Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : FOUNDASIA

Peminjaman kebijakan (policy borrowing) untuk perencanaan pendidikan Ebni Sholikhah
FOUNDASIA Vol 10, No 1 (2019)
Publisher : Prodi Filsafat dan Sosiologi Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/foundasia.v10i1.27312

Abstract

Peminjaman kebijakan merupakan bagian dari studi komparasi pendidikan. Meminjam kebijakan dari negara lain menjadi hal biasa di era globalisasi untuk merencanakan pendidikan di suatu negara. Hanya saja, tidak semua ekspektasi atas keberhasilan kebijakan yang diadopsi dari negara lain mampu di capai negara peminjam. Kebijakan baru yang disusun mungkin malah mengandung dan mengundang masalah baru. Artikel ini menggambarkan tentang peminjaman kebijakan dalam perencanaan pendidikan. Beberapa hal yang tercakup antara lain sejarah peminjaman kebijakan, peminjaman kebijakan dalam konteks perencanaan pendidikan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan peminjaman kebijakan. Kata Kunci: Peminjaman Kebijakan (Policy Borrowing), Pendidikan Komparatif, Perencanaan Pendidikan
PEMANFAATAN DANA PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) OLEH SISWA SMPN 2 GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL Sholikhah, Ebni
FOUNDASIA Vol. 9 No. 1 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/foundasia.v9i1.26160

Abstract

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program pemberian dana kepada siswa dari keluarga kurang mampu. Program ini menyaratkan bahwa dana harus dimanfaatkan untuk keperluan personal siswa sehingga anak terlepas dari ancaman putus sekolah. Meskipun ada PIP, ternyata putus sekolah masih terjadi di Kecamatan Gedangsari. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pemanfaatan dana PIP oleh siswa jenjang SMP di Kecamatan Gendangsari khususnya SMPN 2 yang memiliki siswa putus sekolah tertinggi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa sekolah melakukan diskresi dalam pengelolaan dana. Dana telah digunakan untuk pembiayaan personal siswa, meskipun masih ada item yang tidak seharusnya dibiayai dana tersebut. Dilihat dari besaran dana, PIP baru mampu mengover pembiayaan personal siswa sebesar 55-58%. Jika melihat kondisi ekonomi masyarakat yang mayoritas masuk kategori miskin, maka diperlukan inisiatif pihak sekolah untuk merancang usaha dana secara mandiri atau kerjasama dengan sektor swasta untuk turut terlibat dalam pembiayaan pendidikan. Kata Kunci: Program Indonesia Pintar (PIP), Pendanaan Pendidikan, SMP