Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

5.576

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JURNAL HUKUM Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum Arena Hukum Jurnal Media Hukum Journal of Governance and Public Policy Panrita Abdi - Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Jurnal Konstitusi Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Hasanuddin Law Review Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Jurnal HAM Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Surya Masyarakat Abdimas Umtas : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan J-Dinamika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Surya Masyarakat Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Undergraduate Conference Proceeding Jurnal Konstitusi Prosiding University Research Colloquium J-ABDIPAMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat SASI Jurnal Legislasi Indonesia

Tanto Lailam

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Author-ID : 304092

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 63 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

2 3 4 5 6

Pendampingan Penanggulangan Penyelesaian Kasus Adopsi Anak dan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Nanik Prasetyoningsih; Tanto Lailam
Jurnal Surya Masyarakat Vol 1, No 1 (2018): November 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Semarang

tatacara adopsi anak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan penanganan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Pengabdian dilakukan dengan maksud untuk memberikan informasi yang akurat untuk meningkatkan pemahaman masyarat Dusun Kemiri mengenai adopsi anak dan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Permasalahan yang ditemukan adalah sebagai berikut: (1) proses adopsi anak dilakukan berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat, (2) kesadaran masyarakat masih rendah mengenai pentingnya bukti formal adopsi anak; (3) ketidakjelasan status anak adopsi menimbulkan tindak kekerasan dalam rumah tangga; dan (4) kasus kekerasan dalam rumah tangga masih belum belum teratasi dan terselesaikan. Metode pelaksanaan pengabdian adalah sebagai berikut: (1) melakukan sosialisasi tata cara adopsi anak sesuai hukum Indonesia; (2) melakukan sosialisasi penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga; (3) melakukan Pelatihan dan Pembentukan Kader Pelindung Anak dan Satgas Anti kekerasan dalam rumah tangga; dan melakukan pendampingan Penyelesaian Kasus Adopsi Anak dan Kasus kekerasan dalam rumah tangga. Simpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan pengabdian masyarakat adalah semua program kegiatan yang direncanakan telah terrealisasi dengan baik dan sesuai dengan jadwal dan rancangan yang telah ditentukan. Permasalahan adopsi anak sudah terpecahkan melalui beberapa tahap pengabdian. Demikianhalnya dengan penanganan Kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pengabdian ini telah memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tata cara adopsi anak dan perlindungan kekerasan dalam rumah tangga. Pemahaman hukum dan kesadaran hukum mulai meningkat dan terjaga, karena senantiasa ada Kader Perlindungan Anak dan Satgas Anti kekerasan dalam rumah tangga yang aktif melakukan sosialisasi dan upaya-upaya penyadaran sosial bagi masyarakat.

Konstruksi Pertentangan Norma Hukum dalam Skema Pengujian Undang-Undang Tanto Lailam
Jurnal Konstitusi Vol 11, No 1 (2014)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

The study elaborated on the construction of “conflict of legal norms” in constitutional review scheme. There are eleven problems as result of this study, which include: The ideology of the state “Pancasila” as a standard review of “conflict of legal norms” act against 1945 constitution; Constitutional court has a review of act passed before and after 1945 Constitution amendment with standard of 1945 constitution; 1945 constitution is “the living constitution” for the enforcing of law and justice; Constitutional court has authority to review of act against 1945 constitution by vertical and horizontal perspective; enforceability aspect of constitutional review is a part of material review, not formal review; the meaning of “conflict of legal norms” must be comprehend elaborated in the decisions to enforcing of law and justice; Constitutional Court does not used priority of the original intent interpretation and remained unfulfilled of other model interpretation if original intent interpretation caused ineffectiveness of constitution; non constitution be permitted for the formal review, but in material review is not implement; “nemo judex idoneus in propria causa” of procedural law principle can remained unfulfilled by “ius curia novit” principle to promote of the 1945 constitution; the formal review of “conflict of legal norms” can remained unfulfilled by utility principle to priority of legal substance; the retroactive decision caused legal uncertainly.

Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang Iwan Satriawan; Tanto Lailam
Jurnal Konstitusi Vol 16, No 3 (2019)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XIV/2016 yang menolak perluasan makna zina yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi topik yang ramai diperdebatkan. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa seharusnya Mahkamah Konstitusi berani melakukan terobosan hukum dalam isu yang sangat penting tersebut. Namun, Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat perluasan makna zina tersebut bukan ranah kewenangan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih jauh argumentasi hukum (ratio decidendi) putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat open legal policy dan bagaimana implikasinya terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan undang-undang dan studi kasus terhadap beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung argumentasi open legal policy. Secara konseptual penelitian ini juga akan membahas bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung open legal policy tersebut terhadap sistem legislasi nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, konsepsi open legal policy dalam putusan Mahkamah Konstitusi belum memiliki batasan yang jelas sehingga pengertian positive legislator dan negative legislator sering dikacaukan dalam praktik pembentukan dan pengujian undang-undang. Kedua, putusan yang bersifat open legal policy tersebut juga menunjukkan bahwa di antara hakim Mahkamah Konstitusi telah terjadi tarik menarik penggunaan paradigma judicial activism dan judicial restraints sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat. Penelitian ini merekemomendasikan perlunya kajian yang lebih mendalam tentang disain open legal policy dalam putusan Mahkamah Konsitusi dan sistem legislasi nasional Indonesia.The Constitutional Court Decision No. 46/PUU/XIV/2016 which rejected the petition of petitioners to broaden the meaning of zina (fornication) in the Criminal Code of Indonesia has been becoming an interesting issue to be discussed. Some argue that the Constitutional Court must use its authority to conduct a break-through in responding the crucial legal issue. On the other hand, the Court asserted that widening the meaning of zina in the Criminal Code of Indonesia is not its authority. The research aims at discussing further the ratio decidendi of the Constitutional Court Decision which contains the element of open legal policy and its implication to national legislation system. The research is a normative legal research which uses statute approach and case law approach. The result of research shows that firstly, the concept of open legal policy in the Constitutional Court decisions does not have a clear limitation which implies uncertainty of its implementation in the Court decisions and the national legislation system. Secondly, the Decision of the Constitutional Court with open legal policy also shows that on one hand, there is a trend of using judicial activism among the constitutional judges. On the other hand, some constitutional judges also use judicial restraint approach as their reasons which results uncertainty of law in Court decision. The research recommends that there should be a further study on design model of open legal policy in the Constitutional Court decisions and its implication to national legislation system.

Penataan Kelembagaan Pengujian Norma Hukum di Indonesia Tanto Lailam
Jurnal Konstitusi Vol 15, No 1 (2018)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Artikel ini membahas tentang penataan kelembagaan pengujian norma hukum di Indonesia, yang diawali dengan pembahasan problematika kelembagaan dan praktik pengujian norma hukum saat ini dan gagasan penataaan lembaga kedepan. Hasil kajian menunjukkan bahwa beberapa persoalan, meliputi (1) kelembagaan yang tidak ideal dan tidak sesuai dengan checks and balances system, hal ini terbukti banyaknya lembaga yang terlibat dalam pengujian norma, yakni MK, MA, dan Mendagri–Gubernur (Wakil Pemerintah Pusat); (2) persoalan objek pengujian yang tidak memiliki batasan yang jelas; (3) dalam praktik, persoalan tolok ukur pengujian terjadi kerumitan, terutama dalam penggunaan tolok ukur dalam menilai pertentangan norma hukum. Gagasan penataan kelembagaan ini di desain untuk kelembagaan satu atap pada MK, yang didasari argumentasi bahwa: MK sebagai pengawal Pancasila dan UUD 1945, dalam rangka penataan kelembagaan yang berbasis pada mekanisme checks and balances system, mewujudkan hierarkisitas peraturan perundang-undangan yang berkelanjutan, implementasi pengujian formil dalam praktik pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, penataan regulasi menjadi lebih tersistem, pengujian produk hukum tertentu merupakan pintu masuk untuk melihat semua persoalan pertentangan normanya pada setiap hierarki. Pada sisi yang lain, objek dalam sistem pengujian peraturan perundang-undangan juga belum terintegrasi menurut konstitusi dan belum mengarah pada penataan sistem heirarki norma hukum dan upaya harmonisasi norma hukum. Sistem konstitusi dengan paradigma “the supreme law of the land” mengharuskan seluruh peraturan dibawahnya harus bersumber dan tidak boleh bertentangan, dengan berpijak pada prinsip “tidak boleh satu detik pun ada peraturan perundang-undangan yang berpotensi melanggar konstitusi tanpa bisa diluruskan atau diuji melalui pengujian yudisial”.This article is discussed the institutional arrangement of regulation reviews in Indonesia. It’s begins with a discussion of the institutional problems and practice of regulations review and the design of institutional arrangement in the future. The results of the study shows several issues including: (1) institutions which are not ideal and contradicted with checks and balances system, it’s proofed by amount of institutions has authority about the functions, namely: Judicial review (Constitutional Court, Supreme Court), and Executive Review (Minister of Home Affairs and Governor; (2) the object of review doesn’t clear boundaries; (3) in practice, the problems of standard reviews is complicated, especially in the use of judging standard in the conflict of legal norm. The idea of institutional arrangement is designed for one institutionalization at the Constitutional Court, which is based on the argument: The Constitutional Court as the guardian of the Pancasila (ideology of state) and the 1945 Constitution, in the framework of institutional arrangement based on checks and balances system, realizing the sustainable in the heirarchy of regulation, in practice of formal review to reviewing regulations under a law, arrangements of regulations more systematic and comprehsnsive, regulations review is the entrance to see all the issues of it’s conficting in each hierarchy. On the other hand, the object in the system of regulation reviews is also not integrated according by the constitution, and it’s not in accordance with the arrangement system in hierarchy of the regulation and efforts to harmonize the legal norms. The constitutional system with the “supreme law of the land” paradigm requires that all the regulations below should be sourced and not be contradictions, with the principle of “no regulations may be conflict againts the constitution without judicial review.

