Articles
<![CDATA[KEABSAHAN TRANSAKSI ONLINE DI TINJAU DARI HUKUM PERIKATAN ]]>
<![CDATA[Desak Putu Pradnyamitha]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 9 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (314.178 KB)
<![CDATA[Penulisan karya ilmiah ini membahas tentang keabsahan transaksi online di tinjau dari hukum perikatan. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui keabsahan dari transaksi yang dilakukan secara online atau elektronik bila ditinjau dari hukum perikatan. Karya ilmiah ini menggunakan penelitian hukum normatif yang meneliti peraturan perundang-undangan, literatur yang berkaitan dengan meteri yang di teliti. Analisis normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber penelitian. Sehingga kesimpulan dari penulisan karya ilmiah ini bahwa keabsahan transaksi online di tinjau dari hukum perikatan telah diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kata kunci: Keabsahan, Transaksi Online, Perikatan]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG ATAS HAK – HAK NYA DARI PERUSAHAAN ASURANSI YANG PAILIT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA ]]>
<![CDATA[I Nyoman Gede Gita Mahardika]]>;
<![CDATA[A.A. Sagung Wiratni Darmadi]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 10 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (237.21 KB)
|
DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i05.p11
<![CDATA[Dalam penulisan skripsi ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap tertanggung Atas Hak-Hak-nya Dari Perusahaan Asuransi Yang Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga dengan perumusan masalah 1. Bagaimana akibat putusan pailit terhadap perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit dan 2. Bagaimana perlindungan hukum atas hak-hak tertanggung menurut Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Perasuransian. Hasil penelitian menunjukan akibat putusan pailit terhadap perusahaan asuransi sebagai debitur yang telah dinyatakan pailit maka debitur pailit demi hukum kehilangan haknya secara keperdataan untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, akibat putusan pailit selanjutnya adalah terhadap seluruh perikatan yang dibuat debitur pailit dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan bahwa semua perikatan debitur yang timbul setelah adanya putusan pailit, tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Adanya perbedaan pengaturan antara undang-undang Nomor 40 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 maka berlaku sesuai asas hukum lex specialis derogate legi generalis dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 sehingga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 mengesampingkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 yang menjadikan kedudukan tertanggung lebih diutamakan (kreditur preferen). Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tertanggung, Kepailitan]]>
<![CDATA[PPELAKSANAAN PEMBERIAN CUTI MELAHIRKAN BAGI TENAGA KERJA WANITA PADA PT. PLN (PERSERO), Tbk. DISTRIBUSI BALI ]]>
<![CDATA[Agung Made Ayu Suastini Wibawa]]>;
<![CDATA[Ida Bagus Putra Atmadja]]>;
<![CDATA[A.A. Sagung Wiratni Darmadi]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, Mei 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (223.12 KB)
<![CDATA[Persaingan industri saat ini tumbuh semakin pesat ditingkat manapun, sehingga menimbulkan berbagai macam peluang bagi angkatan kerja pria maupun wanita. Melalui pertumbuhan persaingan industri ini, pemerintah hendaknya memberikan perhatian terhadap tenaga kerja terutama tenaga kerja wanita yang tengah hamil dengan meningkatkan sistem pengawasan dan peraturan-peraturan yang lebih serius agar tidak menimbulkan permasalahan yang ada terhadap tenaga kerja wanita dan pihak perusahaan tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah pemberian cuti melahirkan bagi tenaga kerja wanita dalam PT. PLN (Persero), Tbk. Distribusi Bali dapat melewati batas hak cuti dan akibat hukum yang ditimbulkan terhadap tenaga kerja wanita apabila melewati batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang berarti permasalahan yang diangkat dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan pemberian cuti melahirkan bagi tenaga kerja wanita. Dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja wanita tidak dapat melewati batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, apabila melewati batas waktu yang ditentukan akan dikenakan sanksi yang sesuai dalam undang-undang. Kata Kunci: Cuti, Surat Peringatan, Tenaga Kerja Wanita]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA DOKTER TERHADAP PASIEN YANG MENGALAMI MALPRAKTEK ]]>
<![CDATA[Ni Nyoman Ajeng Tri Permatasari]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 11, November 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (146.123 KB)
