Garuda - Garba Rujukan Digital

The Charity Values within Islamic Law of Inheritance in Malang: Maqāṣid al-Sharī’ah and Social Construction Perspectives Mahmudi, Zaenul; Zenrif, M. Fauzan; Haris, Abdul; Mustafa, Ahsin Dinal; Yasin, Noer
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 8, No 3 (2024): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v8i3.19986

Islamic principles regarding zakat in general are closely related to the issue of wealth which must be distributed to the needy and poor as well as groups that have been determined by Islamic law. This article aims to discuss the principles of charity in the distribution of inheritance by analyzing the views of ulama and intellectuals in Malang City, East Java. This study is socio-legal research using the theory of maqāṣid al-sharī'ah and social construction. Data was obtained from document study sources in the form of opinions of tafsir and fiqh scholars, journal articles and books related to the discussion. The informants interviewed were NU member, Muhammadiyah, MUI, and academics. The results of this study revealed that: first, based on the principles of justice and benefit, as the general elements of maqāṣid, in the inheritance verses, there is a command to set aside inherited property for the needy from the group of distant relatives, orphans, and the poor (al-Nisa: 8) and to help the heirs who are less able (al-Nisa: 9) as maqāṣid al-kulli. Second, based on social construction, at the externalization stage, the ulema and Muslim community in the city of Malang practice the Islamic charity by setting aside inherited property for the poor, the needy, and orphans in various forms such as slametanfor the deceased, endowments for orphanages, and donations to educational institutions, as well as giving some of the inherited property to their less fortunate relatives. Muslim community simultaneously objectifies the Islamic charity so that the Islamic charity becomes an objective reality in the city of Malang, although the Muhammadiyah community does not observe slametan. The internalization of the construction of Islamic charity as a final stage is understood by internalizing the verses of Islamic charity as the beliefs and teachings that must be implemented in society.

ISBAT NIKAH PADA PERKAWINAN SIRI POLIGAMI TINJAUAN PERBANDINGAN HUKUM POSITIF DAN MASLAHAH MURSALAH Rozendana, Fahed Zurrofin; Saiban, Kasuwi; Yasin, Noer
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 5, No 1 (2024): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v5i1.31908

AbstractThe practice of unregistered polygamy is motivated by many factors, one of which is that a husband has an element of deliberate intention to have more than one wife but only to satisfy his lust, not to be used as a solution in a special situation that allows polygamy and secondly, the practice of polygamy is used as a one solution to overcome certain emergency situations, for example a wife who is infertile, has an illness and does not get better or other emergency conditions which mean that a husband is allowed to remarry as long as it is with the consent of the first wife. The practice of siri polygamy carried out by the community is a legal problem because its implementation is carried out in secret and is not legally recorded by the state even though it is legal and meets Islamic law. If we look at it from the perspective of maslahah murrasa, there is no specific argument or text that states that marriages must be registered religiously, however, looking at the various maslahah needs that exist in polygamous sirri marriages, it is good to implement it because it will have the effect of keeping things at bay. unwanted things such as misunderstanding of marital status and other difficulties in life.Keywords : isbat marriage, siri adn polygamy AbstrakPraktik poligami siri dilatar belakangi dengan banyak faktor salah satunya dimana seorang suami memiliki unsur kesengajaan yang memiliki niat untuk memiliki istri lebih dari satu namun hanya sebagai pemuas nafsu semata bukan digunakan sebagai solusi dalam suatu keadaan khusus yang memperbolehkanya poligami dan yang kedua ialah praktik poligami dijadikan sebagai salah satu solusi dalam mengatasi keadaan darurat tertentu contohnya istri yang mandul, memiliki sakit dan tak kunjung sembuh ataupun kondisi darurat lainya yang menjadikan seorang suami diperbolehkan untuk menikah lagi asalkan atas persetujuan sang istri pertama. Praktik poligami siri yang dilakukan oleh masyarakat menjadi permasalahan hukum karena pelaksanaanya dilakukan secara sembunyi dan tidak tercatat secara sah oleh negara meskipun sudah sah dan memenuhi syariat hukum Islam. Jika dilihat dari sisi pandang prespektif maslahah mursalah memang tidak ada dalil atau nas secara khusus yang menyebutkan mengenai pernikahan harus dicatatkan secara agama, namun melihat dari beberapa kebutuhan maslahah yang ada isbat nikah pada pernikahan sirri poligami baik untuk dilaksanakan karena akan memberikan dampak menjauhkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti kesalah pahaman terhadap status perkawinan dan kesukaran lain dalam kehidupan.Kata Kunci : isbat nikah, siri dan poligami.

