Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Ulul Albab: Jurnal Studi Islam DE JURE El-HARAKAH : Jurnal Budaya Islam SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Al-Ahkam Jurnal Al-Ijtimaiyyah JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Jurnal Penelitian Hukum De Jure SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Sakina: Journal of Family Studies Al Huquq : Journal of Indonesian Islamic Economic Law El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial Peradaban Journal of Law and Society Moderasi : Journal of Islamic Studies RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal Journal of Islamic Business Law
Noer Yasin
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
Childfree in Islamic Law Perspective of Nahdlatul Ulama Imam Syafi'i; Tutik Hamidah; Noer Yasin; Umar Muhammad
Al-Ahkam Vol 33, No 1 (2023): April
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/ahkam.2023.33.1.14576

Abstract

Childfree is a social phenomenon that is becoming an interesting discussion today. It deserves the attention of Islamic law. Nahdlatul Ulama (NU), through the NU Bahtsul Masail Institute (LBM-NU), has issued four fatwas synonymous with the childfree phenomenon. This article aims to analyze the childfree phenomenon from the perspective of the istinbāṭ al-aḥkām method used by NU and its relevance to the four fatwas. This article is qualitative research using a normative Islamic law approach, which examines NU’s legal decisions regarding the denial of childbirth. These decisions are then analyzed to determine the meaning and method of istinbāṭ used. This article finds two things. First, the istinbāṭ al-aḥkām method used by LBM-NU is the qawlī intiqādī method. Second, from the aspect of its application, childfree can be equated in law with decisions that have been determined by LBMNU regarding child refusal, as long as the method adopted is legal. However, from the aspect of substance, where childfree is used as a principle and lifestyle, it requires a new fatwā decision, especially with the manhajī approach.
Hukum Islam dan Budaya: Hubungan yang Kontras atau Komromi? Muhammad Nasiuddin; Tutik Hamidah; Noer Yasin
Moderasi : Journal of Islamic Studies Vol. 3 No. 1 (2023): June
Publisher : Lajnah Ta'lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama (LTN-NU) Kabupaten Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54471/moderasi.v3i1.39

