Claim Missing Document
Check
Articles

ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI PNS BERUJUNG PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT I Nyoman Anom Nesa Parwasaba; Made Gde Subha Karma Resen
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Keputusan Majelis Hakim Tipikor Nomor 36/Pidsus TPK/2020/PN.Jkt.Pst. Pemerintah DKI Jakarta memberhentikan secara tidak horamat pada siapa saja oknum Pegawai Negeri Sipil karena secara sah terbuki melakukan korupsi. Tri Prasetyo Utomo tergolong melakukan kejahatan maka dari itu saudara Tri Prasetyo Utomo dierhentikan secara tidak hormat. Putusan hakim tersebut menjadi bukti dalam penegakan hukum yang pasti dan bermanfaat serta adil. Keberatan pemberhentian seharusnya diajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan ASN melalui Badan Pertimbangan Pegawai namun ASN yang diberhentikan tersebut mengajukan banding langsung ke PTUN, berkaitan dengan itu prosedur yang telah tersedia tidak dilaksanakan dengan tepat. Pejabat Pembina Kepegawaian atau yang lebih dikenal dengan PPK merupakan pejabat yang mempunyai wewenang pada bidang menetapkan dalam pengangkatan, dalam hal pemindahan dan juga pada pemberhentian Pegawai ASN pada instansii pemerintahan sesuai dengan peraturran perundang-undangan yang berlaku. Dalam upaya penyampaian keberatan dapat ditempuh melalui jalur hukum dengan upaya banding administratif dan diajukan dengan prosedur yang telah ditentukan . Kata Kunci: Kepastian Hukum, Korupsi, Pegawai Negeri Sipil, PPK ABSTRACT the Corruption Eradication Panel of Judges Decision No. 36/Pidsus TPK/2020/PN.Jkt.Pst. The DKI Jakarta Government dishonorably terminated any unscrupulous Civil Servants because they were legally proven to have committed corruption. Tri Prasetyo Utomo was classified as having committed a crime, therefore Tri Prasetyo Utomo's brother was dishonorably terminated . The judge's decision is evidence in law enforcement that is certain and useful and fair. Objections that should have submitted an administrative appeal to the ASN Advisory Board through the Employee Advisory Board but the dismissed ASN filed an appeal directly to the Administrative Court, related to that the existing procedures were not carried out properly. Civil Service Development Officials or better known as PPK are officials who have authority in the field of placement in placements, in terms of transfers and also in the dismissal of ASN Employees in government agencies in accordance with applicable laws and regulations. In an effort to apply for an objection, it can be pursued through legal channels with administrative appeals and filed with a predetermined procedure. Keywords: Legal Certainty, Corruption, Civil Servants, PPK.
Surat Keterangan Notaris Dalam Konteks Labeling Cover Note Made Gde Subha Karma Resen
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 2 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i02.p08

Abstract

The purpose of this writing is to find out the substance that can be applied to a Notary’s statement and the reason for a Notary’s statement being labeled as a cover note. This study uses normative research methods with the problem of voidness in norms with statutory, conceptual, and analytical approaches. The sources of legal materials used consist of primary legal materials that come from laws and regulations related to legal issues, secondary legal materials obtained from journals, expert views and the results of previous research as well as tertiary legal materials obtained from legal dictionaries and language dictionaries which are described qualitatively. The results of the research show that the substance that can be applied to a Notary’s statement is a statement that explains the facts about events that actually happened and not as a guarantee for something. A notary statement with cover note label is a term used in practice that has been going on continuously. The cover note labeling describes the condition of the notary's statement containing the substance of protecting, guaranteeing and promising. This substance has the potential to cause legal problems for notaries and consequences for civil law liability, administrative law, and criminal law. Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui substansi yang dapat diterapkan pada surat keterangan notaris dan penyebab surat keterangan notaris yang dilabeling Cover Note menimbulkan permasalahan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan adanya permasalahan kekosongan norma dengan jenis pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan analisis. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum, bahan hukum sekunder yang didapatkan dari jurnal, pandangan ahli maupun hasil penelitian terdahulu dan bahan hukum tersier dididapatkan dari kamus hukum maupun kamus bahasa yang diuraikan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi yang dapat diterapkan pada surat keterangan adalah pernyataan yang menerangkan fakta terhadap peristiwa yang benar terjadi menyangkut kewajiban dan kewenangannya, serta bukan sebagai jaminan/penanggungan terhadap sesuatu. Surat keterangan notaris yang dilabeling covernote merupakan istilah dalam praktek yang telah berlangsung terus menerus. Labeling covernote tersebut menggambarkan keadaan surat keterangan notaris mengandung substansi melindungi, menjamin dan menjanjikan. Substansi ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum bagi notaris dan berkonsekuensi pertanggungjawaban perdata, administratif, dan pidana.
Harmonization of Abortion Settings in Indonesia Bayu Anggara; Made Gde Subha Karma Resen
Musamus Law Review Vol 2 No 1 (2019): MuLaRev
Publisher : Faculty of Law, Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mularev.v2i1.2260

