Claim Missing Document
Check
Articles

HAMBATAN DALAM UPAYA ELIMINASI PEKERJA ANAK DI TAMBANG ARTISANAL KOBALT REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO (2014-2019) Pratama, I Kadek Putra; Kumala Dewi, Putu Ratih; Resen, Putu Titah Kawitri
DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL) Vol 4 No 2 (2024): JURNAL DIKSHI
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Penelitian ini menganalisis hambatan dalam upaya eliminasi pekerja anak di pertambangan artisanal kobalt Republik Demokratik Kongo (RDK) dengan pendekatan kualitatif. Studi ini menerapkan teori dependensi, konsep Multinational Cooperation, dan poverty traps guna mengetahui penyebab dari hambatan. Teori dependensi menjelaskan ketergantungan RDK sebagai konsekuensi pengintegrasian ekonomi ke dalam sistem kapitalisme global. RDK diposisikan sebagai negara periphery—memenuhi kepentingan negara semi-periphery dan core. RDK menjadi tempat ekstraksi kobalt terbesar di dunia dengan komposisi pekerja murah yang berlimpah serta maraknya praktik pekerja anak. Ketergantungan tersebut diperkuat oleh kehadiran perusahaan multinasional, seperti CDM dan Huayou Cobalt. Pada gilirannya, kondisi tersebut mampu melanggengkan kemiskinan ekstrem di RDK. Poverty traps hadir guna menganalisis hubungan antara kemiskinan yang persisten dengan fenomena pekerja anak RDK, tepatnya di wilayah sabuk kobalt (Provinsi Haut-Katanga dan Lualaba). Kata-kunci: Dependensi, Multinational Cooperation, Pekerja Anak Kobalt, Poverty Traps, Republik Demokratik Kongo
Kepentingan Indonesia Terhadap Penetapan Batur Sebagai Global Geopark oleh UNESCO Mega Listyana SP, Yana Merta; Sushanti, Sukma; Kawitri Resen, Putu Titah
DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL) Vol 3 No 2 (2024): JURNAL DIKSHI
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan upaya pencapaian kepentingan ekonomi Indoneisa melalui penetapan Batur sebagai Global Geopark oleh UNESCO. Dalam penelitian ini batasan penelitian dari tahun 2009 sampai dengan 2019, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif. Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran kepentingan nasional menurut Donald E. Nuechterlein yang menjabarkan kepentingan ekonomi (economic interest) menjadi salah satu kepentingan yang vital di antara kepentingan lainnya, geotourism sebagai pengembangan wisata geologi di kawasan Geopark Batur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penetapan Batur sebagai Global Geopark menjadi instrumen bagi Indonesia dalam pencapaian kepentingan ekonomi. Kata-kunci : Batur, Global Geopark UNESCO, Geotourism, Kepentingan Nasional, Pariwista.
kerjasama, pendidkan,Timor-Leste Neri, Septiana De Jesus Neri Jesus; Widya Nugraha, A.A. Bagus Surya; Resen, Putu Titah Kawitri
DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL) Vol 4 No 2 (2024): JURNAL DIKSHI
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The cooperation between the two countries in the field of education is clear evidence that this collaboration provides excellent opportunities for the people of Timor-Leste to study at a higher level, such as students from Timor-Leste who receive quality undergraduate education and receive input from the Indonesian state or efforts to develop science for the country The purpose of writing this thesis is to describe the process of cooperation between the governments of Timor-Leste and Indonesia in the field of education in the 2011-2021 period. The data collection technique used in this study is similar to bibliographic research, namely collecting data from the literature related to the topic to be discussed and then analyzed. And documents on Timor-Leste's economic capacity to improve the quality of family education, as well as developments and barriers for Timorese students studying in Indonesia, including government and private grants. Cooperation document between Indonesia and Timor-Leste in the field of quality and quality education. Data from magazines, newspapers and internet sites, as well as research reports related to cooperation in the field of education. The results of the analysis show that the collaboration has had a major influence on the country of Timor Leste regarding the quality of education in Timor Leste. Collaboration does not only create peace but also makes the community more prosperous. Rights that have not been fulfilled can be fulfilled, so that people have the same right to education..
Analisis Keamanan Nasional atas Kebijakan War on Drugs Presiden Duterte di Filipina Pranawa Putra, I Gusti Ngurah Aristya; Resen, Putu Titah Kawitri; Putri, Penny Kurnia
DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL) Vol 3 No 1 (2023): JURNAL DIKSHI
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to look at the reasons for the Philippines to continue implementing the War on Drugs policy, despite receiving criticism from the international community regarding human rights violations. This study used qualitative research methods. The rFesearcher uses the Realism and National Security framework to see the causality of the Philippines' attitude in responding to these pressures. In this study, it was found that the answer is that the increasing level of drug abuse in the Philippines has made the issue a threat to the Philippines' national security. The Philippines issued a War on Drugs policy to eliminate this threat, plus drug abuse has a close relationship with several crimes that threaten the safety of Filipinos. With this policy, the Philippines responds to international pressure by continuing to implement a drugs war policy because the Philippines still wants to maintain its national interests, namely the security of Filipino citizens. Keywords: National Security, Philippines, Realism, War on Drugs
PERAN DNETWORK SEBAGAI AKTOR NON-NEGARA DALAM MENGATASI ISU TENAGA KERJA DISABILITAS DI INDONESIA Ayu Diah Candra Kumala Dewi; Karolina Paula Sisilia Surung; Putu Titah Kawitri Resen
SIYAR Journal Vol. 3 No. 2 (2023): July
Publisher : The Department of International Relations, The Faculty of Social and Political Sciences, UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/siyar.2023.3.2.115-123