Abstract

The issue of Islamic law and culture is one of the central issues that generates different judgments in society. Some people think that Islamic law should be culturally sterile. while others believe that Islamic law can dialogue with culture with several aspects that must be considered to maintain the purity of Islamic law. This is closely related to the phenomenon where the model of understanding religious law and the religious behavior of adherents of religion (Islam) changes. This article attempts to consider the phenomenon of dialogue between religious law and culture in society and to describe the different characteristics of local Islamic law.  
Efektivitas Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Berkaitan Dengan Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Pamekasan Tinjauan Maslahah Mursalah Thoyyibatut Taufiqah; Noer Yasin
Journal of Islamic Business Law Vol 1 No 3 (2017): Journal of Islamic Bussiness Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rokok ilegal adalah rokok yang dalam produksi dan peredarannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kriteria rokok ilegal diantaranya tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, atau pelekatan pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukkannya. Provinsi Jawa Timur tercatat sebagai peredaran rokok ilegal terbesar khusunya di Pulau Madura. Banyaknya pengusaha rokok yang tidak memiliki izin produksi dan pemasaran rokok sehingga rokok dipasarkan dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan rokok yang terdaftar di Bea Cukai. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 pasal 54 telah menjelaskan dengan detail berkaitan dengan tindakan bagi pihak (orang) yang melakukan pelangaran peredaran rokok ilegal yaitu dengan sanksi pidana penjara maupun pidana denda. Berdasarkan hal tersebut tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui efektivitas pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai berkaitan dengan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan tinjauan maslahah mursalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendakatan penelitian yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, penindakan pihak Bea Cukai terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan tergolong efektif karena terjadi peningkatan kinerja Bea Cukai pertahunnya sehinga presentase peredaran rokok ilegal semakin menurun selama tiga tahun terakhir. Kedua, segala bentuk tindakan pihak Bea Cukai tehadap pelanggar peredaran rokok ilegal tergolong dalam kategori maslahah karena sejalannya tujuan Bea Cukai yang lebih mementingkan kemaslahatan publik sehinga efektifitas penindakan terhadap peredaran rokok ilegal dinilai maslahah mursalah.
AKIBAT HUKUM PUTUSAN MK NO. 18/PUU-XVII/2019 DALAM PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA Nabila Lutisa Putri; Noer Yasin
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 4 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jaminan fidusia memberikan hak eksekutorial bagi kreditur untuk melakukan parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengurangi hak eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia dengan pemberian syarat adanya kesepakatan cidera janji antara kreditur dan debitur serta kerelaan debitur menyerahkan objek jaminan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dalam pembuatan akta jaminan fidusia. Artikel ini berdasakan penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Notaris Novita Ratna Deviani, S.H., M.Kn., dengan metode pengumpulan data terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan dengan dikeluarkannya putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 terhadap pembuatan akta jaminan fidusia oleh Notaris Novita Ratna Deviani, S.H., M.Kn., tidak banyak mengalami perubahan. Namun, Notaris Novita Ratna Deviani, S.H., M.Kn., dalam hal ini harus lebih berhati-hati dalam memberikan kuasa kepada penerima fidusia untuk menjual sendiri objek yang menjadi jaminan fidusia. Notaris Novita Ratna Deviani, S.H., M.Kn., harus menambah dan memperjelas klausula cidera janji secara terperinci serta mencantumkan klausula penyerahan objek jaminan secara sukarela dalam akta jaminan fidusia agar dapat menciptakan perlindungan hukum bagi para pihak dan objek yang menjadi jaminan fidusia
Kewajiban Pengusaha dalam Memberikan Hak Melaksanakan Ibadah Bagi Pekerja di CV. Baurexsa Garda Persada Jabon Sidoarjo Ainin Rizky Illahi; Noer Yasin
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 3 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada dasarnya kewajiban pengusaha dalam memberikan hak untuk melaksanakan ibadah bagi para pekerjanya sangat perlu diperhatikan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemenuhan kewajiban CV. Baurexsa Garda Persada dalam memberikan hak melaksanakan ibadah bagi pekerjanya dan untuk menjelaskan persoalan yang dihadapi oleh CV. Baurexsa Garda Persada dalam memberikan pemenuhan hak melaksanakan ibadah bagi pekerja. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban CV. Baurexsa Garda Persada dalam memberikan hak melaksanakan ibadah bagi pekerjanya belum terpenuhi dengan baik, sebab pemenuhan hak melaksanakan ibadah tersebut hanya dijalankan kepada para pekerja yang beragama mayoritas (Islam) saja yang diberikan sedangkan untuk pekerja yang menganut agama minoritas (Kristen) di perusahaan tersebut ini belum diberikan untuk mereka. Persoalan-persoalan yang dihadapi CV. Baurexsa Garda Persada dalam memberikan pemenuhan hak melaksanakan ibadah bagi pekerjanya yang sering terjadi terkait memberikan hak melaksanakan ibadah seperti pekerja yang menganut agama minoritas di perusahan tersebut tidak bisanya menjalankan ibadah rutin ke tempat ibadahnya pada saat hari Minggu, dikarenakan pada hari itu ada shift panjang diperusahaan dan tidak bisa diganti sebab semua pekerja juga sama-sama bekerja pada jam itu. Oleh karena itu, pekerja yang beragama minoritas ini belum terpenuhi hak melaksanakan ibadahnya sebagai pekerja.
PERJANJIAN GARANSI DALAM JUAL BELI BARANG BEKAS ELEKTRONIK PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN KHES Lailatul Hasanah; Noer Yasin
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 4 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