Model Rekrutmen Penyelenggara Pemilu yang Independen dan Berintegritas di Daerah Istimewa Yogyakarta Suranto Suranto; Nasrullah Nasrullah; Tanto Lailam
Jurnal Konstitusi Vol 17, No 1 (2020)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

This study aims to find a model for the recruitment of election administrators with integrity and independence in the Special Region of Yogyakarta using qualitative research. The underlying problem is the large number of reports on election organizers who are not independent and have not integrity in various regions. To uncover these problems, the qualitative research with statutory, analytical, and case approaches is used. The results show that the recruitment model in the Law Number 12 Year 2008 still involves executive power (Governor or Regent/ Mayor), while the Law Number 15 Year 2011 and the Law Number 7 Year 2017 have better recruitment model and measurable process. The recruitment system contained in the Law Number 7 of 2017 is quite ideal, among the advantages of this system is that there is public involvement in the recruitment process, so the recruitment results are more accountable. Moreover, the current system is through the formation of a Selection Team consisting of academics, professionals, and community leaders who have integrity. However, some weaknesses still need to be fixed, namely: (1) the recruitment of the Selection Team must be conducted openly, (2) the integration of the CAT system in writing to ensure that candidates for election management have good theoretical and practical capabilities; (3) involvement of Provincial KPU and Provincial Bawaslu to select and determine candidates for election at Regency/ City level; (4) increasing public awareness that the Electoral Management Body (EMB) is an independent and professional institution so that political preferences can be eliminated.

PENINGKATAN PERAN PIMPINAN CABANG ISTIMEWA MUHAMMADIYAH DALAM INTERNASIONALISASI GERAKAN MUHAMMADIYAH Iwan Satriawan; Tanto Lailam; Nita Andrianti
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 6, No 4 (2022): Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Abstrak: Program pengabdian internasional ini memfokuskan pada penguatan internasionalisasi gerakan Muhammadiyah bagi mitra pengabdian Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Jerman (Muhammadiyah Deutschland e.V) dengan jumlah peserta utama 25 kader. Latar belakang program ini terkait beberapa problem lemahnya pemahaman internasionalisasi gerakan dakwah. Tujuan program ini adalah meningkatkan pemahaman internasionalisasi gerakan Muhammadiyah sebagai upaya memperkuat posisi strategis PCIM pada level internasional, dan tentunya secara kelembagaan PCIM dapat diakui oleh pemerintah negara setempat (status hukum), dan memiliki amal usaha sebagai basis finansial. Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan M3RR (Musyawarah dan Rencana Program, Realisasi dengan metode Focus Group Discussion, dan Rawat (Evaluasi dan Monitoring). Hasil dari pengabdian ini adalah meningkatkan pemahaman peserta aktif sebesar 9% dari rata-rata persentase pemahaman sebelum pelaksanaan sebesar 82% dan setelah pelaksanaan sebesar 91% (sangat baik). Artinya bahwa peserta mampu memahami internasionalisasi gerakan Muhammadiyah secara sangat baik, penguatan kelembagaan dan amal usaha, strategi rekrutmen kader, meningkatkan pemahaman bagaimana membangun narasi Islam berkemajuan pada level internasional melalui media digital.Abstract: The international community service program focuses on strengthening the internationalization of the Muhammadiyah movement for community partners of the Muhammadiyah Deutschland e.V (PCIM Jerman) with 25 participants/ cadres. The background of this program is related to several problems of the weak understanding of the internationalization movement. It is to strengthen knowledge the strategic position of PCIM at the international level and, of course, the legal status of PCIM from the state government and a charitable business. The method of community service by M3RR (Deliberation and Program Plans, Realization with the Focus Group Discussion, and Treatment (Evaluation and Monitoring) method. The result of this service is to increase the understanding of active participants by 9%, from the average percentage of understanding before implementation (82%) to 91% (excellent) after implementation, which means that participants can understand the internationalization of the Muhammadiyah movement very well, strengthen institutions and business charities, cadre recruitment strategies, increase understanding of how to build a progressive Islamic narrative at the international level through digital media.