Abstract

Penelitian ini menjelaskan peran DNetwork dalam mengatasi permasalahan pekerja penyandang disabilitas di Indonesia. Meski jaminan hak-hak pekerja penyandang disabilitas telah diakui dan dituangkan dalam konstitusi Indonesia, namun penerapan aturan tersebut tentu tidak bisa serta merta dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Penelitian ini menggunakan teori transnasionalisme dan konsep LSM untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DNetwork berupaya berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan aktor lintas negara untuk mendukung pencapaian misinya. Kerja sama tersebut dilakukan dengan pemerintah daerah, pemerintah nasional, pemerintah internasional, organisasi internasional, organisasi nasional, organisasi lokal, kelompok atau komunitas masyarakat, bahkan individu. Dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas, DNetwork telah mengambil peran dalam Pelatihan, Advokasi, Mendukung Proyek Percontohan, dan Fasilitator Komunikasi. Pelatihan merupakan upaya yang dilakukan DNetwork untuk meningkatkan kapasitas penyandang disabilitas agar lebih berdaya. Kemudian, advokasi yang dilakukan DNetwork untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan ketenagakerjaan disabilitas yang sedang berlangsung sehingga dapat menjadi pendorong keberhasilan program yang mereka gagas. Peran pendukung pilot project juga dilakukan oleh DNetwork yang kerap menjadi model bagi para pemangku kepentingan. Terakhir, melalui platform dan kemampuannya, DNetwork mampu menjadi penghubung antara penyandang disabilitas dengan berbagai pihak, begitu pula sebaliknya.
India's Policy Toward Jammu and Kashmir: Understanding the Use of Religious Ideology as a Political Legitimacy Resen, Putu Titah Kawitri
Global Strategis Vol. 18 No. 2 (2024): Global Strategis
Publisher : Department of International Relations, Faculty of Social and Political Science, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.18.2.2024.267-284

