan darurat informed consent secara hukum dapat ditiadakan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, pertama: Bagaimana penerapan informed consent dalam praktek pelayanan kesehatan pada pasien gawat darurat di rumah sakit? Kedua, Apa yang menjadi hambatan dalam pelayanan gawat darurat di rumah sakit beserta aspek hukumnya? Ketiga, Bagaimana seyogyanya penerapan informed consent dalam pelayanan gawat darurat di rumah sakit? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder maupun data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan dokumen, sedangkan data primer diperoleh melalui informasi dari para informan baik tenaga medis (dokter) dan perawat yang pernah bertugas di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan, bahwa penerapan informed consent pada pasien gawat darurat di rumah sakit, pada prinsipnya telah mengikuti peraturan yang berlaku. Namun demikian, masih timbul kekhawatiran di kalangan tenaga kesehatan bahwa tidak adanya informed consent akan menimbulkan tuntutan dari keluarga pasien. Hambatan pelayanan gawat darurat di IGD adalah pada umumnya keluarga pasien tidak memahami prosedur pelayanan medis di IGD yang mengenal sistem triase, adanya perluasan operasi (extended operation) yang mungkin timbul dan adanya teamwork yang kurang efektif. Penerapan informed consent dalam pelayanan gawat darurat di IGD secara yuridis mengandung makna adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap kaedah medis. Namun penyimpangan yang dimaksud merupakan pengecualian, bahwa penyimpangan tersebut tidak dikenakan sanksi dan dibenarkan secara hukum Kata kunci: informed consent, gawat darurat, tindakan medis]]>
<![CDATA[Telemedicine in Indonesia During the Covid-19 Pandemic: Patients Privacy Rights Protection Overview ]]>
<![CDATA[Muhammad Fakih]]>
<![CDATA[ Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 16 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25041/fiatjustisia.v16no1.2583
<![CDATA[During the Covid-19 pandemic, online health services through applications or telemedicine have increased yearly. Many parties are involved in telemedicine to spread the confidentiality of information and patient privacy to various parties. Even though regulations and guidelines regarding telemedicine's implementation during the Covid-19 pandemic are established, personal data leakage still occurs. The problem discussed in this research is: How was telemedicine implemented in Indonesia during the Covid-19 pandemic? And how is the regulation of privacy rights protection for patients who use telemedicine in Indonesia? This research uses a descriptive normative research method with a qualitative approach. The research results show various problems in Indonesia's telemedicine implementation during the Covid-19 pandemic, especially problems related to data protection regulation for telemedicine patients. Based on the author's analysis, no regulations regulate strict sanctions when the patient's data or medical records are not kept confidential. There is no explicit provision that threatens anyone who misuses the patient's data. Thus, it is necessary to have special regulations governing the protection of patients' privacy rights in the use of telemedicine in Indonesia, and Indonesian legislators need to continue the legislative process of the Personal Data Protection Bill.]]>
<![CDATA[THE IMPLEMENTATION OF HEALTH PROTOCOLS ON E-COURT SYSTEMS DURING THE COVID-19 PANDEMIC ERA (In Bandar Lampung City) ]]>
<![CDATA[Muhammad Fakih]]>;
<![CDATA[Selvia Oktaviana]]>;
<![CDATA[Ely Nurlaili]]>;
<![CDATA[Dita Febrianto]]>;
<![CDATA[Nilla Nargis]]>
<![CDATA[ Cepalo Vol 6 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25041/cepalo.v6no1.2584
<![CDATA[The COVID-19 Pandemic has significantly impacted the health sector and the economy. As an affected country, the Indonesian Government has issued many policies to prevent and control the Covid-19 virus. However, substantial problems arise, with the absence of compliance from some people in certain areas, such as Bandar Lampung City, Lampung Province. Although the local Government issued Regional Regulation Number 3 of 2020 concerning Adaptation of New Habits in the Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 to regulate the community's obligations in implementing the 3M are still Health Protocol in public spaces, the main problem in this study is the people of Lampung Province's lack of discipline in implementing the 3M Health Protocol and the dynamics of implementing e-Court during the Pandemic. Therefore, there needs to be a review regarding the effectiveness of implementing the 3M Health Protocol to prevent the spread of Covid-19 in Bandar Lampung, as well as the application of e-Court in the perspective of other laws and regulations. The research method used in this study is empirical law research, taking a problem-based approach to a behavioral approach supported by primary data sourced from data sources. The implementation of the 3M health protocol through Regional Regulation Number 3 of 2020 shows quite effective results in its application in public spaces based on a survey of 86 respondents from the people of Bandar Lampung City. It was recorded that 83.5% of 86 respondents stated that public services at the Court had been carried out online, while 16.5% stated that they were done online through e-Court but limited. However, when taken as a whole, the implementation of health protocols and e-Courts as part of the effort to prevent the spread of Covid-19 is relatively good; it's just that certain obstacles must be evaluated.]]>