Abstract

This study is entitled Harmonization of Abortion Law in Indonesia. Abortion today is not something that is taboo to discuss and talk about, because abortion has occurred everywhere. Abortion is a health issue that is gaining attention nowadays in Indonesia. The regulation of abortion in Indonesia is regulated by 2 (two) Laws namely the Criminal Code and the Health Law, which is where there is a conflict of norms that the Criminal Code prohibits loopholes for abortion by anyone and under any conditions. While the Health Act provides space for abortions for women with pregnancies that endanger their lives and women with pregnancies due to rape. The problem of this writing is related to the harmonization of abortion arrangements in Indonesia and abortion arrangements in the future. This research was conducted by normative legal methods. Harmonization of abortion arrangements in Indonesia is resolved with legal theory, namely the Lex Specialis Derogat Legi Generalis legal theory, meaning that if there is an abortion case in Indonesia then the source of reference or legal basis is the Health Act because it is more specific than the Criminal Code. Abortion arrangements in Indonesia in the future in the form of a Penal Code also touches on the aspect of abortion which is regulated in Article 589 to Article 592 and remains on the concept to prohibit abortion by anyone and under any conditions.
IMPLIKASI YURIdIS dIUNdANGKANNYA UNdANG-UNdANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN dAERAH TERHAdAP PENGATURAN BAdAN USAHA MILIK dAERAH dI INdONESIA Made Gde Subha Karma Resen; Yudho Taruno Muryanto
Yustisia Vol 3, No 3: December 2014
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v3i3.29560

Abstract

The enactment of Law Number 23 Year 2014 on Regional Government has implications for setting local owned enterprises (BUMD) in Indonesia. Law No. 23 Year 2014, revoke Law Number 5 of 1962 and Law Number 32 Year 2004, the previous both are the legal basis for setting local owned enterprises in Indonesia. In Law No. 23 Year 2014, specifically regulates the local owned enterprise, namely in Chapter XII, consisting of 12 Articles, starting from Article 331 to Article 343 and scattered in several chapters, Article 1 paragraph 40, Article 134 paragraph (1) letter c, 188 paragraph (1) c, subsection 298 (5) c,subsection 304 (1) and (2), 320 (2) g, 402 paragraph (2), 405 and Article 409.
KEBIJAKAN CASHLESS TERHADAP UANG KARTAL RUPIAH YANG DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG MATA UANG Ni Made Pande Diah Maharani; Made Gde Subha Karma Resen
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i12.p13