Abstract

This article aims to analyze the use of religious ideology as political legitimacy in the case of the abrogation of Jammu and Kashmir autonomy by the government of India. The revocation of Articles 370 and 35A of the Indian Constitution terminated the privileges the Jammu and Kashmir region enjoyed for approximately 70 years. The abrogation is viewed as an attempt by the Hindu nationalist government to achieve the Hindutva agenda, Hindu-based ideals. Thus, the research question of this study is developed as follows: How does India’s policy toward Jammu and Kashmir reflect the exercise of religious ideology as a political tool? This study uses the religious legitimacy concept as an analytical framework by exploring and interpreting a range of secondary data sources pertinent to the research question. This study concludes that the ruling party uses Hindutva as a religious ideology by operating the three aspects of religious legitimacy, namely normative, instrumental, and primordial, as justification for its policies towards Jammu and Kashmir. Thus, the Hindu nationalist government accomplished its objectives and garnered people’s support using the three facets of religious legitimacy. Keywords: Jammu Kashmir, Instrumentalism, Normative, Primordialism, Religious ideology   Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan ideologi agama sebagai legitimasi politik dalam kasus pencabutan otonomi Jammu dan Kashmir oleh pemerintah India. Pencabutan Pasal 370 dan 35A Konstitusi India mengakhiri hak istimewa yang dinikmati wilayah Jammu dan Kashmir selama kurang lebih 70 tahun. Pencabutan tersebut dipandang sebagai upaya pemerintah nasionalis Hindu untuk mencapai agenda Hindutva, cita-cita berbasis Hindu. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian dalam studi ini dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana kebijakan India terhadap Jammu dan Kashmir mencerminkan penggunaan ideologi agama sebagai alat legitimasi politik? Penelitian ini menggunakan konsep legitimasi agama sebagai kerangka analisis dengan mengeksplorasi dan menafsirkan berbagai sumber data sekunder yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Kajian ini menyimpulkan bahwa partai penguasa menggunakan Hindutva sebagai ideologi keagamaan dengan menjalankan tiga aspek legitimasi agama, yaitu normatif, instrumental, dan primordial, sebagai justifikasi atas kebijakannya terhadap Jammu dan Kashmir. Dengan demikian, pemerintah nasionalis Hindu mencapai tujuannya dan menggalang dukungan masyarakat dengan menggunakan tiga aspek legitimasi agama tersebut. Kata-kata Kunci: Jammu Kashmir, Instrumentalisme, Normatif, Primordialisme, Ideologi keagamaan, 
Penggunaan sistem e-visa dalam peningkatan ekonomi berbasis pariwisata : analisis kunjungan turis mancanegara di Bali Adrian, Marcellino; Resen, Putu Titah Kawitri; Renaningtyas, Maria Agatha
Journal of Economic, Business & Accounting Research Vol. 1 No. 1: (July) 2023
Publisher : Institute for Advanced Science Social, and Sustainable Future

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61511/jembar.v1i1.2023.112

Abstract

Tourism is a critical need and a fundamental part of today's modern human lifestyle that cannot be separated. Many tourists from European countries choose to travel to Asian countries to gain new experiences and atmosphere. Indonesia itself is one of the countries that is a favorite holiday destination for foreign tourists from Europe, Australia, and several other Asian countries. Bali is one of the areas in Indonesia that many foreign tourists visit. Due to its beauty and unique culture, Bali rightfully deserves to become a Special Economic Zone (KEK) for tourism in Indonesia, a reputation it has long held. Apart from Bali, several other provinces, such as Lombok, NTT, and Jogja, are also planned to become particular tourism areas. However, unfortunately, the COVID-19 pandemic, which entered Indonesia at the beginning of March 2020, significantly reduced the number of foreign tourist visits to Bali. The year before the pandemic had seen 456,218 tourist visits, but the implementation of PSBB and the closure of entry and exit points to Indonesia at both ports caused a drastic drop. And airport. However, in 2023, when the pandemic is over, coupled with geopolitical turmoil in several parts of the world, Indonesian tourism will recover quickly and again become a favorite for foreign tourists to visit, one of which is tourists from Russia, whose numbers currently dominate in Bali. The method used in collecting data for this journal is a qualitative method. Data is collected directly at the Denpasar Immigration Office to determine the number of foreign tourist visits and their violations, especially for Russian tourists who have recently committed many violations in Bali. The discussion in this journal will focus on implementing the Evisa system, which is a breath of fresh air for the revival of Bali tourism after the pandemic. Apart from that, this journal will highlight case studies of the number of Russian tourists visiting Bali and the violations committed, supported by data from the Denpasar Immigration office. This journal hopes to increase awareness by strengthening regulations for foreign tourists in Indonesia to create a good tourism ecosystem.
Recontextualizing the Dynamics of Kembar Buncing Custom In the Bali Aga Villages of Buleleng Rustiani, Komang Wahyu; Suarka, I Nyoman; Darma Putra, I Nyoman; Suraya, Rahmat Sewa; Resen, Putu Titah Kawitri
International Journal of Multidisciplinary Sciences Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37329/ijms.v3i2.4531

