Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : KERTHA WICAKSANA

Kebijakan Hukum Adat Pararem Pangele Dalam Melindungi Masyarakat Desa Adat Sega Karangasem dari Bahaya Rabies I Made Adi Widnyana; Ida Bagus Sudarma Putra; Ni Ketut Kantriani; I Made Sudana Putra; Yoga Siwananda
KERTHA WICAKSANA Vol. 18 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.18.1.2024.30-36

Abstract

Penyebaran virus rabies di Bali dalam tiga tahun terakhir cukup mengkhawatirkan, hal ini ditunjukkan dengan tingginya angka kasus rabies di Bali yang terindikasi disebabkan oleh penularan dari hewan peliharaan selaku vector, seperti anjing. Kehidupan masyarakat Bali yang membebasliarkan anjing sebagai hewan peliharaan memang turut menjadi faktor pendukung dari cepatnya penyebaran virus rabies, untuk itu perlu diterapkan kebijakan hukum yang mampu mengendalikan dan menangani bahaya rabies di Bali. Keberadaan hukum yang ada saat ini dirasakan belum cukup efektif untuk menekan angka penyebaran rabies di Bali, sehingga diperlukan langkah konkrit dalam percepatan penanganan terhadap masyarakat di Bali dalam sebuah produk hukum adat yang memang sangat dihormati dan ditaati oleh masyarakat di Bali yang sebagian besar hidup dalam kesatuan masyarakat adatnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat kebijakan pengaturan penanganan bahaya rabies dalam produk hukum adat di Desa Adat Sega, Kabupaten Karangasem, serta untuk menganalisis makna pengaturan penanganan bahaya rabies dalam bentuk produk hukum adat di Desa Adat Sega. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penanganan rabies di Desa Adat Sega dirumuskan dalam hukum adat berbentuk pararem pangele yang secara tegas mewajibkan masyarakat adat untuk mengkandangkan dan melaporkan hewan peliharaan kepada aparat desa adat. Adanya pararem pangele ini memiliki makna sebagai langkah pencegahan, pengendalian, dan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat melalui kekuatan kesatuan masyarakat adat. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional dan kebijakan daerah yang turut berupaya dalam menurunkan angka bahaya rabies melalui peningkatan peran serta masyarakat.
Kebijakan Pemerintah Daerah Bali dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi Widnyana, I Made Adi; Kantriani, Ni Ketut; Siwananda, Yoga
KERTHA WICAKSANA Vol. 18 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.18.2.2024.40-45

Abstract

Progress and changing ages have an impact on changes in various areas of life, one of which is health. A variety of cutting-edge discoveries related to medical methods and medicines led to advances in both conventional and traditional health care. This development has led to various policies made by countries including Indonesia. Indonesia sheds health-related policy as a constitutional right of the people as set forth in the rules of enforcement. The guarantee of good health care gives the public the right to use the kind of medical or traditional health care. There are three types of traditional health care within the rules of enforcement: empirical, complementary, and integrated. This paper highlights the integration of traditional health services which, based on the authority of the Indonesian Government Regulations, mandate local governments to make regional policies that are in line with national policies. This writing uses normative methods with a legislative and conceptual approach. The results showed that the policy of the regional government of Bali in the maintenance of traditional health services integration implemented by issuing the regulation of the governor of Bali No. 55 Year 2019 on the traditional health service of Bali which provides guarantees on the implementation of health services traditional integration of bali as a collaboration carried out between the traditional complementary health services with conventional health services in health services facilities such as Puskesmas and hospitals. Progress and changes of the era have an impact on related types of traditional health services the integration given in its organization is established on the basis of the Decision of the Governor of Bali of the results of the analysis of the study team which is further established by the respective heads of the health service facilities.