PENALARAN ISTISLAHI TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN Siregar, Ahlun Nazi; Arfan, Abbas; Yasin, Noer
JURNAL AL-IJTIMAIYYAH Vol 7, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-ijtimaiyyah.v7i1.9337

Abstract: Marriage is a sacred worship (holy) which is very influential on human survival. Therefore, authentic evidence is needed, namely a marriage certificate issued by a special authority, the Office of Religious Affairs (KUA). The aim is as a form of legal protection for married husband and wife. Thus, security, justice, and welfare can be realized in the household. In fact, marriage registration is not one of the pillars and conditions of marriage in Islam, so it is considered not important for brides who want to get married. When viewed from an Islamic point of view, marriage is a form of worship that is considered to bring great mashlahah to every ummah. The purpose of this study was to determine the urgency of marriage registration based on istislahi reasoning. The method used in this research is normative juridical and with a social law research approach. In istislahi reasoning, marriage registration is considered to bring benefits to husbands, wives, and children. Therefore, marriage registration is mandatory for every bride and groom who wants to get married.Keywords: Marriage Registration; Marriage Law; Mashlahah.Abstrak: Perkawinan merupakan ibadah sakral (suci) yang sangat berdampak pada keberlangsungan kehidupan manusia. Oleh sebab itu, perlu adanya bukti yang autentik telah terjadinya suatu perkawinan yaitu akta nikah (marriage book) yang diberikan oleh lembaga khusus yang berwenang, Kantor Urusan Agama (KUA). Adapun tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pasangan suami isteri yang telah menikah. Sehingga dapat terealisasinya keamanan, keadilan serta kesejahteraan di dalam rumah tangga. Akan tetapi pencatatan perkawinan bukanlah termasuk salah satu rukun dan syarat suatu terjadinya perkawinan dalam Islam, sehingga hal ini menjadi salah satu peluang bagi calon pengantin yang akan menikah lalu menghiraukan pencatatan perkawinan tersebut. Jika dilihat dari sudut pandang Islam, perkawinan merupakan salah satu ibadah yang dianggap dapat mendatangkan mashlahah yang besar bagi semua pihak. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui urgensi dari pencatatan perkawinan berdasarkan penalaran istislahi. Metode penelitian adalah yuridis normative dengan pendekatan social legal reseach. Dalam penalaran istislahi bahwa pencatatan perkawinan akan mendatangkan kemaslahtan bagi suami dan isteri beserta anak-anaknya. Oleh sebab itu, pencatatan suatu perkawinan menjadi sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan bagi setiap calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan.Kata Kunci: Pencatatan Perkawinan; Undang-Undang Perkawinan; Mashlahah.

Implementasi saddu al-dzari'ah pada keberadaan kamar mandi umum terminal singosari terhadap lingkungan Ery Santika Adirasa; Tutik Hamidah; Noer Yasin
El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama Vol. 11 No. 2 (2023): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35888/el-wasathiya.v11i2.5540

Abstrack : Saddu al-dzariâ€™ah merupakan konsep yang ditawarkan oleh ushul fiqih untuk mencegah mafsadat atau kerusakan. Adapun implementasi saddu al- dzariâ€™ah merupakan terapan pencegahan mafsadat pada kasuistik di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk bahwa mengetahui bagaimana implementasi saddu al-dzariah terhadap keberadaan kamar mandi umum terminal Singosari terhadap lingkungan. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (Field Research), kemudian sumber data primer bersifat kualitatif deskriptif diperoleh mealalui observasi dan wawancara, Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan kamar mandi umum di terminal Singosari sebagai wujud saddu al- dzariah agar masyarakat tidak buang hajat sembarangan di sungai dinilai efektif dalam meminimalisir mafsadat atau kerusakan pada lingkungan. Keberadaan kamar mandi umum di terminal Singosari mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam buang hajat serta mampu menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Kata kunci: saddu al-dzariah, mafsadat, kamar mandi umum, terminal singosari

Bajapuik Tradition From The Perspective Of Maslahah Mursalah Wahbah Zuhaili And Symbolic Interactionism Theory Silvia, Nada; Yasin, Noer; Toriquddin, Moh.
Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial Vol. 8 No. 2 (2024): Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial
Publisher : Prodi Sosiologi Agama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/asketik.v8i2.1360

