Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JHR (Jurnal Hukum Replik) Buguh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Aptekmas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Yulia Kusuma Wardani
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
PRAKTIK PENERAPAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 290 TAHUN 2008 TENTANG PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN (INFORMED CONSENT) PADA PELAYANAN GAWAT DARURAT DI RUMAH SAKIT Yulia Kusuma Wardani; Muhammad Fakih
Jurnal Hukum Replik Vol 5, No 2 (2017): JURNAL HUKUM REPLIK
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (104.281 KB) | DOI: 10.31000/jhr.v5i2.921

Abstract

Secara normal pelayanan medis di rumah sakit selalu diawali dengan sebuah persetujuan yang dituangkan dalam bentuk informed consent. Informed consent itu sendiri pada prinsipnya adalah persetujuan dari pasien dan keluarganya atas tindakan medis yang akan dilakukan setelah mendapatkan penjelasan dari dokter. Namun demikian dalam keadaan darurat informed consent secara hukum dapat ditiadakan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, pertama: Bagaimana penerapan informed consent dalam praktek pelayanan kesehatan pada pasien gawat darurat di rumah sakit? Kedua, Apa yang menjadi hambatan dalam pelayanan gawat darurat di rumah sakit beserta aspek hukumnya? Ketiga, Bagaimana seyogyanya penerapan informed consent dalam pelayanan gawat darurat di rumah sakit? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder maupun data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan dokumen, sedangkan data primer diperoleh melalui informasi dari para informan baik tenaga medis (dokter) dan perawat yang pernah bertugas di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan, bahwa penerapan informed consent pada pasien gawat darurat di rumah sakit, pada prinsipnya telah mengikuti peraturan yang berlaku. Namun demikian, masih timbul kekhawatiran di kalangan tenaga kesehatan bahwa tidak adanya informed consent akan menimbulkan tuntutan dari keluarga pasien. Hambatan pelayanan gawat darurat di IGD adalah pada umumnya keluarga pasien tidak memahami prosedur pelayanan medis di IGD yang mengenal sistem triase, adanya perluasan operasi (extended operation) yang mungkin timbul dan adanya teamwork yang kurang efektif. Penerapan informed consent dalam pelayanan gawat darurat di IGD secara yuridis mengandung makna adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap kaedah medis. Namun penyimpangan yang dimaksud merupakan pengecualian, bahwa penyimpangan tersebut tidak dikenakan sanksi dan dibenarkan secara hukum Kata kunci: informed consent, gawat darurat, tindakan medis
PELATIHAN EKOWIRAUSAHA PRODUK DETERGEN DAN EDUKASI HUKUM DAGANG DI DESA AIR NANINGAN Agung Abadi Kiswandono; Sumiharni Sumiharni; Yulia Kusuma WARDANI; Heni Siswanto; Munaris Munaris
Aptekmas Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Vol 3 No 1 (2020): APTEKMAS Volume 3 Nomor 1 2020
Publisher : Politeknik Negeri Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (477.137 KB) | DOI: 10.36257/apts.v3i1.1935

Abstract

Air Naningan is a village in the district of Air Naningan that has strategic access to the business center (the Air Naningan market). The location of business and marketing for local products can also be found along the road after Pringsewu to Wonosobo, Semaka towards Pesisir Barat and Lampung Barat. It provides benefits to the community to increase entrepreneurship into an eco-entrepreneurship-based. One of the products which is needed by many people and easily made with cheap capital is detergent. Although this product is easy to get, most people consider to buy the product at a cheaper price. The main objective of this community service activities is to assist PKK group of Air Naningan village for producing detergents. In addition, this activities also make the assistance to partner groups in the form of training and practice, brand counseling and labeling and trade law education. It is found that the result of the dedication can increase the participant's knowledge by 65.5% (21.08% to 86.58%). Moreover, the partner group has the ability to make detergent products.
SOSIALISASI MANAJEMEN KEUANGAN KELUARGA (STUDI KASUS DESA RAMBANG JAYA, KECAMATAN UMPU SMENGUK, KABUPATEN WAY KANAN) Yulia Kusuma Wardani; Lestari, Nur Indah; Ruweisha; Daudi Achyar; Daniel Ray Sitorus; Windy Rahmaillah; Maharani Suci Aprilia; Tiara Meili Neza; Fandes Pinta Gape
BUGUH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 4 No. 2 (2024): Juni 2024
Publisher : Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/buguh.v4n1.2403

