Articles
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPENTINGAN PARA KREDITOR AKIBAT ACTIO PAULIANA DALAM HUKUM KEPAILITAN ]]>
<![CDATA[Ida Ayu Kade Winda Swari]]>;
<![CDATA[A. A. Ngurah Gede Dirksen]]>;
<![CDATA[A. A. Sagung Wiratni Darmadi]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, Februari 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (143.153 KB)
<![CDATA[In bankruptcy proceedings, not uncommon deeds committed by the debtor to hide their wealth to avoid the settlement of property made by the Curator. Debtor is bad faith, will divert wealth to others in various ways. Actio pauliana an effort given by Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment to protect the interests of creditors of the fraudulent acts committed by the debtor. By using normative research it is known the position of the creditors in the bankruptcy law and the legal protection of the interests of the creditors as a result of actio pauliana.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN RISALAH LELANG SEBAGAI UPAYA HUKUM PENEGAKAN HAK-HAK KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK ]]>
<![CDATA[I G N Agung Widhya Sastra]]>;
<![CDATA[Ida Bagus Putra Atmadja]]>;
<![CDATA[A. A. Sagung Wiratni Darmadi]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 11, November 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (48.884 KB)
<![CDATA[This paper departs from standing problem treatise auction for the rights of the creditor when the debtor defaults.This paper is intended to answer the question of how the position of the Minutes of Auction for the fulfillment of the rights of the bank as a creditor when the debtor defaults and how the force of law as evidence the minutes of the auction transitional land rights. In his discussion, accompanied by APHT credit agreement which is then used by the lender to carry out the auction for the collateral to satisfy creditors' rights. In addition it was found that the minutes of the auction is referred to as an authentic act in PMK 93/PMK.06/2010 numbers on Implementation Guidelines Auction did not meet the elements of an authentic act as stated in the Civil Code.Conclusion treatise auction is a testament to the creditors that the auction had been conducted according to the procedures and results of the auction has been used to satisfy creditors' rights and by Article 37 Paragraph (1) in conjunction with Article 41 paragraph (1) of Government Regulation No. 24 of 1997 on the Registration ground, can be used as the basis of the minutes of the auction registration of transfer of land rights, but the strength of proof is not perfect because it is not an authentic act but has the same legal force with PPAT deed.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM COVERNOTE YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ]]>
<![CDATA[Pande Nyoman Putra Widiantara]]>;
<![CDATA[A.A Sagung Wiratni Darmadi]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 9 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (160.561 KB)
|
DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i08.p02
<![CDATA[Covernote merupakan surat keterangan yang dibuat danditerbitkan oleh notaris. Covernote pada umumnya digunakan dalamproses permohonan kredit dengan jaminan hak atas tanah yang telahdiikat jaminan fidusia. Dalam perkembangannya dan sesuai kebutuhanjaminan hak atas tanah dapat digantikan sementara apabila sedangdalam proses pengurusan pensertifikatan oleh notaris. Dasar hukumpembuatan dan penerbitan notaris belum diketahui dan notarisberwenang atau tidak dalam membuat dan menerbitkan covernotesehingga menimbulkan akibat hukum dan terjadi kekosongan normahukum. Penulisan ini merumuskan dua permasalahan: Apa dasar hukumdan kewenangan notaris dalam menerbitkan covernote; Bagaimana akibathukum yang ditimbulkan dari diterbitkannya covernote oleh notaris.Penulisan ini merupakan penulisan hukum normatif denganmenggunakan pendekatan perundangan dan analisis konsep hukum.Penulisan ini berkesimpulan bahwa tidak terdapat dasar hukumpengaturan covernote, namun notaris berwenang menerbitkan danmembuat covernote karena merupakan salah satu bentuk perjanjian.Akibat hukum dari gagal terpenuhinya isi dari covernote adalahmerupakan pelanggaran terhadap Pasal 1366 KUHPer karena notarisdianggap lalai dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.Kata Kunci: Covernote, Notaris, Akibat Hukum]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK PENERIMA WARALABA (FRANCHISEE) DENGAN PEMBERI WARALABA (FRANCHISOR) DALAM PERJANJIAN BAKU ]]>
<![CDATA[I Gusti Ayu Santi Iswari]]>;
<![CDATA[Ida Bagus Putra Atmadja]]>;
<![CDATA[AA Sagung Wiratni Darmadi]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 5 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (379.936 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan perlindungan hukum bagi pihak penerima waralaba dengan pemberi waralaba dalam perjanjian waralaba sebagai perjanjian baku. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian normatif, menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini, Pengaturan tentang waralaba diatur pada Peraturan Pemerintah Nomer 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Perlindungan hukum dalam perjanjian waralaba antara lain perlindungan hukum prefentif dan perlindungan hukum represif dan sebagai perjanjian baku.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 ]]>