This study explains the bajapuik tradition, which is a tradition that indicates that there is an invitation money that must be given to the male side by the woman carried out during the custom before marriage, namely the suitor, the bajapuik tradition only occurs in Pariaman and is not found in other Minangkabau canagarian canagarian According to the community, this tradition is different from what Islamic law dictates that men should ask for and prepare money, this tradition will be seen from the perspective of Wahbah Zuhaili's mursalah maslahah and the theory of Symbolic Interactionism to establish laws and reveal the meaning and effect of the tradition. This research method uses ethnography and interviews. The results showed that there is no nash that prohibits women from asking for men by giving a certain amount of money, this tradition is also in line with the mursalah maslahah Wahbah Zuhaili who demands that a matter must contain public benefit values not only personal, this tradition also has the meaning of mutual respect for the families of both parties but arises as a result of the symbol, namely: Fueling the fact that there is competition among male families for higher amounts of pickup money. Then came the traditional terms "buying men" and "giving dowry to men.

Legitimasi Etis Maqashid Syariah atas Penggunaan Artificial Intellegencia Sebagai Algoritma Penyelesaian Sengketa Konsumen Berbasis Hybrid Online Dispute Resolution Musataklima; Noer Yasin; Khairul Umam; Rizky Ramadhani; Ahmad Wahidi
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 7 No. 1 (2025): on Progress
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v7i1.20169

Penelitian ini membahas peluang penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui sistem Hybrid Online Dispute Resolution (ODR Hibrida) dan legitimasi etis maqashid syariah terhadapnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan konsptual dan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan internet searching yang selanjutnya dianalisis secara preskriptif kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa AI mampu mengatasi permasalahan internal di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Permasalahan tersebut seperti masalah pada tingkat profesionalisme para anggota yang rendah dan tingkat kegagalan penyelesaian sengketa konsumen yang tinggi. AI dapat digunakan dalam ODR Hibrida untuk sengketa sederhana, repetitif dengan nilai kerugian di bawah Rp. 500.000.000,- akibat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha Prinsip-prinsip Maqashid Syariah mendukung penggunaan AI, yang dapat memastikan keadilan dan transparansi. Dengan begitu, penggunaan AI dalam ODR Hibrida dibenarkan secara teknis, hukum, dan etis menurut syariah, serta meningkatkan akses keadilan dan perlindungan konsumen. (This research discusses the opportunity to use artificial intelligence (AI) in consumer dispute resolution through the Hybrid Online Dispute Resolution (ODR Hybrid) system and the ethical legitimacy of maqashid syariah to it. This research is a doctrinal legal research with conceptual and statutory approaches. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials collected through literature study and internet searching which are then analysed prescriptively qualitative. This research found that AI is able to overcome internal problems in the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK). These problems include the low level of professionalism of the members and the high failure rate of consumer dispute resolution. AI can be used in Hybrid ODR for simple, repetitive disputes with a loss value below Rp. 500,000,000,- due to default or unlawful acts committed by business actors Maqashid Syariah principles support the use of AI, which can ensure fairness and transparency. As such, the use of AI in Hybrid ODR is technically, legally, and ethically justified under Shariah, and enhances access to justice and consumer protection.)

ISBAT NIKAH PADA PERKAWINAN SIRI POLIGAMI TINJAUAN PERBANDINGAN HUKUM POSITIF DAN MASLAHAH MURSALAH Rozendana, Fahed Zurrofin; Saiban, Kasuwi; Yasin, Noer
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 5 No. 1 (2024): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Family Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v5i1.31908