Abstract

Abstrak Manajemen keuangan adalah seni dan ilmu mengelola uang, meliputi cara mendapatkan dana dan penggunaannya secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan utama manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai yang dimiliki keluarga atau menambah nilai pada aset keluarga. Metode yang digunakan dalam penulisan ialah menggunakan pendekatan kualitatif dengan model deskriptif-eksplanatif. Hasilnya adalah Masyarakat dapat memaksimalkan nilai yang dimiliki keluarga atau menambah nilai pada aset keluarga. Selain itu, masyarakat dapat memastikan optimalisasi penggunaan sumber daya keuangan keluarga, juga memberikan kemampuan untuk mencapai dan mempertahankan tujuan finansial yang diinginkan. Artikel ini terbatas pada pelaksanaan KKN Unila Periode 1 Tahun 2024 Desa Rambang Jaya. Kata kunci: uang, manajemen keuangan keluarga. Abstract Financial management is the art and science of managing money, including how to obtain funds and use them effectively and efficiently to meet needs. The main goal of financial management is to maximize the value owned by the family or increase the value of family assets. The method used in writing is a qualitative approach with a descriptive-explanatory model. As a result, society can maximize the value owned by the family or increase the value of family assets. In addition, society can ensure optimal use of family financial resources, as well as providing the ability to achieve and maintain desired financial goals. This article is limited to the implementation of Unila KKN Period 1 of 2024 in Rambang Jaya Village. Keywords: money, family financial management.
PELATIHAN PEMBUATAN BIOSAKA SEBAGAI ALTERNATIF PUPUK PERTANIAN DI KAMPUNG SRIWIJAYA KECAMATAN UMPU SEMENGUK KABUPATEN WAY KANAN Yulia Kusuma Wardani; Syarif, Admi; Agustina Rahayu; Azi Mediantara; Faiqa Marina; Greacella Risky Amanda; Michelle Jovelyna; Muhammad Tegar Sabilillah; Wildhan Wahyudi
BUGUH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 5 No. 4 (2025): Desember 2025
Publisher : Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/buguh.v5n4.2499

Abstract

Biosaka terdiri dari dua kata, yaitu "Bio" dan "Saka". "Bio" memiliki arti terkait hayati atau tumbuhan,sementara "Saka" merujuk pada usaha menyelamatkan alam kembali ke alam. Biosaka adalah elisitor atausenyawa biologis yang merangsang peningkatan produksi fitoaleksin ketika diterapkan pada tanaman. Artikel iniberupaya memberikan gambaran dan penjelasan terkait program kerja pembuatan biosaka, meliputi proses,tahapan, hasil, dan manfaatnya. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan dengan modeldeskriptif-eksplanatif. Hasilnya, masyarakat menerima pemahaman dan wawasan baru dalam hal pemanfaatantumbuhan rerumputan yang ada disekitar tempat tinggal. Selain itu, masyarakat dapat mengurangi penggunaanpupuk kimia dan pupuk buatan pabrik yang umumnya sudah digunakan oleh masyarakat kampung, sehinggadapat meminimalkan pengeluaran petani dalam proses bercocok tanam. Artikel ini berkontribusi dalamkeilmuan pertanian berkelanjutan serta praktek dan strategi pengimplementasian poin SDGs.
Penegakan Kode Etik Advokat dalam Sistem Peradilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Nixon Edgar Halomoan Sinambela; Yulia Kusuma Wardani; Kasmawati; Mohammad Wendy Trijaya; Muhammad Havez
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4651

Abstract

Penegakan kode etik advokat merupakan elemen penting dalam menjaga martabat profesi advokat serta menjamin terselenggaranya sistem peradilan yang adil dan berintegritas. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan landasan hukum bagi pengaturan profesi advokat, termasuk kewajiban mematuhi kode etik dan mekanisme penegakannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan serta pelaksanaan penegakan kode etik advokat dalam sistem peradilan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif penegakan kode etik advokat telah diatur dengan jelas, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, perbedaan penafsiran kewenangan organisasi advokat, serta kurangnya efektivitas sanksi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan dan konsistensi penegakan kode etik guna mewujudkan profesi advokat yang profesional, beretika, dan bertanggung jawab dalam sistem peradilan.
Perlindungan Hukum Terhadap Data Pasien Dalam Transformasi Layanan Kesehatan Digital Jeremy Reynold Manurung; Yulia Kusuma Wardani; Selvia Oktaviana; Dianne Eka Rusmawati; Siti Nurhasanah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4804