PENINGKATAN PEMAHAMAN INTEGRITAS KADER MUDA MUHAMMADIYAH MELALUI SEKOLAH INTEGRITAS Mukhtar Mukhtar; Tanto Lailam
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 6, No 4 (2022): Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Abstrak: Program pengabdian Muhammadiyah ini merupakan upaya peningkatan pemahaman integritas kader muda Muhammadiyah sebagai pemegang estafet kepemimpinan Indonesia dan Muhammadiyah kedepan. Pengabdian ini dilatarbelakangi problem menurunnya integritas pejabat negara yang berdampak secara langsung pada integritas kader muda, seperti perilaku korupsi, penyuapan, pelecehan seksual, dan selingkuh, dan lainnya. Metode pengabdian dilakukan dengan metode M3R, yaitu: musyawarah dan rencana program, realisasi atau implementasi program, dan rawat (evaluasi dan monitoring program) dengan mitra pengabdian: DPD IMM DIY, Rumah Muda Integritas, dan IMM Komfak Hukum UMY dengan jumlah peserta 30 orang. Hasil pengabdian ini adalah peningkatan pemahaman mengenai dakwah hukum dan etika (integritas) melalui sekolah integritas. Sekolah integritas ini merupakan upaya membangun integritas melalui perspektif berfikir dengan mengintegrasikan nilai-nilai Al Islam - Kemuhammadiyahan dan nilai-nilai kebangsaan secara terpadu berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan hasil ujian pretest dan posttest, terdapat peningkatan pemahaman sebesar 15% mengenai tema-tema integritas, nilai-nilai integritas, integritas konstitusi, integritas penegak hukum, dan lainnya. Dalam konteks kelembagaan, hasilnya adalah terbentuknya perkumpulan Rumah Muda Integritas yang diakui sebagai badan hukum oleh negara dan terdaftar di Kemenkumham Republik Indonesia.Abstract: The Muhammadiyah community service program aims to build the intellectual/ knowledge and integrity of young Muhammadiyah cadres for future leadership of Indonesia and Muhammadiyah. This community service is motivated by the declining integrity of state officials, which impacts young cadres' integrity, such as corrupt behavior, bribery, sexual harassment, and cheating. It used the M3R method: deliberation and program planning (Musyawarah dan Rencana), program realization or implementation (Realisasi), and Rawat (program evaluation and monitoring) with service partners: DPD IMM DIY, Rumah Muda Integritas, and IMM Komfak Hukum UMY with 30 participants. The result of this service is an effort to increase understanding of integrity by the "School of integrity." It is media for developing legal and ethical (integrity) of Islamic da'wah while building a thinking perspective by integrating the values of Al Islam-Kemuhammadiyahan and national values based on the Pancasila and UUD 1945 in an integrated manner. Based on the pretest and posttest results, there was an increase in understanding of 15% regarding the themes of integrity, integrity values, constitutional integrity, law enforcement integrity, and others. In the institutional context, the result is establishing a Rumah Muda Integritas association registered by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

PENGUATAN DESA WISATA TAPAK TILAS SULTAN AGUNG MELALUI PEMBENTUKAN RUMAH BUDAYA KI MARTO PAWIRO Tanto Lailam
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5, No 8 (2022): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v5i8.2966-2974