Abstract

Penelitian ini difokuskan pada evaluasi kebijakan cashless yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang). Cashless merupakan sistem pembayaran yang tidak menggunakan uang fisik, melainkan bergantung pada sarana elektronik untuk transaksi keuangan. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menilai kesesuaian kebijakan cashless dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Mata Uang. Hasil dari penelitian ini yakni penggunaan cashless ternyata tidak selaras dengan UU Mata Uang, meskipun cashless merupakan sebuah kemajuan teknologi dalam bidang keuangan dan memungkinkan transaksi dalam mata uang Rupiah, hal ini menimbulkan pelanggaran terhadap UU tersebut. Salah satu contoh pelanggaran adalah adanya program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang didukung oleh pemerintah, dimana pada hal ini pembayaran tol hanya dapat dilakukan menggunakan uang elektronik. Hal ini bertentangan dengan ketentuan UU Mata Uang yang secara tegas mengatur bahwa Mata Uang yang sah di Indonesia adalah Rupiah dalam bentuk kertas dan logam, sementara belum terdapat regulasi yang mengatur penggunaan uang elektronik dalam sistem cashless. Untuk menggali pemahaman lebih lanjut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau legal research dengan pendekatan perundang-undangan atau statue approach serta pendekatan komparatif. Proses penelitian ini melibatkan pengumpulkan bahan hukum melalui studi kepustakaan atau library research dengan menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan non hukum. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pembahasan regulasi yang relevan terkait penggunaan uang elektronik dalam sistem cashless di Indonesia. ABSTRACT This research is focused on evaluating the Cashless policy stipulated in Law Number 7 of 2011 concerning Currency (Currency Law). Cashless refers to a payment system that does not involve physical currency but relies on electronic means for financial transactions. The aim of this research is to assess the compatibility of the Cashless policy with the provisions outlined in the Currency Law.The findings of this study reveal that the use of Cashless is not in alignment with the Currency Law. Although Cashless represents a technological advancement in the field of finance and enables transactions in the Indonesian Rupiah currency, it raises concerns regarding violations of the Currency Law. One example of such a violation is the National Non-Cash Movement (GNTT) program supported by the government, where toll payments can only be made using electronic money. This contradicts the Currency Law, which explicitly states that the valid currency in Indonesia is the Rupiah in the form of paper and metal, with no regulations currently in place governing the use of electronic money in the Cashless system. To gain a deeper understanding, this research adopts the normative legal research method or legal research approach with statutory analysis and a comparative approach. The research process involves collecting legal materials through literature review or library research, utilizing primary, secondary, and non-legal sources. Thus, this research aims to contribute to discussions on relevant regulations concerning the use of electronic money in the Cashless system in Indonesia.
AKIBAT HUKUM BAGI PEMENANG PERKARA TERHADAP TIDAK DAPAT DILAKSANAKANNYA PEMBATALAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN I Dewa Ayu Trisna Anggita Pratiwi; Made Gde Subha Karma Resen
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v12.i01p02

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam terhadap pengaturan pembatalan hak atas tanah di Indonesia serta akibat hukum bagi pemenang perkara terhadap tidak dapat dilaksanakannya pembatalan hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan analisis (analytical approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia telah diatur mengenai pembatalan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Akibat hukum bagi pemenang perkara bahwa putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan produk hukum adalah pemenang perkara harus mengajukan upaya hukum berupa mediasi atau kembali mengajukan gugatan ke pengadilan. ABSTRACT This writing aims to examine and analyze in depth the regulation of cancellation of land rights in Indonesia and the legal consequences for the winner of the case against the inability to carry out the cancellation of land rights based on court decisions that have permanent legal force. This writing uses a normative legal research method using a statutory approach, a case approach and an analytical approach. The results show that in Indonesia, the cancellation of land rights has been regulated as stipulated in the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 21 of 2020 concerning Handling and Settlement of Land Cases. The legal consequence for the winner of the case that a court decision that has permanent legal force cannot be used as a basis for canceling a legal product is that the winner of the case must file legal remedies in the form of mediation or re-file a lawsuit to the court.
TINJAUAN YURIDIS SANKSI PENYALAHGUNAAN TANGGUNGJAWAB KURATOR DALAM UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG Susilawati, Ida Ayu Shinta; Resen, Made Gde Subha Karma
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 13 No 08 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2024.v13.i8.p1

