Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.165
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-'Adalah Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Quran dan al-Hadits CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI An Naba Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan Islam Education Achievement: Journal of Science and Research El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Kartika: Jurnal Studi Keislaman Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Muhammad Jayus
UIN Raden Intan Lampung
Religion Humanities Astronomy Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
ANALISIS NILAI-NILAI SYURA DALAM PROSES MUSYAWARAH DI DPRD KOTA METRO PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI DI DPRD KOTA METRO) Lufiani, Sabrina Martha; Syukur, Iskandar; Jayus, Muhammad
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1208

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi nilai-nilai esensial syura dalam perspektif fiqh siyasah dan menganalisis sejauh mana mekanisme musyawarah di DPRD Kota Metro merefleksikan nilai-nilai tersebut, serta merumuskan tantangan dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang mengintegrasikan analisis dokumen rapat dan keputusan DPRD dengan kajian literatur keislaman serta ketatanegaraan sebagai kerangka normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prosedural, DPRD Kota Metro telah mencerminkan nilai syura melalui rapat paripurna dan pembahasan anggaran yang kolektif, namun secara substantif, masih terdapat kesenjangan pada kedalaman partisipasi publik, transparansi deliberasi, dan adanya dominasi kepentingan politik partisan. Implikasi dari penelitian ini menekankan perlunya penguatan partisipasi masyarakat secara langsung dan peningkatan kapasitas anggota dewan dalam melakukan deliberasi substantif agar praktik musyawarah di tingkat daerah dapat mendekati idealisme syura yang berorientasi pada kemaslahatan umum.
KAJIAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PERAMPASAN HARTA WARISAN BERUPA TANAH PERTANIAN LAHAN PERSAWAHAN YANG SUDAH BERSERTIFIKAT HAK MILIK (STUDI PUTUSAN NO 1/PDT.G/2024/PN MNA) Fadhlurrahman, M. Rofiqi; Baihaqi, Yusuf; Jayus, Muhammad
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1301

Abstract

Penelitian ini mengkaji fenomena perampasan harta warisan berupa tanah pertanian lahan persawahan yang sudah bersertifikat Hak Milik dari perspektif Hukum Keluarga Islam dengan studi pada Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Mna.Tujuan penelitian ini adalah menelaah pertimbangan hukum hakim pada Pengadilan Negeri dalam memutus perkara perampasan harta warisan antara kedua belah pihak yang bersengketa,  yang mana orang tua keduanya bersaudara kandung. Masing-masing pihak mengklaim tanah lahan persawahan tersebut adalah warisan dari orang tuanya masing-masing.  Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) dan metode wawancara untuk memperkuat data, pendekatan dilakukan dengan  mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Mna dalam perkara perampasan harta warisan, mencerminkan upaya penegakan hukum positif  dimana hakim memutuskan pengembalian hak kepada Penggugat yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik tanah pertanian lahan persawahan, menghukum Tergugat membayar biaya perkara dan menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Pertimbangan hukum tersebut merujuk pada Fikih Mawaris, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) pada pasal 20 ayat (1) UUPA, pasal 23 ayat (2) UUPA, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 1365, Pasal 171 huruf (c) KHI serta pasal 183 KHI. Dengan demikian putusan ini menunjukkan adanya relevansi dan integrasi antara hukum positif  dengan Hukum Keluarga Islam dalam perlindungan hak ahli waris dan kepastian hukum untuk ahli waris serta menegaskan penegakan keadilan substantif antar anggota keluarga.
Implementation of Household Waste Management Policy: A Siyasah Tanfidziyah Analysis of Local Government Regulation Saputra, Akbar Rizki Wahyu Pradana Madan; Karini, Eti; Jayus, Muhammad; Rosodor, Suraining
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v5i1.2001

Abstract

This study examines the implementation of household and household-like waste management policies from the perspective of Siyasah Tanfidziyah, focusing on the exercise of governmental authority in policy execution. The research aims to analyze how local governments implement waste management regulations and to assess their alignment with Islamic principles of governance oriented toward public welfare (maslahah). This study employs field research with a qualitative descriptive approach. Primary data were obtained through interviews and documentation at the local Environmental Service, while secondary data were collected from relevant books, journals, and regulatory documents. Data were analyzed using descriptive analytical techniques. The findings indicate that the implementation of waste management policies remains suboptimal due to inadequate facilities and infrastructure, limited public education, and insufficient internalization of Islamic values related to environmental stewardship. These constraints hinder the effective realization of environmentally sustainable governance as envisioned in Siyasah Tanfidziyah. The study concludes that effective waste management requires the integration of regulatory enforcement with a religious-based approach that emphasizes public awareness and collective responsibility. Accordingly, this study recommends strengthening regulatory frameworks, enhancing Islamic-based environmental education, and promoting cross-sector collaboration at the community level to improve policy effectiveness
Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 4-9 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Irawan, Chintya; Fauzi, Mohammad Yasir; Jayus, Muhammad
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 15 No. 1 (2026): Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v15i1.31073