<![CDATA[Nadya Karunia Normayunita]]>;
<![CDATA[A.A Sagung Wiratni Darmadi]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (261.015 KB)
<![CDATA[Pada penyelenggaraan aktivitas dagang, Perseroan Terbatas dipandang sebagai ajang pasar persaingan dagang sempurna disamping kontribusi utamanya dalam meningkatkan devisa negara. Rumusan masalah pada jurnal ini adalah pertama, bagaimana tanggung jawab Direksi dalam kepailitan pada Perseroan Terbatas?Rumusan masalah kedua, apakah akibat hukum yang ditimbulkan dari pailitnya suatu Perseroan Terbatas? Tujuannya adalah untuk menjelaskan sejauh mana tanggung jawab Direksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas apabila terjadi kepailitan pada perseroan terbatas; serta untuk menjelaskan akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari pailitnya suatu Perseroan Terbatas di Indonesia.Metode yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif didukung oleh pendekatan perundang-undangan serta pendekatan analisis dan konseptual dengan ruang lingkup tanggungjawab direksi pasca pailitnya Perseroan Terbatas dan akibat hukum yang ditimbulkan. Hasil akhir dari jurnal ini adalah pertama, tanggung jawab Direksi terhadap kepailitan suatu PT yaitu mengacu pada Pasal 104 UUPT.; Kedua, dalam hal akibat hukum yang ditimbulkandalam kepailitan badan hukum Perseroan Terbatas, terkait beroperasi atau tidaknya perseroan setelah putusan pailit dibacakan tergantung pada cara pandang kurator terhadap prospek usaha perseroan pada waktu yang akan datang. Hal ini dimungkinkan karena berdasar ketentuan di dalam Pasal 104 UUK-PKPU. Kata Kunci: Direksi, Perseroan Terbatas, Pailit, Tanggung Jawab]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN KETENTUAN HUKUM TENTANG PERJANJIAN KONSINYASI ANTARA DISTRIBUTION OUTLET DENGAN SUPPLIER DI DENPASAR SELATAN ]]>
<![CDATA[Anak Agung Ngurah Dharma Jaya]]>;
<![CDATA[Ni Ketut Supasti Dharmawan]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Juni 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (274.925 KB)
<![CDATA[Pihak Distribution outlet (distro) di dalam menjalakan usahanya umumnya melakukan kerjasama dengan pihak supplier dalam bentuk perjanjian konsinyasi. Namun perjanjian ini tidak selalu dilakukan dalam bentuk tertulis. Dalam tulisan ini terdapat permasalahan pertama yang membahas tentang pelaksanaan ketentuan hukum di dalam perjanjian konsinyasi antara pihak distro dengan pihak supplier di wilayah Denpasar Selatan. Serta permasalahan kedua membahas pada upaya hukum yang dilakukan oleh pihak supplier terhadap pihak distro yang melakukan wanprestasi. Adapun tujuan dari tulisan ini untuk memahami pelaksanaan ketentuan hukum serta upaya hukum berkaitan dengan perjanjian konsinyasi antara pihak distro dengan pihak supplier di Denpasar Selatan. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan fakta yang mengambil beberapa contoh distro dan supplier di Denpasar Selatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan perjanjian konsinyasi belumlah sepenuhnya berjalan efektif karena terdapat klausala berupa pembagian hasil serta penyimpanan terhadap barang belumlah berjalan secara maksimal. Secara umum pada penyelesaian masalahnya menggunakan alternatif penyelesaian masalah diluar pengadilan. Kata kunci : Perjanjian konsinyasi, distro, wanprestasi]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU INDIE LABEL DALAM AJANG PENCARIAN BAKAT A MILD WANTED DI BALI PADA TAHUN 2012 ]]>
<![CDATA[Ade Surya Firdaus]]>;
<![CDATA[Ni Ketut Supasti Dharmawan]]>;
<![CDATA[A. A. Sagung Wiratni Darmadi]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 04, Juni 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (122.066 KB)
<![CDATA[This research aims at knowing how the law protection for the A Mild Wanted competition of the talent seeking participant and about the ownership of the copyright of the song which is created in connection with the competition of talent seeking. Thisresearch concerns with the research of emphirical law, which have descriptive feature. The location of the research is at Farabi Music School. The kind of the data which is used is the premier data and the seconder data, the technic of collecting data is by interviewing and observing. The data analyses is by qualitative with interactive model.The result of the research shows that the law protection for the copyright of indie song either the copyrightcreator on the song are protected by law No 19, 2002, mentioned in article 12 for the creation and article 2 for the creator. But in reality, it is still found the divergence from what is concepted in copy right law, the agent who hold the seeking of the talented peopleignorant purposely the right of the indie song creator by using the participant’s song for his promotion without giving the right which must be received by the creator because of the law culture which still has less attention to the protection of the copyright.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ONLINE SHOP APABILA TERJADI WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PEMBERI JASA ENDORSE DI KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[Ni Luh Putu Siska Sulistiawati]]>;
<![CDATA[Ida Bagus Putra Atmadja]]>;
