Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.165
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-'Adalah Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Quran dan al-Hadits CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI An Naba Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan Islam Education Achievement: Journal of Science and Research El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Kartika: Jurnal Studi Keislaman Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Muhammad Jayus
UIN Raden Intan Lampung
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Analisis Siyasah Tanfidziyyah terhadap Implementasi Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 62 Tahun 2021 dalam Pencegahan Stunting melalui Program Gerakan Orang Tua Asuh Syafa Kamila, Salsabilla; Frenki; Jayus, Muhammad
Kartika: Jurnal Studi Keislaman Vol. 6 No. 2 (2026): Kartika: Jurnal Studi Keislaman (May)
Publisher : Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPT NU) PCNU Kabupaten Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59240/kjsk.v6i2.789

Abstract

This study aims to examine the role of the village government in efforts to prevent and reduce stunting through the Foster Parent Movement to Prevent Stunting in Pesawaran Regency, and analyze it from the perspective of Siyasah Tanfidziyyah. The method used in this study is qualitative with a descriptive approach. Data collection was carried out through interviews, observations, and documentation with informants from the Health Office, health centers in several sub-districts, and the community. The results of the study show that the implementation of the stunting prevention program has been carried out, but it has not run optimally. This can be seen from the involvement of the village government which is still limited and has not taken place consistently, as well as coordination between parties that has not been effective. In addition, the implementation of the program also faces various obstacles, such as limited human resources, budget limitations, and low levels of public awareness. The impact of the program on reducing stunting rates in several sub-districts has also not shown significant changes. Viewed from the perspective of Siyasah Tanfidziyyah, the implementation of the policy has not fully reflected the principles of trust, justice, and benefits. Therefore, efforts are needed to increase the role of the village government, strengthen coordination between institutions, and increase community participation so that the program can run more effectively and achieve the expected goals
Implementasi Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kawasan Wisata Bahari dalam Perspektif Siyāsah Tanfīdziyyah Rian Hidayat; Iskandar Syukur; Muhammad jayus
Kartika: Jurnal Studi Keislaman Vol. 6 No. 2 (2026): Kartika: Jurnal Studi Keislaman (May)
Publisher : Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPT NU) PCNU Kabupaten Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59240/kjsk.v6i2.829

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Regent Regulation of Pesawaran Regency concerning the management of marine tourism areas from the perspective of Siyāsah Tanfīdziyyah. Marine tourism has significant potential in supporting regional economic development, increasing community welfare, and preserving coastal environmental sustainability. However, the management of marine tourism requires effective government policies and active participation from stakeholders to ensure the realization of public benefit (maṣlaḥah ʻāmmah). This research employed a qualitative approach with a case study design conducted in Pesawaran Regency, Lampung Province. Data were collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed descriptively using data reduction, data presentation, and conclusion drawing techniques. The findings reveal that the implementation of marine tourism management policies in Pesawaran Regency has been carried out through planning, organizing, and implementation stages involving the local government, local communities, and business partners. The development of marine tourism contributes to improving the local economy and optimizing regional tourism potential. From the perspective of siyāsah tanfīdziyyah, the role of the local government reflects the implementation of executive authority in managing public interests, environmental sustainability, and social welfare in accordance with the principles of justice and public benefit in Islamic governance.
IMPLEMENTASI PASAL 14 AYAT 3 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH: (Studi di Pasar Kalangan Kecamatan Banding Agung Kabupaten Oku Selatan) Octari Listiana; Frenki Frenki; Muhammad Jayus
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1454

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 14 Ayat (3) Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum serta meninjaunya dalam perspektif fiqh siyasah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan, kepala pasar, juru parkir, serta masyarakat sebagai pengguna jasa parkir, serta didukung oleh data sekunder dari literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan parkir telah berjalan dengan cukup baik, ditandai dengan adanya sistem legalitas juru parkir melalui Surat Keputusan (SK), penggunaan identitas resmi berbasis barcode, serta pemberian atribut sebagai tanda pengenal. Selain itu, penerapan sistem setoran kepada daerah menjadi indikator dalam menentukan legalitas parkir. Hingga tahun 2026, tidak ditemukan laporan signifikan terkait parkir liar atau pungutan liar. Namun demikian, masih terdapat kendala di lapangan, seperti ketidaklengkapan atribut juru parkir dan adanya praktik penghindaran terhadap petugas pengawas. Dalam perspektif fiqh siyasah, kebijakan ini telah mencerminkan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan pengawasan (hisbah) dalam pengelolaan urusan publik. Pemerintah telah menjalankan perannya dalam menciptakan ketertiban dan mencegah praktik yang merugikan masyarakat. Meskipun demikian, diperlukan peningkatan dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
IMPLEMENTASI PASAL 12 HURUF C TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 04 TAHUN 2022 TENTANG KETERTIBAN UMUM PADA TAMAN KOTA PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH: (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara) Rian Nur Hidayat; Maimun Maimun; Muhammad Jayus
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 2 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Desember 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i2.1478

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 12 Huruf C Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 04 Tahun 2022 dalam menanggulangi pelanggaran ketertiban umum di Taman Kota Tugu Payan Mas melalui perspektif Siyasah Tanfidziyah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup, serta dokumentasi terkait. Hasil temuan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum berjalan optimal yang ditandai dengan maraknya aksi vandalisme pada fasilitas ikonik, penggunaan jalur hijau untuk parkir liar, serta lemahnya pengawasan fisik pada waktu-waktu krusial akibat keterbatasan anggaran dan kurangnya koordinasi lintas sektoral. Implikasi dari penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan penegakan ketertiban umum memerlukan transformasi tata kelola dari pola reaktif menjadi preventif serta penguatan aspek amanah dan profesionalisme aparatur guna menjamin kemaslahatan publik dan menjaga marwah Tugu Payan Mas sebagai simbol identitas daerah.
ANALISIS NILAI-NILAI SYURA DALAM PROSES MUSYAWARAH DI DPRD KOTA METRO PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI DI DPRD KOTA METRO) Sabrina Martha Lufiani; Iskandar Syukur; Muhammad Jayus
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1208