Abstract

Rendahnya realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kelurahan Tanjung Senang yang belum mencapai target optimal menjadi latar belakang penelitian ini. Penelitian bertujuan menganalisis implementasi Pasal 4–9 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta mengevaluasinya dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi di Kelurahan Tanjung Senang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif regulasi telah memberikan landasan hukum yang jelas, aparatur kelurahan telah menjalankan fungsi fasilitatif secara aktif, dan realisasi penerimaan PBB meningkat dari 68% pada tahun 2021 menjadi 87% pada tahun 2024, namun target optimal 90–100% belum tercapai secara konsisten akibat rendahnya kesadaran wajib pajak dan kendala ekonomi. Novelty penelitian ini terletak pada integrasi perspektif fiqh siyasah dalam evaluasi regulasi pajak daerah kontemporer, yang menghasilkan implikasi perlunya penguatan edukasi publik berbasis nilai amanah dan maslahah ammah demi terwujudnya tata kelola fiskal daerah yang berkeadilan. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Daerah, Siyasah Tanfidziyah.
Analisis Siyasah Tanfidziyyah terhadap Implementasi Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 62 Tahun 2021 dalam Pencegahan Stunting melalui Program Gerakan Orang Tua Asuh Syafa Kamila, Salsabilla; Frenki; Jayus, Muhammad
Kartika: Jurnal Studi Keislaman Vol. 6 No. 2 (2026): Kartika: Jurnal Studi Keislaman (May)
Publisher : Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPT NU) PCNU Kabupaten Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59240/kjsk.v6i2.789

Abstract

This study aims to examine the role of the village government in efforts to prevent and reduce stunting through the Foster Parent Movement to Prevent Stunting in Pesawaran Regency, and analyze it from the perspective of Siyasah Tanfidziyyah. The method used in this study is qualitative with a descriptive approach. Data collection was carried out through interviews, observations, and documentation with informants from the Health Office, health centers in several sub-districts, and the community. The results of the study show that the implementation of the stunting prevention program has been carried out, but it has not run optimally. This can be seen from the involvement of the village government which is still limited and has not taken place consistently, as well as coordination between parties that has not been effective. In addition, the implementation of the program also faces various obstacles, such as limited human resources, budget limitations, and low levels of public awareness. The impact of the program on reducing stunting rates in several sub-districts has also not shown significant changes. Viewed from the perspective of Siyasah Tanfidziyyah, the implementation of the policy has not fully reflected the principles of trust, justice, and benefits. Therefore, efforts are needed to increase the role of the village government, strengthen coordination between institutions, and increase community participation so that the program can run more effectively and achieve the expected goals
Implementasi Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kawasan Wisata Bahari dalam Perspektif Siyāsah Tanfīdziyyah Rian Hidayat; Iskandar Syukur; Muhammad jayus
Kartika: Jurnal Studi Keislaman Vol. 6 No. 2 (2026): Kartika: Jurnal Studi Keislaman (May)
Publisher : Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPT NU) PCNU Kabupaten Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59240/kjsk.v6i2.829

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Regent Regulation of Pesawaran Regency concerning the management of marine tourism areas from the perspective of Siyāsah Tanfīdziyyah. Marine tourism has significant potential in supporting regional economic development, increasing community welfare, and preserving coastal environmental sustainability. However, the management of marine tourism requires effective government policies and active participation from stakeholders to ensure the realization of public benefit (maṣlaḥah ʻāmmah). This research employed a qualitative approach with a case study design conducted in Pesawaran Regency, Lampung Province. Data were collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed descriptively using data reduction, data presentation, and conclusion drawing techniques. The findings reveal that the implementation of marine tourism management policies in Pesawaran Regency has been carried out through planning, organizing, and implementation stages involving the local government, local communities, and business partners. The development of marine tourism contributes to improving the local economy and optimizing regional tourism potential. From the perspective of siyāsah tanfīdziyyah, the role of the local government reflects the implementation of executive authority in managing public interests, environmental sustainability, and social welfare in accordance with the principles of justice and public benefit in Islamic governance.
IMPLEMENTASI PASAL 14 AYAT 3 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH: (Studi di Pasar Kalangan Kecamatan Banding Agung Kabupaten Oku Selatan) Octari Listiana; Frenki Frenki; Muhammad Jayus
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1454

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 14 Ayat (3) Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum serta meninjaunya dalam perspektif fiqh siyasah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan, kepala pasar, juru parkir, serta masyarakat sebagai pengguna jasa parkir, serta didukung oleh data sekunder dari literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan parkir telah berjalan dengan cukup baik, ditandai dengan adanya sistem legalitas juru parkir melalui Surat Keputusan (SK), penggunaan identitas resmi berbasis barcode, serta pemberian atribut sebagai tanda pengenal. Selain itu, penerapan sistem setoran kepada daerah menjadi indikator dalam menentukan legalitas parkir. Hingga tahun 2026, tidak ditemukan laporan signifikan terkait parkir liar atau pungutan liar. Namun demikian, masih terdapat kendala di lapangan, seperti ketidaklengkapan atribut juru parkir dan adanya praktik penghindaran terhadap petugas pengawas. Dalam perspektif fiqh siyasah, kebijakan ini telah mencerminkan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan pengawasan (hisbah) dalam pengelolaan urusan publik. Pemerintah telah menjalankan perannya dalam menciptakan ketertiban dan mencegah praktik yang merugikan masyarakat. Meskipun demikian, diperlukan peningkatan dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
Co-Authors Agung Kurniawan Anis Sofiana Eti karini Fadhlurrahman, M. Rofiqi Frenki Frenki Frenki Irawan, Chintya Iskandar Syukur Karimah, Siti Khairuddin Kumaidi, Muhamad Lufiani, Sabrina Martha MALIK, ANAS Mohammad Yasir Fauzi Muhammad Irham Muhammad Irham Muhammad Nasor Octari Listiana Rahmawati, Revi Restu, Cut Eva Novita Rian Hidayat Rosodor, Suraining Saputra, Akbar Rizki Wahyu Pradana Madan Siti Karimah Sukatin, Sukatin Syafa Kamila, Salsabilla Ulfa, Amilia Mariam Yusuf Baihaqi