Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.704
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MEDIA PETERNAKAN - Journal of Animal Science and Technology Buletin Peternakan Jurnal Ilmu Perairan (Aquatic Science) Jurnal Peternakan Indonesia Jurnal Pertanian Terpadu Tropical Animal Science Journal Buletin Peternakan Tropis (Bulletin of Tropical Animal Science) Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Peternakan Karimah Tauhid Mantis Journal of Fisheries
A Budiansyah
Faculty Of Animal Husbandry, University Of Jambi
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences Veterinary Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Karimah Tauhid

 1 
Pengaturan Sanksi Administratif Bagi Pelaku Usaha/Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Budiansyah, Agus; Suryani, Danu; Erbiana, Nyi Mas Gianti B.
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 8 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i8.15004

Abstract

Sanksi­ administratif adalah sanksi yang diberikan kepada pelanggar administrasi atau pelanggaran yang sudah ditentukan dalam perundang-undangan yang bersifat administratif. Dalam pengadaan barang/jasa sanksi administrasi merupakan pelanggaran yang selalu dilakukan pelaku usaha, oleh sebab itu perlu adanya pengaturan sanksi administrasi yang efektif agar dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pelaku usaha dapat berkinerja lebih baik sehingga tujuan dari pengadaan barang/jasa dapat terpenuhi, Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pengaturan sanksi administrasi bagi pelaku usaha/penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan sanksi administrasi dalam pengadaan barang/jasa terdapat dalam peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan di pertegas dengan peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang pembinaan pelaku usaha pengadaan barang/jasa pemerintah yang merupakan pengganti dari peraturan lemabag kebijakan pengadaan barang dan jasa nomor 17 tahun 2018 tentang sanksi daftar hitam. Pelaku usaha yang melanggar pengaturan tersebut akan mendapatkan sanksi administrasi berupa pemutusan kontrak, pencairan jaminan, pembayaran denda dan sanksi daftar hitam.
Co-Authors Agustin, Jefri Anie Insulistyowati Anie Insulistyowati, Anie B Resmi Bibit Bibit Bibit, Bibit D M. T. Soehartono Eka Lestari Br Barus Eko Wijayanto Eko Wiyanto Eko Wiyanto, Eko Erbiana, Nyi Mas Gianti B. Fauzan Ramadhan Filawati Filawati Harnita Harnita Jusalia Jusalia K G Wiryawan Komang G Wiryawan Lisna Lisna, Lisna Lisna, Lisna Maggy T Suhartono Maksudi Maksudi N Ramli Nahrowi Nahrowi Nelwida Nelwida Noperdiman Noperdiman Ramadhan, Fauzan Ramlah Ramlah Resmi Resmi Resmi Resmi Sayfwan Sayfwan Suryani, Danu Syafwan Syafwan Syafwan Syafwan U. Haroen U. Haroen Ucop Haroen Y Widyastuti Yantyati Widyastuti