<![CDATA[Penulisan karya ilmiah ini berjudul “Pertanggungjawaban Perdata Dokter terhadap Pasien yang Mengalami Malpraktek”. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban perdata dokter terhadap pasien yang mengalami malpraktek. Karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sehingga kesimpulan dari penulisan karya ilmiah ini bahwa pertanggungjawaban dokter terhadap pasien yang mengalami malpraktek yaitu diatur dalam pasal 1365, 1366, 1371 KUH Perdata dan pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Kata kunci: Pertanggungjawaban Perdata, Malpraktek]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB DISTRIBUTOR TERHADAP KONSUMEN AKHIR DALAM KEGIATAN PERDAGANGAN (STUDI PADA TOKO GADGET TREE BALI) ]]>
<![CDATA[I Nyoman Trisna Yuanda]]>;
<![CDATA[Ida Bagus Putra Atmadja]]>;
<![CDATA[A.A Sagung Wiratni Darmadi]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Juli 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (154.11 KB)
<![CDATA[Perlindungan Konsumen terhadap cacat produk barang yang mengalami cacat produk dalam hal penjualan produk Apple di Toko Gadget Tree Bali yang merugikan konsumen akhir perlu mendapatkan perlindungan hukum serta distributor perlu menjelaskan barang yang dijualnya. Distributor memiliki tanggung jawab produk Apple yang dijualnya, tanggung jawab tersebut guna memenuhi perlindungan hukum terhadap konsumen. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan klaim garansi yang dilakukan oleh Toko Gadget Tree Bali dalam hal tanggung jawab distributor guna melakukan perlindungan terhadap konsumen akhir dan upaya yang dilakukan oleh Toko Gadget Tree Bali sebagai distributor produk Apple dalam hal melakukan perlindungan terhadap konsumen akhir yang mengalami kerugian.Artikel ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan kasus (caseapproach), dan pendekatan analisis konsep hukum (analitical & conseptual approach).Penelitian ini menyimpulkan bahwa Toko Gadget Tree Bali bertanggungjawab terhadap pelaksanaan perlindungan terhadap konsumen dalam hal konsumen melakukan klaim garansi akibat terjadinya cacat produk. Serta kendala yang dihadapi dalam melakukan klaim garansi oleh konsumen kepada distributor dan kendala yang dialami oleh Gadget Tree Bali dalam hal melakukan tanggung jawabnya dalam melakukan perlindungan konsumen. Upaya yang dilakukan Toko Gadget Tree Bali meliputi upaya preventif dan represif. Kata Kunci : Tanggungjawab, Distributor, Konsumen]]>
<![CDATA[RELEVANSI KESEPAKATAN PAKET BALI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL ]]>
<![CDATA[I Putu Ananta Wijaya]]>;
<![CDATA[A. A. Sagung Wiratni Darmadi]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (35.341 KB)
<![CDATA[Makalah ini berjudul “Relevansi Kesepakatan Paket Bali dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal”. Diselenggarakannya Konfrensi Tingkat Menteri ke-9 bagi negara-negara anggota World Trade Organization menghasilkankesepakatan Paket Bali. Salah satu poin penting Paket Bali yang erat kaitannya dengan sistem penanaman modal di Indonesia terdapat dalam poin (2) tentang fasilitasi perdagangan. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk menganalisis sejauh mana relevansi kesepakatan Paket Bali khususnya dalam poin tentang fasilitasi perdagangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Makalah ini mempergunakan metode penelitian normatif. Relevansi kesepakatan Paket Bali khusunya dalam poin tentang fasilitasi perdagangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007Tentang Penanaman Modal tercemin dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (4) dimana secara garis besar dalam rumusan pasal-pasal tersebut ditentukan mengenai pemberian fasilitas-fasilitas penunjang kegiatan penanaman modal bagi para penanam modal.Terhadap hal ini terdapat pembatasan, hanya para penanam modal yang telah memenuhi kriteria-kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) yang berhak atas fasilitas-fasilitas tersebut.]]>
<![CDATA[KARYA CIPTA ELECTRONIC BOOK (E-BOOK) : STUDI NORMATIF PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA ]]>
<![CDATA[Ni Putu Utami Indah Damayanti]]>;
<![CDATA[A.A. Sri Indrawati]]>;
<![CDATA[A.A. SagungWiratni Darmadi]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, Mei 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (241.332 KB)
<![CDATA[Berkembangnya kemajuan teknologi di Indonesia terhadap perkembangan Kekayaan Intelektual membuat penggunaan gadget dengan isu digitalisasi turut mendorong perkembangan Kekayaan Intelektual yaitu munculnya Hak Cipta di bidang produk digital yaitu electronic book (e-book). Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hak ekonomi pencipta karya cipta electronic book (e-book) atas penghargaan ciptaan yang telah dibuat dengan menggunakan pemikiran dan ide kreatifnya. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Tulisan ini menghasilkan analisis bahwa perlindungan hak ekonomi pencipta karya cipta electronic book (e-book) adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan maanfaat ekonomi yaitu keuntungan atas ciptaannya, dan sanksi atas pelanggaran karya cipta electronic book (e-book), adalah menggandakan e-book secara liar, tersembunyi dan tidak diketahui orang lain serta menyebarluaskan tanpa seizin pencipta dapat dikenakan sanksi denda dan sanksi pidana yaitu dalam Pasal 113 ayat (4) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Kata Kunci : Hak Cipta, Hak Ekonomi, Pelanggaran Hak Cipta, Buku Electronik.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI ANTARA PENJUAL DENGAN PEMBELI TERKAIT CACAT TERSEMBUNYI PADA BARANG DI PASAR TRADISIONAL AGUNG DESA ADAT PENINJOAN PEGUYANGAN KANGIN KECAMATAN DENPASAR UTARA ]]>