Tujuan program ini adalah menjadikan rumah budaya Ki Marto Pawiro sebagai model rumah budaya masyarakat sebagai destinasi wisata budaya baru yang memiliki ciri keunikan/ kekhasan serta aktivitas budaya masyarakat. Program pemberdayaan ini dilakukan dengan pendekatan community development (rembug, realisasi dan rawat), bentuk kegiatan dengan workshop/ diskusi rutin dan fasilitasi pengembangan. Program pengembangan yang dilakukan adalah melakukan diskusi mendalam dengan masyarakat mengenai potensi pengembangan rumah budaya, melestarikan peralatan budaya (gamelan, keris pusaka, seperangkat wayang kulit, gamelan, dan lainnya), perumusan tata kelola (desain rumah budaya). Program juga mencakup pengembangan seni dan budaya, berupa: edukasi seni dan budaya, serta pertunjukan tari nitik siti arum. Inovasi lainnya adalah pengembangan pemaketan wisata budaya dengan mengeintegraskan homestay (live in package) dan paket niti laku sejarah Sultan Agung di Mangunan.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN JELAJAH SAWAH PERTANIAN BOWONGAN (JSPB) DESA WISATA SONGGO LANGIT, MANGUNAN Tanto Lailam; Awang Daru Murti; Ani Yunita
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 8th University Research Colloquium 2018: Bidang Pendidikan, Humaniora dan Agama
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1253.492 KB)

Tujuan program pengembangan desa mitra: (1) memetakkan potensi wisata yang dimiliki DesaWisata Songgo Langit; (2) Memetakan strategi yang dilakukan untuk mewujudkan Desa Wisataberbasis alam, budaya dan pertanian; (3) Melakukan implementasi pengembangan desa wisata.Tujuan ini dilatarbelakangi adanya persoalan yang muncul dalam pengelolaan desa wisata adalahlemahnya pengembangan destinasi yang berkelanjutan, (struktur dan sumber daya manusia) yangkurang memiliki pemahaman yang baik dalam manajemen tata kelola desa wisata, manajemen dankomunikasi pemasaran yang tidak terencana dengan baik dan bersifat konvensional. Metodepelaksanaan dalam program pemberdayaan (partisipasi aktif) ini adalah metode survei danwawancara, pelatihan, pendampingan, focus group discussion, studi banding ke desa wisatapercontohan nasional.Hasil pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Jelajah Sawah Pertanian Bowongan(Jspb) Desa Wisata Songgo Langit, Mangunan, yaitu munculnya: pemetaan potensi-potensi unggulan,berupa: (1) Jelajah Wisata Persawahan Bowongan Songgo Langit, disertai wisata alam watu pipisan,wisata alam watu pipisan memiliki destinasi yang menarik, berupa watu pipisan dan gunung trasi; (2)Sanggar Ngesti Budoyo Songgo Langit yang didalamnya terdapat Kesenian Wayang Wong, Rasulan,Wiwitan, Sholawat Maulid Nabi, dan lainnya; (3) Wisata edukasi (pendidikan) berupa edukasipertanian tradisional, edukasi wayang wong, termasuk didalamnya outbound untuk mengenalkan alamkepada para wisatawan.Strategi pengembangan dengan: (1) Gotong Royong dan Musyawarah Pembangunan DesaWisata, (2) Pelatihan, meliputi: Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata, Pengelolaan Desa Wisata yangBerkelanjutan, Komunikasi Pariwisata (model komunikasi pariwisata, komunikasi Pemasaran DesaWisata, Branding Desa Wisata, Pelatihan Pengelolaan Website dan Media Sosial untuk mendukungPromosi Desa Wisata), Pengelolaan Keuangan Desa Wisata dan Badan Usaha Milik Desa Wisata, danPelatihan Wayang Wong. Selain itu dilakukan FGD Pengembangan Desa Wisata untuk menemukansolusi terhadap persoalan-persoalan berkaitan dengan pengembangan desa wisata, baik manajemenpengelola, persoalan regulasi, sumber daya manusia, dan keuangan. Strategi lainnya adalah Studibanding dilakukan untuk memahami pengalaman terbaik (best practice) manajemen pengelolaan DesaWisata yang memiliki potensi dan keunggulan yang sama dengan Desa Wisata Songgo Langit. Studibanding dilakukan di Desa Wisata Nglanggeran dan Desa Wisata Sri Gethuk, Gunungkidul. Selainitu, untuk memperkuat potensi dibuatlan profil potensi desa wisata dan website desa wisata denganalam www.persawahanbowongan.com.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN KAMPUNG SADAR HUKUM DAN GREEN GAMPINGAN DI KOTA YOGYAKARTA Bagus Sarnawa; Tanto Lailam
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 6, No 5 (2022): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmm.v6i5.10724