Abstract

Penulisan penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tugas dan kewenangan kurator apabila ditinjau dalam UUK PKPU serta mengetahui mengenai pengaturan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan tanggungjawab yang dilakukan oleh kurator berdasarkan UUK PKPU. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan terkait isu yang dibahas penulis serta menguraikan pandangan penulis melalui latar belakang masalah tersebut. Hasil dari penelitian ini kekosongan hukum mengenai sanksi dari penyalahgunaan wewenang kurator berdampak pada ketidakpastian hukum bagi kreditor dan debitor sehingga demi menjunjung tinggi hak dari kedua belah pihak, sebenarnya UUK PKPU memberikan solusi melalui Pasal 72 yang mengatakan bahwa kurator wajib bertanggungjawab apabila adanya kesalahan ataupun kelalaian dan dalam Pasal 71 UUK PKPU memberikan celah untuk melakukan upaya hukum berupa permohonan penggantian kurator, namun tetap perlu adanya pengaturan yang tegas mengenai sanksi penyalahgunaan kurator sebagai suatu kepastian hukum. Kata Kunci: Kurator, Sanksi, PKPU, Kepastian Hukum. ABSTRACT The purpose of this research is to find out the duties and authority of the curator when reviewed in the UUK PKPU and to find out about the regulation of sanctions against abuse of responsibility committed by the curator based on the UUK PKPU. This research uses normative research methods with a statutory approach and conceptual approach to examine laws and regulations that have relevance to the issues discussed by the author and describe the author's views through the background of the problem. The result of this research is that legal vacuum regarding sanctions for abuse of the curator's authority has an impact on legal uncertainty for creditors and debtors so to uphold the rights of both parties, UUK PKPU provides a solution through Article 72 which says that the curator must be responsible if there is an error or negligence and in Article 71 UUK PKPU provides a loophole to make legal efforts in the form of a request for replacement of the curator, but there still needs to be a strict regulation regarding sanctions for misuse of the curator as a legal certainty. Key Words: Curator, Sanctions, PKPU, Legal Certainty
MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF JUSTICE SOLUTION DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT Putra, I Gde Yogi Aditya; Resen, Made Gde Subha Karma
Kertha Desa Vol 11 No 8 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan artikel ini memiliki tujuan untuk mengkaji suatu permasalahan yang sering terjadi di masyarakat utamanya dalam penyelesaian sengketa Tanah Ulayat. Dalam pembuatan artikel ini menggunakan metode empiris yang dimana mengedepankan pada pendekatan deskriptif kualitatif. Jika ditinjau berdasarkan permasalahan yang terjadi yang dimana dalam penyelesaian permasalahan ini dilakukan secara mediasi yang bisa dikatakan sebagai Bale Mediasi. Setiap permasalahan maupun dinamika yang terjadi tidak jarang menjadi problematika dalam pemanfaatan tanah ulayat. Untuk menghindari suatu permaslahan yang berkelanjutan diperlukannya solusi yang diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Oleh sebab itu dengan mekanisme penyelesaian yang sederhana dan tidak mengeluarkan biaya yang banyak, Bale Mediasi ini dapat dikatakan sebagai alternatif justice solution dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat. Thisarticle aims to examine a problem that often occurs in the community, especially in resolving customary land disputes. In making this article using empirical methods which prioritize a qualitative descriptive approach. If reviewed based on the problems that occur where the resolution of this problem is carried out by mediation which can be said to be Bale Mediation. Every problem and dynamic that occurs often becomes a problem in the use of customary land. To avoid a continuous problem, solutions are needed that are resolved by deliberation and consensus. Therefore, with a simple settlement mechanism and does not cost much, Bale Mediation can be said to be an alternative justice solution in resolving customary land disputes.