lam transaksi jual beli, kondisi barang yang menjadi objek transaksi disyaratkan harus sesuai dengan nilai atau harga jual dan terlepas dari kecacatan. Namun, jika objek transaksi tersebut memiliki cacat, maka diharuskan memberi jaminan. Dalam hukum positif, hak jaminan atas barang disebut dengan garansi. Konsep garansi pada prinsipnya mempunyai keterkaitan dengan konsep khiyar dalam hukum Islam, dimana seseorang mempunyai hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi ketika objek jual beli ditemukan adanya kerusakan. Namun demikian, kedua konsep ini memiliki perbedaan mendasar. Oleh karena terdapat persamaan dan perbedaan konsep hukum tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perjanjian garansi dalam akad jual beli elektronik bekas dalam KUHPerdata dan KHES. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Sumber data dalam penelitian secara wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian garansi dalam jual beli barang elektronik bekas di toko Duta Jaya memberikan hak klaim garansi dan khiyar berupa penukaran barang kepada konsumen yang memenuhi syarat bahwa pembeli membawa nota pembelian dan barang cacat yang menjadi objek khiyar di cek terlebih dahulu oleh pihak penjual. Jika tidak terpenuhi maka pihak penjual tidak akan memberikan hak khiyar terhadap konsumen.
Legislasi Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Maslahah ‘Izz Al-Din Bin ‘Abd Al-Salam Dan Teori Eksistensi Hukum Islam Noer Yasin
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 1 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bagi umat Islam mengkonsumsi dan memakai barang halal menjadi sebuah keniscayaan. Untuk itu pada tahun 2014, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Artikel ini bertujuan mendeksripsikan proses legistasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal kemudian menganalisisnya menggunakan teori maslahah dan eksistensi hukum Islam. Artikel ini berdasarkan penelitian hukum normative dengan pendekatan konseptual. Sumber hukum primer dari kajian ini adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Kemudian sumber hukum sekunder adalah buku, artikel, penelitian yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahan dasar penyusunan Undang-Undang Jaminan Produk Halal adalah hukum Islam. Hal ini bertujuan agar undang-undang memiliki kekuatan berlaku baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Tujuan legislasi adalah penjagaan terhadap aspek agama dan menciptakan kemaslahatan bagi umat Islam di Indonesia.
Ketentuan Gadai Sawah Dalam Hukum Positif Menurut Ulama NU di Banyuwangi Salsabila Mutiara Rimba; Noer Yasin
Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 4 (2022): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Praktik gadai yang terjadi di Desa ini memiliki beberapa perbedaan dengan praktik gadai pada umumnya yakni penguasaan jaminan gadai berada pada pihak penerima gadai dan juga tidak adanya batas waktu yang mana hal tersebut sangat merugikan pihak penggadai. Dalam hal ini pihak penggadai akan dirugikan karena tidak adanya pembagian yang adil dari hasil keuntungan sawah yang dijadikan jaminan dan juga sawah merupakan mata pencarian satu-satunya yang dimiliki oleh petani. Selain itu juga pemberlakuan perjanjiannya juga tidak jelas batas waktunya. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum positif tentang gadai sawah yang berlaku dan juga untuk mengetahui bagaimana pendapat ulama NU tentang hukum positif tersebut. Jenis penelitian yang dilakukan dalam artikel ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan sumber data sekunder, metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ketentuan gadai sawah dalam hukum positif dijelaskan dalam Pasal 7 No 56/prp/Tahun 1960 yakni batas waktu maksimal dari gadai sawah yang mana jaminan gadai berupa sawah digarap oleh penerima gadai adalah tujuh tahun. Karena jumlah keuntungan selama tujuh tahun tersebut telah dianggap sejumlah dengan jumlah utang. Selanjutnya tanggapan dari ulama NU daerah terkait ketentuan gadai sawah dalam hukum positif tersebut adalah mereka setuju dengan adanya peraturan Undang-Undang tersebut. Peraturan tersebut diharapkan dapat mengurangi adanya kedzaliman didalam praktik gadai sawah ini. Yang mana dalam praktiknya tidak adanya batas waktu perjanjian membuat salah satu pihak dirugikan dan Islam sendiri melarang adanya praktik seperti itu.
Jual Beli Emas Tidak Tunai Pada Aplikasi Dana Perspektif Dsn-Mui Nomor : 77/Dsn-Mui/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Mohamad Afrizal Alif Akbar; Noer Yasin
Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 2 (2023): Journal of Islamic Business Law
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jibl.v7i2.3214