<![CDATA[Gusti Ketut Alfionita]]>;
<![CDATA[I Made Udiana]]>;
<![CDATA[A.A. Sagung Wiratni Darmadi]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Juni 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (250.811 KB)
<![CDATA[Karya ilmiah ini berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Antara Penjual Dengan Pembeli Terkait Cacat Tersembunyi Pada Barang di Pasar Tradisional Agung Desa Adat Peninjoan Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara” Tujuan penulisan karya Ilmiah ini untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan perjanjian jual beli di kalangan penjual dengan pembeli di Pasar Tradisional Agung, berdasarkan KUH Perdata Pasal 1313 yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Namun sering terjadi cacat tersembunyi pada barang sehingga merugikan penjual maupun pembeli yang sudah melakukan perjanjian jual beli. Pelaksanaan perjanjian jual beli agar menghindari konflik antara penjual dengan pembeli. Karya Ilmiah ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Kesimpulan dari penulisan ini adalah pelaksanaan perjanjian jual-beli belum dilaksanakan secara optimal dan tanggungjawab penjual atas cacat tersembunyi pada barang hanya mengganti kerugian 50% saja.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA JASA LAUNDRY DI DESA KETEWEL KECAMATAN SUKAWATI ]]>
<![CDATA[I Gusti Lanang Ngurah Tri Wahyudi Putra]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, Mei 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (251.242 KB)
<![CDATA[Karya ilmiah ini berjudul “Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Laundry di Desa Ketewel Kecamatan Sukawati”. Latar belakang penulisan jurnal ini adalah karena usaha laundry menjadi peluang bisnis yang memiliki prospek bagus bagi para pelaku usaha dan merupakan usaha kecil yang memberikan kontribusi sangat penting bagi pembangunan nasional. Tidak jarang terjadi kerugian yang dialami konsumen laundry dan pelaku usaha wajib untuk memberikan kompenasai atas kerugian yang dialami konsumen, namun ganti kerugian yang diberikan masih belum sesuai Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Permasalahan yang diangkat dalam karya ilmiah ini adalah bagaiamana bentuk ganti rugi pengusaha jasa laundry di desa ketewel kecamatan sukawati dan upaya penyelesaiaian yang dapat ditempuh konsumen. Metode yang dipakai dalam karya ilmiah ini adalah metode penelitian hukum empiris, dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Sifat penelitian jurnal ini adalah deskriptif. Teknik penentuan sampel data menggunakan Teknik non probably sampling yaitu di Laundry Dewi Sri dan Carik Laundry. Hasil Penelitian yang di dapat adalah bentuk ganti rugi pelaku usaha jasa laundry di desa ketewel belum sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena ganti kerugian yang diberikan belum setara dengan nilai barang yang hilang. Upaya penyelesaian yang dapat ditempuh adalah dengan penyelesaian sengketa diluar pengadilan sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kata Kunci: Pertanggungjawaban, pelaku usaha, jasa laundry]]>
<![CDATA[PEMBEBASAN KEWAJIBAN PENANGGUNG ASURANSI MEMBAYAR GANTI RUGI, DISEBABKAN OLEH KELALAIAN TERTANGGUNG ]]>
<![CDATA[Rika Basa Sabatini]]>;
<![CDATA[Ida Bagus Putra Atmadja]]>;
<![CDATA[A.A Sagung Wiratni Darmadi]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, Februari 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (432.664 KB)
<![CDATA[ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Pembebasan Kewajiban Penanggung Asuransi Membayar Ganti Rugi, Disebabkan oleh Kelalaian Tertanggung”. Manusia di dunia tidak bisa terlepas dari adanya suatu peristiwa, oleh karena itu muncullah asuransi untuk melindungi seseorang atau hak miliknya dari peristiwa yang terjadi. Pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi ini disertai dengan adanya pembayaran premi kepada perusahaan asuransi kerugian (penanggung) setiap bulannya. Namun pada kenyataannya pembayaran premi yang dilakukan tidak selalu dibayar tepat waktu, dikarenakan tertanggung lalai dalam membayarkan premi, sehingga menimbulkan masalah apakah pihak penanggung akan tetap melakukan kewajibannya membayarkan ganti rugi kepada pihak tertanggung atau menolak klaim tersebut. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, artinya disini pendekatan hukum berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku khususnya terhadap kejelasan sebuah pertanggung jawaban atas kewajiban masing – masing pihak yang mengikatkan dirinya dalam asuransi. Kesimpulan yang diberikan, yaitu penangggung asuransi dapat terbebas dari kewajibannya membayar asuransi apabila terdapat kelalaian yang disebabkan oleh tertanggung itu sendiri, dan hendaknya para pihak ingat akan kewajibannya masing-masing dan saling mentaati peraturan yang berlaku.]]>