Abstract

Transformasi layanan kesehatan digital telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pelayanan medis di Indonesia, terutama melalui pemanfaatan rekam medis elektronik, telemedicine, dan integrasi sistem informasi kesehatan. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan risiko terhadap keamanan dan kerahasiaan data pasien sebagai bagian dari hak privasi yang dilindungi oleh hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap data pasien dalam transformasi layanan kesehatan digital serta mengkaji tantangan implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap regulasi terkait perlindungan data pribadi dan pelayanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pasien telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun masih terdapat tantangan dalam aspek harmonisasi regulasi, keamanan sistem elektronik, dan kepatuhan penyelenggara layanan kesehatan digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan standar keamanan siber, serta pengawasan yang efektif guna menjamin hak pasien atas perlindungan data pribadi dalam era digitalisasi layanan kesehatan.
Pertanggungjawaban Hukum Apoteker terhadap Medication Error dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia Deska Setiya Erin; Yulia Kusuma Wardani; Kasmawati; Yennie Agustin Mr; Siti Nurhasanah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4947

Abstract

Medication error merupakan salah satu bentuk kelalaian dalam pelayanan kefarmasian yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pasien, baik secara fisik maupun materiil. Dalam sistem pelayanan kesehatan, apoteker sebagai tenaga kesehatan profesional memiliki tanggung jawab hukum atas setiap tindakan yang dilakukan dalam proses peracikan, penyerahan, dan pemberian informasi obat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum apoteker terhadap medication error dalam perspektif hukum perdata Indonesia, serta mengkaji dasar hukum yang dapat digunakan pasien untuk menuntut ganti rugi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban apoteker dapat didasarkan pada perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata maupun wanprestasi apabila terdapat hubungan kontraktual antara apoteker dan pasien. Unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas menjadi faktor utama dalam menentukan adanya tanggung jawab perdata. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi pasien dapat diwujudkan melalui mekanisme gugatan perdata sebagai bentuk akuntabilitas profesional apoteker dalam pelayanan kesehatan.
Akibat Hukum Peralihan Kewenangan Penyelesaian Sengketa dari BAPMI ke LAPS-SJK Zahra Rasyid, Putri Akmalia; Yulia Kusuma Wardani; Nenny Dwi Ariani; Rohaini; Dita Febrianto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4972

Abstract

Integrasi kelembagaan penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan melalui POJK Nomor 61/POJK.07/2020 mengalihkan kewenangan penyelesaian sengketa pasar modal dari Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) kepada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum peralihan kewenangan tersebut serta mengkaji akibat hukumnya terhadap kewenangan arbitrase, keberlakuan klausula arbitrase, dan kepastian hukum dalam sengketa pasar modal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan kewenangan memiliki dasar hukum dalam atribusi kewenangan OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan diimplementasikan melalui POJK 61/2020. Integrasi kelembagaan tersebut memperkuat standardisasi dan efisiensi penyelesaian sengketa serta perlindungan konsumen. Namun demikian, pengalihan forum secara normatif menimbulkan implikasi terhadap keberlakuan klausula arbitrase yang sebelumnya menunjuk BAPMI dan berpotensi menimbulkan ketegangan dengan asas kebebasan berkontrak dan pacta sunt servanda dalam hukum arbitrase. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi kelembagaan memperkuat sistem penyelesaian sengketa, tetapi memerlukan pengaturan transisi yang lebih eksplisit agar tidak menimbulkan ambiguitas normatif.
Co-Authors Admi Syarif Agung Abadi Kiswandono AGUSTINA RAHAYU Azi Mediantara Daniel Ray Sitorus Daudi Achyar Deska Setiya Erin Dianne Eka Rusmawati Dita Febrianto Faiqa Marina Fandes Pinta Gape Greacella Risky Amanda Heni Siswanto Jeremy Reynold Manurung Kasmawati Maharani Suci Aprilia Michelle Jovelyna Mohammad Wendy Trijaya Muhammad Fakih Muhammad Havez Muhammad Tegar Sabilillah Munaris . Nenny Dwi Ariani Nixon Edgar Halomoan Sinambela Nur Indah Lestari Rohaini Ruweisha Selvia Oktaviana Siti Nurhasanah Sumiharni Sumiharni Tiara Meili Neza Wildhan Wahyudi Windy Rahmaillah Yennie Agustin MR Zahra Rasyid, Putri Akmalia