Abstract

Praktek jual beli emas tidak tunai secara online melalui aplikasi dompet digital dana dapat dilakukan dengan mengangsur jumlah pembelian setiap gram emas, tata cara p embelian emas secara mengangsur akan memberikan harga yang berbeda pada setiap pengangssuran pembelian emas, harga yang berbeda ini mengikuti fluktuasi harga emas internasional. Terdapatnya perbedaan harga pada setiap pengangsuran terindikasi menyalahi Fatwa Dsn Mui nomor : 77/DSN-MUI/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, dimana tidak diperbolehkannya perubahan harga selama tempo waktu pengangsuran dalam praktek jual beli emas secara tidak tunai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa praktek jual beli emas secara tidak tunai pada aplikasi dompet digital yang menyebabkan perbedaan harga pada setiap pengangsuran, tidak menyalahi ketentuan dalam fatwa Dsn Mui nomor :77/DSN-MUI/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, karena pada prakteknya tidak memiliki perjanjian tempo waktu yang mengikat antara penjual dan pembeli.
Interlegality Perkawinan Beda Agama Vis a Vis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomot 2 Tahun 2023 tentang Penolakan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia Noer Yasin; Musataklima Musataklima; Ahmad Wahidi
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 23, No 4 (2023): December Edition
Publisher : Law and Human Rights Policy Strategy Agency, Ministry of Law and Human Rights of The Repub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2023.V23.389-402

Abstract

The polemic of interfaith marriages is not a new problem at the legal level in Indonesia, especially with the issuance of Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 2 of 2023 for District Courts to reject requests for registration of interfaith marriages. This has caused pros and cons in the community. The purpose of this research is to elaborate on the impact on the independence of judges and the constitutional rights of marriage actors, as well as the position of SEMA when faced with the rights of interfaith marriages conducted abroad and brought to Indonesia. This research can enrich insights into the discourse of interfaith marriage in Indonesia. This research uses a normative legal research method that relies on primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed prescriptively. The results of this study are, First, SEMA can interfere with the independence of judicial power itself, where the Supreme Court is one of the actor of SEMA. Secondly, SEMA impacts the non-fulfillment of the constitutional rights of actors of interfaith marriages to obtain legal certainty, equality before the law, and legal protection. Thirdly, SEMA can trigger smuggling of law in interfaith marriages where the legal consequences must be recognized based on the principles of rights derived from foreign law, the principle of reciprocity, and the principle of comitas gentium. These three principles underlie the inter legality of interfaith marriages, so they have transnational legality. This research recommends that the Supreme Court revoke the SEMA that has been issued.
Co-Authors Abbas Arfan Abdul Haris Ahmad Luthvan Habiburrahman Ahmad Wahidi Ahmad Wahidi Ahsin Dinal Mustafa Ainin Rizky Illahi Ali Kadarisman Ery Santika Adirasa Fakhruddin Fakhruddin Imam Syafi'i Kasuwi Saiban Khairul Umam Lailatul Hasanah M. Fauzan Zenrif Mohamad Afrizal Alif Akbar Mohammad Toriquddin Muhammad Asadurrohman Muhammad Nasiuddin Musataklima Musataklima Musataklima Musataklima, Musataklima Nabila Lutisa Putri Nur Jannani Rizky Ramadhani Roibin Rozendana, Fahed Zurrofin Salsabila Mutiara Rimba Salsabila Mutiara Rimba Silvia, Nada Siregar, Ahlun Nazi Syarif, Mas Abdullah Thoyyibatut Taufiqah Tutik Hamidah Umar Muhammad Zaenul Mahmudi zainal arifin