Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.704
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-'Adalah Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Quran dan al-Hadits CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI An Naba Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan Islam Education Achievement: Journal of Science and Research El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Muhammad Jayus
UIN Raden Intan Lampung
Religion Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
ANALISIS NILAI-NILAI SYURA DALAM PROSES MUSYAWARAH DI DPRD KOTA METRO PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI DI DPRD KOTA METRO) Lufiani, Sabrina Martha; Syukur, Iskandar; Jayus, Muhammad
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1208

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi nilai-nilai esensial syura dalam perspektif fiqh siyasah dan menganalisis sejauh mana mekanisme musyawarah di DPRD Kota Metro merefleksikan nilai-nilai tersebut, serta merumuskan tantangan dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang mengintegrasikan analisis dokumen rapat dan keputusan DPRD dengan kajian literatur keislaman serta ketatanegaraan sebagai kerangka normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prosedural, DPRD Kota Metro telah mencerminkan nilai syura melalui rapat paripurna dan pembahasan anggaran yang kolektif, namun secara substantif, masih terdapat kesenjangan pada kedalaman partisipasi publik, transparansi deliberasi, dan adanya dominasi kepentingan politik partisan. Implikasi dari penelitian ini menekankan perlunya penguatan partisipasi masyarakat secara langsung dan peningkatan kapasitas anggota dewan dalam melakukan deliberasi substantif agar praktik musyawarah di tingkat daerah dapat mendekati idealisme syura yang berorientasi pada kemaslahatan umum.
KAJIAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PERAMPASAN HARTA WARISAN BERUPA TANAH PERTANIAN LAHAN PERSAWAHAN YANG SUDAH BERSERTIFIKAT HAK MILIK (STUDI PUTUSAN NO 1/PDT.G/2024/PN MNA) Fadhlurrahman, M. Rofiqi; Baihaqi, Yusuf; Jayus, Muhammad
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1301

Abstract

Penelitian ini mengkaji fenomena perampasan harta warisan berupa tanah pertanian lahan persawahan yang sudah bersertifikat Hak Milik dari perspektif Hukum Keluarga Islam dengan studi pada Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Mna.Tujuan penelitian ini adalah menelaah pertimbangan hukum hakim pada Pengadilan Negeri dalam memutus perkara perampasan harta warisan antara kedua belah pihak yang bersengketa,  yang mana orang tua keduanya bersaudara kandung. Masing-masing pihak mengklaim tanah lahan persawahan tersebut adalah warisan dari orang tuanya masing-masing.  Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) dan metode wawancara untuk memperkuat data, pendekatan dilakukan dengan  mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Mna dalam perkara perampasan harta warisan, mencerminkan upaya penegakan hukum positif  dimana hakim memutuskan pengembalian hak kepada Penggugat yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik tanah pertanian lahan persawahan, menghukum Tergugat membayar biaya perkara dan menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Pertimbangan hukum tersebut merujuk pada Fikih Mawaris, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) pada pasal 20 ayat (1) UUPA, pasal 23 ayat (2) UUPA, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 1365, Pasal 171 huruf (c) KHI serta pasal 183 KHI. Dengan demikian putusan ini menunjukkan adanya relevansi dan integrasi antara hukum positif  dengan Hukum Keluarga Islam dalam perlindungan hak ahli waris dan kepastian hukum untuk ahli waris serta menegaskan penegakan keadilan substantif antar anggota keluarga.
Implementation of Household Waste Management Policy: A Siyasah Tanfidziyah Analysis of Local Government Regulation Saputra, Akbar Rizki Wahyu Pradana Madan; Karini, Eti; Jayus, Muhammad; Rosodor, Suraining
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v5i1.2001

Abstract

This study examines the implementation of household and household-like waste management policies from the perspective of Siyasah Tanfidziyah, focusing on the exercise of governmental authority in policy execution. The research aims to analyze how local governments implement waste management regulations and to assess their alignment with Islamic principles of governance oriented toward public welfare (maslahah). This study employs field research with a qualitative descriptive approach. Primary data were obtained through interviews and documentation at the local Environmental Service, while secondary data were collected from relevant books, journals, and regulatory documents. Data were analyzed using descriptive analytical techniques. The findings indicate that the implementation of waste management policies remains suboptimal due to inadequate facilities and infrastructure, limited public education, and insufficient internalization of Islamic values related to environmental stewardship. These constraints hinder the effective realization of environmentally sustainable governance as envisioned in Siyasah Tanfidziyah. The study concludes that effective waste management requires the integration of regulatory enforcement with a religious-based approach that emphasizes public awareness and collective responsibility. Accordingly, this study recommends strengthening regulatory frameworks, enhancing Islamic-based environmental education, and promoting cross-sector collaboration at the community level to improve policy effectiveness
Co-Authors Agung Kurniawan Anis Sofiana Eti karini Fadhlurrahman, M. Rofiqi Febriani, Evi Iskandar Syukur Karimah, Siti Khairuddin Kumaidi, Muhamad Lufiani, Sabrina Martha MALIK, ANAS Muhammad Irham Muhammad Irham Muhammad Nasor Rahmawati, Revi Restu, Cut Eva Novita Rosodor, Suraining Saputra, Akbar Rizki Wahyu Pradana Madan Siti Karimah Ulfa, Amilia Mariam Yusuf Baihaqi