AbstractThe practice of unregistered polygamy is motivated by many factors, one of which is that a husband has an element of deliberate intention to have more than one wife but only to satisfy his lust, not to be used as a solution in a special situation that allows polygamy and secondly, the practice of polygamy is used as a one solution to overcome certain emergency situations, for example a wife who is infertile, has an illness and does not get better or other emergency conditions which mean that a husband is allowed to remarry as long as it is with the consent of the first wife. The practice of siri polygamy carried out by the community is a legal problem because its implementation is carried out in secret and is not legally recorded by the state even though it is legal and meets Islamic law. If we look at it from the perspective of maslahah murrasa, there is no specific argument or text that states that marriages must be registered religiously, however, looking at the various maslahah needs that exist in polygamous sirri marriages, it is good to implement it because it will have the effect of keeping things at bay. unwanted things such as misunderstanding of marital status and other difficulties in life.Keywords : isbat marriage, siri adn polygamyÂ AbstrakPraktik poligami siri dilatar belakangi dengan banyak faktor salah satunya dimana seorang suami memiliki unsur kesengajaan yang memiliki niat untuk memiliki istri lebih dari satu namun hanya sebagai pemuas nafsu semata bukan digunakan sebagai solusi dalam suatu keadaan khusus yang memperbolehkanya poligami dan yang kedua ialah praktik poligami dijadikan sebagai salah satu solusi dalam mengatasi keadaan darurat tertentu contohnya istri yang mandul, memiliki sakit dan tak kunjung sembuh ataupun kondisi darurat lainya yang menjadikan seorang suami diperbolehkan untuk menikah lagi asalkan atas persetujuan sang istri pertama. Praktik poligami siri yang dilakukan oleh masyarakat menjadi permasalahan hukum karena pelaksanaanya dilakukan secara sembunyi dan tidak tercatat secara sah oleh negara meskipun sudah sah dan memenuhi syariat hukum Islam. Jika dilihat dari sisi pandang prespektif maslahah mursalah memang tidak ada dalil atau nas secara khusus yang menyebutkan mengenai pernikahan harus dicatatkan secara agama, namun melihat dari beberapa kebutuhan maslahah yang ada isbat nikah pada pernikahan sirri poligami baik untuk dilaksanakan karena akan memberikan dampak menjauhkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti kesalah pahaman terhadap status perkawinan dan kesukaran lain dalam kehidupan.Kata Kunci : isbat nikah, siri dan poligami.

PENALARAN ISTISLAHI TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN Siregar, Ahlun Nazi; Arfan, Abbas; Yasin, Noer
JURNAL AL-IJTIMAIYYAH Vol. 7 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-ijtimaiyyah.v7i1.9337

Abstract: Marriage is a sacred worship (holy) which is very influential on human survival. Therefore, authentic evidence is needed, namely a marriage certificate issued by a special authority, the Office of Religious Affairs (KUA). The aim is as a form of legal protection for married husband and wife. Thus, security, justice, and welfare can be realized in the household. In fact, marriage registration is not one of the pillars and conditions of marriage in Islam, so it is considered not important for brides who want to get married. When viewed from an Islamic point of view, marriage is a form of worship that is considered to bring great mashlahah to every ummah. The purpose of this study was to determine the urgency of marriage registration based on istislahi reasoning. The method used in this research is normative juridical and with a social law research approach. In istislahi reasoning, marriage registration is considered to bring benefits to husbands, wives, and children. Therefore, marriage registration is mandatory for every bride and groom who wants to get married.Keywords: Marriage Registration; Marriage Law; Mashlahah.Abstrak: Perkawinan merupakan ibadah sakral (suci) yang sangat berdampak pada keberlangsungan kehidupan manusia. Oleh sebab itu, perlu adanya bukti yang autentik telah terjadinya suatu perkawinan yaitu akta nikah (marriage book) yang diberikan oleh lembaga khusus yang berwenang, Kantor Urusan Agama (KUA). Adapun tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pasangan suami isteri yang telah menikah. Sehingga dapat terealisasinya keamanan, keadilan serta kesejahteraan di dalam rumah tangga. Akan tetapi pencatatan perkawinan bukanlah termasuk salah satu rukun dan syarat suatu terjadinya perkawinan dalam Islam, sehingga hal ini menjadi salah satu peluang bagi calon pengantin yang akan menikah lalu menghiraukan pencatatan perkawinan tersebut. Jika dilihat dari sudut pandang Islam, perkawinan merupakan salah satu ibadah yang dianggap dapat mendatangkan mashlahah yang besar bagi semua pihak. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui urgensi dari pencatatan perkawinan berdasarkan penalaran istislahi. Metode penelitian adalah yuridis normative dengan pendekatan social legal reseach. Dalam penalaran istislahi bahwa pencatatan perkawinan akan mendatangkan kemaslahtan bagi suami dan isteri beserta anak-anaknya. Oleh sebab itu, pencatatan suatu perkawinan menjadi sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan bagi setiap calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan.Kata Kunci: Pencatatan Perkawinan; Undang-Undang Perkawinan; Mashlahah.