KEBERADAAN SISTEM PERADILAN PIDANA GUNA MEWUJUDKAN KETERPADUAN ANTAR SUBSISTEM SERTA KEADILAN BAGI MASYARAKAT Putri, Putu Ristha Kharisma; Resen, Made Gde Subha Karma
Kertha Desa Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan artikel yang berjudul “Keberadaan Sistem Peradilan Pidana Guna Mewujudkan Keterpaduan antar Subsistem serta Keadilan Bagi Masyarakat” ini yakni untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana peran Sistem Peradilan Pidana dalam mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi antar subsistem dalam system peradilan pidana dengan begitu diharapkan dapat terwujudnya keadilan dimasyarakat dan ketaatan hukum yang menjamin hak masing masing masyarakat terjamin sesuai dengan dalam Hak Asasi Manusia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan método hukum normattif yakni penelitian dengan melakukan foksu pada pendekatan peraturan perundang- undangan serta pendekatan komapasi yakni membandingkan antara satu regulasi dengan regulasi lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum pidana di Indonesia masih belum dapat mencerminkan adanya suatu sistem peradilan pidana yang terpadu. Ini disebabkan belum adnaya sinkronisasi antara lembaga peradilan dengan regulasi yang mengaturnya. Sehingga kedepannya, agar dapat menjamin sebuah ekosistem hukum yang baik, amak diperlukan adanya hubungan yang baik antara regulasi yang mengatur dengan pelaksana yang ada di masyarakat. The purpose of writing this article entitled "The Existence of the Criminal Justice System to Create Integration between Subsystems and Justice for Society" is to find out and analyze the role of the Criminal Justice System in realizing integration and synchronization between subsystems in the criminal justice system so that it is hoped that justice can be realized in society. and compliance with laws that guarantee the rights of each community are guaranteed in accordance with Human Rights. The research was carried out using a normative legal method, namely research focusing on a statutory regulatory approach and a comparative approach, namely comparing one regulation with another. The research results show that criminal law enforcement in Indonesia still cannot reflect the existence of an integrated criminal justice system. This is because there is no synchronization between judicial institutions and the regulations that govern them. So that in the future, in order to guarantee a good legal ecosystem, it is necessary to have a good relationship between the regulations that regulate them and the implementers in society.
UPAYA DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA BALI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA JENIS BARU Prameswari, Anak Agung Indira Paloma; Resen, Made Gde Subha Karma
Kertha Desa Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan mendesak yang memerlukan perhatian tidak hanya dari Indonesia tetapi juga dunia internasional. Tujuan penulisan ini adalah untuk memahami Tindak Pidana Narkotika Tipe Baru di Polda Bali dan mendalami Ilmu Hukum terkait Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Tipe Baru yang akan dibahas, serta cara penanggulangannya. Tindak Pidana Narkotika Tipe Baru. Secara khusus tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana penanganan Tindak Pidana Narkoba Tipe Baru dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Tipe Baru di Polda Bali, serta kebijakan Ditresnarkoba Polda Bali dalam memberantas Tindak Pidana Narkoba Tipe Baru. Tindakan. Penelitian ini memanfaatkan metode penelitian empiris dimana mengamati dengan langsung fenomena kehidupan nyata dengan memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Penulis memanfaatkan teknik wawancara dan pustaka untuk mengumpulkan data. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa ada dua cara untuk menentukan jenis narkoba yang digunakan, yaitu non penal dan penal, seperti yang diungkapkan Direktorat Reserse Narkoba. Upaya non-penal yang bersifat preventif dan preemptif meliputi reintegrasi kesejahteraan sosial dan kerja Badan Penelitian Narkotika dalam menentukan jenis narkoba baru melalui tes urine. Ini juga melibatkan pelaksanaan uji laboratorium ilmiah untuk menentukan sifat zat. Narcotics maltreatment is an urgent problem which requires attention not only from Indonesia but also internationally. The aim of this composition is to comprehend the New Type of Narcotics Crime in the Bali Regional Police and deepen legal knowledge related to efforts to eradicate the New Type of Narcotics Crime which must be covered, along with potential solutions. New Type of Narcotics Crime. Specifically. The goal is to ascertain how New Type Drug Crimes are handled and New Type Drug Crime Prevention Efforts at the Bali Police, as well as the policy of the Bali Police Narcotics Directorate in eradicating New Type Drug Crimes. Action. This research uses empirical research methods that directly observe real life phenomena by utilizing primary, secondary and tertiary legal materials. The writer uses interview techniques and literature to collect data. According to the findings of this study, there are two ways to determine the type of drug used, namely non-penal and penal, as stated by the Directorate of Drug Investigation. Non-penal efforts that are preventive and preemptive include social welfare reintegration and the work of the Narcotics Research Agency in determining new types of drugs through urine tests. It also involves carrying out scientific laboratory tests to determine the properties of substances.
Co-Authors A. A. Ngr. Eka Bhuana Putra A.A Bagus Raga Prayudha A.A. Istri Agung Kemala Dewi Anak Agung Gde Adi Suryaningrat Awik Utari Putri Bayu Anggara Bella Kharisma Canina Asmara Putri Charles Lungkang Cintya Meri Cokorda Dalem Dahana Cokorde Dalem Dahana Dewa Gede Tedy Sukadana Dewa Ngakan Putu Bagus Yudha Pratama Dewi , Ni Putu Kompiang Ratna Ganitri, Pande Made Dea Sri Gede Agus Angga Saputra Gst Agung Chandra Kumala Dewi Hendro Purnomo I Dewa Ayu Trisna Anggita Pratiwi I Dewa Gede Aryantha Wira Pratama I Dewa Gede Indra Eka Putra I Gede Adnyana I GEDE ADNYANA I Gede Ngurah Hendra Sanjaya I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Ayu Sri Wulandari I Gusti Agung Dhenita Sari I Gusti Agung Istri Rai Dhamma Astuti Utami I Gusti Ayu Istri Raka I Gusti Ayu Putri Kartika, I Gusti Ayu I Gusti Ngurah Agung Angga Pratama Putra I Gusti Ngurah Lanang Agus Triana Putra I Kadek Gittan Oktha Prayoga I Komang Iwan Saputra I Made Arya Dwisana I Made Bayu Gautama Suadi Putra I Made Sanditya Edi Kurniawan I MADE SUBAWA I Nyoman Anom Nesa Parwasaba I Nyoman Ganang Bayu Weda I Nyoman Puterayasa Utama I Nyoman Suyatna I Wayan Suantana Ida Ayu Handewi Martika Putri Ida Bagus Bayu Ardana Ida Bagus Dwi Ganda Sabo Ida Bagus Gede Eka Permana Putra Ida Gede Krisna Permadi Budha Imelda Paskah Anita Indah Marlina Sitha Dewi, Ni Made Jessy Octavio Arfandy Julintika, Sang Ayu Kadek Neni Kadek Poolina Prameswari Kadek Sarna Kadek Tegar Wacika Komang Arya Suzen Agustina Komang Donik Junada Kristina Sanca Ngunas L.P. Suci Arini Made Angga Adi Suryawan Made Jatiningrum Made Sinthia Sukmayanti Manika, Agus Surya Manuaba, Ida Ayu Inten Marwanto Marwanto, Marwanto Ni Made Ayu Sintya Dewi Ni Made Intan Pranita Dewanthara Ni Made Mutia Risna Dianthi Ni Made Pande Diah Maharani Ni Putu Sarasita Kismadewi Ni Wayan Pradnya Dewi Widyantari Putra Ni Wayan Sakura Dinanti Dewi Prameswari, Anak Agung Indira Paloma Putra, I Gde Yogi Aditya Putri Bangbang Teja Purwani Putri, Putu Ristha Kharisma Putu Ayu Mas Candra Dewi Murti Putu Dyatmikawati Putu Gede Krisna Mahayana Putu Reza Aditya Tirandika Putu Sartika Sukmadewi Putu Wahyu Widiartana Rosianna Evanesa Sihombing RR. Ella Evrita Hestiandari Sembiring, Rezeky Febrani Sorongan, Romario Jermia Sugiani, Ni Komang Mega sumadana, niwayan trisna utami Sumadi, I Putu Sudarma Susilawati, Ida Ayu Shinta Tirandika, Putu Reza Aditya Yolanda Kalyana Mitta Yudho Taruno Muryanto