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi nilai-nilai esensial syura dalam perspektif fiqh siyasah dan menganalisis sejauh mana mekanisme musyawarah di DPRD Kota Metro merefleksikan nilai-nilai tersebut, serta merumuskan tantangan dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang mengintegrasikan analisis dokumen rapat dan keputusan DPRD dengan kajian literatur keislaman serta ketatanegaraan sebagai kerangka normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prosedural, DPRD Kota Metro telah mencerminkan nilai syura melalui rapat paripurna dan pembahasan anggaran yang kolektif, namun secara substantif, masih terdapat kesenjangan pada kedalaman partisipasi publik, transparansi deliberasi, dan adanya dominasi kepentingan politik partisan. Implikasi dari penelitian ini menekankan perlunya penguatan partisipasi masyarakat secara langsung dan peningkatan kapasitas anggota dewan dalam melakukan deliberasi substantif agar praktik musyawarah di tingkat daerah dapat mendekati idealisme syura yang berorientasi pada kemaslahatan umum.
KAJIAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PERAMPASAN HARTA WARISAN BERUPA TANAH PERTANIAN LAHAN PERSAWAHAN YANG SUDAH BERSERTIFIKAT HAK MILIK (STUDI PUTUSAN NO 1/PDT.G/2024/PN MNA) M. Rofiqi Fadhlurrahman; Yusuf Baihaqi; Muhammad Jayus
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1301

Abstract

Penelitian ini mengkaji fenomena perampasan harta warisan berupa tanah pertanian lahan persawahan yang sudah bersertifikat Hak Milik dari perspektif Hukum Keluarga Islam dengan studi pada Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Mna.Tujuan penelitian ini adalah menelaah pertimbangan hukum hakim pada Pengadilan Negeri dalam memutus perkara perampasan harta warisan antara kedua belah pihak yang bersengketa,  yang mana orang tua keduanya bersaudara kandung. Masing-masing pihak mengklaim tanah lahan persawahan tersebut adalah warisan dari orang tuanya masing-masing.  Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) dan metode wawancara untuk memperkuat data, pendekatan dilakukan dengan  mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Mna dalam perkara perampasan harta warisan, mencerminkan upaya penegakan hukum positif  dimana hakim memutuskan pengembalian hak kepada Penggugat yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik tanah pertanian lahan persawahan, menghukum Tergugat membayar biaya perkara dan menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Pertimbangan hukum tersebut merujuk pada Fikih Mawaris, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) pada pasal 20 ayat (1) UUPA, pasal 23 ayat (2) UUPA, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 1365, Pasal 171 huruf (c) KHI serta pasal 183 KHI. Dengan demikian putusan ini menunjukkan adanya relevansi dan integrasi antara hukum positif  dengan Hukum Keluarga Islam dalam perlindungan hak ahli waris dan kepastian hukum untuk ahli waris serta menegaskan penegakan keadilan substantif antar anggota keluarga.
Analisis Siyasah Tanfidziyyah terhadap Implementasi Pengelolaan Sampah Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2023 Arsyil Majid; Maimun Maimun; Muhammad Jayus
Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 4 No. 3 (2026): September: Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59059/mandub.v4i3.3279

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Article 13 of Bandar Lampung City Regional Regulation Number 6 of 2023 concerning Waste Management by the Environmental Agency of Bandar Lampung City from the perspective of Siyasah Tanfidziyyah. This study employed a qualitative method with a field research approach. Data were collected through interviews, observations, documentation, and literature studies. The research involved seven informants consisting of representatives of the Environmental Agency, waste collection and transportation officers, and members of the community. The results indicate that the implementation of Article 13 has been carried out through various waste reduction and management activities, including waste collection, transportation, processing, provision of facilities and infrastructure, and community involvement in waste management. However, its implementation has not been optimal due to limited supporting facilities and infrastructure, inadequate supervision, and low public awareness and participation in maintaining environmental cleanliness. From the perspective of Siyasah Tanfidziyyah, the implementation of waste management is consistent with the principles of maslahah, al-‘adl, amanah, responsibility, and the prevention of environmental damage. Therefore, optimization is necessary through improving service quality, providing adequate facilities and infrastructure, strengthening supervision, and increasing public education and participation in sustainable waste management. These efforts are expected to improve the effectiveness of waste management and support environmental protection in Bandar Lampung City.
Co-Authors Agung Kurniawan Anis Sofiana Arsyil Majid Eti karini Frenki Frenki Frenki Iskandar Syukur Karimah, Siti Khairuddin Kumaidi, Muhamad M. Rofiqi Fadhlurrahman Maimun Maimun Maimun Maimun MALIK, ANAS Muhammad Irham Muhammad Irham Muhammad Nasor Octari Listiana Rahmawati, Revi Restu, Cut Eva Novita Rian Hidayat Rian Nur Hidayat Sabrina Martha Lufiani Siti Karimah Sukatin, Sukatin Syafa Kamila, Salsabilla Ulfa, Amilia Mariam Yusuf Baihaqi