Abstrak: Program pengabdian masyarakat ini memfokuskan pada peningkatan sadar hukum dan sadar lingkungan masyarakat Gampingan, Pakuncen, Wirobrajan, Kota Yogyakarta menuju Kampung Green Gampingan. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kesadaran hukum dan lingkungan, membangun semangat gotong royong dalam menciptakan kampung yang bersih, sehat dan asri melalui. Metode pengabdian dilakukan dengan metode M3R, yaitu: musyawarah dan rencana program, realisasi atau implementasi program, dan rawat, serta Participation Action Research dengan mitra pengabdian: Rukun Warga Kampung Gampingan dan Forum Kampung Panca Tertib (FKPT) Kampung Gampingan dengan jumlah peserta 25 orang, terdiri dari 11 orang laki-laki dan 14 orang perempuan.Berdasarkan hasil evaluasi pra dan pasca melalui pengisian kuesioner bahwa terdapat peningkatan pemahaman kesadaran hukum dan lingkungan sekitar 18%, dan berdasarkan participation action research terdapat hasil nyata gerakan nyata masyarakat Kampung Gampingan melalui semangat dan aksi gotong royong mengubah lahan penuh sampah menjadi lahan ekonomis (kolam ikan lele dan ladang sayuran). Namun upaya ini belumlah maksimal, saran untuk peningkatan kedepan diperlukan komitmen yang kuat seluruh elemen masyarakat untuk pengelolaan sampah melalui pembuatan bank sampah dan pembentukan kampung sadar hukum (Darkum) dan kampung sadar lingkungan (Kampung Darling).Abstract: This community service program focuses on increasing legal and environmental awareness of the Gampingan community, Pakuncen, Wirobrajan, Kota Yogyakarta, towards the Green of Gampingan Village. This service aims to increase understanding of legal and environmental awareness and build the spirit of mutual cooperation in creating a clean, healthy, and beautiful village. The service method uses M3R (deliberation and program planning, realization, evaluation, and monitoring), and participatory action research with partners: Rukun Warga Kampung Gampingan dan Forum Kampung Panca Tertib (FKPT) with 25 participants, 11 men, and 14 women. Based on the results of the pre- and post-evaluation through filling out questionnaires that there is an increase in understanding of legal and environmental awareness of about 18% and based on participatory action research there are tangible results of the real movement of the Gampingan Village community through the spirit and action of mutual cooperation (gotong royong) to turn land full of waste into economic land (catfish and vegetable fields). However, this effort has not been maximized, recommendations for future improvements require a strong commitment from all elements of society for waste management through the creation of a waste bank and the establishment of a law-conscious and environmentally conscious village.

Co-Authors ANGGIA PUTRI Ani Yunita Ani Yunita Awang Daru Murti Awang Daru Murti Awang Daru Murti Awang Darumurti Awang Darumurti Awang Darumurti, Awang Bagus Sarnawa Beni Hidayat Chakim, M. Luthfi Dessy Artina Fadjrin, Putri Adji Indra Hafit Zahrulswendar Iswandi, Kelik Iwan Satriawan Iwan Satriawan Khasanofa, Auliya Kurniasari, Lenny Lita Tyesta ALW M. Ulul Albab Asas Mahmud, Ramli Masykur, Mohammad Hamidi Muh Endriyo Susila Muhammad Nur Islami Mukhtar Mukhtar Mukhtar Mukhtar Mukhtar Mukhtar Mulyono, Ferio Ivan Murti, Awang Daru Nanik Prasetyoningsih Nasrullah, Nasrullah Nita Andrianti Nita Andrianti Nita Andrianti Nur Hayati, Neni Nur Wijayanti, Septi Putri Anggia Ridho Al-Hamdi Sakir Sakir, Sakir Saragih, Geofani Milthree Septi Nur Wijayanti SURANTO, SURANTO Susila, Muh. Endriyo Trianisa, Krisma Zahrulswendar, Indra Hafit

Title

Found 63 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 63 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 63 Documents
Search