Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.127
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pranata Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Media Hukum PACTUM LAW JOURNAL Jambe Law Journal Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Indonesia Private Law Review Jurnal Hukum Malahayati Buguh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum SCLS Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum
Rohaini Rohaini
Fakultas Hukum, Universitas Lampung
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP ASAS PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PRAKTIK LELANG MOBIL SECARA ONLINE Nabilah Febriana; Zazili, Ahmad; Rohaini
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2025): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Online car auctions in Indonesia are increasingly popular, but the application of distributive and retributive justice principles in this system still faces various challenges, such as information imbalance, data manipulation, and weak law enforcement. This study aims to analyze the effectiveness of the application of these two principles in protecting consumers as well as the role of personal data protection in preventing information manipulation in online auction transactions. Based on the analysis, it is found that although there are regulations governing consumer protection and personal data, the implementation of these regulations is still not optimal. Information asymmetry that occurs in online auction transactions, manipulation practices such as shill bidding, and weak supervision of auction algorithms and misuse of personal data are the main obstacles in creating justice for consumers. In addition, strengthening legal sanctions and implementing new technologies such as blockchain are needed to improve transparency and accountability in online auctions. This research also recommends the need for strengthening regulations, collaboration between the government, auction organizers, and supervisory agencies, as well as consumer education to improve legal literacy. With these measures, it is expected that the online auction system in Indonesia can become more fair, safe, and transparent, and can provide maximum protection for consumers.
Konstruksi Hukum Perlindungan Kurir Cash On Delivery (COD) Berbasis Asas Keadilan Dan Kepastian Alifvio Bramandika Karindra; Rohaini, Rohaini; Kasmawati, Kasmawati; Sunaryo, Sunaryo; Adhan S, Sepriyadi
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lexstricta.v4i1.1430

Abstract

Digital transformation has given birth to new forms of work, one of which is couriers in the Cash on Delivery (COD) payment system which is a central actor in the Indonesian e-commerce ecosystem. The role of COD courier is not only as a delivery person, but also as a payment intermediary between business actors and consumers. However, this strategic position is not matched by adequate legal protection. COD couriers are often classified as “partners” by digital platforms, not formal workers, so they are in a legal vacuum that negates normative labor rights such as social security, work safety, and protection from consumer violence. This study aims to examine the legal position of COD couriers in the Indonesian labor law system and consumer protection, and analyze the application of the principles of justice and legal certainty to their existence. Using a normative juridical approach and theories of progressive law, responsiveness, and distributive justice, this research finds that the absence of explicit regulation of the legal status of couriers leads to unequal relations between couriers, platforms, and consumers. This research recommends a new hybrid regulation to ensure comprehensive protection for COD couriers, through normative recognition, fair employment contracts, violence reporting systems, and sectoral regulations that are responsive to the dynamics of digital work. The results of this research are expected to become a normative basis in the formation of regulations for the protection of informal workers in the digital economy era.
Kontruksi Hukum Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Kota Bandar Lampung Muhammad Fazry Maulana; Yusdiyanto; Ahmad Zazili; Rohaini; Ade Arif Firmansyah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2663

Abstract

Penelitian ini membahas urgensi pembentukan regulasi daerah melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Kota Bandar Lampung. Hingga saat ini, pemerintah kota belum memiliki dasar hukum khusus yang mengatur dukungan dan fasilitasi terhadap pesantren, padahal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren secara tegas mengamanatkan peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan pesantren. Penelitian ini bertujuan untuk mekonstruksi aspek hukum pembentukan Raperda sebagai upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan kemandirian pesantren di tingkat daerah. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, didukung data empiris dari hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan Perda menyebabkan dukungan pemerintah kota masih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek substansial seperti pendanaan berkelanjutan, penguatan kurikulum, serta kolaborasi ekonomi pesantren. Oleh karena itu, konstruksi hukum diperlukan dengan menyesuaikan prinsip hierarki norma (Stufenbau Theory) dan asas desentralisasi fiskal untuk menjamin sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Kesimpulannya, pembentukan Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren merupakan langkah strategis menuju kepastian hukum, pemerataan dukungan, dan pemberdayaan pesantren yang berkelanjutan, agar mencerminkan fokus pada pembangunan konsep regulasi baru.
Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Proses Mediasi di Badan Pertanahan Restya Amanda Putri; Hamzah; Rohaini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2773

Abstract

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang mengutamakan musyawarah antar pihak terkait dengan kehadiran mediator yang bersifat netral. Dalam kerangka penelitian hukum, pendekatan normatif-empiris umum dipakai untuk menilai bagaimana mediasi diimplementasikan dalam praktik, melalui tiga pola pendekatan yaitu (1) pendekatan perundang-undangan untuk menelaah ketentuan hukum terkait, hak-kewajiban para pihak, serta peran mediator; (2) pendekatan kasus untuk menganalisis putusan dan praktik penyelesaian melalui mediasi pada kasus nyata; dan (3) pendekatan konseptual yang menilai prinsip keadilan, efisiensi, dan akses hukum serta hambatan seperti kepatuhan hukum dan kualitas penyelesaian. Secara singkat, kerangka penelitian normatif-empiris pada mediasi mencakup definisi unsur-unsur mediasi, metodologi gabungan antara kajian hukum dan observasi lapangan, serta fokus pada implikasi kebijakan dan praktik di bidang sengketa pertanahan maupun perdata. Jika diperlukan, penyusunan kerangka penelitian khusus untuk studi mediasi pada kasus tertentu (misalnya sengketa perdata, pertanahan, atau konflik komersial) bisa dipersiapkan lengkap dengan variabel operasional, jenis data, dan instrumen anal.
Co-Authors Agustin, Yennie Ahmad Zazili Albar, Ahmad Faldi Alifvio Bramandika Karindra Andini, Pingkan Retno Dhea Yuni Fahleni Dianne Eka Rusmawati Dianne Eka Rusmawati, Dianne Eka Dina Haryati Sukardi Dwiatin, Lindati Eka R, Dianne Firmansyah, Ade Arif Hamzah I Gede AB Wiranata Karimullah, Muhammad Zidan Kasmawati Kasmawati Kingkin Wahyuningdiah Martinouva, Rissa Afni Muhammad Fazry Maulana Muhammad Khairil Akbar Nabilah Febriana Nenny Dwi Ariani Nurdin, Astri Safitri Pratama, Dennis Eka Purba, Joshua Rastra Ananda Restya Amanda Putri Ria Wierma Ria Wierma Putri, Ria Wierma Rusmawati, Diane Eka Sembiring, Rinawati Sepriyadi Adhan S Septia, Putri Siti Nurhasanah Sunaryo Sunaryo Sunaryo Sunaryo Syamsiar, Syamsiar Yulia Kusuma Wardani Yunanda, Veris Yusdiyanto Zulkarnain Ridlwan