Pemikiran Hukum Ibnu Hazm Yasin, Noer
el Harakah: Jurnal Budaya Islam Vol 7, No 1 (2005): EL HARAKAH
Publisher : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/el.v7i2.4655

The works of Ibnu Hazm, i.e. al Muhalla bi al Atsar, an encyclopedia of fiqh of mazhab zhahiri which is also a result of ‘istinbath’ and ‘ijtihad’ of Ibnu Hazm in Fiqh, becomes the most substantial reference because of the scarcity of written source of mazhab zhahiri. Another important work of his is al Ihkam fi Ushul al Ahkam becomes the only primary source of ijtihad method of the same mazhab. The birth of the greatest works gives the influential position for Ibnu Hazm and his works in this mazhab. Talking about mazhab zhahiri’s position and role in its development, he is well known as the most prominent figure after Daud al Ashbihani. Even, he is more radical compared to his ancestors and is called as the founder of two mazhab, Muhammad Abu Zahrah, Muhadharat fi Tarikh al Mazahib, al Fiqhiyyat. Karya Ibnu Hazm seperti al Muhalla bi al Atsar, sebuah ensiklopedi fikih mazhab zhahiri yang sekaligus merupakan hasil istinbath dan ijtihad Ibnu Hazm di bidang Fikih, menjadi buku referensi terpenting di tengah kelangkaan sumber tertulis tentang mazhab zhahiri. Demikian pula karyanya al Ihkam fi Ushul al Ahkam menjadi satu-satunya sumber primer metode ijtihad karya ulama mazhab ini. Munculnya karya-karya besar ini telah menempatkan Ibnu Hazm dan karya-karyanya pada mazhab ini. Tak heran jika kedudukan dan peranan yang amat penting dalam sejarah dan perkembangan mazhab ini, ia dikenal sebagai tokoh yang paling menonjol dalam mazhab zhahiri setelah Daud al Ashbihani. Bahkan ia lebih radikal disbanding pendahulunya itu dan disebut sebagai pendiri kedua mazhab ini, Muhammad Abu Zahrah, Muhadharat fi Tarikh al Mazahib, al Fiqhiyyat.

THE IMPACT OF THE LIQUIDATION OF THE QUASI-JUDICIAL INSTITUTION OF THE CONSUMER DISPUTE RESOLUTION BODY ON CONSUMERS’ ACCESS TO JUSTICE AND ITS REORGANISATION EFFORTS FROM THE PERSPECTIVE OF SIYASAH SYAR’IYAH Jannani, Nur; Yasin, Noer; Musataklima, Musataklima
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 15, No 1 (2024): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v15i1.26564

The Consumer Dispute Settlement Body (BPSK) is authorised to settle consumer disputes located at the district and/or city level. However, following the enactment of Law No. 23/2014 on Local Government (Local Government Law), BPSK was dissolved and transferred to the provincial level. This study aims to determine the causes of BPSK dissolution, its impact on access to justice for consumers and its reorganisation efforts so that it contributes to consumer protection. The research is empirical legal research with a sociological juridical approach. The primary and secondary data were analysed prescriptively. The research results show that the transformation of management and authority to form BPSK from district and/or city governments to provinces by the Regional Government Law resulted in the existence of BPSK in districts and/or cities having to be liquidated. This has implications for limited consumer access to obtain justice. The recommendation from this research is that the government needs to reorganise the legal position of BPSK by returning BPSK's position to districts and/or cities. This can be achieved through legal politics based on siyasah syar'iyah. This article can be a basic reference for the development of consumer dispute resolution institutions based on consumer protection.Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa konsumen yang berada di tingkat kabupaten dan/atau kota. Namun setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah), BPSK dibubarkan dan dipindahkan ke tingkat provinsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab pembubaran BPSK, dampaknya terhadap akses keadilan bagi konsumen dan upaya reorganisasinya sehingga berkontribusi terhadap perlindungan konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan kepengurusan dan kewenangan pembentukan BPSK dari pemerintah kabupaten dan/atau kota kepada provinsi berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengakibatkan keberadaan BPSK di kabupaten dan/atau kota harus dilikuidasi. Hal ini berimplikasi pada terbatasnya akses konsumen untuk memperoleh keadilan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah pemerintah perlu menata kembali kedudukan hukum BPSK dengan mengembalikan kedudukan BPSK kepada kabupaten dan/atau kota. Hal ini dapat dicapai melalui politik hukum berdasarkan siyasah syar'iyah. Artikel ini dapat menjadi acuan dasar bagi pengembangan lembaga penyelesaian sengketa konsumen yang berbasis perlindungan konsumen.

Title

Found 32 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 32 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 32 Documents
Search