Abstract

This study explores the evolving perception of the kembar buncing custom among the Bali Aga community, where the birth of unlike sex twins was traditionally considered a taboo, believed to bring misfortune and resulting in social stigma, exile, and financial burdens for affected families. In recent years, however, the perception has shifted toward greater inclusivity, with such births increasingly viewed as symbolic representations of harmony between good and evil. The study aims to understand the dynamics of this cultural transformation and its broader implications for preserving Bali Aga identity amid the pressures of modernity. Using a qualitative approach, data were collected through observation, non-participatory interviews, document analysis, and focus group discussions (FGDs). The analysis followed the Miles and Huberman model, involving data reduction, data display, and verification to ensure systematic interpretation. The theoretical framework is informed by Pierre Bourdieu’s theory of habitus, which provides tools for analyzing how social dispositions evolve through interactions with structural forces and through the strategic use of various forms of capital: economic, social, cultural, and symbolic. The findings reveal that the transformation of the kembar buncing custom is driven by regulatory adaptation, cultural negotiation, hegemonic resistance, and symbolic reconstruction. Changes in community habitus, shaped by the strategic mobilization of capital by key social actors, have contributed to a shift in customary paradigms. This transformation suggests the need to recontextualize traditional customs within contemporary frameworks, not only to ensure cultural sustainability but also to advance human rights and social inclusion within the Bali Aga society.
Penyalahgunaan izin tinggal WNA di Bali: Apakah berelasi dengan mass tourism? Korassa Sonbai, Angelique Camelita; Resen, Putu Titah Kawitri
Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial Vol. 1 No. 1: (January) 2024
Publisher : Institute for Advanced Science, Social, and Sustainable Future

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61511/pips.v1i1.2024.116

Abstract

The presence of foreign tourists in Bali will certainly influence immigration regulations and policies. The variety of destinations in Bali means that foreign tourists also use different visas. They use different types of visas to ensure there are no residency violations, according to the immigration authority that regulates the regulations. As part of law enforcement, Bali certainly has regional regulations regarding visits by foreign tourists. Immigration is a regulatory area, and tourism information managers play an important role in enforcing immigration regulations. Tourism is a group trip whose aim is to have fun, increase knowledge, and carry out other activities. The Bali government's efforts to develop Indonesia's tourism potential to increase the number of tourists visiting Bali next year include accelerating the completion of several accessibility infrastructure projects, encouraging the development of tourist destinations, and strengthening tourism promotion. Tourists who visit Bali have their own interests. Conditions for tourists visiting Bali, especially conditions for visits by foreign tourists, can be differentiated based on the visa used. For legal reasons and in accordance with applicable regulations, such as visits due to government, socio-cultural, commercial, or professional duties, the presence of foreign nationals is legal if it occurs through registered channels such as ports, airports, or other areas designated by the Ministry of Law and Human Rights. The Bali Province Immigration implemented by the Immigration includes taking action against Indonesian citizens (WNI) of the Bali Province and foreign citizens of the Bali Province. Criminal prosecution will be implemented in accordance with applicable laws and regulations. This is to discourage immigration violators, especially in Bali Province. Apart from its deterrent impact, it also has other legal objectives, namely protecting social interests and regulating social order. Law enforcement that approaches the law as everyday law is then tested and applied in the world of everyday reality. This refers to the sociology of law, which studies law as a social phenomenon as well as the relationship between other social phenomena. Legal sociology tries to explain legal practices such as legislation, adjudication, and others. Legal sociology tries to explain why this practice occurs, what causes influence it, the background, and others too. In enforcing the Immigration Violations Law, Bali Province immigration officers face obstacles, namely internal and external borders. Immigration law enforcement has either internal or external borders.
Upaya UEFA dalam Internalisasi Norma Inklusivitas di Sepak Bola Eropa melalui Kampanye Equal Game Djati, Dave Matthew; Resen, Putu Titah Kawitri; Permana, Yedi Mulya
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 2 No. 5 (2025)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.287