<![CDATA[A.A. Sagung Wiratni Darmadi]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 4 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (317.143 KB)
|
DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i04.p06
<![CDATA[Teknologi dan informasi mengalami perkembangan yang sangat pesat saat ini dan telah dimanfaatkan di berbagai bidang. Dalam bidang perdagangan, teknologi dan informasi mulai banyak dimanfaatkan sebagai aktivitas bisnis. Persaingan yang ketat antar pelaku usaha online shop menyebabkan pelaku usaha online shop memerlukan pihak lain agar mampu bersaing. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha online shop adalah menggunakan jasa endorsement dari pemberi jasa endorse melalui suatu bentuk perjanjian. Permasalahan dalam penulisan ini yaitu mengenai perlindungan hukum serta cara menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjian endorsement antara pelaku usaha online shop dan pemberi jasa endorse di Kota Denpasar. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penulisan hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan konseptual, serta menggunakan teknik analisis kualitatif serta dengan mencari data atau informasi yang telah ada dan bersifat deskriptif analisis yang menjelaskan secara sistematis mengenai wanprestasi dalam perjanjian endorsement antara pelaku usaha online shop dan pemberi jasa endorse. Dalam kajian ini ditemukan bahwa, berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap pelaku usaha online shop di Kota Denpasar, bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha online shop apabila terjadi wanprestasi dilakukan melalui 2 (dua) bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Cara penyelesaian wanprestasi yang dialami oleh pelaku usaha online shop di Kota Denpasar adalah dengan memberikan somasi sebanyak 3 (tiga) kali oleh pihak pelaku usaha online shop agar segera memenuhi prestasinya. Namun apabila tidak ada respon semenjak peringatan pertama maka dapat diselesaikan secara non litigasi. Kata Kunci : Usaha Online, Wanprestasi, Jasa Endorse]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN.HUKUM BAGI PEMILIK E-MONEY YANG DITERBITKAN OLEH BANK DALAM TRANSASKSI NON TUNAI ]]>
<![CDATA[Ni Desak Made Eri Susanti]]>;
<![CDATA[Ida Bagus Putra Atmadja]]>;
<![CDATA[A.A. Sagung Wiratni Darmadi]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 11 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (169.523 KB)
|
DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i03.p15
<![CDATA[Penggunaan uang elektronik (e-money) mempermudah dalam bertransaksi namun juga dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik apabila e-money tersebut hilang atau dicuri. Transaksi menggunakan e-money dapat dilakukan tanpa melalui proses otorisasi seperti PIN (Personal Identification Number) sehingga e-money dapat digunakan dengan mudah oleh orang lain yang tidak berhak. Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 telah dicantumkan pengaturan terkait penggantian kerugian finansial namun belum diatur secara jelas dan terperinci sehingga ketidakjelasan peraturan ini menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda antar lembaga yang satu dengan yang lainnya. Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum bagi pemilik uang elektronik apabila terjadi kerugian pada kartu e-money dan untuk mengetahui tanggung jawab bank sebagai penyelenggara kegiatan alat pembayaran non tunai atas kerugian yang dialami oleh pemilik kartu e-money. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Hasil studi menunjukkan bahwa penggantian kerugian terhadap e-money hanya dapat dilakukan apabila terjadi kerusakan dari penerbit. Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian pemilik e-money yang disebabkan karena kelalaian pengguna yang mana peraturan ini melanggar prinsip perlindungan konsumen. Kata kunci: Peraturan Bank Indonesia, Kerugian, Uang Elektronik (e-money).]]>
<![CDATA[KEPEMILIKAN HAK PAKAI ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA ASING DI KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI ]]>
<![CDATA[I Putu Indra Mandhala Putra]]>;
<![CDATA[A.A. Sagung Wiratni Darmadi]]>;
<![CDATA[A.A. Sri Indrawati]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 02, Februari 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (28.465 KB)
<![CDATA[Badung Regency in Bali of Indonesia is one of the most favourite tourismspot in Indonesia and even the world. Because of that reason there is manyof foreign tourist want to have a land or house in Bali. There are twoprinciples problem in this study: 1) What is type of land rights a foreignerscan have in Indonesia? 2) How is the mechanism acquisition of land rightsfor foreigners in Badung Regency? The result of the research: 1) The type ofland rights a foreigners can have in Indonesia is already be regulated inprincipal land law which is at Act No. 5 Year 1960 (use rights and leaseholdrights) 2) The mechanism for acquisition of use rights for foreigners inBadung regency is, first the foreigners must have an agreement with thelocals who want to sell or lease their land, after that the locals making rightrelease of their land in public notary in order to change the land rights to thestate land which is mean everybody (including the foreigners) can request tothe rights of that land.]]>