Abstract

Penelitian ini mengkaji upaya UEFA dalam menanamkan norma inklusivitas di sepak bola Eropa melalui kampanye "Equal Game" yang diluncurkan pada tahun 2017. Kampanye ini bertujuan untuk melawan berbagai bentuk diskriminasi, termasuk rasisme, intoleransi agama, ketidaksetaraan gender, serta eksklusi berdasarkan disabilitas dan orientasi seksual. Dengan menggunakan kerangka "siklus hidup norma" yang mencakup tahap kemunculan, kaskade, dan internalisasi, studi ini menunjukkan bagaimana UEFA secara aktif bertindak sebagai "norm entrepreneur ". Kampanye "Equal Game" menjadi sarana utama untuk menyebarkan pesan inklusivitas secara luas melalui kompetisi besar, klub, dan pemain, sehingga menciptakan tekanan sosial untuk adopsi norma tersebut. Hasilnya, prinsip-prinsip inklusivitas telah berhasil diintegrasikan ke dalam regulasi formal UEFA, federasi nasional, dan kebijakan klub. Proses ini menandai adanya internalisasi norma. Meskipun demikian, penelitian ini juga menyoroti adanya tantangan signifikan. Terdapat resistensi terhadap norma ini yang berasal dari konteks politik dan budaya lokal, seperti ideologi nasional yang kuat di Prancis (laïcité) dan sentimen etno-nasionalis di Hungaria. Hasil penelitan menunjukkan bahwa meskipun kampanye "Equal Game" telah berhasil menanamkan norma inklusivitas dalam banyak aspek sepak bola Eropa, keberhasilan utamanya bergantung pada kemampuan untuk mengatasi berbagai bentuk resistensi yang terus muncul. Kata kunci : Inklusivitas, Difusi Noma, Equal Game Abstract This study examines UEFA's efforts to instill norms of inclusivity in European football through its "Equal Game" campaign, launched in 2017. The campaign aims to combat various forms of discrimination, including racism, religious intolerance, gender inequality, and exclusion based on disability and sexual orientation. Using a "norm lifecycle" framework encompassing the stages of emergence, cascade, and internalization, the study demonstrates how UEFA actively acts as a "norm entrepreneur." The "Equal Game" campaign has become a key vehicle for disseminating inclusivity messages widely through major competitions, clubs, and players, creating social pressure for the norm's adoption. As a result, inclusivity principles have been successfully integrated into UEFA's formal regulations, national federations, and club policies. This process marks the internalization of the norm. However, the study also highlights significant challenges. Resistance to this norm stems from local political and cultural contexts, such as the strong national ideology (laïcité) in France and ethno-nationalist sentiment in Hungary. The research findings suggest that while the “Equal Game” campaign has been successful in embedding norms of inclusivity in many aspects of European football, its ultimate success depends on the ability to overcome the various forms of resistance that continue to emerge.
Co-Authors Ade Devia Pradipta Adrian, Marcellino Alchesar, Fernando Christian Alvina, Vivi Amin Nino, Patricia Gracia Anak Agung Ayu Intan Parameswari Andredita, I Putu Sindhu Anggara Darma, Anak Agung Ngurah Anggreni, Luh Mitha Sari Ariwangsa Putra, Dewa Bagus Arthur Yoseph, Agung Christopher Ary Trisna, Ni Nyoman Aryastuti Dewi, Ni Made Yuni Astuti, Anak Agung Yessi Puji Ayu Diah Candra Kumala Dewi Ayu Diah Candra Kumala Dewi Bela Rena, Ni Made Rimas Boy, Charel Pasifichus Br Silalahi, Bertauli Delima Chandra Putra, I Putu Gili Bestar D.A Wiwik Dharmiasih Darma Kusuma, Agustinus Tri Darmayanti, Made Indah Desiana Devi, Anak Agung Ayu Krisna Dewi, Ida Ayu Utari Pradita Dewi, Putu Amelia Dharmajaya, I Gusti Ngurah Alit Dharmasih, D.W. Wiwik Djati, Dave Matthew Eka Desmiari, Ni Wy Pt Eka Mulyani Lestari Ernayanti, Ni Komang Hafizh, Ibnu Hridyananda, Gede Rai I Gst. Ngr. Gede Agung Pradipta, I Gst. Ngr. Gede Agung I Made Anom Wiranata I Nyoman Darma Putra I Nyoman Suarka I Putu Dedy Wiguna, I Putu Dedy Idin Fasisaka indrasawitri, gustiayu made Indrayanthi, Luh Denia Ismar Ramadhani Jers, La Ode Topo Juwita, Ni Putu Gian Linda Kadek Atma Rama, Kadek Atma Karolina Paula Sisilia Surung Karolina Paula Sisilia Surung Kesuma Wijaya, Putu Pradnya Sri Korassa Sonbai, Angelique Camelita Kurnia Putri, Penny Kusuma, Gamma Lesmana, I Made Adi Linda Juwita, Ni Putu Gian Listya Dewi, Ni Nyoman Clara Macitra, Ni Putu Wilma Marcellino Adrian Maria Agatha Renaningtyas Mega Listyana SP, Yana Merta Mega Pratama, Anak Agung Ayu Regina Moeri, Marcellena Nirmala Chrisna Murbawanto Putra, Arfrido Valentino Nafira Fitri Negoro, Abimanyu Kusumo Neri, Septiana De Jesus Neri Jesus Ngurah Intan Wiratmini Ni Made Anggita Sastri Mahadewi Ni Made Rita Melani Ni Putu Premierita Haryanti Ni Wayan Rainy Priadarsini, Ni Wayan Ningtyas Kusuma, Ni Putu Kristin Novelia Panin, Putu Gita Nugraha, A.A.B Surya Surya Widya Nugraha, Putu Ananda Devi Nurtikawati, Nurtikawati Pangaribuan, Jeremi Kevin Parama Nanda, I Made Widhi Sadhana Parama Putra, Pande Gede Aditya Pavita, Putu Rania Permana, Yedi Mulya Permata Sari, Shania Indah Prabandari, Ni Made Media Pranawa Putra, I Gusti Ngurah Aristya Pratama, I Kadek Putra Priadarsiny, Ni Wayan Rainy Putra, Putu Krisyudea Dafara Putra, Tommy Joko Putri Jayantari, Ni Nyoman Diah Putri wardiani, Ni Made Putri, Penny Kurnia Putri, Putu Triska Arintia Permata Putu Adi Sayoga, Putu Adi Putu Intan Saraswita Putu Odika Bayu Pratama, Putu Odika Putu Ratih Kumala Dewi Rahmat Sewa Suraya Ramadhan, Naufalariq Rizqi Ramadhanty, Arva Salsa Ratnanggana, Putu Dea Ranudhara Ratnawati, Ni Luh Putu Reis Henriques, Leticia Carla Dos Renaningtyas, Maria Agatha Richard Togaranta Ginting, Richard Rustiani, Komang Wahyu Santhi Pradayini Savitri Sartika Dewi, Ayu Sania Sastri, Luh Made Krishna Bhakti Savitri, Putu Indah Sintya Dewi, Gusti Ayu Nyoman Sudewi, Ida Ayu Manik Sukma Sushanti Surya Edi, I Wayan Suwecawangsa, Putu Adi Putra Wahyuni, Gusti Ayu Sri Wardana, Jolyn Andrea Widnyana, I Gede Wahyu Widya Putri, Ni Putu Melati Wilantari, Made Rai Puspa Wima Putra, I Putu Wintara Wiranata, Hilmi Wirasari, Cahyani